Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Germas telah disosialisasikan sejak tahun 2017, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu program Germas di tinjau dari peranan komponen input, proses, output di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain RAP. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengambil kebijakan kemudian FGD dengan pelaksana program dan masyarakat, observasi terhadap sarana dan prasarana serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 38 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu program Germas di Kabupaten Soppeng belum baik sedangkan di Kabupaten Luwu Utara sebagian besar komponen sudah baik. Namun demikian untuk kedua kabupaten, sumber daya manusia belum mamadai, ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi, ketersediaan dana sudah cukup, dan sudah ada Surat Edaran tentang Germas di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Utara. Perencanaan dan pengorganisasian dalam pelaksanaan Germas belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Soppeng. Pelaksanaan Germas berupa aktivitas fisik senam telah dilaksanakan baik, namun kegiatan peregangan di tempat kerja pelaksanaannya belum konsisten dan konsumsi buah sayur belum maksimal pada kedua kabupaten. Khusus untuk cek kesehatan belum dilaksanakan secara rutin di Kabupaten Soppeng sementara di Kabupaten Luwu Utara sudah ada jadwal pemeriksaan kesehatan untuk seluruh SKPD. Pemantauan dan evaluasi program Germas belum efektif di Kabupaten Soppeng maupun di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Soppeng perlu melakukan pertemuan untuk membentuk forum koordinasi pelaksanaan program Germas. Diharapkan kedua kabupaten mengalokasikan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Melakukan sosialisasi kebijakan Germas kepada lintas program dan lintas sektor. Menyusun perencanaan kegiatan Germas yang disesuaikan dengan sasaran dan target pelaksanaan serta mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Memantau pelaksanaan kegiatan Germas secara rutin dan berkala setiap enam bulan. Mengevaluasi kegiatan Germas secara rutin dan berkala setiap tahunnya untuk menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan program Germas.

---

The Germas program has been socialized since 2017, but the implementation has not been optimal. This study aims to analyze the quality of the Germas program in terms of the role of input, process, output components in Soppeng and North Luwu Districts in 2019. This study uses a qualitative method with the RAP design. Data collection is done by in-depth interviews with policy makers then FGD with program implementers and the community, observing the facilities and infrastructure and document review. The informants in this study were 38 people. Analysis of the data used is thematic analysis. The results showed that the quality of the Germas program in Soppeng District was not good, while in North Luwu District most of the components were good. However, for both districts, human resources have not been adequate, the availability of facilities and infrastructure is insufficient, the availability of funds is sufficient, and there have been Circular Letters about Germas in Soppeng and North Luwu Districts. Planning and organizing in the implementation of Germas has not run optimally in Soppeng District. The implementation of Germas in the form of physical activity in gymnastics has been carried out well, but the stretching activities in the workplace have not been consistent and vegetable fruit consumption has not been maximized in the two districts. Especially for health checks it has not been routinely implemented in Soppeng District while in North Luwu Regency there is already a schedule of health checks for all SKPD. Monitoring and evaluation of the Germas program has not been effective in Soppeng or in North Luwu Districts. Soppeng District needs to hold a meeting to form a forum for coordinating the implementation of the Germas program. It is expected that the two districts will allocate human resources as needed. Disseminating Germas policy to cross programs and across sectors. Arrange planning of Germas activities that are tailored to the targets and targets of implementation as well as coordinate with cross-program and across related sectors. Monitor the implementation of Germas activities regularly and periodically every six months. Evaluate regular and periodic Germas activities every year to ensure the quality improvement of the Germas program."

"Pemerintah telah berupaya mencegah dan mengurangi angka kejadian penyakit dengan Inpres No.1 Tahun 2017 tentang GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota Depok tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari 30 Puskesmas di Kota Depok. Analisis data statistik univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan chi-square dan analisis multivariat dengan korelasi logistik Hasil penelitian menunjukkan 83,3% Puskesmas melaksanakan sosialisasi GERMAS dan edukasi sehat, 100% Puskesmas melakukan penyuluhan ASI ekslusif, 83.3 % Puskesmas melakukan kegiatan deteksi dini penyakit, IVA dan Ca mammae dan 80% Puskesmas melakukan kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota depok memadai, namun belum adanya petunjuk pelaksana/SK dari Dinas Kesehatan maupun SK Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan GERMAS di Puskesmas. Saat ini petunjuk pelaksana yang dipakai sebagai pedoman kegiatan GERMAS masih mengikuti Perwal yang ada. Perencanaan dan pengorganisasiannya belum mempunyai roadmap pelaksanaan GERMAS di Puskesmas dan 70 % Puskesmas pengawasannya baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kegiatan GERMAS (p-value<0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terhadap kegiatan GERMAS (p-value >0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan pelaksanaan GERMAS . Analisis multivariat menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi kegiatan GERMAS adalah pengawasan. Puskesmas diharapkan meningkatkan sosialiasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS.

---

The government has tried to prevent and reduce the incidence of disease with Presidential Instruction No.1 Year 2017 concerning GERMAS. GERMAS is a systematic and planned action carried out jointly by all components of the nation with awareness, willingness and ability to behave in a healthy manner to improve the quality of life. Puskesmas are the spearhead of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the GERMAS in Depok City Health Center in 2019. The design of this study was cross-sectional and data were collected from 30 Puskesmas in Depok City. Univariate statistical data analysis with frequency distribution, bivariate analysis using chi-square and multivariate analysis with logistical correlations The results showed 83.3% of Puskesmas conducted GERMAS socialization and healthy education, 100% of Puskesmas conducted exclusive breastfeeding, 83.3% Puskesmas conducted early detection activities disease, IVA and Ca mammae and 80% of Puskesmas conduct socialization activities like physical activity. The availability of human resources, funds, facilities and infrastructure in the implementation of the GERMAS in the Depok City Health Center is adequate, but there are no implementing instructions/decree from the Health Office or SK Head of the Health Center for the implementation of the GERMAS in the Health Center. At present the implementing instructions used as guidelines for GERMAS activities still follow the existing Supervisory Regulations. The planning and organization does not yet have a roadmap for implementing GERMAS in Puskesmas and 70% of Puskesmas have good supervision. There is a significant relationship between facilities and infrastructure of the GERMAS activity (p-value <0.05). There is no significant relationship between planning, organizing and implementing GERMAS activities (p-value> 0.05) and there is a significant relationship between supervision and GERMAS implementation. Multivariate analysis shows that the dominant factor influencing GERMAS activities is supervision. Puskesmas are expected to increase socialization and community empowerment efforts in implementing GERMAS."

"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

---

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"

"Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

---

This thesis discusses the implementation of Healthy Living Community Movement at productive age population in South Tangerang in 2018. The research variables refer to Edwards III policy implementation theory, namely implementation aspect, communication, disposition, resource and bureaucratic structure. This research is descriptive analytic research with qualitative approach. The research was conductedthrough in depth interviews, observation, and document review. The implementation ofthis research is April June 2018 in South Tangerang. Referring to Presidential Instruction 1 year of 2017 on Healthy Living Community Movement, the scope of thisresearch is limited to informants responsible for Germas activities at the regional level,ie heads of regions that can be delegated to regional secretaries and or heads ofBappeda and implementers related to Germas activities. Considering research capability both from the aspect of knowledge, resources and time of research, the scope of research is limited to the activities of providing green open spaces and physical activity facilities in it, so that the informants studied are narrowed down to informants from the agencies responsible for Germas and have tasks in the provision of activities green open space and means of physical activity in green open space. The result of the research concluded that generally there are some things that need to be corrected related to the implementation of Germas in the productive age population in South Tangerang because the implementation of Germas is still focused on the local health departement, there has been no policy involvement of Germas in regional policy planning documents, no studies and mapping of Germas activities yet there is a regional regulation on Germas, and there has been no supervision and monitoring of Germas. In terms ofdisposition, the South Tangerang government is committed to providing the means ofphysical activity as part of the realization of Tangerang Selatan as a liveable andenvironmentally sound city."

"ABSTRACTTujuan program IbM identifikasi bahama berbahaya makanan dari cemaran obat dan bahan kimia berbahaya pada karang taruna dan ibu PKK Kabupaten Mojokerto melalui pengujian kandungan formalin pada bahan makanan khususnya ikan asin, ikan basah/udang, ayam potong, tahu mentah, ml basah, bakso menggunakan FMR (formalin main reagent). Iptek bagi masyarakat yang akan di transfer adalah metode spot test. Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Makanan dlbutuhkan untuk memperoleh energi yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari. Secara umum makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam sampai makan tidak lagi dapat dikonsumsi sehingga harus dibuang. Mitra dalam program IbM ini adalah Karangtaruna dan lbu PKK Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Masing-masing kelompok terdiri atas lima kader. Metode ini adalah penerapan metode analisa kimia yang sudah ada untuk penetapan kandungan formalin, borak, dan zat pewarna berbahaya. Metode spot test yaitu metode analisa kimia dengan menggunakan reagent kit (kit tester). Metode ini mempunyai keistimewaan antara lain cepat, murah, pasti dan tidak memerlukan peralatan yang rumit dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Prinsip kerjanya adalah dengan menambahkan cairan (reagent) pada bahan makanan yang diduga menggunakan bahan yang diselidiki, dengan hasil akhir terjadinya perubahan warna khas. FMR (formalin main reagent) merupakan salah satu jenis kit tester kandungan formalin."

"Transformasi digital pada fasilitas layanan kesehatan merupakan hal krusial seiring dengan pertambahan kompleksitas layanan. Implementasi enterprise architecture dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan transformasi tersebut dengan menyelaraskan strategi organisasi dan kebutuhan teknologi infomasi. Namun demikian, mengimplementasikan enterprise architecture bukan pekerjaan yang mudah bagi pihak fasilitas layanan kesehatan yang kompetensi utamanya adalah pelayanan medis. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor pendorong, tantangan, dan strategi optimal untuk implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan. Penelurusan literatur sistematis, multiple case study, dan teknik perhitungan fuzzy AHP-TOPSIS digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Terdapat enam belas informan dari sebelas fasilitas layanan kesehatan terdiri dari rumah sakit tipe A, B, C, dan D yang dilibatkan pada multiple case study. Hasil studi kualitatif tersebut kemudian dilakukan pembobotan menggunakan teknik fuzzy AHP-TOPSIS. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam faktor pendorong, lima kategori tantangan, delapan belas tantangan, dan sepuluh strategi implementasi untuk menghadapi tantangan implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

---

Digital transformation for healthcare provider is crucial due to the accelerating complexity of the services. Enterprise architecture can be an option to support the transformation by aligning organization strategy and information technology resource. However, enterprise architecture implementation might be challenging for healthcare providers which mainly focus on the medical service. This study attempts to identify driving factors, challenges, and optimal strategies for overcoming enterprise architecture implementation challenge in healthcare. Systematic literature review, qualitative multiple case study, and fuzzy AHP-TOPSIS technique are used to answer the research questions. Sixteen interviewees from eleven healthcare providers that consist of four types of hospital class are involved in the multiple case study. The qualitative result then prioritized using fuzzy AHP-TOPSIS approach. This study discovered six driving factors, eighteen challenges divided into five categories, and ten optimal implementation strategy to overcome the implementation challenges of enterprise architecture in Indonesia’s healthcare sector.

"

"Saat ini Indonesia mengalami perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) salah satunya penyakit kanker yang berdampak membengkaknya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, serta menurunnya produktivitas masyarakat dan daya saing negara, sehingga akan berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan yang sistematis dan terencana agar tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat tercapai sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang pedoman pelaksanannnya diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 161 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis efektivitas perundang-undangan tentang GERMAS dilaksanakan dengan metode yuridis normative, sedangan desain cross sectional digunakan untuk menilai implementasi pelaksanaan GERMAS. Sebanyak 102 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dianalisis melalui kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan GERMAS adalah valid namun tidak efektif menurut Teori Hans Kalsen. Sedangkan hasil analisis implementasi perundang-undangan GERMAS di DKI Jakarta masih belum berjalan dengan baik.

---

Currently, Indonesia is experiencing a change in disease patterns from communicable diseases to non-communicable diseases (NCDs), one of which is cancer, which has an impact on increasing health service costs borne by the community and the government, as well as decreasing community productivity and the country's competitiveness, which will have an impact on socio-economic conditions. public. So systematic and planned behavioral changes and environmental improvements are needed so that the goals of the Healthy Living Community Movement (GERMAS) can be achieved in accordance with the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning the Healthy Living Community Movement, the implementation guidelines of which are regulated in the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of Division National Development Planning of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017, and Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 161 of 2019. The aim of this research is to analyze the effectiveness and implementation of these laws and regulations. Analysis of the effectiveness of legislation regarding GERMAS was carried out using normative juridical methods, while a cross sectional design was used to assess the implementation of GERMAS. A total of 102 respondents who met the inclusion and exclusion criteria were analyzed through a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The results of this research show that GERMAS legislation is valid but not effective according to Hans Kalsen's theory. Meanwhile, the results of the analysis of the implementation of GERMAS legislation in DKI Jakarta are still not going well."

"Peredaran  dan penyalahgunaan narkoba telah terjadi hingga ke pelosok desa. Ada 14,99% dari 83.931 desa/kelurahan di Indonesia bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) telah ditetapkan sebagai program nasional sebagai salah satu strategi untuk menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari implementasi program Desa Bersinar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat ketahanan masyarakat, membandingkannya antara sesama Desa Bersinar dan antara Desa Bersinar dengan yang bukan Desa Bersinar, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program Desa Bersinar guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Menggunakan metode penelitian mixed-methodantara kuantitatif dan kualitatif dengan mengambil sampel pada dua Desa Bersinar dan dua desa tetangganya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja desa bersinar dapat dijelaskan oleh 5 dimensi utama dengan kekuatan penjelas 80,502%, dan ketahanan masyarakat dapat dijelaskan oleh 5 dimensi dengan kekuatan sebesar 78,415%. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program desa bersinar tidak selalu meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat ketahanan masyarakat. Hanya Desa Bersinar berkinerja tinggi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi dan ketahanan masyarakat yang tinggi.

---

Drug abuse and illicit trade has occurred to remote villages. There are 14.99% of the 83,931 villages in Indonesia with drug problems. The Drug-Free Village Program (Desa Bersinar) has been established as a national program as to tackle it. This study aims to examine the impact of the implementation of the Bersinar Village program on community participation and community resilience, to compare it between fellow Bersinar Villages and between Bersinar Villages and non-Bersinar Villages, as well as formulate strategies to optimize the Desa Bersinar program to increase community resilience. Using mixed-method research by taking samples in two Bersinar Villages and two neighboring non-Bersinar villages in Bolaang Mongondow Regency. The results showed that the performance of the Bersinar village can be explained by 5 dimensions with an explanatory abilitity of 80.502%, and community resilience can be explained by 5 dimensions with 78.415%. The research findings also show that the implementation of the Bersinar Village program does not always increase the level of community participation and resilience. Only high performing Bersinar Villages have high levels of community participation and resilience. "

"Sekolah relawan semula berdiri sebagai sebuah komunitas yang memiliki kegiatan berbagi pengetahuan dan wawasan terkait dunia kerelawanan. Dalam Sekolah Relawan terdapat program yang dinaungi oleh tim pembangunan masyarakat (community development) yang terdapat dalam lembaga Sekolah Relawan yaitu program akademi komunitas nusantara, program tersebut ada untuk menjadi wadah pendidikan alternatif bagi anak muda untuk belajar dan berkembang dalam bidang pengembangan masyarakat. Program ini bermanfaat namun belum pernah dilakukan evaluasi yang terstruktur selama lima tahun program ini berjalan, kecuali berdasarkan testimoni para penerima program. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap program Akademi Komunitas Nusantara untuk melihat apakah program berjalan baik berdasarkan kategori dari analisis evaluasi main analytical category (Relevan, Efektifitas, Dampak, Efisiensi, Keberlanjutan, dan Replikasi program) walaupun dalam studi ini tidak akan menggunakan kategori keberlanjutan dan replikabilitas, berdasarkan pertimbangan karena program yang dievaluasi belum rampung dan juga tidak adanya tendensi program ini akan direplikasi pada tempat lain. Berdasarkan hipotesis penulis atas program Akademi Komunitas Nusantara yaitu pemberdayaan masyarakat sudah memiliki kinerja yang baik berdasarkan analisis Main Analytical category karena efektivitasnya terhadap penerima manfaat, yang dimana para penerima manfaat telah mengimplementasikan pembelajaran mereka dalam tugas akhir mereka yang berkaitan langsung terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam, dalam temuan di lapangan jumlah informan tidak sesuai dengan jumlah informan yang direncanakan, yang awalnya 14 orang dan pada akhirnya peneliti hanya mewawancarai 9 orang saja. Hal tersebut terjadi karena banyaknya informan yang tidak bisa dihubungi, menyocokkan waktu yang sulit antara peneliti dan juga informan, dan juga waktu penelitian. Hasil evaluasi dari program AKN sudah berjalan dengan baik berdasarkan kategori relevansi, efisiensi, dampak, dan juga efektivitas. Walaupun dalam kategori efisiensi masih ada yang perlu diperbaiki yaitu dalam sumber daya uangnya. Peneliti mengajukan rekomendasi agar sebaiknya uang semester dari penerima manfaat yaitu mahasiswa diturunkan dan tidak setinggi dengan sekarang dengan cara memperbanyak penerima manfaatnya.

---

Sekolah Relawan was originally established as a community that has activities to share knowledge and insights related to the world of volunteerism. In the Sekolah Relawan there is a program that is under the auspices of the community development team contained in the Sekolah Relawan institution, namely the Akademi Komunitas Nusantara program, the program exists to become an alternative educational forum for young people to learn and develop in the field of community development. This program is useful, but there has never been a structured evaluation during the five years the program has been running, except based on testimonials from program recipients. Therefore, the researcher wants to evaluate the Akademi Komunitas Nusantara program to see whether the program is running well based on the main analytical categories of evaluation analysis (Relevant, Effectiveness, Impact, Efficiency, Sustainability, and Replicability of the program) although in this study will not use the categories of sustainability and replicability, based on considerations because the program being evaluated has not been completed and there is also no tendency for this program to be replicated elsewhere. Based on the author's hypothesis of the Akademi Komunitas Nusantara program, namely community empowerment, it has good performance based on the Main Analytical category analysis because of its effectiveness on beneficiaries, where the beneficiaries have implemented their learning in their final assignment which is directly related to the community. The data collection technique was carried out qualitatively with in-depth interviews, in the findings in the field the number of informants did not match the planned number of informants, which was initially 14 people and in the end the researchers only interviewed 9 people. This happened because many informants could not be contacted, matching the difficult time between researchers and informants, and also the research time. The evaluation results of the AKN program have been running well based on the categories of relevance, efficiency, impact, and effectiveness. Although in the efficiency category there is still something that needs to be improved, namely in the money resources. The researcher proposed a recommendation that the semester money from the beneficiaries, namely students, should be lowered and not as high as it is now by increasing the number of beneficiaries."