Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.Berdasarkan penelitian ini Penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua meskipun masih ada Wajib Pajak yang masih menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 secara manual. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua sudah melaksanakan pemungutan pajak PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan e-SPT namun masih ada beberapa kendala dalam menerapkan e-SPT. Kendala yang ada dalam pelaksanaan e-SPT tidak menghambat kesiapan KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Dua untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pungutan pajak sehingga diharapkan penggunaan e-SPT meningkatkan pendapatan negara.

---

to implement an electronic system (e-SPT) in tax reporting. The purpose of this research is to know the application of e-SPT Masa PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 26 in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. The methods used in this study uses the juridical normative research method that is based on legal research methods-the methods or the legal norms contained in the legislation.The Data used in this research is the primary data, secondary data, and tertiary data. Based on this research, the application of e-SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 can improve Taxpayer compliance in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua even though there are still tax payers who still deliver the SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 manually. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua already carried out the poll tax PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 with e-SPT but there are still some obstacles in applying e-SPT. Obstacles in the implementation of the e-SPT does not hinder the readiness of KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Two to realize the effectiveness and efficiency in tax collection so that the expected usage of e-SPT boost State revenue."

"Hampir semua orang pernah mengalami masalah antrian. Begitu juga dengan Wajib Pajak (WP), pasti pernah mengalami hal tersebut, terutama saat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah WP dan jenis SPT yang relatif banyak menyebabkan terjadinya penumpukan WP pada saat pelaporan SPT tersebut. Tidak hanya itu, WP pun menjadi lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan saat pelaporan SPT. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPP kepada WP menjadi tidak optimal.Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP, telah berusaha mengantisipasi masalah tersebut dengan cara mendorong penggunaan e-SPT oleh WP. E-SPT merupakan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, e-SPT yang merupakan bagian dari e-government di instansi DJP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP.Salah satu manfaat dari penggunaan e-SPT oleh WP adalah pelayanan saat pelaporan SPT yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan saat pelaporan SPT secara manual (tidak menggunakan e-SPT). Oleh karena itu, dengan penggunaan e-SPT oleh WP, diharapkan dapat meminimalisir penumpukan WP pada saat pelaporan SPT dan WP tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan penerimaan SPT.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kondisi antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kondisi antrian yang dianalisis adalah kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif (eksperimen). Eksperimen dilakukan atas dua kondisi antrian yaitu kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan e-SPT oleh WP, kondisi antrian menjadi relatif lebih baik. Oleh karena itu, saran yang diberikan antara lain adalah dengan jalan mendorong penggunaan e-SPT oleh WP di samping memberikan pelatihan kepada petugas loket pelayanan dalam memroses penerimaan SPT.

---

Almost all people had experienced the queuing problems. So also with taxpayers, must have experienced this, especially when fulfilling the reporting obligations of tax return in The Integrated Services Room of The Tax Office. The number of the taxpayers and the number of types of tax returns, which is relatively more cause the accumulation of the taxpayers at the time of reporting it. Not only that, the taxpayers are also waiting too long to get the service when reporting the tax returns. This condition causes the services provided by the tax office to the taxpayers were not optimal.Directorate General of Taxation (DGT), especially the tax office, has been trying to anticipate those problems with encouraging the use of e-SPT by the taxpayers. E-SPT is a tax reporting system use electronic media. In addition, e-SPT, which is part of e-government in the DGT is intended to optimize the services to the taxpayers.The one of the benefits from the use of e-SPT by taxpayers is the service providing by the service counter staff spends a little more than reporting the tax returns manually (not use e-SPT). Therefore, the use of e-SPT by the taxpayers, is expected to minimize the accumulation of the taxpayers when reporting the tax returns and to minimize the waiting time to get the services provided by the service counter staff.This research study aims to analyze the problems of the queuing condition in The Tax Office of Pratama Jakarta Kembangan. The conditions of the queuing that analyzed are the condition of the queuing before and after the use of e-SPT by the taxpayers. The approach used was the quantitative approach with the explanative design (experiment). The experiments conducted on the two conditions, namely the condition of the queuing before the use of e-SPT by the taxpayers and the condition of the queuing after the use of e-SPT by the taxpayers.The results of research shows that by the use e-SPT by the taxpayers, the condition of the queuing to be relatively better. Therefore, the advice given, among others, are encouraging the use of e-SPT by the taxpayers in addition providing training to counter staff in the process of the tax returns receiving."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas e-filing di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan dalam proses kebijakan e-filing tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan implementasi kebijakan penerimaan SPT Tahunan melalui fasilitas serta kendala yang terjadi dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di KPP Kramat Jati melalui e-filing menggunakan Standar Operational Procedure (SOP) dalam kebijakan e-filing itu sendiri. Alasan utama Wajib Pajak Badan belum memakai e-filing adalah yang masih belum terbiasa dengan kemajuan teknologi e-filing ini dan dengan alasan keamanan Wajib Pajak belum memakai e-filing tersebut. Wajib pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunann hanya berjumlah dua Wajib Pajak. Wajib pajak masih menggunakan kurir untuk menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan datang langsung ke KPP wajib pajak terdaftar.

---

The purpose of this research is to describe the implementation and the problems during of the policy through the annual tax return processing facility of e-filing at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. This research used a descriptive research is to describe implementation of the policy through the annual tax return processing facility dropbox and any problems that occur in the process of receiving and processing the annual tax return . The research was conducted with a field study to study literature in the form of interviews and observations . The approach of this research is a qualitative approach . The results of research is this facility appropiate with the Standard Operational Procedure (SOP) in the e-filing policy itself. However , in practice there are still many obstacles, example company still unfamiliar with this electronic application. Company still uses courier or come to KPP for sent this annual tax return."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sifat inovasi relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability terhadap keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dalam menggunakan e-filing. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara manual dan online, dan berhasil mendapatkan 219 responden. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan cross section analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relative advantage, trialability, dan observability, berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan e-filing. Sementara itu, compatibility dan complexity tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan e-filing.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of the attributes of innovation relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability on the decision of individual taxpayers registered in KPP Pratama Pekalongan in using e filing. This study was conducted by distributing questionnaires in manual and online forms, and managed to get 219 respondents. Hypothesis testing method is done by using multiple regression and cross section analysis. The results showed that relative advantage, trialability, and observability, significantly influence the decision of e filing usage. Meanwhile, compatibility and complexity have no influence on the decision of e filing usage."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."