Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, contohnya adalah di mana pelanggaran terhadap hak cipta yang cenderung lebih mudah. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta atas seni rupa asing. Seni meliputi lukisan, patung, kerajinan tangan, hingga bangunan arsitektur. Di Indonesia, beberapa museum yang menyediakan karya seni rupa asing adalah Museum Macan Jakarta dan Art:1 New Museum. Di sisi lain, terdapat destinasi wisata di Bandung, bernama Rabbit Town, yang diduga melakukan plagiarisme terhadap karya seni rupa asing asal Jepang dan Amerika Serikat. Permasalahan terkait adanya pelanggaran hak cipta tentu membutuhkan negara-negara untuk melindungi karya masing-masing pencipta. Konvensi Bern telah memberikan pengaturan standar minimum terkait pelindungan hak cipta dan memberikan kewajiban bagi pesertanya untuk melindungi para pencipta. Kemudian, dalam tulisan ini akan diberikan perbandingan perbandingan pelindungan seni rupa asing antara Konvensi Bern, hukum Indonesia, hukum Jepang, dan hukum Amerika Serikat.

---

The development of technology has a major influence on issues related to intellectual property rights, for example violations upon copyright that tend to be easier. One of the violation is copyright of foreign artwork. Arts include painting, sculpture, quality photography, handicrafts, to artistic models or buildings. In Indonesia, some museums that provide foreign artworks are Museum Macan Jakarta and Art: 1 New Museum Jakarta. On the other hand, there is a tourist destination, called Rabbit Town in Bandung which is suspected of plagiarism of foreign artworks from Japan and United States. This issue required various country to protect Creator`s work. Berne Convention has provided a standard regulation for its members to protect foreign arts and all members have the obligations to provide such protection. Then, this paper will also gives comparisons of the protection of foreign art between the Berne Convention, Indonesian law, Japanese law, and United States law."

"This thesis is written to analyze how copyright regulations accommodate the ever-growing creations, especially in relation to dance. Dance as one of the works protected by copyright is regulated in regulations at the international and regional levels in each country, such as in the United States and Indonesia, which are also the focus of writing this thesis. Currently, coupled with technological developments, many dances are being exploited without giving credit or commensurate compensation to the creators. Therefore, this thesis will discuss how existing regulations accommodate the growing demands of dance creators. This thesis is written using the normative legal research method, where this thesis is written based on legal literatures. This thesis is written using descriptive research method to accurately describe the problem being researched. This thesis is made based on two research questions, the first question is why does dance need to be copyrighted and the second question is whether the current regulations are sufficient to meet the demands of dance creators in the modern era. To answer the research question, it has been established that dance is one of the intellectual property rights protected by copyright. However, in practice, dance as one of the works protected by copyright does not yet have the implementation of regulations that are equivalent to other copyrighted works. Therefore, dances deserve copyright protection like other copyrighted works, because dance copyright protection is also regulated in the regulations. Then to answer the second research question, it was first found that the types and forms of dance were growing along with technological developments, which also led to the development of demands for copyright protection from dance creators. However, the current regulations are not sufficient to meet the demands of dance creators in the modern era.

---

Skripsi ini ditulis untuk menganalisis bagaimana peraturan hak cipta mengakomodir ciptaan yang semakin berkembang, terutama dalam kaitannya dengan tari. Tarian sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta diatur dalam peraturan mengenai hak cipta baik dalam tingkat internasional maupun regional di masing-masing negara, seperti di Amerika Serikat dan Indonesia, yang juga menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Saat ini, ditambah dengan adanya perkembangan teknologi, banyak tarian yang dieksploitasi tanpa memberikan kredit maupun kompensasi yang sepadan kepada para penciptanya. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan yang ada mengakomodir tuntutan yang semakin berkembang dari para pencipta tarian. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana skripsi ini ditulis berdasarkan pada literatur hukum. Skripsi ini ditulis menggunakan metode riset deskriptif untuk menggambarkan secara akurat permasalahan yang sedang diteliti. Skripsi ini dibuat dengan berdasarkan pada dua rumusan masalah, yaitu pertanyaan pertama adalah mengapa tarian perlu dikenakan perlindungan hak cipta dan pertanyaan kedua adalah apakah peraturan yang saat ini berlaku memadai untuk memenuhi tuntutan dari para pencipta tarian di era modern. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, telah ditemukan fakta bahwa tarian adalah salah satu hak milik intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Namun pada praktiknya, tarian sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta belum memiliki implementasi regulasi yang setara dengan karya cipta yang lain. Oleh karena itu, tarian layak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana karya cipta lainnya, karena perlindungan hak cipta tarian juga diatur di dalam peraturan. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, terlebih dahulu ditemukan fakta bahwa jenis dan rupa tarian semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan teknologi, yang juga menimbulkan adanya perkembangan tuntutan perlindungan hak cipta dari para pencipta tari. Namun, peraturan yang ada saat ini belum memadai untuk memenuhi tuntutan dari para pencipta tari di era modern."

"Sebagai karya tulis yang harus dipertahankan dalam ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka sebelumnya penulis telah mengadakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan. Tinjauan hak cipta sebagai suatu hak milik ini bersumber pada UU No. 6/1982 dan UU No.7/1987. Berdasarkan pasal 3 UU No. 6/1982 disebutkan bahwa hak cipta merupakan suatu benda bergerak imaterial yang dapat beralih atau dialihkan sebagian atau seluruhnya, baik melalui pewarisan; hibah; wasiat; dijadikan milik negara; ataupun melalui perjanjian. Dari ketentuan pasal tersebut tercermin suatu pengertian atau ide hak milik dalam Hak Cipta. Hal ini diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 44 UU No. 6/1982 jo UU No. 7/1987 yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta, serta pasal 42 (1) yang memberikan hak sita bagi pemilik hak cipta ataskarya ciptanya yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta, dan perbanyakan yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diketahui bahwa dalam hak cipta tercermin unsur-unsur utama dalam hak milik, yaitu terkuat, turun temurun dan dapat dipertahankan dari setiap gangguan. Namun sebagai suatu hak milik, hak cipta mempunyai ciri dan sifat khas yang tidak ada dalam hak milik atas benda lainnya, karena ia bersifat sangat pribadi dan langgeng, dimana hak tersebut tetap melekat pada si pencipta meskipun hak cipta tersebut telah beralih atau dialihkan. Sebagai suatu hak milik hak cipta pun dibatasi oleh prinsip fungsi sosial yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan pasal 13, 14, 15, 17 dan beberapa pasal lainnya dalam UU No. 6/1983 jo UU No. 7/1987 yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai suatu hak milik."

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."

"Pewarisan menjadi salah satu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) apabila terdapat unsur asing dan persoalan pewarisan tersebut sejak dahulu sering diajukan di hadapan hakim di Indonesia. Salah satu kesulitan dalam persoalan tersebut adalah penentuan hukum yang berlaku, walaupun sudah ada ketentuan untuk penggunaan hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari pewaris. Penelitian direpresentasikan melalui analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2022 dengan sudut pandang HPI, permasalahan yang dianalisis secara garis besar terkait kesesuaian hukum yang berlaku dan unsur asing yang muncul serta terdapat hak-hak dari orang asing tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

---

Inheritance becomes one of the issues in Private Internation Law (PIL) when foreign elements are involved, and such inheritance issues have long been brought before to the courts in Indonesia, One of the difficulties in these cases is determining the applicable law, even though there is a provision that the applicable law should be the nationall law of the heir. This research is represented through an analysis of the Supreme Court Decision Number 2010 K/Pdt/2022 from the perspective of PIL, broadly examining the conformity of the applicable law, the emergence of foreign elements, and the rights of foreigners involved. The research was conducted using a doctrinal method with a descriptive-analytical type, utilizing secondary data obtained through literature study and qualitatively analyzed."

"Dewasa ini makin marak penggunaan ciptaan tanpa memerhatikan ketentuan Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah potret. Potret merupakan karya fotografi yang objeknya adalah orang. Beberapa kasus yang marak terjadi khususnya penggunaan ciptaan potret adalah, kasus-kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang menggunakan Potret Presiden. Pada kasus tersebut dasar hukum yang digunakan bukanlah Undang-Undang Hak Cipta, melainkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus-kasus tersebut terdapat kesamaan barang bukti yang digunakan, yakni Potret Presiden yang dimodifikasi. Menarik minat penulis untuk meneliti mengenai perlindungan Potret Presiden yang dimodifikasi. Karena Potret Presiden belum diatur secara jelas di dalam undang-undang hak cipta. Pasal 43 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tercantum bahwa penggandaan, pendistribusian, dan/atau pengumuman Potret Presiden tidak diangaap sebagai pelanggaran hak cipta, asal memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Potret Presiden. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis kasus yang terjadi pada penggunaan Potret Presiden, definisi dari martabat dan kewajaran, serta upaya yang dapat ditempuh terhadap modifikasi Potret Presiden yang melanggar hak cipta.

---

Today, the use of creation is increasingly prevalent without regard to the Copyright provisions as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. One protected creation is a portrait. Portrait is a photographic work whose object is people. Some of the cases that are prevalent, especially the use of portrait creation, are cases of hate speech, defamation using the portrait of the President. In this case the legal basis used is not the Copyright Act, but based on Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In these cases there is a similarity of evidence used, namely the modified portrait of the President. Interest the author to examine the protection of the modified portrait of the President. Because the President`s portrait has not been clearly regulated in copyright law. Article 43 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that duplication, distribution and/or announcement of the President`s Portrait are not considered as copyright infringement, provided that they pay attention to dignity and fairness in accordance with the laws and regulations. The author uses a normative juridical research method, namely reviewing legislation specifically regarding the Presidents Portrait. The results of this study discuss the analysis of cases that occur in the use of the Presidents Portrait, the definition of dignity and reasonableness, and efforts that can be taken towards modifying the Presidents Portrait that violates copyright."

"AI-Generated Art adalah salah satu karya hasil perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang berupa karya seni seperti ilustrasi, foto, atau gambar digital. Permasalahan timbul ketika suatu gambar milik orang lain digunakan dalam pembuatan AI-Generated Art secara tanpa izin, baik untuk melatih AI maupun untuk menghasilkan gambar baru yang dapat menyerupai gambar digital yang dijadikan sebagai referensi. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan gambar digital dalam AI-Generated Art yang dinilai telah melanggar Hak Cipta dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta pembebanan tanggung jawab atas risiko pelanggaran hak cipta yang ada dalam AI-Generated Art. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penulusuran serta perbandingan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act of 1976. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar digital tanpa izin dalam pembuatan AI-Generated Art melanggar hak moral pencipta apabila terjadi modifikasi terhadap suatu gambar digital dan melanggar hak ekonomi apabila bersifat komersial, sedangkan pertanggungjawaban hukum atas risiko pelanggaran hak cipta dalam AI-Generated Art tersebut dapat dibebankan kepada penyelenggara AI karena mengetahui/mengizinkan AI yang dikembangkannya tersebut dilatih menggunakan gambar digital secara tanpa izin, dan Pengguna AI karena dengan sengaja memberikan perintah kepada AI untuk membuat gambar yang mengakibatkan adanya reproduksi suatu gambar digital.

---

AI-Generated Art is an emerging work of Artificial Intelligence technology in the form of artwork such as illustrations, photographs, or digital images. Problems arise when an image belonging to another person is used in the making of AI-Generated Art without their permission, either to train AI or to produce a new image that can resemble the digital image used as a reference. Thus, it is necessary to conduct a research on the use of digital images in AI-Generated Art that are considered to be copyright infringement in Indonesian and United States law, as well as the liability for the risks of copyright infringement in AI-Generated Art. This research was conducted using the normative juridical approach method, and carried out searches and comparisons based on Law Number 28 of 2014 on Copyright and the United States Copyright Act of 1976. The results of this study indicate that the unauthorised use of digital images in the creation of AI-Generated Art violates the moral rights of the creator if there is a modification of a digital image and violates economic rights if it is commercial in nature, while the legal liability for the risk of copyright infringement in AI-Generated Art can be imposed on the AI Organizers, for knowing/authorising the AI it developed to be trained using unauthorised digital images, and the AI User, for deliberately instructing the AI to create images that result in the reproduction of a digital image."

"Sejak awal penciptaan karya Fan-art dan kegiatan komersialisasi Fanmerchandise, berbagai pertanyaan mengenai status serta perlindungan hukum hak cipta yang diberikan kepada pencipta karya Fan-art atau Fan-artist terus dipertanyakan. Hal ini dikarenakan penciptaan karya tersebut dibuat tanpa ada izin dari pencipta dan/atau pemilik hak cipta. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karya Fan-art dan Fanmerchandise merupakan karya turunan yang tidak memiliki izin sehingga tidak mendapatkan perlindungan hak cipta dan merupakan pelanggaran hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta dan/atau pemilik hak cipta. Namun, dengan menggunakan doktrin Fair Use, karya Fan-art dan Fanmerchandise memiliki kemungkinan untuk mendapat perlindungan. Apabila karya Fan-art dan Fanmerchandise dimodifikasi sehingga memiliki kesamaan substansial yang minim dari karya aslinya, maka akan menghasilkan Karya Transformatif yang akan dilindungi oleh hak cipta. Karya Fan-art dan Fanmerchandise tersebut juga secara tidak langsung mempromosikan atau memberikan fasilitas iklan gratis kepada pencipta dan/atau pemilik hak cipta dalam sebuah penggunaan internet disebut dengan Participative Web, sehingga memiliki kemungkinan untuk tidak mengganggu lalu lintas pasar pencipta dan/atau pemilik hak cipta.

---

Since the beginning of the creation of Fan-art and the commercialization of Fan-merchandise, various questions regarding the status and legal protection of copyright given to the creators of Fan-art works or Fan-artists have continued to be questioned. This is because the creation of the Fan-art work was made without permission from the creator and/or copyright owner of the original work. In this study, normative legal research methods and literature are used to show that Fan-art and Fanmerchandise works are derivative works that do not have permission so that they do not obtain a copyright protection and constitute a violation of the moral rights and/or economic rights of the creator and/or copyright owner of the original work. However, by using the Fair Use doctrine, Fan-art and Fanmerchandise works have the possibility of gaining protection. If Fan-art and Fanmerchandise works are made in such a way that they have minimal substantive similarities to the original works, they will produce Transformative Works which will be protected by copyright. The Fan-art and Fanmerchandise works also indirectly promote or provide free advertising facilities to creators and/or copyright owners of the original works in an internet use called Participative Web. so that it has the possibility not to interfere with the market traffic of creators and/or copyright owners of the original works."