Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 90454 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mahira Khairatinnisa
Analisis faktor yang memengaruhi intensi patuh pajak wajib pajak orang pribadi berdasarkan teori perilaku terencana = The analysis of factors that influencing taxpayers compliance intention based on theory of planned behaviour
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan Theory of Planned Behavior. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku seseorang dilakukan berdasarkan niatnya dan ada faktor yang dapat memengaruhi niat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis tematik, dimana hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak bernama NVivo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor independen yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang dapat dihubungkan sesuai dengan teori perilaku yang direncanakan. Faktor-faktor tersebut adalah sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.
The purpose of this study is to examine the factors that influence the intention of taxpayers to comply with tax regulations based on Theory of Planned Behavior. The theory of planned behavior explains that a person's behavior is carried out based on his intention and there are factors that can influence that intention. The method used in this study is a qualitative method with thematic analysis, where the results of this study were analyzed using software called NVivo. The results of this study indicate that there are independent factors that influence the intention of taxpayers to meet tax regulations that can be linked in accordance with planned behavior theory. These factors are attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahrens Bungdiono
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP OP se-Jabodetabek) = The Effect Modernization Tax Administration System, Quality of Tax Service, Tax Sosialization, Tax Knowledge, Tax Sanction on Individual Taxpayer's Compliance (Study on Individual Taxpayers' in Jabodetabek)
"Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riko Ferdinand Immanuel
Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Pendaftaran Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu = Effect Of Implementation Of PP-23/2018 On Registration Of Taxpayers With Certain Gross Turnover
"Perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh UMKM. Pemerintah berupaya mendorong voluntary tax compliance UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dengan menerapkan perubahan kebijakan presumptive tax melalui PP 23 Tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan model Fixed Effect pada level agregat 34 provinsi di tahun 2015-2019, untuk menguji dampak penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dibandingkan kebijakan presumptive tax sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 secara signifikan berhasil meningkatkan pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Berdasarkan hasil estimasi juga ditemukan beberapa variabel kontrol yang berpengaruh positif dan signifikan, yaitu variabel KREDIT dan variabel SelfEmploy2.
The Indonesian economy is largely supported by MSMEs. The government is trying to encourage voluntary tax compliance for MSMEs as taxpayers with certain gross turnover, by implementing changes to the presumptive tax policy through PP-23/2018. The research was conducted uses the Fixed Effect model at the aggregate level of 34 provinces in 2015-2019, to test the impact of implementing PP-23/2018 on taxpayer registration with certain gross turnover compared to the previous presumptive tax policy. The results of the study show that the application of PP-23/2018 has significantly succeeded in increasing the registration of taxpayers with a certain gross turnover. Based on the estimation results, it was also found that several control variables had a positive and significant effect, namely the CREDIT and the SelfEmploy2."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Dwi Agustina
Uji Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Melalui Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Selama Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Wilayah Kecamatan Pasar Minggu) = Determinant Test of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayer Compliance in Reporting Tax Obligations Through MSME Final Income Tax Incentives Borne by the Government During a Pandemic (Case Study of MSMEs in Pasar Minggu District)
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.
This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syadesa Anida Herdona
Strategi Transisi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menuju Sistem Pajak Normal = Transition Strategy of Micro Small and Medium Entity Taxpayer Final Income Tax into Normal Tax System
"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.
This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Tiffany
Evaluasi Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat = Evaluation of the Implementation of the Voluntary Disclosure Program Policy at Large Tax Office Four
"Program Pengungkapan Sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. KPP Wajib Pajak Besar Empat menempati urutan pertama dalam lima besar kinerja berdasarkan nilai harta bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Empat dan juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma Post-Positivist dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepatuhan pajak apabila tidak didukung dengan pengawasan dan dan penegakan hukum yang baik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah pandemi Covid-19 dan juga kepercayaan Wajib Pajak. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki tarif yang diberlakukan dalam kebijakan ini serta menindaklanjuti dengan tegas untuk Wajib Pajak yang dirasa belum patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, program pengungkapan sukarela memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penerimaan dan juga kepatuhan pajak di Indonesia.
The Voluntary Disclosure Program provides an opportunity for taxpayers to voluntarily report/disclose unmet tax obligations through the payment of income tax based on asset disclosure. The Large Tax Office Four ranks first among the top five performers based on net asset value. This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four and also to analyze the challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four. In this study, the researcher uses the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this study conclude that the Voluntary Disclosure Program policy has increased tax revenue but may lead to a decrease in tax compliance if not supported by good supervision and law enforcement. Some challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four include the Covid-19 pandemic and taxpayer trust. Recommendations provided include improving the effectiveness of the program, such as adjusting the rates applied in this policy and strictly following up with non-compliant taxpayers. This study concludes that with proper adjustments, the Voluntary Disclosure Program has significant potential to contribute to tax revenue and compliance in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arvin Krissandi
Evaluasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) lama dan baru ditinjau dari asas convenience of payment
"Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertugas memberikan sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi, meneliti dan bila perlu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Ternyata banyak Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak, hal ini menyebabkan utang pajak yang menjadi tunggakan meningkat dari tahun ke tahun.
Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan, yaitu ingin mengetahui sejauh mana kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak dikaitkan dengan asas Convenience of Payment.
Pertanyaan penelitian yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan jawabannya dalam tesis ini adalah : apakah kebijakan penerbitan surat ketetapan pajak telah memperhatikan hak-hak Wajib Pajak dan sesuai dengan asas Convenience of payment ? Kerangka teori yang dipakai adalah teori yang terkait kebijakan publik dan teori perpajakan. Dalam teori kebijakan publik dijelaskan mulai dari definisi kebijakan, proses kebijakan, kebijakan publik yang efektif dan teori evaluasi kebijakan. Teori perpajakan yang dibahas adalah pengertian pajak, asas pemungutan pajak, asas convenience of payment, teknik pemungutan pajak, sistem perpajakan, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, utang pajak, ketetapan pajak, sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe atau jenis penelitian deskripsi.
Metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dan wawancara, dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif data dengan menerapkan illustrative method. Hasil analisa penelitian berupa temuan penting yang didapat adalah :
- Perubahan mendasar kebijakan penerbitan ketetapan pajak sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
- Hal yang masih kontroversial adalah kebijakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Banyak kalangan menilai kebijakan ini menyalahi prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat mempengaruhi pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia.
- Agar Wajib Pajak lebih memiliki ability to pay, diperlukan kebijakan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak terlalu lama setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak, hal ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan pemeriksaan tahun berjalan dan penerbitan STP Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN segera setelah berakhirnya masa pajak.
- Jangka waktu / Jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak adalah 1 bulan dan terhadap Wajib Pajak usaha kecil dan di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi 2 bulan, dan dapat berubah jika Direktur Jenderal Pajak memberikan persetujuan mengangsur dan menunda pembayaran hingga paling lama 12 bulan terhadap WP yang sedang kesulitan likuiditas. - Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding, jangka waktu pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak adalah dengan adanya kebijakan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu juga dimungkinkan WP mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur.
Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil penelitian ini adalah Hak-hak Wajib Pajak lebih diperhatikan karena ada pergeseran hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem self assessment di UU KUP yang baru. Hak-hak Wajib Pajak yang juga dihargai oleh UU KUP adalah dengan adanya kebijakan jangka waktu pembayaran yang dapat diangsur, mengajukan pengurangan, pembatalan, keberatan, banding terhadap ketetapan pajak, bahkan di UU KUP baru ada penambahan hak Wajib Pajak yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kebijakan penerbitan ketetapan pajak secara umum sudah memenuhi asas convenience of payment dan ciri-ciri asas tersebut ada di dalam kebijakan penerbitan ketetapan pajak. Ada kebijakan yang belum memenuhi asas convenience of payment yang cukup memberatkan Wajib Pajak yaitu penerapan sanksi administrasi yang tinggi jika permohonan keberatan atau banding ditolak dan kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi. Agar kebijakan penerbitan ketetapan pajak dapat berjalan dengan baik, perlu diimbangi dengan implementasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang secara aktif memperhatikan dan memberikan hak-hak Wajib Pajak sesuai UU KUP. Tindakan pemberian sanksi administrasi diterapkan dengan maksud agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, bukan dalam rangka menambah penerimaan negara. Akan lebih baik dan adil jika sanksi yang dikenai terhadap Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberatan atau banding adalah sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari time value of money atas tertundanya penerimaan pajak bagi negara. Lebih baik jika kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan dapat ditinjau ulang karena selain memberatkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
In the self-assessment system, Taxpayers are obliged to calculate, settle and report their own tax liabilities in accordance with tax regulation. The Tax Authority is assigned to provide socialization consultation, to observe, supervise, study and if necessary to conduct an audit or investigation to check the level of compliance of the tax payers in fulfilling their tax obligation by issuing Tax Assessments. In fact, many issued Tax Assessments were not or not yet paid by Taxpayers; this matter causes payable tax to become an increasing arrears from year to year.
This research emphasizes on evaluation of policy; that is to find out how far is the issuance policy of tax assessment carried out by the The Tax Authority in the context of enhancing the obedience of paying Tax Assessment related to the principles of Convenience of Payment.
Question on research that need to get answers in this thesis is does the issuance policy of Tax Assessment have paid attention to the rights of Taxpayers and in accordance with the principles of Convenience of Payment? The frame of theory used is the theory related to the public policy and theory on taxation. In the theory of public policy, it explains from the definition of policy, process of policy, effective public policy and theory on policy evaluation. The theories on taxation discussed are the understanding of tax, the principles of tax collection, the principles of convenience of payment, methods of tax collection, taxation system, Taxpayers and Tax Guarantors, tax payable, tax assessment, and administration sanctions. The method of research used is the approach on qualitative research with description-type or kind of research.
The method of research used in data collection shall use library study and interview, and then conducting data qualitative analysis by implementing illustrative method. The results obtained on research analysis in form of important findings are:
- The basic change of issuance policy of tax assessment since the validity of Law Number 28 Year 2007 on Third Amendment on Law Number 6 Year 1983 on General Provisions and Taxation Procedures (KUP) is the shift of obligation to pay tax until the issuance of verdict fixed in nature (executorial). Taxpayer (WP)
- The controversial matter is still the issuance policy of Tax Collection Letter (STP) for fail-to-produce Taxable Entrepreneur (PKP) and has been given refund of Input Tax. Many parties assess this policy infringes the principles of Value Added Tax (PPN) and may influence the entrepreneurs who want to invest in Indonesia.
- In order that the Taxpayers have more ability to pay, it is necessary to have a policy on short period of issuance of Tax Assessment after the expiration of Tax Period or Part of Tax Year. This may be performed by the audit policy of the current year and issuance of STP Income Tax (PPh) and PPN immediately after the expiration of Tax Period.
- The period / maturity of settlement of Tax Assessment shall be 1 month and for small-business Taxpayers and in certain regions may be extended to 2 months, and may be changed if the Director General of Taxation grants his approval to pay in installments and postpone the payment until 12 months at maximum for Taxpayers (WP) who is having difficulty in liquidity.
- If the Taxpayers file objections or appeals, the period of settlement of deferred Tax Assessment up to 1 month as from the date of issuance of Decisions on Objections or Decisions on Appeals.
- Other rights of the Taxpayers related to the issuance of Tax Assessment shall be by the presence of reduction policy, cancellation of incorrect tax assessment. In addition, it is also possible that WP files claims against the issuance of tax assessment performed not in accordance with the procedures.
The conclusion that can be made as result of this research is the Rights of Taxpayers shall be highlighted because of the presence of shift of rights and obligations of Taxpayers in self-assessment system in the new UU KUP. The Rights of Taxpayers are also appreciated by UU KUP by the presence of policy on period of payment in installments, filing for reduction, cancellation, objections, appeals against tax assessment; even in the new UU KUP, there is an addition to the rights of Taxpayers that is the capability to file claim against the issuance of tax assessment with incorrect procedures. The Issuance policy of tax assessment in general has complied with the principles of convenience of payment and the characteristics of such principles are included in the issuance policy of tax assessment. Yet, there are policies that have not complied with the principles of convenience of payment that aggravate Taxpayers, the implementation of high administration sanctions if the application for objections or appeals is rejected and the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP. In order that the issuance policy of tax assessment may work well, it is necessary to balance it with the implementation of issuance policy of tax assessment that is actively supervising and providing rights of Taxpayers according to UU KUP. The awarding of administration sanctions is implemented aiming to increase the obedience of Taxpayers, not in the context of increasing state revenues. It will be better and fair if the sanction imposed to Taxpayers whose application for objections or appeals is rejected is only a sanction in form of interest calculated from time value of money on the postponement tax revenue for the state. It will be better if the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP and has been given refund of Input Tax is re-evaluated because it aggravates the Taxpayers. This policy may also influence the decision of investors to invest their capitals in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24543
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yustinus Herri Sulistyo
Analisa kepatuhan wajib wajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan
"Salah satu cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi langkah terpenting dalam mengamankan penerimaan negara setiap tahunnya sehingga volume pemeriksaan menjadi meningkat setiap tahunnya, terutama sejak dilaksanakannya system criteria seleksi yang terkomputerisasi. Peningkatan volume pemeriksaan pajak memungkinkan berdampak seorang Wajib pajak dilakukan pemeriksaan secara berturut-turut. Sebaliknya ternyata masih terlalu banyak Wajib Pajak yang belum tersentuh oleh kegiatan pemeriksaan pajak.
Penelitian ini bertujuan meneliti adanya perubahan kepatuhan Wajib Pajak dalam intensitas frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Kepatuhan dalam hal ini diukur dari besarnya koreksi pajak yang dihasilkan. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Mataram dengan asumsi dan alas an bahwa volume pemeriksaan pada instansi pemeriksaan sejenis lainnya. Secara khusus, akibat aktivitas pemeriksaan pajak yang meningkat di wilayah ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Karena itulah permasalahan yang diangkat adalah apakah terjadi perbedaan kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan yang berbeda.
Beberapa ahli telah meneliti dampak pada pelaporan SPT pada tahun setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber data pemeriksaan internal Revenue Service di Amerika Serikat atas Wajib Pajak pada suatu tahun yang selanjutnya akan menjadi obyek pemeriksaan selanjutnya di tahun kedua. Hasil penelitian menunjukkan adanya proporsi perbaikan kepatuhan yang substansial dibandingkan hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Sayangnya, sangatlah sulit menentukan keefektifak ukuran kinerja pemeriksaan. Pada tataran konsep, pengukuran hasil pemeriksaan yang paling bernilai dan tajam adalah manakala pemeriksaan pajak menghasilkan kewajiban pajak yang benar-benar harus dibayar dan juga mampu mempengaruhi Wajib Pajak agar secara suka rela mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Tidak ada cara empiris untuk memastikan apa yang telah dibayar Wajib Pajak sesuai dengan seharusnya, sekaligus merupakan kemustahilan untuk mengetahui apakah setelah diperiksa akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dimasa selanjutnya.
Penelitian dilakukan dengan memilih Wajib Pajak yang telah mengalami pemeriksaan pajak oleh Karikpa Mataram sebanyak tiga kali sejak tahun 1993 hingga 2005 baik WP Badan maupun WP OP dan terkumpul sebanyak 52 Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak per jenis pajaknya diukur dari proporsi jumlah koreksi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari dua frekuensi pemeriksaan pajak yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uji F digunakan untuk melihat perbedaan secara serentak pada ketiga frekuensi pemeriksaan yang berbeda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk jenis PPh Badan/Op, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 hanya sedikit sekali yang menunjukan peningkatan kepatuhan setelah tiga kali dilakukan pemeriksaan pajak. Demikian juga ternaya hubungan/korelasi antara hasil dari ketiga frekuensi pemeriksaan juga lemah. Kondisi yang lebih baik ditunjukkan dari hasil pemeriksaan atas PPN.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah ternyata sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang menunjukan peningkatankepatuhan sekalipun diiringi dengan perbandingan frekuensi pemeriksaan pajak. Seluruh kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai perbandingan frekuensi yang berbeda, baik secara berpasangan maupun serentak, atas seluruh jenis pajak tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Keeeratan korelasi antara berbagai kepatuhan wajib pajak pada berbagai jenis pajak dalam setiap perbandingan frekuensi pemeriksaan menunjukkan hasil yang lemah dan tidak bermakna.
Disarankan karena tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin meningkat maka perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan dalam proses pemeriksaan agar tujuan tersebut tercapai. Perbaikan secara lebih menyeluruh terhadap administasi sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perlunya menentukan indikator atau ukuran lain dalam menilai hasil pemeriksaan, tidak hanya memandang dari segi besar kecilnya koreksi.
One of the way of increasing national income is optimally acceptance of tax revenue. Tax audit become all important step in security of acceptance of state every year so that its volume become to mount every year, especially since implementation of computerized selection criterion systems. Improvement of tax audit?s volume can affect ataxpayers which not yet touched by activity of tax audit.
This research aim to check the existence of change of compliance of taxpayer in different audit frequency intensity. Compliance is in this case measured from level of yielded correction. Research done at tax inspection and investigation office (Karikpa) Mataram with reason and assumption that inspection?s volume at this institution relative far more compared to other inspection institutions of a kind.
Peculiarly, effect of tax inspection that increased in this region generate disquiet among entrepreneur. Because that problems the lifted is do happened difference of compliance of taxpayer at various different inspection frequency. Some experts have checked impact at reporting of tax report (SPT) in the year after conducted by inspection by using inspection data source of Internal Revenue Service in United States. Those results will become inspection object here in after in year both. Research result show the existence of proportion repair of compliance which is substantial compared to result of inspection before all. Unhappily, very difficult to determine effectiveness of inspection performance measure. At concept paradigm, measurement of most keen and valuable inspection result is when inspection yield obligation of really tax have to be paid as well as can influence taxpayer?s attitude for the future. There is no empirical way to ascertain what have been paid by taxpayer as according to ought to, at the same time is impossibility to know do after checked will influence compliance of Taxpayer in a period to here in after.
Research conducted by chosen taxpayer which have experienced of tax audit by Karikpa Mataram counted thrice since year 1993 till 2005 and gathered by counted fifty two taxpayers. Compliance of taxpayer per the tax type of measured from proportion of amount of tax corrections amount which have been paid by taxpayer. Ttest is used to know do result from two different frequency tax inspection difference significantly. F-test is used to see difference at all different inspection frequency.
Research result indicate that for the type of income tax section 25/29, income tax section 21, income tax section 23 only pittance showing the make-up of compliance after thrice done by inspection and so do in the reality that link/correlation among results from three inspection frequency also weaken. Condition which is better to be shown from inspection result of value added tax.
The conclusion can be taken is in the reality that very little of taxpayers which do show make-up of compliance was even if accompanied with improvement of frequency tax inspection. Entire compliance of taxpayers at various comparison of different frequency, either through paired and entirely, to all type of tax do not show different of result which significantly. Correlation slivering among various compliance of taxpayer at various type of tax, every comparison of inspection frequency do weak result show and not have a meaning.
It is suggested because target conducted by tax inspection is to test compliance of taxpayer so that progressively mount hence require to be done by repair stage; steps in course of inspection so that the target can be reached. Repair by more totally to taxation system administration will improve compliance of taxpayer. The importance of determining other measure or indicator in assessing result of inspection, not only looking into from measure of correction."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19461
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lindawaty
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri serta hubungannya dengan penerimaan pajak: untuk wilayah Jakarta Timur = Analysis of factors that influence the amount of personal taxpayers that is registered themselves also the relationship whit acceptance of tax: study in the region of East of Jakarta
"Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk selanjutnya dianalisis apakah ada hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tersebut dengan jumlah penerimaan pajaknya.
Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Dengan mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut beberapa ahli diketahui bahwa pajak merupakan salah satu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend, kedua fungsi tersebut dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak diwilayahnya, untuk selanjutnya akan mendaftatkan Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP).
Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey method). Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa sumber yaitu kuesioner yang berupa wawancara tertulis dan ataupun langsung, studi dokumentasi dan studi literatur. Sampel diambil sebanyak 100 responden yang mengisi dan atau bersedia diwawancarai yang dipilih secara acak melalui buku tarpon wilayah Jakarta Timur.
Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No. 1512000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.1 dan ayat (3) huruf a UU No. 1712000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis.
Pembahasan dalam penelitian ini lebih diutamakan pada analisis pengaruh variabel-variabel bebas yang berupa (1) Jumlah Penghasilan subjek pajak, (2) Tingkat Pendidikan subjek pajak, (3) Jumlah Penduduk di wilayah Jakarta Timur serta (4) Sistem dan Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian dilakukan analisis terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.
Alat analisis yang digunakan adalah program software Statistical Package for Social Scientist (SPSS). Melalui analisis statistik ini dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri disertai dengan seberapa tinggi tingkat pengaruhnya. Dari hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri. Secara parsial yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri adalah faktor jumlah penghasilan sebesar 93,3% untuk tingkat pendidikan pengaruhnya mencapai 85,3% sementara untuk jumlah penduduk sebesar 63,5%. Variabel sistem dan administrasi perpajakan menduduki peringkat terakhir dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri yaitu sebesar 57,7%.
Tax is acceptance backbone in a state to be used by government to defray activity of government. One of the defrayal source is from acceptance of domestic tax where people income tax is including in it. One of the condition for personal Taxpayer people in giving or obtain cash for the obligation of taxation of is registered themselves in Office Service of local Tax. Therefore, it is required to study the factors influencing the amount of personal Taxpayers which register themselves, and to study the relationship between Taxpayers registered amount with amount of the acceptances of its Tax.
The writer target in this research is
1. To know the factors that influencing the amount of Taxpayers registered to get NPWP
2. Given the level of influence of the factors, hence that could be formulate the possible policy alternatives handled by government.
According to some experts known that Tax are one of the fee to state (which can be forced) that is obliged for people to pay according to laws and regulations. As for Tax function, there are two functions that is budget function and regulator function, both the functions can be executed, if Taxpayer have fulfilled clauses. One of the clauses is the Taxpayer have to registered in Tax Office Service. And then, The Directorate General Tax office henceforth will give the certain number what is called Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
The Methodology Research used method of survey explanation. As for the data collecting of from some sources such as Questionnaire, documentation study and literature study.
Sample taken by counted 100 responders that filling and or held an interview with which selected at random from regional phone-call book East of Jakarta.
Peripheral that is used as this writing base is Section 2 UU No. 16 1 2000 concerning about the Giving of NPWP and Section 2 sentence (1) letter of a.1 sentence and .(3) letter of a UU No. 17 1 2000 concerning understanding of personal Tax subject is later; then related to result of research in the form of data collecting of responder from] admission filling of questionnaire, interview with related parties and also bibliography study so that this research will have the character of analytical descriptive.
Solution in this research is major in the analysis of influence of dependent variables which are (1) Amount of Salary of Taxpayers, (2) Level of Education of Taxpayers, (3) Amount of Residents in the region East of Jakarta and also (4) The System and Administration of Taxation in Office Service of local Tax. Then the writer doing analyze how to Taxpayers amount registering themselves also influence to the acceptance of Tax.
Analyzer used program what is called software Statistical Package Social for Scientist (SPSS). Through this statistical analysis known the factors that influence the amount of Taxpayers registering themselves accompanied how high this influence level. From the result and analysis obtained conclusion that above mentioned variable in the reality have an effect on to Taxpayers amount registering themselves. By separately, most dominant in the influence of to Taxpayers amount registering themselves is the factor amount of salary equal to 93,3% level. The influence of education factor reach 86,3% level. While the amount of residents influence equal to 63,5%. Factor of System and taxation administration occupy last level in the case of the influence of to Taxpayers amount registering themselves that is equal to 57,7%."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14219
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arjun Wahyudi
Analisis Manfaat Pengurangan PPh Final dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi: Studi Kasus di KPP Pratama Praya = Analysis of the Benefits of Reducing Final Income Tax and Digitizing Tax Services for Individual MSME Taxpayers: A Case Study at KPP Pratama Praya
"Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuat pengusaha UMKM mendapat manfaat pengurangan PPh Final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun. Wajib Pajak yang menerima manfaat atas pembebasan pajak karena penghasilan yang kurang dari lima ratus juta, dapat menonefektifkan NPWP untuk mengurangi beban administrasi. Selain itu, UMKM juga harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 apabila jangka waktu ketentuan berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manfaat pengurangan pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun dan digitalisasi layanan perpajakan djponline terhadap Wajib Pajak UMKM orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat pengurangan pajak digunakan untuk menambah modal, dan enam dari sembilan Wajib Pajak memilih untuk tidak menonefektifkan NPWP nya meskipun mendapat manfaat atas pembebasan pajak dari ketentuan ini. Berdasarkan data, setelah berlakunya ketentuan pengurangan pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi UMKM, diketahui 210 Wajib Pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta 89 mengalami penurunan pembayaran di tahun 2022, sedangkan hasil penelitian tentang digitalisasi layanan perpajakan mengungkapkan bahwa persepsi terhadap digitalisasi perpajakan diatas 80%, yang berarti bahwa layanan pajak melalui djponline bermanfaat.
The enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has made MSME entrepreneurs benefit from a reduction in Final Income Tax of 0.5% on the share of gross turnover of up to five hundred million rupiahs per year. Taxpayers who benefit from tax exemption due to income that is less than five hundred million rupiah per year, can make the TIN effective to reduce the burden administration. In addition, MSMEs must also use the Article 17 Income Tax rate if the time period terms end. This study aims to examine the benefits of tax reduction on shares gross circulation of up to five hundred million rupiah per year and digitization of tax services djponline for MSME Individual Taxpayers. The results of this study show that tax reduction benefits are used to increase capital, and six out of nine taxpayers choose not to invalidate their NPWP even though they benefit from tax exemption of this provision. Based on the data, after the enactment of the tax deduction provisions on the Compulsory MSME Individual Taxpayers, it is known that 210 Individual taxpayers do not pay taxes and 89 experiencing a decrease in payments in 2022, while the results of research regarding digitization tax services revealed that perceptions of digitalization of taxation were above 80%, which means that the tax service through djponline is useful."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>