Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTesis ini membahas perjuangan Organisasi Pekerja Indonesia Pusat (SOBSI) dalam menuntut Tundjangan Hari Raya (THR) sebagai upaya untuk meningkatkan standar hidup pekerja di Indonesia pada periode 1953-1961. Tesis ini adalah penulisan sejarah menggunakan metode historis melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perjuangan THR didasarkan pada upah rendah dan kenaikan harga barang-barang pokok yang menyulitkan para pekerja untuk menghadapi hari libur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya penggunaan istilah Tundjangan Hari Raya lebih dikenal sebagai hadiah Lebaran dan bersifat sukarela. Perjuangan SOBSI menuntut THR ditandai dengan banding di Sesi Dewan Nasional SOBSI Kedua pada tahun 1953 yang menyerukan penyediaan THR untuk semua pekerja dengan gaji kotor sebulan. SOBSI juga bekerja sama dengan serikat buruh negara bagian untuk menuntut THR sebagai kewajiban pengusaha untuk menjadi peraturan hukum. Tuntutan itu akhirnya diwujudkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 1 tahun 1961 yang menggunakan istilah Tundjangan Hari Raya dan berlaku untuk semua pekerja. Ketentuan THR menunjukkan dampak pada buruh, yaitu peningkatan pendapatan buruh di atas kebutuhan hidup yang layak. THR memberikan kedamaian bagi pekerja dalam menghadapi hari libur.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the struggle of the Central Indonesian Workers' Organization (SOBSI) in demanding a holiday ban (THR) as an effort to improve the living standards of workers in Indonesia in the period 1953-1961. This thesis is writing history using historical methods through stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. THR's struggle is based on low wages and rising prices of basic goods which make it difficult for workers to face holidays. This research shows that at first the use of the term Tundjangan Hari Raya was better known as the Lebaran gift and was voluntary. The SOBSI struggle demanded a THR marked by an appeal at the Second SOBSI National Council Session in 1953 which called for the provision of THR for all workers with a monthly gross salary. SOBSI also works with state trade unions to demand THRs as employers' obligations to become a legal rule. The demand was finally realized through Minister of Manpower Regulation no. 1 of 1961 which uses the term Tundjangan Hari Hari and applies to all workers. THR provisions show the impact on workers, namely the increase in labor income above the needs of a decent living. THR provides peace for workers in the face of holidays."

"Penelitian yang berjudul Aktivitas Politik dan Perburuhan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) 1948-1965, membahas mengenai aktivitas SOBSI dalam kehidupan politik Indonesia dan dalam hubungannya dengan usaha perbaikan kesejahteraan hidup kaum buruh. Alasan pemilihan judul aktivitas politik dan perburuhan SOBSI 1948-1965 karena kedekatan SOBSI dengan partai politik (PKI) telah membawa SOBSI menjadi federasi buruh terbesar serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan nasib kaum buruh. Namun, kedekatannya itu menyeret SOBSI terlibat pada peristiwa gerakan 30 September, sehingga akhimya dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan aktivitas politik Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam hubungannya dengan beberapa peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dan aktivitas perburuhannya dalam us aha perbaikan kehidupan buruh-buruh yang menjadi anggota dari serikat buruh yang bemaung dibawah SOBSI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin antara SOBSI dan PKI membawa dampak yang positif bagi perkembangan organisasi ini, sehingga memberikan dampak pada sukses-sukses yang diraih SOBSI dalam memperjuangkan tuntutan kaum buruh yang menjadi anggotanya.

---

The study, entitled Political Activities and the Central Labour Organization All-Indonesia Workers (SOBSI) from 1948 to 1965, discussed the SOBSI activity in the political life of Indonesia and in conjunction with the restoration effort of the workers welfare. Title for the selection of political and labor activity SOBSI 1948-1965 because of the relation between SOBSI and political party (PKI) has brought SOBSI become the largest labor federation, as well as contributing significantly to the improvement of the workers. However, it dragged its proximity SOBSI involved in the events of 30 September movement, and eventually dissolved by the government of Indonesia. The purpose of this study is to describe the political activities of the Central Organization of AllIndonesia Workers (SOBSI) in conjunction with several major events that occurred in Indonesia and labour activities in an effort to improve the workers lives who are members of unions that shelter under SOBSI. The research method used is the historical method which consists of four stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate that the cooperation established between the PKI SOBSI and bring a positive impact for the development of this organization, so the impact on the successes achieved in the fight SOBSI demands of the workers who are members."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Perhatian terhadap hipertensi mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1950-an di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan R.S.Dr Cipto Mangunkusumo. Laporan pertama hasil penelitian terhadap kelompok penderita hipertensi disampaikan oleh Murdowo (1973) dalam Kongres Ahli Penyakit Dalam Indonesia kedua meliputi 91 penderita rawat inap di RSU Sanglah Denpasar. Laporan pertama survai mengenai hipertensi baik dari masyarakat perkotaan (Semarang) maupun masyarakat pedesaan (kabupaten Blora) disampaikan oleh Boedhi Darmojo pada Kongres Nasional Ahli Penyakit Dalam ke 3 (1975) dan kemudian diikuti oleh laporan survai di pelbagai daerah Indonesia pada kongres-kongres berikutnya. Penelitian yang berskala nasional dan meliputi beberapa daerah dilaksanakan oleh Kartari (1976,1988). Dari keseluruhan data survai yang telah dilakukan, didapatkan prevalensi hipertensi rata-rata dalam masyarakat Indonesia adalah 8.99 %."

"Profil PerusahaanBengawan Solo Coffee merupakan salah satu kedai kopi asli Indonesia yang menggunakan biji kopi hasil perkebunan kopi tanah air Indonesia. Bengawan Solo Coffee telah berdiri sejak tahun 1983 dan telah memiliki pengalaman dalam pemilihan biji-biji kopi Arabika asli Indonesia yang berkualitas. Pada tahun 1983 hingga 2002, Bengawan Solo Coffee hanya bergerak di bidang pengolahan biji kopi serta penggorengan biji kopi asli Indonesia yang terletak di Lampung. Pada tahun 2003, manajemen Bengawan Solo Coffee memutuskan untuk membuka kedai kopi yang memiliki produk berbagai macam minuman dengan menggunakan biji kopi asli Indonesia yang diolah di pertanian kopi Bengawan Solo Coffee di Lampung. Bengawan Solo Coffee resmi membuka kedai kopi pertama di ITC Kuningan pada 18 Mei 2003, tanggal ini ditandai sebagai tanggal berdirinya Bengawan Solo Coffee. Bengawan Solo Coffee terus mengembangkan bisnisnya dan hingga kini telah memiliki kedai kopi sebanyak 46 outlet yang terletak di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan.Analisis SituasiKekuatan (Strengths)1. Kedai kopi yang menggunakan biji kopi asli Indonesia yang diproduksi sendiri di perkebunan kopi di Lampung.2. Bengawan Solo Coffee telah memiliki kedai kopi yang tersebar di titik-titik strategis di beberapa kota besar di Indonesia, hal ini memudahkan masyarakat Indonesia untuk menemukan kedai-kedai Bengawan Solo Coffee.3. Mendukung petani biji kopi lokal dengan menggunakan biji kopi asli Indonesia4. Mendukung program pemerintah 100% cinta Indonesia sebagai produk asli Indonesia dan menggunakan produksi biji kopi asli Indonesia5. Adanya peliputan artikel oleh majalah Grazia pada tanggal 23 September 2013 sebagai kedai kopi khas Indonesia yang direkomendasikanKelemahan (Weaknesses)1. Rendahnyabrand awarenessBengawan Solo Coffee di kalangan masyarakat Indonesia.2. Tidak memiliki bagian Public Relations (PR) sehingga kurangnya kegiatan-kegiatan PR yang dilakukan3. Kurangnya promosi-promosi yang dilakukan di berbagai mediaKesempatan (Opportunities)1. Kini telah banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi kopi2. Alasan generasi muda mengonsumsi kopi karena menggemari kopi dan mengonsumsi kopi sebagai gaya hidupAncaman (Threats)1. Bengawan Solo Coffee kalah saing dengan kompetitor-kompetitornya yang berasal dari luar negeri dan lebih terkenal dibanding Bengawan Solo Coffee.2. Munculnya kedai kopi lain yang berasal dari Indonesia yang dapat menjadi kompetitor Bengawan Solo CoffeePernyataan MasalahKurangnya brand awareness yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap Bengawan Solo CoffeeUsulan ProgramProgram Kampanye Public Relations, yang terdiri dari:1. Kegiatan Promosi2. Corporate Social Responsibility3. Customer RelationsTujuan Program1. Untuk meningkatkan brand awareness dan minat masyarakat Indonesia terhadap Bengawan Solo Coffee, khususnya masyarakat Indonesia berumur 17-45 tahun yang bertempat tinggal di kota-kota besar Indonesia sesuai dengan lokasi penjualan Bengawan Solo Coffee, yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Medan.2. Membentuk citra positif mengenai Bengawan Solo Coffee sebagai kedai kopi asli Indonesia terbaik. Sebagai indikator, Bengawan Solo Coffee menjadi kedai kopi asli Indonesia yang memiliki penjualan tertinggi diantara kompetitornya, yakni kedai kopi asli Indonesia seperti Cuppa Coffee dan Coffee Toffee.3. Untuk meningkatkan penjualan Bengawan Solo Coffee di tahun 2014 sebesar 10% dari tahun 2013.4. Meningkatkan jumlah followers yang dimiliki oleh Bengawan Solo Coffee pada media sosial sebesar 2x lipat dari jumlah followers yang dimiliki sekarang yakni 4.781 followers di Twitter dan 4.432 likes di Facebook Bengawan Solo Coffee1.Khalayak Sasaran1. Demografis: Laki-laki dan perempuan berumur 17-45 tahun bertempat tinggal di kota-kota besar Indonesia sesuai dengan lokasi penjualan Bengawan Solo Coffee, yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Medan dengan tingkat SES (Socio Economic Status) A (> Rp 3.000.000) sampai SES B (Rp 2.000.000-Rp 3.000.000) yang berlatarbelakang pendidikan SMA, D3, S1, S2, S3, dan bekerja.2. Psikografis: memiliki lifestyle (gaya hidup) yang senang mengonsumsi kopi, seringkali nongkrong atau hangout di kedai kopi, dan menggunakan media sosial rata-rata 5 jam perharinya.Pesan Kunci1. Bengawan Solo Coffee ingin membentuk suatu citra yang positif sebagai kedai kopi asli Indonesia terbaik yang mengolah dan menggunakan biji-biji kopi asli Indonesia.2. Bengawan Solo Coffee juga turut berpartisipasi dalam program pemerintah yakni, gerakan 100% cinta Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2009.AnggaranRp 796.235.972EvaluasiTahapan evaluasi yang digunakan adalah:1. Tahap Input2. Tahap Output3. Tahap OutcomesSetiap tahap memiliki tolak ukur dan instrumen masing-masing"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"ABSTRAKDalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan bentuk pengaturan syarat kerja berlandaskan kesepakatan, jumlah perusahaan yang telah membuat PKB masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan (PP). Dikarenakan PKB yang menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga yang berada di tengah dua kepentingan tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pembuatan PKB di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini hubungan industrial, perjanjian kerja bersama, serikat pekerja, serta teori nilai publik dari Moore guna meninjau upaya dilakukan oleh Direktorat Persyaratan melalui aspek kapasitas operasional, dan legitimacy and support. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja guna meningkatkan pembuatan PKB diwujudkan melalui pelaksanaan program dialog sosial, bimbingan teknis, training of trainers (TOT), serta penyediaan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSA). Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut masih mengalami beberapa kendala, diantaranya serikat pekerja (SP) yang bersifat radikal, sikap denial yang ditunjukkan oleh calon peserta program, dan lemahnya sanksi yang diberikan saat terdapat perusahaan yang membuat PKB dengan kualitas lebih rendah dari undang-undang mengenai syarat kerja.

---

ABSTRACTIn order to create industrial peace among workers and companies, the arrangement of work requirements in industrial relations of every companies is necessary. Collective Labor Agreement (CLA) is an agreement reached by negotiations between workers union and companys delegation, which discuss both rights and duties. However, despite CLA is a form of arrangement of work requirements, the amount of the companies that have made CLA is still very far compared to the number of companies that implement company regulations. Because CLA involves both parties relation, therefore Governments presence as their third party and/or mediator is needed. This study aims to describe the efforts made by the Directorate of Work Requirements of the Ministry of Manpower in increasing the making of CLA in Indonesia. The theory used in this research are industrial relations, CLA, trade unions, and Moores public value theory to review efforts made by the Directorate of Requirements through aspects of operational capacity, and legitimacy and support. This study uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results of this study shows that the efforts made are realized through the implementation of a social dialogue program, technical guidance, training of trainers (TOT), and providing services through one-stop integrated services. In its implementation, these programs still experience several obstacles such as radical unions (SP), denial attitudes shown by prospective program participants, and weak sanctions given when there are companies that make the PKB with a quality lower than the law concerning work conditions."