Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official."

"Penelitian ini membahas pertimbangan keabsahan pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT PMU dengan Bank BRI serta tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sekaligus bertanggung jawab dengan penuh integritas atas akta yang dibuatnya tersebut. Dalam kasus ini M menggugat EL, BP dan PT PMU serta Notaris ME sebagai Turut Tergugat, karena penggunaan harta bersama milik bersama milik M almarhum ST berupa tanah yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PMU dengan Bank BRI. Sementara itu, PT PMU yang diwakili oleh EL dan BP selaku Komisaris dan Direktur PT PMU tidak mau bertanggungjawab atas kredit PT PMU karena adanya dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan almarhum ST pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan dalil-dalil di dalam perkara serta menggunakan pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Hasil dari penelitian adalah bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris ME dapat menjadi tidak sah apabila dalam proses peradilan selanjutnya tidak ditemukan kuasa dari M terhadap almarhum ST baik dalam bentuk tanda tangan M di dalam Akta Perjanjian Kredit maupun surat kuasa khusus. Oleh karena itu, Notaris ME dapat dituntut untuk ikut bertanggungjawab secara administratif dan juga secara perdata dalam kerugian para pihak dalam kasus tersebut.

---

.This study discusses the consideration of the validity of the Deed of Credit Agreement between PT PMU and Bank BRI and the responsibility of the Notary for the Deed of Credit Agreement based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as well as being responsible with full integrity for the deed he made. In this case, M sued EL, BP and PT PMU as well as Notary ME as co-defendants, because of the use of joint property belonging to the deceased M in the form of land used as collateral in the credit agreement between PT PMU and Bank BRI. Meanwhile, PT PMU, which was represented by EL and BP as Commissioner and Director of PT PMU, did not want to be responsible for PT PMU's credit because of the suspicion that the loan was used for the personal benefit of the late ST. To answer these problems, a normative juridical research method is used, by examining secondary data related to the arguments in the case and using literature related to the Notary's responsibility in making the Credit Agreement Deed. The result of the research is that the making of the Credit Agreement Deed by Notary ME can be invalid if in the subsequent judicial process there is no power of attorney from M against the deceased ST either in the form of M's signature in the Credit Agreement Deed or a special power of attorney. Therefore, ME Notary can be sued to be responsible administratively as well as civilly in the loss of the parties in the case."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapatpemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang didalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara menelititerhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangkateori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporategovernance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasimerupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajibmemperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melaluipenerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang sahamatau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yangtidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal,maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhakuntuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuanharga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan,notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasukakta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij sertamelakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan MenteriHukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnyasesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liabilitycompany as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as aresult of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of associationrelating to the implementation of the capital increase through the issuance of newshares. The type of research that the author use in this study is a normative legalresearch, it means that the research is only done by examining the principles eitherwritten of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrineand good corporate governance. The implementation to increase capital to the limitedliability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to getapproval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine andmake policy on how the capital increase sholud be executed according to interest ofcompany. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. Asprotection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capitalincrease, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company torepurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure thatthese shares will be sold and purchased to third party based on fair value fromindependent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting thedeed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up toissuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensureformal aspects of deed pursuant to Law of Notary."

"Skripsi ini membahas ketentuan penyetoran modal, status hukum pemegang saham yang melakukan penyetoran modal dengan cara mengangsur serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT Putri Mea padahal penyetoran modal dilakukan dengan cara mengangsur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPT ketentuan penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak dimungkinkan untuk diangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham yang melakukan penyetoran saham secara mengangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham yang sah PT. Putri Mea adalah pertimbangan yang tidak tepat. Agar permasalahan demikian tidak terjadi di kemudian hari, hendaknya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki ketentuan dalam UUPT dengan cara menyatakan bahwa direksi yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran ketentuan penyetoran modal.

---

The focus of this thesis are the regulation of capital Deposit, the legal status of shareholders pays unpaidfull capital, and analyzing the consideration of the judge who declared the plaintiff as the legitimate shareholders of PT Putri Mea whereas pays unpaidfull capital. The results of this case study indicate that the capital deposit is made in full and shall not be paid in installments/unpaidfull, the shareholders to deposit shares in installments can not be regarded as legitimate shareholders, and consideration judge stating that the plaintiff as the legitimate shareholders of PT. Putri Mea is improper consideration. At the end of the thesis, authors also suggested that States needs to rearrange the regulation about company limited with regulated that the board of Director will be responsibility of shares deposit regulation fallacy"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai tanah, waris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis (1) pada dasarnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan jual beli tanah warisan yang belum dibagi dapat ditemukan dalam Pasal 834 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, para ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya dan meminta penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dialaminya namun perlindungan hukum yang nyata untuk para ahli waris adalah dokumen keterangan mewaris atas harta warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan (2) kekuatan hukum atas SPH yang hanya didaftarkan di Kelurahan apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pada prakteknya masih dapat diterima oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen permohonan pendaftaran tanah. Saran perlunya penyuluhan kepada ahli waris mengenai tahapan yang harus dilakukan terhadap warisan yang terbuka dan demi kepastian hukum, sebaiknya terkait prosedur pendaftaran tanah dilakukan perubahan di dalam peraturan pendaftaran tanah yang dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

---

The research background was the implementation of the sale and purchase of land rights that have not been divided by the heirs, which should carry out with the prior approval of all heirs. The main problem is the legal protection of the heirs who do not approve the sale and purchase of undivided inheritance land and the legal force of the Letter of Transfer of Rights (LTR) registered in the ward in the process of transferring land rights. The research method is normative juridical or literature, especially regarding land, inheritance, and land deed officer. The type of data used is secondary data. The results of analysis (1) are legal protection for heirs who do not approve the sale and purchase of inheritance land that has not divided, which can be found in Article 834 jo. Article 1365 of the Civil Code, the heirs can defend their inheritance rights and ask for compensation for losses arising from the unlawful acts they experience, but the factual legal protection for the heirs is a document of inheritance information made by an authorized official and (2) the power of the law on LTR which is only registered in the ward if it is used as proof of land ownership does not have binding legal force, but in practice, it can still be accepted by the Land Office as a land registration application document. Suggestions for the need for counseling to heirs regarding the stages that must carry out when the inheritance is open and for legal certainty, it is advisable to make changes to the land registration procedures in the land registration regulations that can be adapted to current conditions."

"Salah satu syarat penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas (“perseroan”) pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan menurut Daftar Negatif Investasi (“DNI”) adalah batasan kepemilikan modal (saham). Struktur kepemilikan saham yang terdiri dari klasifikasi saham tanpa hak suara oleh penanam modal dalam negeri dan klasifikasi saham dengan hak suara oleh penanam modal asing memberikan pengaruh terhadap pemegang saham dalam perusahaan penanaman modal asing (“perusahaan PMA”). Penanam modal dalam negeri pemegang saham tanpa hak suara kehilangan hak-hak yang melekat pada saham sehubungan dengan suara, derifative suit dan pengawasan. Sedangkan penanam modal asing pemegang saham tanpa hak suara, sekalipun memenuhi batasan kepemilikan berdasarkan DNI namun menurut alter ego sesungguhnya mengendalikan perusahaan PMA secara tunggal, khususnya di dalam RUPS. Pengendalian untuk mewujudkan kepentingan pribadi penanam modal asing yang mengakibatkan kerugian merupakan piercing the corporate veil sehingga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan PMA.

---

One of conditions to be complied upon foreign capital investment in a form of limited liability company (“company”) on Conditionally Open Business Fields according to Negative Investment List (“DNI”) is limitation of capital (shares) ownership. Shares ownership comprising non-voting right share clasification by domestic investor and voting right clasification by foreign investor affects both investors as shareholders in a foreign capital company (“foreign company”). Domestic investor owning non-voting right share clasification loses its some of its rights embeded in a share in connection with voting, derifative suit and controlling. On the other side, foreign investor owning voting right share clasification, despite remaining complied to DNI, in the basis of alter ego controls the foreign company solely, particulalry in the General Meeting Shareholders. Act of controlling for the sake of foreign investor’s interest implementation which results to loss suffered by foreign company constitues piercing the corporate veil and puts the foreign investor in personal responsibility."

"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

---

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas.

---

The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders."

"ABSTRAKPemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitudilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakansuatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atassaham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurusdalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbulpermasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalampengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Sahampengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? danbagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yangtidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studikepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untukmengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas sertasecara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnyatentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACTTransfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlorShares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the sharesshould be made by Authorized Director. In the event of any change in the board ofDirector of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary toregistered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is Howthe enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares incase the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been setforth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shareswhich not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research isto knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspectsofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."