Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas subrogasi dalam asuransi dan kewajiban penanggung jawab pengangkut angkutan laut dalam hal antara PT. Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang memiliki peran penting dalam asuransiterutama dalam hal kerugian obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tampak tidak konsisten dalam menerapkan asas subrogasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pertanggungan. Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut di bidang pengangkutan Laut, Majelis Hakim dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pembawa yang dapat melepaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya kepada tertanggung untuk menentukan apakah terdapat kewajiban bagi pengangkut untuk melakukan pembayaran kompensasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu hukum, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian ini masih ada Majelis Hakim yang belum memahami prinsip subrogasi dan ketentuan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan laut sebagaimana dimaksud pada hukum dan peraturan yang berlaku.

---

This paper discusses the subrogation in insurance and liability

person in charge of sea transportation carrier in the case between PT. Insurance AXA Indonesia against PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogation is one of the principles that has an important role in insurance especially in the case of loss of the insured object caused by third parties. However, in this case the Panel of Judges appeared to be inconsistent in applying the principle of subrogation in accordance with the provisions of the insurance laws and regulations. In connection with the responsibility of the carrier in the field of Sea transportation, the Panel of Judges in this case does not consider the liability of the carrier who can relinquish part or all of his responsibility. to the insured to determine whether there is an obligation for the carrier to pay compensation. This research is a juridical-normative research, where the authors use three approaches, namely legal, conceptual, and case studies. From the results of this study there is still

The Panel of Judges does not yet understand the principle of subrogation and the provisions of liability insurance for sea transport as referred to in applicable laws and regulations."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai subrogasi yang menjadi salah satu prinsip perasuransian. Proses pengangkutan barang melalui darat kerap kali menghadapi risiko-risiko yang menimbulkan kerugian bagi pengangkut serta pemilik barang. Perusahaan angkutan selaku pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan hingga barang muatan yang diangkut sampai pada tujuan dan diterima oleh penerima barang. Ketika timbul kerugian, perusahaan angkutan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pemilik barang. Untuk mengurangi beban risiko yang ditanggungnya, pemilik barang dapat mengasuransikan barang muatan tersebut dalam produk asuransi pengangkutan yang ditawarkan pertanggungannya oleh perusahaan asuransi. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pemilik barang sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi. Berdasarkan prinsip subrogasi, dibayarkannya kerugian oleh penanggung mengakibatkan tertanggung tidak dapat lagi menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Sebagai penanggung, perusahaan asuransi mendapatkan hak-hak yang dimiliki tertanggung seketika telah dibayarkannya kerugian, termasuk hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak ketiga penyebab kerugian. Tetapi dalam praktiknya, ditemukan adanya hak subrogasi yang tidak dapat dilaksanakan sehingga muncul beban kerugian pada perusahaan asuransi atas tidak terlaksananya prinsip tersebut. Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan penerapan pelaksanaan hak subrogasi termasuk juga mengenai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan selaku pengangkut pada rangkaian proses pengangkutan darat dalam hal peristiwa klaim yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan dari sopir yang ia pekerjakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari analisis peraturan perundang-undangan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hasil putusan No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo.404/PDT/2020/PT. BDG. antara PT Asuransi Central Asia melawan Edy Santoso, Pemimpin PA Sentosa Abadi. Penelitian ini menunjukan bahwa masih ditemukannya ketidaksesuaian penerapan subrogasi oleh hakim di pengadilan yang berakibat pada tidak didapatkannya ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan angkutan. Gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan dari pihak ketiga penyebab kerugian yang dilayangkan oleh perusahaan asuransi merupakan hal yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip subrogasi tanpa harus melibatkan tertanggung selaku pemilik barang sebagai pihak dalam perkara.

---

The purpose of this research is to discuss subrogation, which is one of the insurance principles. The process of transporting goods by land often faces risks that cause losses for the carrier and the owner of the goods. As the consigner, the transportation company bears the responsibility to transport the cargo until it reaches its destination and the recipient receives it. When a loss occurs, the transportation company has an obligation to provide compensation as a form of responsibility to the owner of the goods. The owner of the goods can insure the cargo with the insurance company's transport insurance product to lessen the risk they bear. This situation then leads to a legal relationship between the owner of the goods, as the insured, and the insurance company, as the insurer. Based on the principle of subrogation, payment of losses by the insurer means that the insured can no longer claim losses from the party who caused the loss. As an insurer, the insurance company acquires the insured's rights immediately upon payment of the loss, including the ability to demand liability from the third party responsible for the loss. However, in practice, the non-implementation of certain subrogation rights results in a loss for the insurance company. This research discusses the validity of the implementation of the right of subrogation, including the form of responsibility of the transport company as the consigner in the land transportation process in the event that an evenement occurs due to the error of the driver he employs. This research employs the juridical-normative method, which entails an analysis of the laws and regulations currently in effect in Indonesia. It is then continued by analyzing the compatibility between statutory regulations and the results of court decision No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo. 404/PDT/2020/PT. BDG. between PT Asuransi Central Asia and Edy Santoso, Leader of PA Sentosa Abadi. This research shows that there are still discrepancies in the application of the subrogation by judges in court, which results in the transportation company not getting compensation that should be paid. The insurance company can file a claim for an unlawful act resulting from a third party's actions that caused the loss, using the subrogation principle, without needing to include the insured, who is the owner of the goods, as a party in the case."

"ABSTRAKPrinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi berdasarkan hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di Negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI yakni sebuah putusan mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap tertanggung sehubungan dengan terjadinya sebuah kecelakaan kapal, serta hak penanggung untuk mengajukan permohonan penahanan kapal. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni peraturan, konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai prinsip subrogasi di Indonesia belum cukup dan majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan belum dapat menerapkan prinsip subrogasi dengan tepat. Agar dapat tercapainya kepastian hukum, maka pengaturan prinsip subrogasi dan penahanan kapal harus diperbaharui, diatur lebih lanjut, dan diperlengkap, serta hakim harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum termasuk hukum asuransi.

---

ABSTRACTPrinciple of subrogation, one of the most important and fundamental principles in insurance law due to its existence and its implementation which relates to third parties who is outside of the insurer 39 s insurance relationship with the insured in an insurance agreement, up to date is still minimally regulated. This research elaborates the regulation of the subrogation principle based on the Indonesian law as well as its comparison to the law of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States, and also its implementation in the decision of District Court Number 10 PDT.G 2013 PN.JBI, a decision regarding a lawsuit on the basis of subrogation rights owned by the insurance company as the insurer to a third party causing damage to the insured rsquo s vessel, as well as the right of the insurer to apply for the detention of the vessel. This research is a juridical normative study using three approaches, which are rules, conceptual, and case studies. Based on the analysis and research conducted by the author, it is discovered that the regulation regarding the principle of subrogation in Indonesia is not nearly enough and the judges in the case concerned cannot apply the principle of subrogation properly according to law. In order to achieve legal certainty, the subrogation principle and vessel detention regulations shall be amended and further regulated comprehensively, also the judges shall have comprehensive understanding and knowledge concerning various specific areas of law including insurance law."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi, terutama dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pembagian nilai kerugian berdasarkan prinsip kontribusi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? (2) Bagaimana hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? dan (3) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dengan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi serta hukum asuransi yang berlaku di Indonesia? Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah prinsip kontribusi diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 278 KUHD, dimana apabila pertanggungan memiliki waktu penutupan yang berbeda, pertanggungan pertama akan menanggung kerugian terlebih dahulu sebelum pertanggungan yang kemudian menanggung selebihnya. Sedangkan, apabila perjanjian asuransi bersifat concurrent, masing-masing penanggung akan bertanggung jawab secara proporsional. Hak subrogasi perusahaan asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 284 KUHD dan masing-masing perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi sendiri sebesar nilai kerugian yang telah dibayarkan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kurang tepat berdasarkan prinsip kontribusi karena tidak mendasarkan keberlakuan prinsip kontribusi pada asuransi ganda. Hakim dalam pertimbangannya telah dengan tepat memberikan legal standing kepada Penggugat dengan memperhatikan prinsip subrogasi. Saran yang bisa diberikan adalah agar pelatihan hakim diberikan materi hukum perjanjian asuransi agar pertimbangan hukum dalam memutus perkara klaim asuransi dapat sesuai dengan hukum asuransi.

---

This thesis aims to analyze contribution principle and subrogation principle in insurance by two insurance companies, especially in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. The main problems discuss in this thesis is (1) How is the loss value distributed based on contribution principle in insurance by two insurance company? (2) How is the subrogation right of each insurance company against a third-party causing loss in insurance by two insurance company? and (3) How suitable is the judge’s consideration in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. with contribution principle and subrogation principle, as well as the applicable insurance law in Indonesia? This thesis uses a normative-juridical method of research with a secondary data. The result of this research is contribution principle is governed by Article 277 and 278 of KUHD, where there are multiple insurances with different time of agreement, the first insurance will cover the loss before the next insurance covering the remaining losses. Meanwhile, when multiple insurances are concurrent, each insurer will proportionally cover the loss. The right of subrogation in insurance by two insurance companies are governed by Article 284 of KUHD where each insurer has its own subrogation right in the value of the loss each paid to the insured. Regarding the contribution principle, the judge’s consideration in the judgement is not accurate because it didn’t base the contribution principle on the presence of double insurance. However, the judge rightly gives the plaintiff legal standing with regards to subrogation principle. The suggestion that can be given based on this research is for more training for judges with insurance law material so that judges can make considerations regarding insurance claim that is more suited with insurance law."

"Dalam bisnis asuransi dikenal salah satu prinsip yaitu subrogasi. Subrogasi merupakan prinsip dimana perusahaan asuransi berhak mengambil alih hak hukum dari tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah asuransi memberikan ganti rugi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan darat di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus untuk memahami bagaimana prinsip subrogasi diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip subrogasi pada asuransi pengangkutan darat perihal pembuktian dan penentuan nilai kerugian. Studi kasus ini mengungkap bahwa majelis hakim tidak berhasil menerapkan prinsip subrogasi dalam kasus asuransi pengangkutan darat, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan teori efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Putusan ini memiliki konsekuensi pada kerugian bagi Penanggung/Subrogee dan preseden penegakan hukum asuransi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan praktek subrogasi, guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko dalam asuransi pengangkutan darat.

---

In the insurance business, one of the known principles is subrogation. Subrogation is a principle where the insurance company has the right to take over the legal rights of the insured to sue a third party that caused the loss after the insurance has provided compensation. This thesis aims to examine the application of the subrogation principle in land cargo insurance in Indonesia through a case study of the Jakarta High Court Decision Number 664/PDT/2018/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. The method used is a normative juridical approach and case analysis to understand how the subrogation principle is implemented and the challenges faced. The research results show that there are still issues in the application of the subrogation principle in land cargo insurance regarding proof and determination of the loss value. This case study reveals that the panel of judges failed to apply the subrogation principle in the land cargo insurance case, resulting in inconsistencies in the application of the law's effectiveness theory. This indicates a gap between the theory and the legal practice that should be applied in the case. This decision has implications for the loss to the Insurer/Subrogee and the precedent for insurance law enforcement. This research provides recommendations for improving regulations and subrogation practices to support effective risk management in land cargo insurance."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

"

"ABSTRACTPrinsip subrogasi adalah salah satu prinsip penting dalam hukum asuransi, khusus nya dalam Marine Cargo Insurance. Skripsi ini akan membahas ketentuan perundangan subrogasi di Indonesia dan perbandinganya dengan Negara Belanda dan Amerika Serikat, kapan perusahaan asuransi mendapatkan hak subrogasinya, juga penerapan prinsip subrogasi itu sendiri dalam perkara antara PT. AXA Indonesia melawan PT. Salam Pasific Indonesia Lines dan Raetsasia P I Services Pte.Ltd, dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu putusan atas ganti rugi tenggelamnya muatan kapal yang dimiliki oleh Tertanggung. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis-normatif dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan studi kasus. Dari analisa dan perbandingan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa prinsip subrogasi belum diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan subrogasi yang lebih baru dan terperinci, selain itu wawasan hakim terkait prinsip dasar asuransi perlu dikembangkan agar hukum asuransi bisa berjalan sesuai dengan tujuanya.

---

ABSTRACTSubrogation principle is one of the most important principles in insurance law, especially in marine cargo insurance. In this research, I will elaborate the regulations of subrogation in Indonesia and how it compared to the regulation of other countries such as Netherlands and United States of America, and when the insurance company will get its subrogation rights. Furthermore, I will explain about whether the principle of subrogation has been implemented correctly or not by the judges in case between PT. AXA Indonesia v. PT. Salam Pasific Indonesia Lines and Raetsasia P I Services Pte.Ltd. The case itself is a marine cargo related dispute. The research method used in this research is juridical normative, which will be based on the regulations, the concept and a study case. This research came with a conclusion that principle of subrogation has not been well implemented by the judges in this present case. Therefore, I suggest that Indonesia have to make a new detailed regulation for subrogation and need to improve its judge rsquo s knowledge and ability on the insurance law, especially with the basic principles. "

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

---

ABSTRACTIndonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai masalah-masalah hukum penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi umum dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut. Tesis ini mempunyai 2 dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum kepada Pengangkut dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Pelayaran. Kedua, bagaimana keterikatan Perusahaan Asuransi Umum, PT Asuransi AXA Indonesia, dalam perjanjian Pengangkutan yang dibuat antara Pengangkut dengan Tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari hak subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian ganda dan mencegah Pengangkut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Dalam menerapkan hak subrogasinya, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berwenang dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari seharusnya barang muatan itu diserahkan oleh Pengangkut. Penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum dihambat dengan adanya pandangan dan pendapat mengenai adanya putusan Mahkamah Pelayaran dan keterikatan Perusahaan Asuransi Umum pada perjanjian Pengangkutan. Adanya Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menjadi keuntungan dan juga hambatan dalam penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan Asuransi Umum tidak terikat pada perjanjian Pengangkutan karena perusahaan asuransi bukanlah pihak dalam perjanjian Pengangkutan yang memberikan janji. Hal ini ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 257/PDT/2016/PT.DKI merupakan suatu kekeliruan karena General Average tidak terjadi dan PT Asuransi AXA Indonesia tidak terikat pada Perjanjian Pengangkutan.

---

ABSTRACTThis Thesis discussed legal issues of implementation of the right of subrogation of general insurance company in marine cargo insurance. This thesis has 2 two problems. First, how the impact of the decision of the Admiralty Court against implementation of right of subrogation by General Insurance Company in Marine Cargo Insurance. Second, the linkage of General Insurance Company, PT Asuransi AXA Indonesia on Contract of Carriage made by carrier and insured. This research used in juridical normative. The purposes of the right of subrogation are to prevent the insured get double indemnity and to prevent Carrier from not be responsible for his actions caused the loss for insured. In order to implement the right of subrogation, the General Insurance Company could submit tort lawsuit to the authorized District Court within a period of 1 one year after delivery of goods or after the day should be delivered goods by Carrier. The implementation of right of subrogation inhibited by view and opinion about the existance of the Decision of Admiralty Court and the linkage of General Insurance Company on Contract of Carriage. The Decision of Admiralty Court can be advantage and obstacle to implement right of subrogation by General Insurance Company. General Insurance Company is not bound by the Contract of Carriage because General Insurance Company is not the party of Contract of Carriage. It is based on the principle of pacta sunt servanda and principle of personality. Therefore the Decision of West Jakarta District Court No. 499 PDT.G 2015 PN.JKT.BRT jo. The Decision of DKI Jakarta High Court No. 257 PDT 2016 PT.DKI is a oversight because General Average did not occur and PT Asuransi AXA Indonesia is not bound by Contract of Carriage.Keywords right of subrogation, marine cargo insurance, contract of carriage. "

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip subrogasi pada perkara antara PT Margo Indonesia Servicestama (“PT MIS”) melawan PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (“PT CAP”). Pada perkara ini PT MIS mengajukan bahwa ia berhak atas pengembalian uang yang dibayarkannya kepada PT CAP karena ia merasa PT CAP telah melanggar prinsip subrogasi dengan tetap menerima pembayaran dari PT MIS sedangkan ia telah mendapatkan pembayaran atas klaim ganti rugi yang ia lakukan ke perusahaan asuransi yakni PT Mandiri Axa General Insurance. Namun PT CAP berpendapat bahwa ia tidak melanggar karena kerugian lebih besar dari yang didapatkan dari keduanya. Subrogasi merupakan salah satu prinsip utama yang memiliki peran penting dalam asuransi terutama dalam hal kerugian terhadap suatu barang yang menjadi objek asuransi disebabkan oleh pihak ketiga diluar perjanjian asuransi. Prinsip subrogasi dalam asuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggantikan hak-hak tertentu dari tertanggung setelah mengganti kerugian yang dialami olehnya. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengimplementasian prinsip subrogasi pada perkara ini belum diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai prinsip subrogasi oleh majelis hakim. (2) terdapat inkonsistensi pertimbangan majelis hakim dalam membuat keputusan dalam perkara ini.

---

This thesis examines the implementation of the principle of subrogation in the case between PT Margo Indonesia Servicestama ("PT MIS") against PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. ("PT CAP"). In this case, PT MIS submitted that it was entitled to a refund of the money it paid to PT CAP because it felt that PT CAP had violated the principle of subrogation by continuing to receive payment from PT MIS while it had received payment for the compensation claim it made to the insurance company, PT Mandiri Axa General Insurance. However, PT CAP argued that it had not violated the subrogation principle because the loss was greater than that obtained from both of them. Subrogation is one of the main principles that has an important role in insurance, especially in the event of a loss to an item that is the object of insurance caused by a third party outside the insurance agreement. The principle of subrogation in insurance allows the insurance company to replace certain rights of the insured after replacing the losses suffered by him. Based on the research, it was found that (1) the implementation of the principle of subrogation in this case has not been applied properly in accordance with the provisions governing the principle of subrogation by the panel of judges. (2) there are inconsistencies in the consideration of the panel of judges in making decisions in this case."