Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedudukan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan dengan kedudukan keuangan KPU yang bersumber dari APBN. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pendanaan APBD dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu terganggunya independensi KPU Kabupaten/Kota, karena pengajuan usul pendanaan Pilkada membutuhkan persetujuan kepala daerah. Pendanaan Pilkada dari APBD juga dapat mengganggu alokasi pendanaan pelayanan publik di daerah akibat pemotongan untuk pembiayaan Pilkada. Pengelolaan keuangan KPU oleh publik dinilai belum optimal, KPU belum pernah mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualiaan (WDP) dari BPK. Temuan audit BPK dalam laporan keuangan KPU yaitu terkait pengelolaan keuangan KPU daerah belum maksimal karena belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran dengan pencatatan saldo di rekening. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif terhadap data primer dan sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan keuangan KPU Kabupaten/Kota adalah satu bagian dengan keuangan KPU yang berasal dari APBN termasuk dana hibah Pilkada yang menjadi pendapatan KPU yang dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU. Pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi asas akuntabilitas keuangan negara yang mengutamakan keefisienan dan keefektifan suatu program dan anggaran. Pemerintah harus melakukan peralihan sumber pendanaan Pilkada dari APBD menjadi bersumber dari APBN, dengan cara melakukan perubahan terhadap Pasal 166 dan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemerintah harus membangun suatu sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah untuk memudahkan pengawasan dan kontrol dari KPU.

---

The financial position of the Regency/City General Election Commission (KPU) is a united with the KPU`s financial position sourced from the State Budget. The implementation of Regional Head Elections (Pilkada) is carried out by the Provincial KPU and Regency/City KPU with APBD funding with the mechanism for managing the National Budget. The financing of regional head elections from the regional budget has the potential to cause various problems, namely the disruption of the independence of the Regency/City KPU, because the proposal for the Pilkada funding requires the approval of the regional head. Pilkada funding from the APBD can also disrupt the allocation of funding for public services in the regions due to cuts in financing for regional elections. Public financial management of the KPU is considered not optimal, the KPU has never received a Fair with Exclusion (WDP) assessment from the BPK. The BPK audit findings in the KPUs financial statements, which are related to the financial management of the regional KPU, have not been maximized because they have not met the Government Accounting Standards (SAP), so that there are discrepancies between expenditure and recording the balance in the account. This study uses normative legal methods for primary and secondary data, so that it can be concluded that the financial position of Regency / City KPU is one part of the KPUs finances originating from the APBN including Pilkada grant funds which are the KPU`s income included in the Budget Implementation List (DIPA) KPU. The financial management of the Regency/City KPU has not fulfilled the principle of state financial accountability that prioritizes the efficiency and effectiveness of a program and budget. The government must make a transfer of regional election funding sources from the APBD to be sourced from the APBN, by making changes to Article 166 and Article 200 of Law No. 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The government must build an integrated financial management system from the center to the regions to facilitate the supervision and control of the KPU"

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2004, sebagai Pemilu ke sembilan terhitung sejak Indonesia merdeka. Hal menarik dari Pemilu 2004 adalah karena selain sistem Pemilu baru dan kompleks, pemilih juga tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih langsung calon anggota legislatif dan DPD untuk mewakilinya di badan legislatif. Selain itu melalui Pemilu 2004 masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memperkenalkan sistem dan metode pemilihan yang baru di dalam Pemilu 2004. Mengingat pentingnya menyebarkan informasi yang komprehensif tentang seluk beluk Pemilu 2004, Komisi PemiIihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara Pemilu menyusun kebijakan sosialisasi melalui Keputusan KPU Nomor 623 Tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuan kebijakan KPU adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu dan menyebarluaskan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kebijakan KPU tersebut adalah; (1) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil dan beradab; (2) menumbuhkan kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; (4) meningkatkan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2004. Sasaran sosialisasi Pemilu 2004 adalah masyarakat, khususnya pemilih. Berkaitan dengan itu, agen-agen sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang cukup signifikan dalam menyalurkan pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh KPU. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, di dalam studi ini digunakan teori sosialisasi politik dan kampanye sosial. Kerangka social campaign menjelaskan bahwa KPU melakukan dua strategi utama dalam menyebarkan informasi Pemilu, yaitu; strategi above the line dan below the line, selain itu KPU bekerja sama dengan OMS dan LSM untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan semua kelompok sasaran. KPU juga menggunakan fasilitas website www.kpu.go.id, untuk menginformasikan semua kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004.Sosialisasi Pemilu 2004 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap I adalah sosialisasi tentang sistem barn di dalam Pemilu 2004, pentingnya P4B, serta pencitraan terhadap KPU. Tahap II merupakan tahap menyebarkan informasi tentang agenda Pemilu yaitu penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April, dan pengenalan profil para peserta Pemilu 2004. Pada tahap ini KPU mencetak ribuan poster, leaflet dan brosur tentang tata cara memilih. Tahap III adalah sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan II. Di dalam tahap ini, KPU kembali mengajak pemilih untuk mendaftarkan diri di dalam P4B yang diperpanjang waktunya. Sosialisasi para calon Pilpres juga dilakukan melalui poster, leaflet dan stiker. Selain itu, dalam Pilpres putaran I dan II, KPU dibantu oleh IFES menyelenggarakan debat terbuka antar calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melakukan ketiga tahap sosialisasi tersebut KPU melakukan sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga internasional LSM, serta media massa. Kelompok-kelompok tersebut membantu proses pendidikan pemilih, baik melalui cara pelatihan-pelatihan maupun simulasi tata cara teknis pemilihan.Pencapaian KPU adalah tingkat awareness masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi Pemilu 2004 melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Survey yang dilakukan IFES membuktikan bahwa 96,9% responden mengetahui informasi Pemilu dari televisi dan 42,4% dari radio. 68,0% mengetahui dari poster dan 51% dari spanduk, sisanya sebesar 46,6% dari surat kabar. Selain itu, persepsi masyarakat tentang KPU juga cukup baik, 90% cukup puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 74% percaya bahwa tidak ada korupsi di tubuh KPU, sementara 19% percaya ada korupsi. 82 % percaya bahwa KPU bersifat transparan, jujur dan independen dan 12% tidak percaya."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan analisis penggunaan hasil tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hasil pemeriksaan investigatif terdapat perhitungan potensi kerugian negara. Namun untuk kepastian nilai kerugian negara yang sebenarnya, harus dilengkapi lagi dengan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK, KPK akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar kinerja BPK dan KPK lebih efektif, perlu ditingkatkan kerjasamanya terutama di bidang pemeriksaan investigatif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the investigative examination by the and the analysis of the use of audit results by the Corruption Eradication Commission. In the investigative examination includes the calculation of potential state loss. However, for the exact value of the actual loss, must be complemented with the loss calculation report, which is performed by BPKP (Development and Financial Supervisory Board). Based on the investigative examination from BPK, KPK conducts an inquiry, investigation and prosecution. In order for the effectiveness of performance between BPK and KPK, they need to improve their cooperation especially in investigative examination."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan jenis pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Seluruh Provinsi Riau. Jumlah sampel adalah 78 responden. Responden dari sampel adalah pengelola keuangan yang mengerjakan langsung laporan keuangan yakni bendahara, operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN dan operator Sistem Akuntansi Keuangan SAK , staf pengelola keuangan, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PPSPM , dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK . Variabel eksogen yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan jenis pegawai sedangkan variabel eksogen pengalaman kerja terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the influence of the competence of human resources, accounting information systems, work experience, and the type of employee to the quality of the financial statements at Electoral Commision province of Riau. The number of samples is 78 respondents. The sample was financial adminstrators who works directly financial statements of the treasurer, the operator of Management Information Systems and State Goods SIMAK BMN and operator of Financial Accounting System SAK , the staff of financial management, official signing of Payment Order PPSPM , and Committing officer CO . Exogenous variables which proved positive and significant effect is the competence of human resources, accounting information system and the type of employee whereas exogenous variables work experience have positive and significant effect on the quality of financial statements."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Bawaslu dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta menjelaskan sejauh mana hukum acara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan Bawaslu dalam pertimbangan putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal serta analisis Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2009 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Bawaslu merupakan pihak pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam proses persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden masih belum sempurna. Dalam mempertimbangkan putusannya, Hakim Konstitusi juga masih bergantung pada keterangan Bawaslu. Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden mengesampingkan dalil permohonan Pemohon ketika ditemukan bahwa Bawaslu telah menangani perkara tersebut, terlepas apakah proses di Bawaslu telah dilakukan secara benar atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya guna memperbaiki tata cara penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu serta menyempurnakan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

---

This undergraduate thesis discusses the position of General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the resolution of Dispute over the Results of Presidential General Elections (PHPU of the President and Vice President) in the Constitutional Court. The purpose of this research is to determine the position of Bawaslu in the PHPU of the President and Vice President in Indonesia and to explain the extent to which the procedural law of the Constitutional Court considers the position of Bawaslu in the consideration of the decision of the PHPU case of the President and Vice President in Indonesia. This research was conducted using doctrinal legal research methods and analysis of PHPU decisions of the President and Vice President from 2009 to 2024. Based on the results of this study, it was found that Bawaslu is a party providing information in the PHPU case of the President and Vice President. In addition, Bawaslu is also entitled to present witnesses or experts in the PHPU trial of the President and Vice President. However, the procedural law of the Constitutional Court in dealing with the PHPU cases of the President and Vice President is still not perfect. The Constitutional Court often relies on Bawaslu's testimony in reaching its decision. The Constitutional Court has also often rejected the petitioner's arguments when it found that Bawaslu had handled the case, regardless of whether or not Bawaslu's procedure was correct. To solve these problems, amendments to the Constitutional Court Law, the General Election Law and the laws and regulations under them are needed to improve the procedures for handling election violations in Bawaslu and to improve the procedural law for the PHPU president and vice-president by the Constitutional Court."

"[ABSTRAKDalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa kewajiban kontinjensi pihak ketiga. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan risiko fiskal akibat tuntutan hukum dalam pelaksanaan kewajiban kontijensi dalam APBN? kedua dalam hal terjadi potensi kerugian Negara dalam risiko fiskal akibat tuntutan hukum, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan?.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkaitKesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in atas kontijensi pemerintah terkait tuntutan hukum ini BPK berwenang memeriksa sesuai konstitusi namun di lain sisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ada pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap seluruh proses kegiatan pemerintah yang terkait APBN. lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan

---

ABSTRACTIn running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.;In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget., In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.]"

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif terhadap iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dari Komisi Pemilihan Umum RI pada pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan model pencapaian tujuan dimana evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai objektif dari program. Melalui kuisioner yang diberikan pada 30 pemilih pemula serta wawancara dengan pihak sosialisasi KPU RI, penelitian ini menunjukkan bahwa iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dikategorikan sangat efektif dalam hal peningkatan partisipasi pemilih. Kemudian juga dikategorikan cukup efektif dalam hal penyebarluasan informasi, tahapan, jadwal dan program pemilu; serta peningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan. Namun, untuk mengatasi beberapa kendala seperti minimnya pemilih muda yang menjadikan KPU sebagai sumber utama informasi, penelitian ini kemudian merekomendasikan KPU RI untuk (1) membangun kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan utamanya dalam hal sosialisasi pemilu dengan media massa dan LSM terkait, serta (2) melakukan pemilihan media sosialisasi dengan seksama dan menyesuaikan konten pesan dengan platform media yang dipilih.

---

This study is a formative evaluation of the television ads outreach programs of the 2014 election Indonesian General Election Commission. This study uses a model of goal-attainment models where the evaluation is done by measuring the level of success or failure in achieving the objectives of the program. Through a questionnaire given to 30 first-time voters as well as interviews with the KPU RI socialization, this study shows that the program has been very effective in terms of increasing voter participation. Then also been effective in terms of information dissemination, stage, and program schedule of the elections; and increasing knowledge, understanding and the ability of the electoral community. However, to overcome some obstacles such as the low number of young voters who make the Commission as the main source of information, this study then recommends KPU RI to (1) build synergistic and sustainable especially in terms of socialization election by the mass media and NGOs, as well as (2) conduct media selection and socialization carefully tailor the message content with selected media platforms."

"Pelanggaran kode etik sering terjadi selama proses pemilihan umum. Salah satu daerah yang sering terjadinya pelanggaran adalah Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kronologi pelanggaran, pihak yang terlibat serta melihat jenis putusan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada teradu pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa penanganan pelaporan pengaduan dugaan adanya kecurangan pemilu berupa penggelembungan suara yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur karena pelaporan hanya dilakukan melalui aplikasi pesan singkat dan tanpa disertai bukti yang valid dengan penyebutan subyek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian, serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi secara spesifik. Hasil putusan yang diberikan sebagai bukti kesalahan adalah berupa peringatan, peringatan keras dan juga pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sumatera Utara dan Anggotan KPU Sumatera Utara. Proses pemberian sanksi tidak mendapat penolakan sama sekali dari pihak KPU Sumatera Utara dan dengan tegas menindaklanjuti putusan yang telah di keluarkan oleh DKPP.

---

Violations towards code of conduct frequently occur during the election process. One area where it often occur is West Nias Regency, North Sumatra. This scientific writing aims to examine the chronology of violations, the parties involved and to see the types of decisions given by the Honorary Council of Election Administrators (DKPP) to the alleged perpetrators of violations. The violation was in the form of handling reports of complaints about allegations of election fraud in the form of inflating votes that were not in accordance with Standard Operating Procedures because reporting was only done through the short message application and without valid evidence such as the mention of the subject, the way the act was carried out, the means used, the scene of the incident, and the tools evidence that can be specifically confirmed. The results of the decisions given as evidence of errors were in the form of warnings, stern warnings and also permanent dismissals to the chairman of the North Sumatra KPU and the North Sumatra KPU members. The process of imposing sanctions did not receive any rejection at all from the North Sumatra KPU and strictly followed up on the decisions issued by DKPP."