Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak."

"Isi buku ini mengenai pembentukan Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-undang (Undang-undang No. 6 tahun 1969) dan Undang-undang tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang- (Undang-undang No. 7 tahun 1969)."

"Untuk melaksanakan keteladanan dari Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat, khususnya dalam kehidupan berkeluarga, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan berakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil banyak timbul permasalahan baru. Permasalahan tersebut timbul antara lain karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan, baik perkawinan pertama maupun perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, akibat hukum yang timbul karena perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai pembagian gaji, akibat hukum terhadap seorang pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Sebagai pengantar pembahasan masalah tersebut, akan ditinjau sekilas mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan menurut Undang-Und8ng Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Juga akan ditinjau sekilas mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan kewajibannya."

"Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berdasarkan konstitusi Presiden diberikan hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (yang sering disingkat dengan Perppu). Pada saat bersamaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu diposisikan sederajat atau sejajar dengan undang-undang. Oleh karena itu, maka penerbitan dan pelaksanaan Perppu harus diawasi secara ketat oleh DPR melalui mekanisme persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Namun demikian, dalam prakteknya tidak jarang ditemui deviasi atau penyimpangan terhadap pelaksanaan mekanisme konstitusional Perppu ini. Di antaranya adalah mengenai inkonsistensi pelaksanaan waktu atau masa pengajuan Perppu tersebut kepada DPR untuk disetujui atau ditolaknya Perppu. Di samping itu, mengenai status hukum Perpu pada saat Perppu tersebut ditolak oleh DPR secara yuridis formal juga menimbulkan persoalan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Perppu dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia"

"Buku ini berisi undang-undang darurat tahun 1951, antara lain berisi tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan ; menaikkan jumlah maximun porto dan bea ; mengubah dan menambah peraturan dalam Stbl. 1916/47 ; tambahan UUD no.37/1950 tentang perubahan ordonansi pajak peralihan 1944 ..."