Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense."

"Proses Hibah orang tua terhadap anak seharusnya dilakukan secara itikad baik agar menghindari konsekuensi peluang penarikan hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap penerima hibah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn dan perlindungan bagi penerima hibah akibat kelalaian notaris dalam akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan Tipologi penelitian berupa penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah Majelis hakim tingkat banding untuk tidak membatalkan seluruhnya putusan hakim tingkat Pertama dan cukup memperbaiki putusan yang kurang tepat dengan memberikan 1/3 harta kepada penerima hibah dan sisanya dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan Pasal 210 KHI. Perlindungan hukum penerima hibah dalam perjanjian pengikatan hibah orang tua terhadap anak dengan membuat akta hibah oleh pejabat yang berwenang dengan besarannya sesuai dengan Pasal 210 KHI. Apabila penerima hibah merupakan anak di bawah umur maka pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian. Selain itu, penerima hibah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dibatalkannya akta hibah. Adapun saran yang dapat diberikan bahwa Hibah tidak mengenal adanya pengikatan, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada para pihak segera membuat Akta Hibah. Orang tua yang ingin melakukan hibah kepada anaknya sebaiknya memahami tujuan dari hibah agar tidak terjadi penarikan hibah. Notaris dalam membuat akta hendaknya mengikuti ketentuan yang berlaku karena akta autentik yang dibuat sangat berpengaruh kepada berbagai pihak.

---

The process of parental grants to children should be carried out with good intention in order to avoid the possible consequences of withdrawing the grant. The existence of the opportunity to withdraw the grant creates no legal certainty for the recipient of the grant. The problem in this research is concerning the analysis of the judge's consideration in the cancellation application of the parental grant binding deed to the child based on the Bengkulu Religious High Court Decision Number 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn and the legal protection for the grant recipient due to the notary’s negligence in the parental grant binding deed to the children. To answer the problems, normative legal research method is used with explanatory typology. The analysis result is that the panel of appellate degree judges does not completely cancel the decision of the first-degree judge and simply corrects the inaccurate decision by giving 1/3 of the assets to the grant recipient and returned the rest to the grantor in accordance with Clause 210 of the KHI. Legal protection of grant recipients in the agreement to bind parental grants towards the children by making a grant deed by an authorized official with the determined amount according to Clause 210 of the KHI. If the grant recipient is a minor, the arrangement can be done through parent's representative or guardian. In addition, the grant recipient could file a lawsuit to the court for the cancellation of the grant deed. As for the suggestions that can be given are that the Grant is not bindable, the author suggests to the panel of judges to order the parties to immediately make a Grant Deed. Parents who want to make grants to their children should understand the purpose of a grant so that there won’t be a withdrawal of the grant. The notary, in making a deed, should follow the applicable regulations because the making of an authentic deed is very influential to various parties."

"Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith. "

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta berdasarkan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015.Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah akibat hukum dan pertanggung jawaban Notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin yang dibuatnya dan tipe penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan peristiwa hukum yaitu penyanggahan perjanjian kawin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil analisis diketahui bahwa Akibat hukum terhadap penyanggahan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus Tahun 2001, Akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tanggung Jawab Notaris NMM, SH akibat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuatnya, Notaris NMM, SH telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj/PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 telah menghukum Notaris NMM, SH dengan sanksi berupa teguran tertulis.

---

This thesis discusses about Notary`s accountability towards Marriage Agreement that they made, but refuted by other party included in the certificate. Therefore, problems have surfaced regarding this certificate. How is the effect of the law on the rebuttal of the Marriage Agreement by the parties in the Deed and how is the responsibility of the notary towards rebuttal made by other party in the Agreement based on Verdict No 05 PTS Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta VIII 2015.

This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze how the legal consequences would be and the accountability of the Notary towards the rebuttal of the marriage certificate they made and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event of marriage certificate disagreement. Types of data used are secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.

The result of the analysis is known that the effect of the law on the rebuttal of Deed of Marriage Agreement No. 15 dated August 30, 2001, the Deed becomes invalidated on Notary`s accountability due to Deed of Marriage Agreement Number 15 dated 30 August 2001 they made, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a Notary Office Law In this case based on Decision Number 05 PTS Mj PWN.Prov.DKI.Jakarta VIII 2015 has punished Notary with sanction in the form of written warning."

"Notaris YM di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri sebagai rekanan dari PT. Summit Oto Finance (SOF) cabang Kuningan, Jawa Barat karena tidak mau membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba. Notaris YM mengundurkan diri setelah menerima berkas-berkas permohonan pembuatan akta fidusia yang berjumlah lebih dari 200 permohonan. Dengan pengunduran diri “di tengah jalan” seperti itu serta terdapat perjanjian rekanan antara notaris dan perusahaan pembiayaan, tentu pengunduran diri tersebut akan memiliki akibat hukum tertentu. Permasalahan tesis ini adalah pengaturan UUJNP terhadap notaris yang mengundurkan diri (menolak) untuk membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba, kemudian tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran dirinya sebagai notaris rekanan PT.SOF Kuningan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur disertai dengan melakukan wawancara dengan notaris YM.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan UUJNP terhadap notaris yang menolak membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba adalah mempersilakan hal tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP juncto Pasal 3 huruf b UUJNP. Tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran diri tersebut antara lain segera mengembalikan berkas-berkas yang telah diterimanya kepada PT. SOF Kuningan. Selain itu,  notaris YM telah membuka diri terhadap PT.SOF Kuningan apabila ada kerugian materiil maupun imateriil.

---

Notary YM in Cirebon Regency terminated his partnership agreement with PT. Summit Oto Finance (SOF) Kuningan branch, West Java because he is unwilling to make notarial deed for contracts that contain usury. Notary YM terminated the agreement after he received files of application for fiduciary registration which amounts to more than 200 applications. With the unfinished-job termination and there is also partnership agreement beetwen the notary and the finance company, of course such termination will have certain legal consequences. The Issue of this thesis is regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury, and notary YM's legal responsibility related to his resignation. The form of research used is juridical-normative. The typology of this research is descriptive-analytical. The data collection tool used is a literature study supplemented by conducting interview with notary YM. This study uses a qualitative approach. Regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury is allowing this, based on Article 16 point 1 letter e UUJNP juncto Article 3 letter b UUJNP. The legal responsibility of notary YM regarding the resignation was returning the files he received to PT. SOF Kuningan and notary YM has opened himself to PT. SOF Kuningan if there are material or immaterial losses."

"Tesis ini membahas tentang pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), permasalahannya meliputi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, dan proses pemanggilannya, serta kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa. Selain itu, membahas mengenai keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah notaris wajib lebih seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait khususnya dalam penelitian ini adalah mematuhi ketentuan UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS serta notaris bisa dimintakan penggantian biaya, ganti rugi dan biaya oleh orang-orang yang dirugikannya.

---

In this thesis discusses the making of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, the problem is include formal requirements for the meeting, and the calling process, as well as quorum for the meeting, and quorum for the validity of meeting decisions, also must PT history has been checked since the establishment of PT until the date of the deed of the GMS Minutes. Any changes regarding the PT must be examined. In addition, discussing the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders by a Notary and the Notary`s responsibility on the Deed of Extraordinary GMS made before him. This research is juridical-normative research. Using secondary data, collecting data through the study of documents, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. The result of this study is that the GMS was declared invalid because the GMS was not conducted according to the invitation and the quorum was not fulfilled, so the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders became invalid and had the power as a deed under the hand."

"ABSTRAKLatar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan  hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah  mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh Pejabat yang bukan pembuat Aktanya dan akibat hukumnya dari Penetapan Pengadilan terhadap Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 17/PDT.P/2016/PN.LMJ. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif. Perenvoian pada akta  yang dilakukan pada saat setelah akta sudah ditanda tangani ialah tidak sah dan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk merenvoi kesalahan penulisan pada akta ialah pejabat yang membuat akta itu sendiri. Apabila dilanggar akan berdampak pada kekuatan pembuktian pada akta sehingga mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan ialah memberikan pengesahan terhadap Surat Keterangan Nomor 353/PPATS-LMJ/VIII/2016 sehinga renvoi pada Akta jual beli tersebut dianggap sah. Akan tetapi Penetapan tersebut banyak sekali unsur yang bersifat melawan hukum, maka penetapan tersebut dapat di batalkan jika ada pihak lain yang menggugat di kemudian hari karena merasa dirugikan.

---

ABSTRACTThe background of this research is the determination of the judge who ratified the certificate made by the temporary land deed officials about the ratification of the Deed renvoi by officials who were not make the deed. The problems examined in this study are the validity of the deed renvoi made by Officers who are not make the deeds and the legal consequences of the Determination of Courts on Certificates made by Temporary Land Deed Officials (PPAT) in the Determination of Lumajang District Court Number: 17 / PDT. P / 2016 / PN.LMJ. The kind of this research is normative juridical, by examining written legal norms directly with the subject matter on this thesis. The data analysis method used in this study is a qualitative method. Perenvoian after the deed has been signed is invalid and the person who has authority to make renvoi is the official who made the deed itself. If violated, it will have an impact on the power of proof on the deed, its mean a deed only has the power as an underhanded deed and the legal consequence of a Court Decision is to ratify a Letter of Statement Number 353 / PPATS-LMJ / VIII / 2016 so that the renvoi it is considered valid. However, the determination have many elements that against the law, so the determination can be cancelled on the other day if anybody feel disadvantaged due to it.

---

"

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam profesi Notaris terdapat Notaris yang melakukan suatu perbuatan pidana karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga apabila hal itu terjadi sudah sewajarnya Notaris tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun bagaimana dengan notaris yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris dengan sebaik-baiknya namun tetap digugat secara perdata maupun pidana, sebagai contoh saya mengambil ilustrasi kasus Notaris TP di Jayapura, dimana ia dituntut oleh kliennya dan telah dijadikan tersangka oleh penyidik yang menganggap Notaris tersebut melakukan penggelapan, padahal permasalahan diantara mereka telah mendapatkan putusan Akta Van Dading Akta perdamaian dan Notaris TP sudah menjalankan sesuai dengan isi putusan tersebut, yang berarti seharusnya Notaris TP tidak bisa dipersalahkan apalagi dipidana.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah menjalankan putusan pengadilan atas akta perdamaian akta van dading tetapi masih bisa dituntut oleh pihak yang bersangkutan sehingga Notaris tersebut tetap ditahan dan Bagaimana kriminalisasi terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melaksanakan putusan pengadilan dapat dihentikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang didukung dengan wawancara, Teknik pengolahan dan Analisa data Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa dalam menentukan putusan perkara hukum Notaris harus dilihat secara seksama apakah perbuatan Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi, selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perbuatan kriminalisasi terhadap Notaris dapat dihentikan maka dalam suatu proses peradilan dimana yang menjadi terdakwanya adalah Notaris sebaiknya yang dihadirkan sebagai saksi ahli haruslah ahli yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Selain itu juga agar meminimalkan kriminalisasi terhadap Notaris harus ada kinerja sinergitas profesionalitas antara organisasi profesi dan penegak hukum.

---

It can not be denied that in the Notary 39 s profession there is a Notary who commits a criminal act either because of deliberate or negligence, which is related to the position attached to them, so if it happens it definitely becomes Notary rsquo s responbility. But how about the Notary who has been carrying out duties and obligations as a notary as well as possible, strict to the rules but still being sued in civil or criminal, as an example I took an illustration of the Notary TP case in Jayapura, where she was sued by her client and already become a suspect by investigator who thought the Notary Has embezzled, eventhought the problems between them have received a verdict Van Dading deed and Notary TP already did what she should do according to the content of the verdict, which means she can rsquo t be blame nor imprisonment.

The problem observed in this thesis are How is the legal protection of a Notary who has run a court decision on the peace deed van dading deed but can still be sued by the party concerned and make a Notary in custody, and how to stop criminalization of Notary Land Deed Official who run a court decision. The method used in this research is normative juridical, This research is Analytical Descriptive, The type and source of data used in this study is secondary data, the Technique of collecting data are by researching library materials and supported by interview, processing Technique and Data Analysis After all the data required in this study is obtained, will be drawn a conclusion, then compiled, analyzed qualitatively.

The results of this study are as follows in the determination of the decision of a Notary law case it should be decided carefully whether the act of Notary fulfills the elements of the article that are suspected to them to avoid the criminalization, besides that when in judicial process which the defendant is a Notary then who must be presented as an expert witness it should be an experts who really understand in their field, and then in order to minimize the criminalization of Notaries there must be a professional synergy performance between professional organizations and law enforcement."