Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada prakteknya di Indonesia, banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan ancaman, dan terror. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami norma hukum tertulis terkait dengan penggunaan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, dan pandangan hakim terhadap gugatan perbuatan leawan hukum atas debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang ada dalam surat kuasa khusus. Mayoritas putusan hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan debt collector tidak mempermasalahkan penggunaan debt collector. Namun berbeda putusan hakim apabila debt collector terbukti malakukan pemerasan dan tindakan penarikannya tanpa didasari dengan adanya akta dan sertifikat jaminan fidusia yang sah. Tindakan kreditur menggunakan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia harus diperjelas pengaturannya dalam Undang-Undang jaminan fidusia secara khusus atau dalam rancangan Undang-Undang jaminan fidusia.

---

In practice in Indonesia, many finance companies use debt collector services in executing fiduciary guarantees. There are so many cases that occur in the community about finance companies that use the services of debt collectors who are against the law, such as intimidating, threatening, and terror. In this study, the research method that will be used is normative juridical. Normative juridical research aims to understand the written legal norms related to the use of debt collectors in the execution of fiduciary guarantees, and the judges' view of lawsuits against debt collectors in the execution of fiduciary guarantees is the subject of this research. Debt collector in principle works based on the power granted by the creditor to collect debts from the debtor in a special power of attorney. The majority of judges' decisions in lawsuits against the use of debt collectors do not dispute the use of debt collectors. However, the judge's decision is different if the debt collector is proven to be extortion and the withdrawal action is not based on the existence of a valid fiduciary guarantee certificate and certificate. The act of a creditor using a debt collector in the execution of fiduciary must be clarified in a special fiduciary guarantee law or in the draft fiduciary law."

"Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur.

---

It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law.

From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor. "

"Peranan Lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan sebagai sarana penyediaan dana bagi masyarakat dalam rangka menunjang pembanguan ekonomi. Leasing sebagai salah satu bidang usaha perusahaan pembiayaan selama ini mendasarkan pada perjanjian lesing. Dalam Leasing terdapat perjanjian yang dibentuk oleh para pihak yaitu pihak Lessor di satu sisi dan pihak Lessee di sisi lainnya sesuai asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1). Dalam perjanjian leasing itu telah ditegaskan hak dan kewajiban para pihak termasuk dalam hal kemungkinan terjadi masalah yang terkait dengan isi perjanjian. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa, serta untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak Lessor, umumnya seperti lembaga pembiayaan yang lain seperti bank pihak Lessor akan meminta jaminan dari pihak Lessee. Jaminan itu dapat berupa jaminan Fidusia, sebab dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka tersedia upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Lessor bila Lessee melakukan tindakan wanprestasi. Dalam Undang-Undang ini, perjanjian pokok yang dibebani Jaminan Fidusai wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia, sehingga dengan sertipikat tersebut pihak Lessor dapat melakukan parate eksekusi atas barang jaminan milik Lessee. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Lessor serta dapat menjamin kesinambungan usaha perusahaan pembiayaan umumnya dan perusahaan leasing khususnya yang pada gilirannya akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan penerapan-penerapannya terhadap tindak pidana di bidang Fidusia, yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dianalisis berdasarkan ketentuan undang-undang terkait ketentuan pidana di bidang fidusia. Hasil penelitian adalah adanya aspek hukum pidana berupa ketentuan pidana khusus di bidang fidusia, yang penerapannya sangat minim dilakukan walaupun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia dan paling tepat untuk diterapkan. Hasil penelitian menyarankan bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan korban tindak pidana di bidang fidusia sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud, dan bagi masyarakat umum untuk diberikan penyuluhan mengenai adanya ketentuan pidana dalam bidang Fidusia, yang dapat digunakan sebagai suatu perlindungan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the aspects of Criminal Law in Indonesia, and the application on criminal act in Fiduciary, in which the provisions is set in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. The method of this research is juridical normative, and uses statute approach as well as case approach. The research analyzes district court decisions that are legally binding and are based on laws relating to criminal provisions in Fiduciary. The results of this research show the existence of criminal law aspects in the form of special criminal provisions in Fiduciary, whose application is still minimal even though it is a form of legal protection that is already available and most appropriate to be applied. The results of this research suggest for the law enforcement to cooperate with the victims of criminal acts in fiduciary so that the principle of legal certainty can be fulfilled, and for the public to be given socialization about the existence of criminal provisions in the fiduciary field, which can be used as a legal protection. "

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia yang beritikad baik, namun objek jaminannya dirampas oleh negara melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dan tipologi yang bersifat deskriptif. Putusan yang berkaitan dengan tulisan ini ada dalam Putusan No. 32 No. 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan No. 872 K/PDT/2020, para pihak dalam putusan tersebut adalah BCA Finance dan Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan dalam skripsi ini dimulai dari tidak bisanya BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya atas pembiayaan konsumen yang dilakukannya dengan Sabilal Rusdi selaku Debitur. Hal ini dikarenakan Sabilal Rusdi telah melakukan tindak pidana yang mana melibatkan objek jaminan fidusianya dengan BCA Finance dan membuat benda tersebut harus dirampas oleh negara melalui Putusan No. 428 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk. Perlindungan hukum belum diberikan kepada BCA Finance selaku kreditur karena objek jaminan fidusia nya tetap dirampas oleh negara, padahal selaku kreditur penerima fidusia seharusnya BCA Finance memiliki hak yang dilindungi atas objek jaminan dan kedudukan yang diutamakan selaku pemegang jaminan fidusia dalam undang-undang terkait. Oleh karena itu BCA Finance perlu melakukan upaya lebih lanjut supaya bisa memperoleh kembali utang yang belum dibayarkan oleh debitur dan bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya.

---

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia yang beritikad baik, namun objek jaminannya dirampas oleh negara melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dan tipologi yang bersifat deskriptif. Putusan yang berkaitan dengan tulisan ini ada dalam Putusan No. 32 No. 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan No. 872 K/PDT/2020, para pihak dalam putusan tersebut adalah BCA Finance dan Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan dalam skripsi ini dimulai dari tidak bisanya BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya atas pembiayaan konsumen yang dilakukannya dengan Sabilal Rusdi selaku Debitur. Hal ini dikarenakan Sabilal Rusdi telah melakukan tindak pidana yang mana melibatkan objek jaminan fidusianya dengan BCA Finance dan membuat benda tersebut harus dirampas oleh negara melalui Putusan No. 428 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk. Perlindungan hukum belum diberikan kepada BCA Finance selaku kreditur karena objek jaminan fidusia nya tetap dirampas oleh negara, padahal selaku kreditur penerima fidusia seharusnya BCA Finance memiliki hak yang dilindungi atas objek jaminan dan kedudukan yang diutamakan selaku pemegang jaminan fidusia dalam undang-undang terkait. Oleh karena itu BCA Finance perlu melakukan upaya lebih lanjut supaya bisa memperoleh kembali utang yang belum dibayarkan oleh debitur dan bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya.

---

This writing aims to find out and analyze the legal position for creditors or recipients of good faith fiduciaries, but the object of the guarantee has been taken away by the state through a criminal ruling with permanent legal force. In doing writing, the author uses juridical-normative research methods or literature and typology research that is descriptive. The Judgement related to this writing is in Judgement No. 32 No. 32/PDT/2019/PT. BDG jo. Judgement No. 872 K/PDT/2020, the parties in the ruling are BCA Finance and the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The problem in this thesis starts from the inability of BCA Finance to execute the object of its fiduciary guarantee on consumer financing that it does with Sabilal Rusdi as Debtor. This is because Sabilal Rusdi has committed a criminal act involving the object of his fiduciary guarantee with BCA Finance and making the object must be taken away by the state through Judgement No. 428 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk. Legal protection has not been given to BCA Finance as a creditor because the object of its fiduciary guarantee is still deprived by the state, even though as a creditor and fiduciary recipient the object should be given to BCA Finance. BCA Finance has a protected right to the object of guarantee and position that is prioritized as the holder of the fiduciary guarantee in the relevant law. Therefore, BCA Finance needs to make further efforts in order to recover debts that have not been paid by the debtor and can execute the object of his fiduciary guarantee."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas seputar jaminan fidusia atas kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga pada praktek dikaitkan dengan Proyek Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta (?Proyek Basoetta?) serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan notaris dalam hal ini ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat eksploratoris, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Tinjauan bahasan pada tesis ini merujuk pada peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan jaminan fidusia dan perkeretaapian serta didukung oleh pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier. Tesis ini membahas dimulai dari penggolongan kebendaan kereta api menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perkeretaapian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksananya, hingga lembaga jaminan atas kereta api dan penjabaran serta analisa atas akta jaminannya dikaitkan dengan Proyek Basoetta. Mengingat pembiayaan pada Proyek Basoetta dilakukan dengan skema kredit sindikasi, maka pembahasan dan analisa tesis ini juga tidak terlepas dari pengaruh sifat sindikasi dari perjanjian kredit yang menjadi pokok (underlying transaction) dari fidusia yang akan dibahas. Dengan tetap menjaga kepentingan dan kerahasiaan kesepakatan bisnis para pihak yang terkait dalam Proyek Basoetta, penguraian data-data Proyek Basoetta dalam tesis ini adalah terbatas hanya yang memiliki korelasi dengan aspek pengetahuan hukum jaminan yang akan dibahas dan yang telah dipublikasikan dalam media massa. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris. Namun tugas dan kewenangan notaris tidak hanya sebatas membuat akta autentik, melainkan juga memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Oleh karena itu tesis ini juga akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris sehubungan dengan pembebanan jaminan fidusia kereta api, khususnya dikaitkan dengan Proyek Basoetta

---

ABSTRACT

This thesis is discussing fiducia security over train based on laws as well as in practice connected with the Project of Soekarno-Hatta Airport?s Train (?Basoetta Project?) together with other matters that should be considered by the notaries during their duties. The research method used in this thesis is juridical-normative, exploratoris, and qualitative analysis method. The discussion review in this thesis is reffering to the laws in particular relevant to the fiducia security and railways transportation supported with the legal expert?s opinion and tertier legal material. This thesis provides reviews from the categorization of train as goods upon Indonesian civil law code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), regulations concerning railway transportation based on Law Number 23 Year 2007 and its implementation regulations, to the security over train and its analysis of the security deed in relation to Basoetta Project. Since the financing of Basoetta Project is conducted through credit syndication scheme, hence the discussion and the analysis of this thesis are not appart from the nature of the credit syndication of the credit agreement as the underlying transaction of the fiducia which will be discussed. While maintaining the interest as well as the confidentiality of the business deals between relevant parties in Basoetta Project, details of data that used in this thesis is limited to those relevant with the aspect of the legal knowledge of the security which will be discussed and which have been disclosed on the mass media. In connection with the fiducia, the notary holds a position as mandated by the Law Number 42 Year 1999 concerning Fiducia which determines that the fiducia deed (Akta Jaminan Fidusia) shall be made in the form of notarial deed. Nonetheless, duties and authorities of notaries are not limited to make the authentic deed, but also have other duties based on Undang-Undang Jabatan Notaris, among other is to provide counselling and legal advice in connection with deed of which the notary will prepare. Therefore this thesis will disccus about matters that should be mind by the notary relevant to the fiducia over train, in particular in connection with Basoetta Project"

"Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

The research for this thesis is focused on the settlement of fiduciary guarantee debts to debtors who died as found in the case of the Jambi District Court Decision Number 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. The dispute in this case is related to the transfer of the fiduciary guarantee debt to the new debtor. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences that occur when the debtor in the fiduciary agreement dies. In addition, the role of the notary in the settlement of fiduciary guarantee debts to the deceased debtor. The form of this research is normative juridical where secondary data is collected through literature study. The results of the qualitative analysis found that the fiduciary agreement follows the principal agreement, so that if the credit principal agreement is switched, the fiduciary agreement will also be transferred to the new debtor. If the debtor dies, the fiduciary guarantee becomes a material guarantee that will follow to those who own it, so that it can be transferred to the heirs who receive the assets from the heir as the debtor. The role of a notary in the context of the settlement of a fiduciary guarantee debt to a deceased debtor is not only to play a role in making a fiduciary deed, but also to provide legal counseling regarding the provision of fiduciary guarantee debt to third parties in accordance with statutory provisions."

"ABSTRAKPeralihan kepemilikan atas benda yang difidusiakan oleh seorang debitur kepada kreditur menjadi alasan dari tidak dimungkinkannya bagi debitur yang bersangkutan untuk memfidusiakan ulang benda yang sama kepada kreditur lainnya. Perbuatan debitur tersebut dilarang secara tegas dalam UU No. 42 Tahun 1999 guna melindungi hak milik dari kreditur pertama atas benda yang difidusiakan kepadanya. Dalam hal larangan tersebut dilanggar, debitur yang bersangkutan tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi juga dapat digugat secara perdata oleh kreditur yang haknya dirugikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menelaah tentang larangan fidusia ulang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji pelanggaran atas larangan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam permasalahan fidusia ulang ini juga dianalisa dari ketepatan suatu putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara perdata nomor 410/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. antara Sumatra Partners LLC melawan ABNR.

---

ABSTRACTTransfer of assurance objects ownership from a debtor to his her creditor makes the debtor unable to ensure the same assurance object to another creditor. This act is prohibited by Act 42 1999 in order to protect first secured creditors ownership on the assurance object. If the prohibition violated, the debtor could be prosecuted in a criminal court and also he she could be suited by his her creditor whose right was violated with a tort suit. This research examined about dual fiduciary prohibition based on Indonesia law and its violated as a tort. Description about tort problem in a dual fiduciary also analyzed of the decision and judgment of the court judges on the civil case with registered number 410 PDT.G 2013 PN.Jkt.Sel. between Sumatra Partners LLC against ABNR. "

"Lembaga Jaminan Fidusia tumbuh sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpa harus menyerahkan benda ke dalam kekuasaan kreditor, telah memberikan bantuan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat assessoir dan merupakan perjanjian penjaminan yang dapat meyakinkan kreditor akan kemampuan debitor dalam pengembalian hutang yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Hutang Piutang.Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui aspek hukum dari pembebanan jaminan fidusia saham sebagai salah satu alternatif bentuk lembaga jaminan yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk memperoleh kredit dari kreditornya.Sedangkan untuk metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif yang bersumber pada bahan kepustakaan, dan dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jaminan fidusia saham lebih efektif untuk dipergunakan oleh debitor karena adakalanya saham yang dijaminkan tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditor dikarenakan saham perseroan belum dicetak sertifikatnya, karena itu dalam perkembangannya dimungkinkan terjadinya fidusia saham perseroan sebagai alternatif dan pengganti gadai saham yang telah banyak dipergunakan. Dengan diperbolehkannya saham dibebani dengan fidusia maka diharapkan untuk setiap penjaminan atas saham, maka para debitor akan menggunakan lembaga fidusia sebagai pilihannya karena pembebanan dengan fidusia ini tidak hanya memberikan manfaat atau keuntungan bagi debitor saja tetapi juga perlindungan hukum yang lebih pasti bagi kreditor."