Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat.Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang cacat hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat yang mendasarkan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah yang tidak sesuai dengan Majelis Pengawas Daerah.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif.Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat menjadi dibawah tangan, dan Majelis Pengawas telah memutuskan dengan keseimbangan dan adil.

---

Notaries are general officials appointed by the State to make authentic deeds. One of the authentic deeds made is the deed of the Sale and Purchase Agreement. If in making a deed the Notary Sale and Purchase Agreement is not thorough and accurate, as a result there is a legal defect in the deed. And the supervisory board has the right to decide sanctions on the notary.

This thesis discusses the discrepancy between the recommendations of the Regional Supervisory Board and the decision of the Regional Supervisory Board on the study of the decisions of the Central Supervisory Board.

The problem discussed in this thesis is the validity of the Sale and Purchase Agreement made by a notary who is legally handicapped and how the legal consequences of the decision of the Central Supervisory Board based on the decision of the Regional Supervisory Board are not in accordance with the Regional Supervisory Board.

The research method used in this thesis is normative jurid with the type of descriptive analytical research. The type of data used in this study is secondary data with a qualitative approach.

The research obtained in this thesis is that the Notary commits an unlawful act so that the deed of the Sale and Purchase Agreement that is made becomes underhanded, and the Supervisory Board has decided with balance and fairness."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana.Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta menganalisa keabsahan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Agar dapat menjawab masalah tersebut, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian dekriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris yang didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 sebagai data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris RR, seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang. Kesalahan Notaris RR pada kasus ini yaitu disebabkan oleh keberpihakannya pada Penjual sehingga merugikan Pembeli dalam transaksi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek sebuah tanah. Selanjutnya, MPPN tersebut menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena Notaris RR telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan c serta Pasal 15 ayat (2) d dan e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Terhadap PPJB yang dibuat tersebut secara bentuknya ialah tetap akta autentik, secara fungsi menjadi akta dibawah tangan dan berdasarkan syarat sah perjanjiannya, akta menjadi batal demi hukum, sehingga, Notaris RR dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur Pasal 84 UUJN.

---

Notary as a position of trust must maintain the dignity of her position by always obeying UUJN and Notary Code of Ethics so that the Notary is always be careful and do not carry out mistakes in her position, especially in her duty to make Authentic Deeds. If there are only a few mistakes made by the Notary, then the Notary must be able to account for her actions both in the code of ethics and rules of office, as well as in civil and/or criminal.

This thesis aims to analyze the mistakes made by the Notary in carrying out her position and analyze the validity of a Buy Sell Agreement Fastening (PPJB). In order to answer this problem, the author uses normative juridical research with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation, especially regarding the notarys faults based on the decision of the Notary Central Supervisory Board (MPPN) Number 19/B/MPPN/XII/2017 as secondary data.

Based on the results of the research, it was found that there was a violation of position carried out by Notary named RR, a Notary/PPAT in Tangerang City. Notary RRs fault in this case is caused by her partiality to the Seller in the transaction of making PPJB with the land as an object. Furthermore, the MPPN impose written warnings sanctions for her as because the Notary RR has violated the provisions in Article 16 paragraph (1) a and c and Article 15 paragraph (2) d and e of the Notary Position Act No. 2 of 2014 (UUJN). Against the PPJB, the form is to remain an authentic deed, functionally becomes an underhanded deed and based on the legal terms of the agreement, the deed becomes null and void, so that the Notary RR can be held accountable as stipulated in Article 84 of the UUJN."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta menganalisa keabsahan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Agar dapat menjawab masalah tersebut, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian dekriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris yang didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 sebagai data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris RR, seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang. Kesalahan Notaris RR pada kasus ini yaitu disebabkan oleh keberpihakannya pada Penjual sehingga merugikan Pembeli dalam transaksi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek sebuah tanah. Selanjutnya, MPPN tersebut menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena Notaris RR telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan c serta Pasal 15 ayat (2) d dan e UndangUndang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Terhadap PPJB yang dibuat tersebut secara bentuknya ialah tetap akta autentik, secara fungsi menjadi akta dibawah tangan dan berdasarkan syarat sah perjanjiannya, akta menjadi batal demi hukum, sehingga, Notaris RR dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur Pasal 84 UUJN.

---

Notary as a position of trust must maintain the dignity of her position by always obeying UUJN and Notary Code of Ethics so that the Notary is always be careful and do not carry out mistakes in her position, especially in her duty to make Authentic Deeds. If there are only a few mistakes made by the Notary, then the Notary must be able to account for her actions both in the code of ethics and rules of office, as well as in civil and/or criminal. This thesis aims to analyze the mistakes made by the Notary in carrying out her position and analyze the validity of a Buy Sell Agreement Fastening (PPJB). In order to answer this problem, the author uses normative juridical research with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation, especially regarding the notary’s faults based on the decision of the Notary Central Supervisory Board (MPPN) Number 19/B/MPPN/XII/2017 as secondary data. Based on the results of the research, it was found that there was a violation of position carried out by Notary named RR, a Notary/PPAT in Tangerang City. Notary RR’s fault in this case is caused by her partiality to the Seller in the transaction of making PPJB with the land as an object. Furthermore, the MPPN impose written warnings sanctions for her as because the Notary RR has violated the provisions in Article 16 paragraph (1) a and c and Article 15 paragraph (2) d and e of the Notary Position Act No. 2 of 2014 (UUJN). Against the PPJB, the form is to remain an authentic deed, functionally becomes an underhanded deed and based on the legal terms of the agreement, the deed becomes null and void, so that the Notary RR can be held accountable as stipulated in Article 84 of the UUJN."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan menganalisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum Notaris.Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan.

---

Notary as a public official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a Notary's legal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /X/2022. The research method used is doctrinal legal research using data in the form of secondary data obtained through the study of documents or library materials using primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, namely the forms of legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition, the aggrieved party can apply for civil and criminal sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting an annulment to the court."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan kesalahan Notaris melalui proses peradilan. Kesimpulan ini diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

---

The deed which has been read by the other party can be degraded into a private deed. However, the degradation enters into force when the court decision having permanent legal force (inkracht), otherwise the presumption remains valid. Notary liability of the deed which has been read by the other party is a Notary may be subject to administrative and civil penalties in the form of compensation of expenses, losses and interest. This compensation can be demanded by proving the notary mistakes through the judicial process. This conclusion was obtained by using a inductive method."

"Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah bentuk pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PPJB serta analisis pertimbangan majelis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini notaris terbukti melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU JN dan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana serta kekuatan pembuktian akta PPJB menjadi dibawah tangan. Pengenaan Pasal pada pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat dapat dikatakan terlalu umum dan kurang terpenuhinya Pasal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris serta penjatuhan sanksi dinilai kurang memberikan efek jera. Adapun saran yang dapat diberikan notaris harus memperhatikan aturan-aturan dalam UU JN guna memberikan rasa aman terhadap pemakai jasa notaris dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata atau melaporkan tindakan pidana pemalsuan surat. Kemudian, MPD harus melakukan penyuluhan guna meminimalisir pelanggaran notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan MPW harus mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP serta harus memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.

---

otaries have been sworn in before carrying out their positions. However, in practice there are still many Notaries who commit violations in making authentic deeds, one of which is the PPJB deed. If defects and errors are found in the preparation of the PPJB deed, the Notary must be responsible for the deed. To minimize violations committed by Notaries, the role of the Notary Supervisory Board is needed as an institution for supervision and guidance of Notaries. The problems discussed were the forms of violations and responsibilities of the Notary in making the PPJB deed and the analysis of the assembly's considerations in the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XII/2019. The research method used by the author is normative judicial by reviewing the provisions of the legislation supported by the results of interviews. Based on this research, the Notary is proven to have committed several violations that are not in accordance with the Rules of Notary Profession (UU JN) and can be subject to administrative and civil responsibility and the PPJB deed made by the Notary becomes signed under hand. The imposition of articles on the consideration of the Notary West Java Regional Supervisory Board is considered too general and the Articles related to violations committed by Notaries are not fulfilled. The suggestions that can be given by a notary must pay attention to the rules in the UU JN in order to provide a sense of security to notary service users and the injured parties can file a civil lawsuit or report a criminal act of forging letters. Then, the MPD must provide counseling to minimize notary violations by conducting an examination of the notary office and the MPW must propose a temporary suspension to the MPP and must pay attention to the facts in the trial. "

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dari sisi pidana dan perdata, implikasi perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah objek sengketa terkait kasus tersebut, dan pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran jabatan Notaris atas tindakan yang dilakukan pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian, yaitu hukum yuridis normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Simpulan yang dapat ditarik adalah pertama unsur-unsur dalam pidana dan perdata pada tindakan Notaris telah terpenuhi dan dapat dituntut atas tanggung jawab Notaris. Kedua, Atas perbuatan hukum yang dilakukan notaris menimbulkan kerugian besar baik dari segi materil maupun immaterial dan pihak ketiga harus memberikan kembali tanah tersebut kepada Pihak SW. Ketiga, pertanggungjawaban atas tindakan Notaris dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat atas tindakan penipuan dengan persekongkolan dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta dapat dituntut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP yang akan dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan membayar kerugian yang diderita oleh pihak SW sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas hilangnya tanah tersebut.

---

This study discusses the case study on the decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR at the Ungaran Court, the making of a Sale and Purchase Binding Agreement that violates the applicable Notary Position Act by not providing a copy of the deed, not reading the deed, and there was no evidence at the time of the First party's action, furthermore in that case the PPJB reason was made for the ignorance of the second party which could lead to fraud and against the law. criminal and civil, Implications of Unlawful Acts against third parties as buyers of the disputed object land related to the case, and the Notary's responsibility for violations of the Notary's position for the actions taken in Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN .Unr. To answer these problems, research methods are used, namely normative juridical law with an analytical approach. The conclusions that can be drawn are that first, the elements in the criminal and civil actions of the Notary have been fulfilled and can be handled on the responsibility of the Notary. The two third parties caused a third major loss, both material and immaterial due to the actions of the Notary and also the S party, the third party should not have harmed the Ungaran Court Decision. Third, the responsibility for the actions of a Notary can be subject to dishonorable sanctions for fraudulent acts with conspiracy in the making of a Sale and Purchase Binding Agreement, and can overcome Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 of the Criminal Code which will be sentenced to a maximum of 4 (four) years in prison, and pay the loss suffered by the SW of Rp2.000.000.000, - (two billion rupiah) on the land."