Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dan kedudukan hukum serta peran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar ialah dengan menjalankan tugasnya melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta memenuhi hak-hak penderita gangguan jiwa yang telantar. Kedudukan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 ialah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Hasil penelitian menyarankan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa keluarga merupakan tempat terbaik dalam melaksanakan upaya preventif bagi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa agar tidak ditelantarkan dan sosialisasi pentingnya keluarga dalam memberikan dukungan dan menerima kembali anggota keluarganya ketika dikembalikan dari Panti Sosial.

---

This thesis explains about the rules and legal protection for people with mental disorders and role and position of social institution in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder. The method used in this research is normative juridical research. The result of this research is that the role of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder who carry out their duties to conduct service and social rehabilitation and fulfill the rights abandoned people with mental disorder. Position of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 is as a Technical Implementation Unit of the social service in the implementation of service activities and social rehabilitation for people with a mental disorder. The results of the study suggested that the Bina Laras Harapan Sentosa 3 Social Institution needs to disseminate information to the community that family is the best place to carry out preventive actions for their family members who suffer from mental disorders so that they are not going to be neglected and socialize the importance of family support and re-acceptance of family members when returned from the social institution."

"Penelitian ini mengenai Kegiatan Bimbingan Rohani di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa PSBL HS 2, yaitu kegiatan yang menyasar pada aspek spiritual dari Warga Binaan Sosial (WBS). Metode yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam teknik pemilihan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling, sehingga didapatkan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Panti PSBL HS 2, Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial, Pekerja Sosial, Instruktur Kegiatan Bimbingan Rohani, Pendamping dan WBS. Melihat pentingnya aspek spiritual dalam pemberian pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa, penulis mencoba melihat gambaran dari Kegiatan Bimbingan Rohani ini dan melakukan analisis menggunakan teori spiritualitas dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Bimbingan Rohani memiliki manfaat manfaat yang baik bagi WBS, namun manfaat tersebut tidak menyentuh sebagian besar WBS, dikarenakan bentuk kegiatan terbatas pada kegiatan keagamaan, sementara aspek spiritualitas sangat luas tidak hanya terbatas pada keagamaan.

---

This research is about Spiritual Guidance Activities at the Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa PSBL HS 2, where the activities target the spiritual aspects of Socially Assisted Citizens (WBS). The method used by the author is qualitative approach and a type of descriptive research. In the technique of selecting informants, the authors used purposive sampling technique, so that the informants obtained in this study were Head of PSBL HS 2, Implementing Unit for Social Development, Social Workers, Instructors for Spiritual Guidance Activities, Mentors and WBS. Seeing the importance of the spiritual aspect in providing services for people with mental disorders, the author tries to look at the picture of this Spiritual Guidance Activity and conduct an analysis using spirituality theory and social rehabilitation. The results showed that Spiritual Guidance Activities had good benefits for the clients, but these benefits did not touch most of the clients, because the form of activities was limited to religious activities, while the aspect of spirituality was very broad not only limited to religion."

"Penelitian ini berlokasi di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II Cipayung, dan bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dukungan sosial dalam penerapan silabi yang membantu pemulihan personal ODGJ sebagai penerima manfaatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan pada ODGJ melalui penerapan silabi yang mempermudah ODGJ dalam menghadapi pemulihan personal. Berbagai bentuk dukungan sosial membantu proses pemulihan yang dijalani penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta pemahaman mengenai penyakitnya.

---

This research is located at the Cipayung Harapan Sentosa II Social Institution, and aims to describe forms of social support in the application of syllabus that help the personal recovery of ODGJ as its beneficiaries. This research is a descriptive study and uses qualitative methods. Data collection techniques are done through in-depth interviews, observation and literature studies.

The results show that there are forms of social support provided to ODGJ through the application of syllabi that makes it easy for ODGJ in the face of personal recovery. Various forms of social support help the recovery process that is carried out by the beneficiaries, especially in increasing self-confidence, independence, ability to interact and socialize with the surrounding environment, and understanding of the disease."

"Latar Belakang: Jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat, namun tidak diikuti dengan pelayanan psikiatrik yang optimal, baik perawatan secara informal maupun formal, jumlah petugas sosial yang berimbang dan kemampuan teknis keperawatan dalam memberikan pelayanan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi profil petugas, kebutuhan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas panti dan petugas kesehatan Panti Sosial BinaLaras Harapan Sentosa (PSBL) 2 Cipayung.Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kuantitatif melalui observasi dan pengisian kuesioner bagi seluruh petugas panti dan petugas kesehatan PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung pada periode April-Mei 2014.Hasil: Didapatkan PNS (50%) dengan tugas sebagai staf administrasi yang memiliki latar belakang pendidikan terbanyak SMA (58,5%) dan belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai kesehatan (73,91%). Pengetahuan yang dibutuhkan: pengertian mengenai gangguan jiwa yang memahami hanya (13%), faktor yang menjadi penyebab munculnya ganggguan jiwa yang memahami (45,6%), gejala yang paling sering muncul terbanyak yang memahami (54,4%), masalah yang sering muncul terbanyak tidak mau merawat diri (54,4%), kebutuhan yang dibutuhkan terbanyak pengertian dan dukungan dari orang yang merawat (72,2%), kesulitan terbanyak menentukan diagnosis dan kriteria gangguan jiwa (50%), kendala terbanyak berkaitan dengan fisik (61%) dan hal yang dapat terjadi jika tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup adalah risiko kekerasan (65,5%). Prioritas pengetahuan yang dibutuhkan: deteksi gangguan jiwa, gangguan jiwa, dan manajemen keperawatan. Prioritas keterampilan: perawatan gangguan jiwa, dan cara mengatasi gaduh gelisah. Dari (95,6%) membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dengan metode yang dipilih pelatihan dan pendampingan perawat yang sudah berpengalaman. Sebanyak (73,9%) menyatakan sudah ada ketersediaan sarana. Sarana tersebut adalah Rumah Sakit (81,5%) dan (100%) bersedia untuk mengikutinya.Simpulan: Profil petugas panti dan petugas kesehatan di PSBL 2 Harapan Sentosa memiliki tingkat pendidikan terbanyak bukan dengan latar belakang kesehatan dan hanya sedikit petugas panti dan petugas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai gangguan jiwa. Petugas panti dan petugas kesehatan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan jiwa mengenai gangguan jiwa, perawatan dan kendala dan kesulitan yang dihadapi dengan metode pelatihan dan pendampingan.

---

Background: People with mental disorder is increasing nowadays. Unfurtunately it is not followed with optimal mental health services, number of institution officers and technical nursing capability for those officers. The aim of this research is to identified profile, knowledge, and still requirements of intitutions officers and medical staff in Bina Laras Harapan Sentosa 2 Social Institution Cipayung East Jakarta.

Method: The design of this research was qualitative-quantitative through observation and filling up questioner for institution officers and medical staff in Bina Laras Harapan Sentosa 2 Social Institution Cipayung East Jakarta on April-May 2014.

Result: From 46 participants, 50% was administration staff with high school educational background. About 73,91% had never have medical training before. Requirements of knowledge are: knowledge of mental disorder 13% understanding, factors that contribute to the onset of mental disorder 45,6%, symptoms that often appears 54,4%, most encountered problems lack of self caring about 54,4%, crucial needs supoort from caregiver for about 72,2%, difficulties in handling people with mental disorder diagnosis and criteria of mental disorder for about 50%, obstacle in disease for about 61% and things to except with lack of knowledge and skill risk for asssault for about 65,5%. Priority of knowledge needed are detection of mental disorder, mental disorder, and nursing management. Priority of skill are nursing for mental disorder and handling of agitation. About 95,6% officers require knowledge and skill to taking care of people with mental disorder. They prefer training and supporting methods from experienced capable nurse.About 73,9% officers affimerd that there is already hospital 81,5% to help improve, knowledge, skill amd all of the, are willing to participate.

Conclusion:Most of intitutional officers and medical staff in PSBL 2 dont have medical educational back ground. Among them only few have a tarining about mental disorder. Institutional officer and medical staff need knowledge and skill about mental disorder, nursing management and also difficulties in applying methods of training and supporting."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan proses resosialisasi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa untuk meresosialisasi ODGJ, PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger melakukannya dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu, bimbingan dan motivasi kepada ODGJ, bimbingan dan motivasi kepada keluarga, pemberian motivasi kepada masyarakat, serta penyaluran. Selain itu, terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses resosialisasi ODGJ ini.

---

This study discusses about the implementation process of resocialization in The Institution of Social Rehabilitation Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger for people with mental disorders. This research uses qualitative with descriptive research. The research describe that The Institution of Social Rehabilitation Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger does several activities in order to resocialize ODGJ, such as, providing guidance and motivation to ODGJ, providing guidance and motivation to the family, giving motivation to the society, and discharging. Furthermore, there are also supporting and barriers factors that affect in the implementation of this process."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Skripsi yang berjudul ?Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia 1897-1992?, membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa di Indonesia selama periode 1897-1992. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kondisi pelayanan kesehatan jiwa yang buruk dan kebijakan yang muncul untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber arsip serta penerbitan sejaman yang ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakan Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Kementerian Kesehatan RI serta Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang tahun 1897 dicabut pada tahun 1966 karena pada pelaksanaannya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-politik setelah kemerdekaan. UU 1897 memberlakukan sistem sosial yang menempatkan golongan pribumi pada posisi yang lebih rendah dibanding orang Eropa. Selain itu, UU 1897 juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu Psikiatri pada masa itu. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan mengeluarkan UU Kesehatan Jiwa 1966. Dampak dari diberlakukannya UU Kesehatan Jiwa 1966 adalah perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia mencapai taraf yang lebih baik.

---

This thesis entitled ?Implementation of Mental Health Law in Indonesia 1897-1992? was proposed to examine the implementatioan of mental health law in Indonesia between 1897-1992. The purpose of this thesis is to understand the relationship between bad mental helath service and the regulation created to fix this condition.

The study of this thesis was conducted by using sources from archive and literature study with the same published period. All of the sources comes from National Archive, National Library, Universitas Indonesia Library, The Ministry of Health Library and Research and Development Library of Ministry of Health Indonesia.

Based on research, this thesis shows the Mental Health Law 1897 repealed at 1966, because the implementation of that law is no longer appropiate with social-politics condition after independence. In addition, the regulation is no longer in accordance with the progress of Psychiatry at that time. The government try to fix that problem by implementing Mental Health Law 1966. The impact of these regulation is improvement in mental health service in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan layanan psikologi klinis daring berdasarkan hukum kesehatan, khususnya mengenai kedudukan dan pelindungan hukum bagi klien, serta pertanggungjawaban etika, disiplin, dan hukum bagi psikolog klinis. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian deskriptif. Pada mulanya, perhatian hukum kesehatan lebih dominan pada aspek fisik. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa telah berkembang secara signifikan. Maka dari itu, terbentuklah layanan psikologi klinis daring sebagai salah satu upaya pemerataan kesehatan jiwa di berbagai daerah. Munculnya layanan psikologi klinis daring memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk menangani masalah kesehatan jiwa di negara berkembang. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa perkembangan ini tetap tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada klien serta ketaatan psikolog klinis terhadap kode etik dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, layanan psikologi klinis daring telah terbukti efektif untuk mengatasi ketidakmerataan jumlah psikolog klinis di berbagai daerah. Namun, masih terdapat tantangan dan celah hukum yang harus dibenahi, terutama dari segi regulasi dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut perlu dikaji kembali guna mewujudkan kepastian hukum serta progresivitas jumlah jiwa yang sehat di negara Indonesia secara merata. Maka dari itu, masyarakat perlu untuk mencari tahu mengenai kompetensi dan kewenangan psikolog klinis daring yang dipilihnya agar tidak terjadi sengketa di masa mendatang. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dapat berkolaborasi untuk membuat regulasi dan pedoman khusus mengenai layanan psikologi klinis daring serta bersinergi dengan pihak-pihak jejaring internet untuk dapat memperluas pengawasannya terhadap layanan psikologi klinis daring.

---

This thesis explores the legal framework governing online clinical psychology services in Indonesia, with a particular focus on the legal standing and protection of clients and the ethical, disciplinary, and legal responsibilities of clinical psychologists. With doctrinal research methodology and a descriptive-analytical approach, this thesis underscores the paradigm shift in health law from an emphasis on physical health to a growing acknowledgment of the importance of mental health. The advent of online clinical psychology services represents a significant effort to address disparities in access to mental health care across Indonesia. These services demonstrate considerable potential to mitigate mental health challenges in developing countries by bridging regional disparities in the distribution of clinical psychologists. Ensuring these developments safeguard clients’ rights is imperative while guaranteeing clinical psychologists’ adherence to established ethical standards and legal regulations. While online clinical psychology services have proven effective in alleviating the unequal distribution of clinical psychologists, they remain fraught with challenges, including regulatory deficiencies and a lack of adequate oversight by competent authorities. Resolving these gaps is essential to achieving legal certainty and advancing the equitable realization of mental health improvements across Indonesia. Public awareness regarding the qualifications and authority of clinical psychologists is crucial to prevent future legal disputes. To this end, a collaboration between the Ministry of Health and the Indonesian Clinical Psychologists Association to promulgate specific regulations governing online clinical psychology services and to foster teamwork with internet service providers to ensure effective implementation. This thesis advocates for establishing a robust legal framework to support the equitable and legally sound delivery of online clinical psychology services in Indonesia, thereby advancing mental health law and policy."

"Penelitian ini menganalisis tentang implementasi informed consent, kedudukan, dan peranan informed consent bagi pasien ODGJ di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang (Soerojo Hospital). Masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi informed consent bagi pasien ODGJ dan kedudukan serta peranan Soerojo Hospital dalam pengimplementasian informed consent. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Implementasi informed consent bagi pasien ODGJ tanpa wali di Soerojo Hospital dilakukan melalui berbagai tahapan. Jika tidak ditemukan wali/keluarga pasien maka yang bertanggung jawab penuh adalah dari pihak Soerojo Hospital. Kedudukan Soerojo Hospital sebagai penanggung jawab tertuang dalam Kepdirut Nomor HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 dan Kepdirut Nomor HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital bertanggung jawab langsung atas segala tindakan medis yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan kesepakatan atau informed consent yang disepakati oleh pasien. Dalam praktiknya, antara peraturan perundang-undangan dengan Kepdirut Soerojo Hospital dalam hal implementasi informed consent dan kedudukan rumah sakit sudah sesuai namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan pasien.

---

This study analyzed the implementation of informed consent, its status, and its role for patients with mental disorders at Prof. Dr. Soerojo Magelang Psychiatric Hospital (Soerojo Hospital). The issues discussed include the implementation of informed consent for patients with mental disorders and the position and role of Soerojo Hospital in the implementation of informed consent. This study employed doctrinal research methods. The implementation of informed consent for patients with mental disorders without guardians at Soerojo Hospital is conducted through various stages. If no guardian or family member is found, Soerojo Hospital assumes full responsibility. The position of Soerojo Hospital as the responsible party is stipulated in Director’s Decree Number HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 and Director’s Decree Number HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital is directly responsible for all medical actions, which must follow the informed consent agreed by the patient. In practice, the regulations and the Director’s Decrees of Soerojo Hospital regarding the implementation of informed consent and the hospital's position are aligned, but continuous maintenance and enhancement are necessary for the patient's well-being."