Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki banyak kelemahan, dataterakhir memperlihatkan banyak terjadi kasus pelanggaran pemilu baik administrasi, pidana maupun etik. Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat mulai kurang percaya akan hasil pemilu. Sehingga belakangan ini wacana e-voting dalam pemilu terus mengemuka untuk mencegah terjadinya kecurangan dan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Beberapa regulasi juga sudah mendukung dilaksanakannya e-voting pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan e-voting tidak semudah yang dibayangkan, beberapa negara maju meninggalkan e-voting dan kembali ke sistem pemilu konvensional disebabkan oleh berbagai faktor terutama masalah keamanan informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia sampai saat ini masih belum mengeluarkan aturan tentang e-voting. KPU berpendapat e-voting perlu persiapan yang matang dari berbagai aspek seperti waktu, biaya, hukum, infrastruktur, keamanan, geografis dan lain-lain. Jika tidak dipersiapkan dengan baik akan memunculkan berbagai masalah seperti di negara lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengukuran terhadap risiko keamanan informasi yang ada dalam penerapan teknologi e-voting. Pengukuran risiko keamanan informasi evoting berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko dan juga melakukan respon terhadap risiko, sehingga dampak-dampak yang kemungkinan muncul dari risiko tersebut dapat diketahui lebih awal dan dikelola dengan baik. Dengan adanya studi manajemen risiko yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana manajemen risiko keamanan informasi teknologi e-voting dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Pada tahap penilaian, proses evaluasi risiko menggunakan NIST SP 800-30 dan untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO 27002. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

.The elections with conventional methods has many weaknesses, the latest data shows that there are many cases of electoral violations both administrative, criminal and ethical. The large number of violations made the community began to lack confidence in the election results. So lately the discourse of e-voting in elections continues to emerge to prevent fraud and to improve the quality of elections. Some regulations also support the implementation of e-voting in elections in Indonesia. However, the implementation of e-voting is not easy, some developed countries leave evoting and return to conventional electoral systems caused by various factors, especially information security issues. KPU as the election organizer in Indonesia until now still has not issued a regulation regarding e-voting. KPU believes that e-voting needs careful preparation from various aspects such as time, cost, law, infrastructure, security, geography and others. If it is not well prepared, there will be a variety of problems such as in other countries and reduce the confidence of the community. Therefore a measurement of information security risks is needed in the application of evoting technology. Measuring the security risks of e-voting information is useful for knowing risk profiles, risk analysis and also responding to risks, so that the impacts that might arise from these risks can be identified earlier and managed properly. With the existence of a comprehensive risk management study, it is expected to increase public confidence in e-voting. This study aims to develop a risk management plan for information security for e-voting technology using the ISO 27005 framework with four main stages, namely context setting, risk assessment, risk management and risk acceptance. At the assessment stage, the risk evaluation process uses NIST SP 800-30 and to design controls in an effort to reduce risk, researchers refer to ISO 27002. The results to be obtained from this study are risk management planning in the form of risk handling documents, control recommendations to reduce the risk and acceptance of risks that contain risk management decisions and those responsible for handling risks."

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan umum menggunakan suatu metode baru yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan media computer layar sentuh yaitu electronic voting. Di beberapa Negara metode ini sudah diterapkan dan berhasil. Dengan metode ini pemilih tidak perlu lagi mencoblos ataupun mencontreng tapi cukup menyentuh dengan jari pilihan mereka. Di Indonesia Teknologi ini sedang dipersiapkan oleh BPPT dan kemungkinan akan digunakan untuk Pemilu tahun 2014.Sebelum proyek e-voting itu selesai dengan sempurna, terlebih dahulu sudah dipersiapkan electronic KTP (e-ktp) oleh kemendagri. KTP elektronik adalah langkah awal untuk pemilihan dengan sistem e-voting . Pada saat tesis ini disusun direncanakan akan mulai diterapkan pada agustus 2011 di 197 kabupaten kota dan pada tahun 2012 di 300 kabupaten kota. E-KTP ini memuat data pribadi dan memiliki satu nomor identitas tunggal (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang berlaku seumur hidup sejak kelahiran.Diharapkan agar ada regulasi yang jelas disamping Putusan MK 147/PUU-VII/2009 mengenai pemilu dengan e-voting tersebut agar pemilu (pilkades, pilkada, pemilu eksekutif dan l egislatif) bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep luber dan jurdil.Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur/penelusuran literatur dari buku, studi dokumen dan artikel yang dikutip dari berbagai macam sumber dan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan informasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi dan catatan sipil di Jakarta.

---

This thesis discusses the general election using a new method that is utilizing technological sophistication with a touch screen computer media is electronic voting. In some countries this method has been applied and managed. With this method no longer need the voters to vote or tick but quite touched with the fingers of their choice. In Indonesia The technology is being prepared by The agency for the assessment and application of technology (BPPT) and will likely be used for election in 2014.

Before the e-voting project is finished to perfection, first prepared electronic ID card (ektp)

by kemendagri. Electronic ID card is the first step for the selection of the e-voting systems. At the time of this thesis is planned to be developed was implemented in August 2011 in 197 districts and cities in 2012 in 300 districts of the city. E-ID card contains personal data and have a single identity number (Identification Number of Population / NIK) is valid for life since birth.

It is expected that there are clear regulations in addition to the Constitutional Court verdict on the election 147/PUU-VII/2009 with e-voting is that elections (Pilkades, elections, executive and legislative elections) can run properly and in accordance with the concept of direct, general, free, confidential, honest, fair and square.

This thesis uses qualitative research to the study of literature / literature search of books, studies and articles that cited documents from various sources and do research directly to get information to the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and the Ministry of Home Affairs Directorate General of Administration and civil records in Jakarta."

"Artikel ini membahas tentang peran embedded librarian di Perpustakaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Embedded librarian adalah seseorang yang proaktif dalam memberikan layanan perpustakaan dalam pencarian informasi dan memahami kebutuhan informasi penggunanya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Survei dilakukan terhadap peneliti yang bekerja di BPPT. Survei dilakukan pada bulan Juni dengan 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran embedded librarian di Perpustakaan BPPT sangat penting dalam membantu peneliti mencari informasi saat melakukan penelitian. Sebanyak 49% responden menyatakan bahwa pustakawan Perpustakaan BPPT telah melaksanakan kegiatan pustakawan tertanam dengan baik dengan mengedepankan layanan informasi kepada peneliti. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan tertanam seperti memberikan informasi dengan kualitas informasi yang baik, pustakawan juga telah melaksanakan dengan baik, sebanyak 63% responden setuju dengan hal tersebut. Namun, pustakawan perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami topik terkini terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait topik terkait, atau pustakawan dapat menjadi spesialis mata pelajaran dengan melanjutkan studinya dengan mengambil bidang yang menjadi fokus BPPT.

---

This article discusses the role of embedded librarians in the Library of the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). An embedded librarian is someone who is proactive in providing library services in information retrieval and understanding the information needs of their users. This research is a quantitative research with data collection techniques through surveys. The survey was conducted on researchers working at BPPT. The survey was conducted in June with 35 respondents. The results show that the role of embedded libraries in the BPPT Library is very important in helping researchers find information when conducting research. As many as 49% of respondents stated that the librarians of the BPPT Library have carried out embedded librarian activities well by promoting information services to researchers. In carrying out their duties as embedded librarians such as providing information with good quality information, librarians have also carried out well, as many as 63% of respondents agree with this. However, librarians need to improve their ability to understand current topics related to the research being carried out by researchers, this can be done by participating in training related to related topics, or librarians can become subject specialists by continuing their studies by taking the field that is the focus of BPPT."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan terhadap kinerja pustakawan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam penelitian ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan sebuah aplikasi manajemen pengetahuan untuk membantu secara teknis pekerjaan para pegawainya. Rumusan masalah penelitian ini mengungkapkan bagaimana penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan ini dapat mempengaruhi kinerja pustakawan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan aplikasi manajemen pengetauan dalam meningkatkan kinerja pustakawan yang dilihat dari indikator penilaian kinerja dari Prawirosentono. Penggunaan konsep Prawirosentono dalam penelitian ini dapat membantu menilai kinerja pustakawan BPPT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling terhadap para pustakawan BPPT dan terpilih informan yang bergelut langsung dengan aplikasi KM ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi KM ini dapat meningkatkan kinerja pustakawan yang bersifat teknis saja, seperti penugasan, komunikasi antar pustakawan, absensi, memberikan pendapat, dan perencanaan jadwal kerja. Walaupun ada beberapa indikator yang tidak sesuai, tetapi indikator yang tidak sesuai ini merupakan sebuah sikap yang tidak dapat diubah walau dengan suatu aplikasi.

---

This research focused to discuss the impact of the usage of knowledge management application on the performance of Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)’s staff. In this research, BPPT developed a knowledge management application to help the technical issues faced by their staff. This research’s question is to reveal how the usage of the knowledge management application is affecting the staff’s performance. The purpose of this research is to find out and identify the usage of the application in increasing the staff’s performance seen from the indicator of staff’s performance by Prawirosentono. This research is done by conducting a qualitative approach and descriptive method. To gather the data, the researcher did an in-depth interview and the source was selected with snowball sampling technique towards the librarian of BPPT. The chosen sources are using the application firsthand. The result of this research is to know that the knowledge management application can improve the performance of the staff in terms of technical work such as for assignments, communication between the staff, attendance, sharing a comment, and work schedule. Nonetheless, there are a few missed indicators, but it is part of the behavior that can’t be changed through an application."

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Penggunaan sampah kertas yang berlebih pada saat pemilihan umum merupakan perilaku konsumtif dan dapat merusak kelestarian lingkungan. Pada Pilkada 2018, terdapat 54 juta kertas suara yang tidak terpakai akibat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap Pilkada. Selain itu terjadinya berbagai manipulasi surat suara menjadikan berkurangnya integritas data. Aplikasi Custom E-Voting merupakan aplikasi sistem pemungutan suara elektronik untuk pemilihan umum dengan penerapan teknologi Blockchain untuk menambah keamanan menggunakan platform Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer. Penerapan teknologi ini dapat menggantikan sistem pemilihan berbarsis kertas dan database konvensional. Aplikasi ini menggunakan database yang terdistribusi sehingga database lebih aman dan terjaga integritasnya. Hasil dari E-Voting dapat dilihat oleh pemilih sehingga transaparansi bagi pemilih. Aplikasi ini dapat di implementasikan di beberapa pemilihan yang membutuhkan transparansi hasil dengan waktu pemilihan dapat diatur sesuai kebutuhan. Adapun masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah proof of concept teknologi blockchain dengan tools yang ada saat ini dan pengujian performa sistem. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran viabilitas teknologi blockchain untuk menangani kasus seperti Pemilu yang bersifat kritikal, masif, dan serentak.

---

Excessive use of paper waste during the general elections is a consumptive behavior and can damage the environment. In the 2018 Pilkada, there were 54 million unused ballots due to the lack of public participation in each Pilkada. In addition, various ballot manipulations make reduced data integrity. The Custom E-Voting Application is an electronic voting system application for general elections with the application of Blockchain technology to increase security using the Hyperledger Fabric and Hyperledger Composer platforms. The application of this technology can replace conventional paper-based voting systems and databases. This application uses a distributed database so that the database is more secure and maintained its integrity. The results of E-Voting can be seen by voters so that transparency for voters. This application can be implemented in a number of elections that require transparency of the results with the election time can be set as needed. The problem that is the focus of this research is the proof of the concept of blockchain technology with existing tools and system performance testing. It is hoped that the results of this research can provide an overview of ​​the viability of blockchain technology to handle cases such as the general elections that are critical, massive, and simultaneous."

"Tesis ini membahas mengenai peran ideal Humas yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Humas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan oleh James Grunig di dalam Excellence Theory. Excellence Communication memiliki tiga bulatan (sphere) yang saling berkaitan yakni, Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif ilustratif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Excellence Communication belum diterapkan dengan baik di BPPT. Dalam hal ini penerapannya belum memenuhi kriteria Grunig sepenuhnya. Pertama pada aspek knowledge core, dasar pengetahuan yang dimiliki Humas masih kurang, kemudian pada aspek shared expectations, posisi Humas tidak memiliki akses langsung kepada pimpinan sehingga tidak dilibatkan dalam rapat pembuatan keputusan bersama pimpinan, selain itu juga tidak diterapkannya aspek participative culture dimana ditemukan bahwa budaya kerja yang bersifat partisipatif cenderung tidak terwujud.

---

This thesis discusses the ideal role of PR that will support the organization in achieving its goals and success. This study aimed to examine the extent to which public relations of The Agency for Assessment and Application of Technology have applied the Principal of Excellence Communication attributed to James Grunig in The Excellence Theory. Excellence Communication has three interrelated spheres. These spheres are Knowledge Core, Shared Expectation and Participative Culture. This research is a descriptive research processed in a qualitative way and exerts post positivism paradigm. Data collection method used in this study are in-depth interview, participant observation, and study of documentation and literature.

The results showed that the Communication Excellence has not been implemented well in BPPT. In this case the application has not met the criteria as Grunig said. The Knowledge core of public relations is still lacked. In the shared knowledges aspects, The Public relations positions do not have direct access to the head so it is not involved in the board of executives meetings, and then the participative cultures aspects were not happened there."

"Tugas akhir ini membahas suatu pengembangan model untuk suatu knowledge management system dengan domain riset, yaitu pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Model berupa prototipe berbasis web. Pengembangan ini bertujuan dalam sharing data, informasi, dan pengetahuan serta komunikasi yang terjadi pada lembaga tersebut sehingga diharapkan dapat membantu pertukaran informasi yang terkadang terputus. Hal ini dikarenakan belum ada suatu repository khusus yang menampung dan mengelola human capital (sebagai dasar utama pengetahuan yang dimiliki lembaga riset) di BPPT.Prototipe web ini menggunakan teknologi semantic web dengan penerapan ontologi. Pemilihan teknologi tersebut berdasarkan kajian terhadap pengembangan knowledge management system di beberapa lembaga riset dunia. Lalu, analisis project flow di BPPT serta analisis berdasarkan contingency factor. Kemudian, pengembangan model bernama BPPT Intranet ini dibuat dengan menggunakan open source, yaitu portalCore yang telah digunakan pula dalam salah satu proyek SWAD-E, yaitu SWED serta blog Wordpress sebagai media untuk membantu sharing komunikasi (bersifat independent).Selain itu, tugas akhir ini menampilkan beberapa screenshot tampilan disain prototipe BPPT Intranet serta rincian uji fungsionalitas pada sistem tersebut. Model knowledge management system pada BPPT Intranet ini adalah knowledge sharing system. Hal ini dibuktikan melalui analisis contingency factor yang disesuaikan pula dengan project flow dan tujuan penelitian.

---

The focus on this thesis is developing a model for knowledge management system in research domain, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. This model is a web prototype. The purpose of developing this knowledge management system are sharing data, information, knowledge, communication that happen at this organization so that the system can improve information exchange in research area. In BPPT itself, they do not have yet some repository which can accomodate and manage human capital (as main fundamental of knowledge owned by research area).

This web prototype is using semantic web technology with ontology application. The chosen of the technology is based on study from previous works about development of knowledge management system in several research organizations in the world. Then, continue with some analysis for BPPT?s project flow and analysis based on contingency factors. After that, knowledge management system model (known as BPPT Intranet) is developed using an open source named portalCore that has been used in one of SWAD-E projects, called SWED and also Wordpress blog as a media for helping knowledge workers to communicate each other.

Moreover, this thesis displays some screenshot from BPPT Intranet?s prototype design and details about functional test that have been applied on the system. The appropriate knowledge management system model at BPPT Intranet is knowledge sharing system. That is proofed by analysis based on contingency factor and also according to BPPT?s project flow and purpose of the research itself."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Penerapan teknologi informasi (TI) dalam organisasi membantu pencapaian tujuan bisnis organisasi. Penerapan TI yang selaras dengan kegiatan organisasi memberikan manfaat signifikan terhadap kesinambungan organisasi. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki tugas memberikan arah kebijakan riset dan teknologi kepada pemerintah. BPPT menyiapkan arsitektur infrastruktur TI yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan strategis organisasi. Model Enterprise Architecture (EA) merupakan turunan dari kerangka The Open Group?s Architecture Framework (TOGAF) digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Menggunakan Model EA serta menerapkan model Service-oriented Infrastructure (SOI) diharapkan dapat membuat model Infrastruktur TI adaptif yang menjadi acuan dalam mengembangkan infrastruktur TI di BPPT.

---

The application of Information Technology (IT) in an organization could help achieving organization?s business goal. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has a responsibility giving direction of research and technology policies to government. BPPT had prepare the IT infrastructure architecture that could adapt from thestrategic requirement?s changes of the organization. Enterprise Architecture (EA) Model is a derivative model from The Open Group?s Architecture Framework (TOGAF) which used to develop an enterprise architecture. Using EA model and complement with Service-oriented Infrastructure (SOI), BPPT expect to build an adaptive IT infrastructure model that could become a reference model in development of BPPT IT infrastructure."