Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan Badan usaha Mikro pada program JKN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam in-depth interview pada 8 badan usaha mikro di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 badan usaha manfaat yang diterima saat menggunakan pelayanan pada program JKN-KIS. Delapan badan usaha mikro sudah mengetahui tentang harga/iuran yang menjadi kewajiban bagibadan usaha. Satu badan usaha mikro tidak mengetahui alur pelayanan kesehatan pada program ini, sedangkan 3 badan usaha mikro lainnya hanya dapat menyebutkan salah satu alur pelayanan saja. Perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu oleh BPJS Kesehatan terhadap badan usaha yang baru ataupun yang sudah lama tetapi belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan harus memastikan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar tidak ada lagi keluhan mengenai pelayanan yang kurang memuaskan.

---

This qualitative research is aiming at obtaining information on reasons of micro business entity small company characterized with number of employee to participate the JKN membership. This study was done using in depth interviewsin eight micro business entity in Tanjung Pinang, Riau islands province. The study revealed that two micro business entity did not know information about the National Health Insurance Program Healthy Card Indonesia JKN-KIS . Two micro busniess entities did not understand the benefit package offered by the insurance company BPJS. Eight micro business entities already know about the tariff contribution, one micro business entity did not know the flow of healthservice provision, while the other three micro business entities could only understood part of the flow of services. Dissemination of program goal, benefit package, services, contribution ofemploter employee need to be done. BPJS has to be committed to provide good quality service as well as regular supervision and evaluation to avoid complaintsfrom the members."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Pekerja konstruksi memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja. Hal ini terlihat dari angka kecelakaan kerja sektor kontruksi lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya (32 %). Risiko tinggi tersebut disebabkan oleh perilaku berisiko yang sering dilakukan oleh pekerja seperti pelanggaran terkait Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini terjadi juga di proyek apartemen Depok Town Square, Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu, survei ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku pekerja konstruksi apartemen Depok Town Square, Depok, Jawa Barat. Variabel yang diteliti diantaranya faktor individu (tingkat pendidikan dan pengetahuan) dan faktor pekerjaan (pengawasan, pelatihan, dan hukuman). Survei ini diukur menggunakan kuesioner. Hasil temuan menunjukkan sebagian besar pekerja konstruksi melakukan perilaku berisiko yaitu pelanggaran APD. Faktor-faktor yang diteliti pun menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perilaku berisiko pekerja konstruksi.

---

Construction workers have a high risk for having accidents. This is evident from the accident rate of construction sector is higher than other sectors (32%). The risk caused by behavior at risk is often done by workers as related offenses Protective Equipment (PPE). This happens also in Depok Town Square apartment project, Depok, West Java. Therefore, this survey aims to determine factors related to the behavior of construction workers Depok Town Square apartments, Depok, West Java. The variables studied include individual factors (level of education and knowledge) and occupational factors (supervision, training, and punishment). This survey measured using a questionnaire. The findings indicate the majority of construction workers to risky behavior is a violation of PPE. The factors examined also showed a significant association with risk behaviors of construction workers."

"ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan di jurusan Administrasi Niaga program studiAdministrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menganalisis pengaruh baik secara sendiri-sendiri maupunsecara simultan variabel independen yaitu budaya, kelas dan status sosial,pribadi, keluarga, situasi, sumber daya konsumen, keterlibatan dan motivasi,pengetahuan konsumen, sikap dan kepribadian, nilai dan gaya hidup terhadapvariabel dependen keputusan mahasiswa dalam memilih program studi.Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang bersifat deskriptifanalitis. Teknik analisis data menggunakan korelasi dan regresi. Metodepengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dataprimer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1-5, sedangkan data sekunderdiperoleh dari hasil laporan Politeknik Negeri Medan.Hasit penelitian secara regresi ditemukan bahwa seoara simultan budaya,kelas dan status sosial, pribadi, keluarga, situasi, sumber daya konsumen,keterlibatan dan motivasi, pengetahuan konsumen, sikap, dan kepribadian, nitaidan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilihprogram studi. Analisis secara sendiri-sendiri menunjukkan bahwa yang memilikipengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program studi adalahkelas dan status sosial, pribadi, sumber daya konsumen, keterlibatan danmotivasi, pengetahuan konsumen dan sikap. Budaya, keluarga, situasi, dankepribadian, nilai dan gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusanmahasiswa dalam memilih program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Oleh Peserta JKN Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015-2019. Sampel yang diperoleh sebesar 64.697. Uji hubungan dianalisis melalui uji Single Logistic Regression dengan menggunakan software program pengolah data. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Sumatera Utara rendah yaitu 7,56% dan utilisasi kesehatan rawat jalan tingkat lanjut banyak diakses oleh peserta dengan kelompok lansia (12,75%), berjenis kelamin perempuan (9,01%), status pernikahan cerai (16,98%), hak kelas rawat kelas I (10,94%), dengan segmen kepesertaan PBPU (15,2%), hubungan keluarga sebagai istri (11,35%), jenis FKTP adalah klinik pratama (10,52%), kepemilikan faskes dari swasta (10,14%), berdomisili di wilayah Regional IV (9,62%) dan berdomisili di Kota (10,27%). Seluruh varaibel yang diteliti bermakna secara statistic untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut di Provinsi Sumatera Utara.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of Advanced Outpatient Care (RJTL) by Jkn Participants in the Province of North Sumatra (BPJS Health Sample Data for 2015-2019). This research is a quantitative study with a cross-sectional design using BPJS sample data. Health Year 2015-2019. The sample obtained was 64.697. Relationship test was analyzed using data processing program. The results showed that the utilization of outpatient health services in North Sumatra was low at 7.56% and the utilization of advanced outpatient health services was mostly accessed by participants with elderly age (12,75%), female (9,01%), divorce marital status (16,98%), class I care rights (10,94%), with the PBPU membership segment (15,2%), family relations as wife (11,35%), the type of FKTP is klinik pratama (10,52 %), ownership of health facilities from the private (10,14%), domiciled in Regional IV(9,62%) and domiciled in the district (10,27%). All the variables studied were statistically significant to be more likely to perform advanced outpatient health services in North Sumatra Province."