Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dibuat untuk melindungi warisan budaya takbenda yang ada di Indonesia. Salah satu warisan budaya takbenda yaitu bahasa Using yang merupakan bahasa daerah asli Banyuwangi. Sebagai warisan budaya takbenda, sudah seharusnya eksistensi bahasa Using dapat terus berkembang dan dilestarikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun dalam praktiknya pelestarian bahasa Using ini belum berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk skripsi ini adalah pengaturan pelestarian warisan budaya melalui bahasa daerah dalam ketentuan hukum di Indonesia dan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan bahasa daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal. Dari hasil analisis terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Banyuwangi (a quo) yang mengatur pelestarian bahasa dan sastra Using salah satunya dengan cara penerapan pendidikan bahasa Using sebagai kurikulum lokal. Adapun implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait pelestarian bahasa Using melalui pendidikan belum dapat dilakukan optimal karena penerapan muatan lokal bahasa Using di sekolah masih terbatas. 

---

Presidential Regulation Number 78 of 2007 concerning Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage) was made to protect the intangible cultural heritage in Indonesia. One of the intangible cultural heritage is the Using language is the native regional language of Banyuwangi. As an intangible cultural heritage, the existence of the Using language should continue to develop and be properly preserved by local governments and the community. Language preservation based on current regulations can be done by implementing Using language for education at school and outside of school. However, the preservation of the Using language has not been fully implemented. Therefore, the issues raised in research for this thesis are arrangements for preserving cultural heritage through regional languages in Indonesian legal provisions and the implementation of Banyuwangi Regency Government policies in preserving regional languages. The method used in this research is socio-legal. From the results of the analysis, there is Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning the Preservation of Cultural Heritage and Customs in Banyuwangi Regency a quo) which regulates the preservation of Using language and literature, one of which is by implementing Using language education as a local curriculum. As for the implementation of the Banyuwangi Regency Government's policy regarding the preservation of the Using language through education, it has not been carried out optimally because the application of the local content of the Using language in schools is still limited. "

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi khusus dari penyandang disabilitas netra yang menghalangi dirinya untuk melakukan verifikasi isi akta dengan cara membaca substansi Akta Autentik. Untuk menjawab masalah yang timbul dari ketidakmampuan dalam membaca Akta Autentik ini, maka penelitian ini dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Penelitian ini menganalisis implikasi yang timbul dari seorang disabilitas Netra yang tidak dapat melihat isi akta (materiil) dikaitkan dengan pendampingan sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian penghadap dengan kondisi disabilitas Netra tersebut dan juga menganalisis bagaimana peran pendamping untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas Netra serta posisinya di mata hukum untuk menanggapi masalah seorang penyandang disabilitas netra yang mengalami hambatan untuk berdiri sendiri menghadap ke notaris. Di dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pendampingan untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fungsi bukan saja untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk menghadap ke notaris, namun juga memiliki fungsi untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk memverifikasi isi atas Akta Autentik yang dibuat. Upaya pendampingan ini merupakan upaya untuk mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Diharapkan melalui pendampingan ini, permasalahan pembacaan mandiri yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra atas akta dapat diatasi sehingga seorang penyandang disabilitas netra dapat secara mandiri menghadap ke notaris dan melakukan kepentingannya secara mandiri.

---

This research is motivated by the specific condition of visually impaired individuals that hinders them from verifying the contents of a deed by reading the substance of the Authentic Deed. To address the issues arising from the inability to read the Authentic Deed, this study is conducted doctrinally using primary legal materials, including Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This study analyzes the implications arising from a visually impaired person who cannot see the contents (material) of the deed, in connection with accompaniment as a means to strengthen the independence of the visually impaired party facing the notary. It also examines the role of the companion in accommodating the interests of visually impaired persons and their position in the eyes of the law in addressing the issues faced by visually impaired individuals in independently facing the notary. The research concludes that accompaniment for visually impaired persons functions not only to assist them in facing the notary but also to help them verify the contents of the Authentic Deed being made. This accompaniment effort is an attempt to create a more inclusive and responsive legal environment to the needs of all citizens. It is hoped that through this accompaniment, the issue of independent reading by visually impaired persons of deeds can be resolved, allowing them to independently face the notary and conduct their affairs autonomously."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

---

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.

Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.

The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. "

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."