Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris YM di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri sebagai rekanan dari PT. Summit Oto Finance (SOF) cabang Kuningan, Jawa Barat karena tidak mau membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba. Notaris YM mengundurkan diri setelah menerima berkas-berkas permohonan pembuatan akta fidusia yang berjumlah lebih dari 200 permohonan. Dengan pengunduran diri “di tengah jalan” seperti itu serta terdapat perjanjian rekanan antara notaris dan perusahaan pembiayaan, tentu pengunduran diri tersebut akan memiliki akibat hukum tertentu. Permasalahan tesis ini adalah pengaturan UUJNP terhadap notaris yang mengundurkan diri (menolak) untuk membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba, kemudian tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran dirinya sebagai notaris rekanan PT.SOF Kuningan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur disertai dengan melakukan wawancara dengan notaris YM.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan UUJNP terhadap notaris yang menolak membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba adalah mempersilakan hal tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP juncto Pasal 3 huruf b UUJNP. Tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran diri tersebut antara lain segera mengembalikan berkas-berkas yang telah diterimanya kepada PT. SOF Kuningan. Selain itu,  notaris YM telah membuka diri terhadap PT.SOF Kuningan apabila ada kerugian materiil maupun imateriil.

---

Notary YM in Cirebon Regency terminated his partnership agreement with PT. Summit Oto Finance (SOF) Kuningan branch, West Java because he is unwilling to make notarial deed for contracts that contain usury. Notary YM terminated the agreement after he received files of application for fiduciary registration which amounts to more than 200 applications. With the unfinished-job termination and there is also partnership agreement beetwen the notary and the finance company, of course such termination will have certain legal consequences. The Issue of this thesis is regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury, and notary YM's legal responsibility related to his resignation. The form of research used is juridical-normative. The typology of this research is descriptive-analytical. The data collection tool used is a literature study supplemented by conducting interview with notary YM. This study uses a qualitative approach. Regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury is allowing this, based on Article 16 point 1 letter e UUJNP juncto Article 3 letter b UUJNP. The legal responsibility of notary YM regarding the resignation was returning the files he received to PT. SOF Kuningan and notary YM has opened himself to PT. SOF Kuningan if there are material or immaterial losses."

"Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense."

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang suatu akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum. Pembuatan akta jaminan fidusia saham berupa akta autentik memiliki tujuan sebagai bukti terkuat dan paling sempurna. Menjadi suatu masalah apabila perseroan terbatas dalam hal ini tidak pernah menerbitkan sertifikat saham, padahal sertifikat saham tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Akibat dari akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum terhadap pihak ketiga tanpa adanya sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Serta didukung dengan beberapa wawancara bersama pihak-pihak yang ahli dan menguasai pada bidangnya. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia dibutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang dan ketiadaan sertifikat saham mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi. Sehingga perlu adanya ketelitian dan ketegasan dari Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia dan keberadaan peraturan yang lebih khusus mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dapat lebih memberikan kejelasan terhadap fidusia saham.

---

"

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara.Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman."

"Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith. "

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta berdasarkan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015.Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah akibat hukum dan pertanggung jawaban Notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin yang dibuatnya dan tipe penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan peristiwa hukum yaitu penyanggahan perjanjian kawin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil analisis diketahui bahwa Akibat hukum terhadap penyanggahan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus Tahun 2001, Akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tanggung Jawab Notaris NMM, SH akibat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuatnya, Notaris NMM, SH telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj/PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 telah menghukum Notaris NMM, SH dengan sanksi berupa teguran tertulis.

---

This thesis discusses about Notary`s accountability towards Marriage Agreement that they made, but refuted by other party included in the certificate. Therefore, problems have surfaced regarding this certificate. How is the effect of the law on the rebuttal of the Marriage Agreement by the parties in the Deed and how is the responsibility of the notary towards rebuttal made by other party in the Agreement based on Verdict No 05 PTS Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta VIII 2015.

This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze how the legal consequences would be and the accountability of the Notary towards the rebuttal of the marriage certificate they made and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event of marriage certificate disagreement. Types of data used are secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.

The result of the analysis is known that the effect of the law on the rebuttal of Deed of Marriage Agreement No. 15 dated August 30, 2001, the Deed becomes invalidated on Notary`s accountability due to Deed of Marriage Agreement Number 15 dated 30 August 2001 they made, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a Notary Office Law In this case based on Decision Number 05 PTS Mj PWN.Prov.DKI.Jakarta VIII 2015 has punished Notary with sanction in the form of written warning."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam profesi Notaris terdapat Notaris yang melakukan suatu perbuatan pidana karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga apabila hal itu terjadi sudah sewajarnya Notaris tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun bagaimana dengan notaris yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris dengan sebaik-baiknya namun tetap digugat secara perdata maupun pidana, sebagai contoh saya mengambil ilustrasi kasus Notaris TP di Jayapura, dimana ia dituntut oleh kliennya dan telah dijadikan tersangka oleh penyidik yang menganggap Notaris tersebut melakukan penggelapan, padahal permasalahan diantara mereka telah mendapatkan putusan Akta Van Dading Akta perdamaian dan Notaris TP sudah menjalankan sesuai dengan isi putusan tersebut, yang berarti seharusnya Notaris TP tidak bisa dipersalahkan apalagi dipidana.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah menjalankan putusan pengadilan atas akta perdamaian akta van dading tetapi masih bisa dituntut oleh pihak yang bersangkutan sehingga Notaris tersebut tetap ditahan dan Bagaimana kriminalisasi terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melaksanakan putusan pengadilan dapat dihentikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang didukung dengan wawancara, Teknik pengolahan dan Analisa data Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa dalam menentukan putusan perkara hukum Notaris harus dilihat secara seksama apakah perbuatan Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi, selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perbuatan kriminalisasi terhadap Notaris dapat dihentikan maka dalam suatu proses peradilan dimana yang menjadi terdakwanya adalah Notaris sebaiknya yang dihadirkan sebagai saksi ahli haruslah ahli yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Selain itu juga agar meminimalkan kriminalisasi terhadap Notaris harus ada kinerja sinergitas profesionalitas antara organisasi profesi dan penegak hukum.

---

It can not be denied that in the Notary 39 s profession there is a Notary who commits a criminal act either because of deliberate or negligence, which is related to the position attached to them, so if it happens it definitely becomes Notary rsquo s responbility. But how about the Notary who has been carrying out duties and obligations as a notary as well as possible, strict to the rules but still being sued in civil or criminal, as an example I took an illustration of the Notary TP case in Jayapura, where she was sued by her client and already become a suspect by investigator who thought the Notary Has embezzled, eventhought the problems between them have received a verdict Van Dading deed and Notary TP already did what she should do according to the content of the verdict, which means she can rsquo t be blame nor imprisonment.

The problem observed in this thesis are How is the legal protection of a Notary who has run a court decision on the peace deed van dading deed but can still be sued by the party concerned and make a Notary in custody, and how to stop criminalization of Notary Land Deed Official who run a court decision. The method used in this research is normative juridical, This research is Analytical Descriptive, The type and source of data used in this study is secondary data, the Technique of collecting data are by researching library materials and supported by interview, processing Technique and Data Analysis After all the data required in this study is obtained, will be drawn a conclusion, then compiled, analyzed qualitatively.

The results of this study are as follows in the determination of the decision of a Notary law case it should be decided carefully whether the act of Notary fulfills the elements of the article that are suspected to them to avoid the criminalization, besides that when in judicial process which the defendant is a Notary then who must be presented as an expert witness it should be an experts who really understand in their field, and then in order to minimize the criminalization of Notaries there must be a professional synergy performance between professional organizations and law enforcement."

"Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa, program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang website-website penunjang kegiatan notaris, pelaksanaan magang bersama dilaksanakan dalam beberapa waktu agar penyerapan dan penyampaian materi yang maksimal, serta memiliki narasumber yang terpilih.

---

Become a notary surely have to go through the stages and tests that must be passed. Among of the stages is joint internship. The extraordinary members of Indonesian Notary Ties who have taken the test for pre-extraordinary members of Indonesian Notary Ties required to take part in a joint internship which there are rules and conditions there in. There are two problems raised in this thesis, namely : Joint internship mechanism that meets notary competency requirements (implementing at South Sumatera Regional Administrator) and the implications of joint internship if associated with the practice of prospective notaries. The mtehod used is juridical normative, the study that uses methods to obtain data from legal materials such as written regulations or positive law and other legal materials related to this research. By its nature this research is a type of explanatory research.Based on the results of the research, it was found that joint internship held in South Sumatera province has followed by extraordinary members of the Indonesian Notary Ties, who previously followed the conditions to be able to become participant of joint internship in accordance with the terms dan mechanism of the Ties Rule number 06/PERKUM/INI/2017 as revised with ties rule number 10/PERKUM/INI/2018 about Joint Internship. Joint Internship is an effort to provide provision for the notary in the future to become a professional notary. The author suggests thats the implementation of joint internship does not to charge the fee on extraordinary members. The joint internship program is expected to be able to learn about notary support websites, implementing joint internship in a number of times for the maximum acceptance and delivery of material, also having selected speaker persons."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."