Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca penerapan LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga mengalami kendala dalam proses integrasi karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun proses integrasi tersebut hingga saat ini belum berhasil mencapai tujuannya. Salah satu penyebab yang ditemukan adalah gejala mentalitas silo dalam proses integrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Kedua faktor tersebut adalah belum adanya sebaran visi dan misi serta belum adanya kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan unit itu sendiri serta mempertimbangkan unit lain yang memberi beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Unsur Budaya Schein (2010) yang dipadukan dengan teori Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

After the implementation of LAPOR as a general application in the National Public Service Complaint System (SP4N), every central and local government agency must integrate its complaint system with LAPOR. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, as one of the institutions, is experiencing difficulties in the integration process because it has many internal complaint systems. The integration process has been carried out since 2016. However, the integration process has yet to achieve its goals. One of the causes found was a symptom of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and factors that cause mental silos in the integration of the public service complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study came from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that there were two main factors causing the silo mentality in the integration of the complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are the absence of the distribution of the vision and mission and the lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of the public service complaint system in the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, the dominant characteristic is behavior that prioritizes the safety and comfort of the unit itself and considers other units that give additional burden. Analysis of these factors and characteristics uses Schein's Cultural Elements theory (2010) combined with the theory of the Cause of Silo Schutz and Bloch (2006)."

"

Pasca diterapkannya LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. KLHK RI sebagai salah satu institusi yang ternyata mengalami hambatan dalam proses integrasi tersebut karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun, proses integrasi belum berhasil mencapai tujuannya hingga saat ini. Salah satu penyebab yang ditemui adalah adanya gejala mentalitas silo dalam proses integrasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab mentalitas silo dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Dua faktor tersebut adalah minimnya pendistribusian visi dan misi dan tidak adanya kejelasan peran dan tanggung jawab aktor terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di KLHK. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku mengutamakan keamanan dan kenyamanan unitnya sendiri dan menganggap unit lain memberikan beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Elemen Budaya Schein (2010) yang dikombinasikan dengan teori Faktor Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

LAPOR as a general application of National Public Service Complaint Management System (SP4N), makes every central and regional government institution must integrate its complaints management system with LAPOR. But apparently, one of the institutions that experienced obstacles in its integration process was the Ministry of Environment and Forestry, which has many complaints systems. The integration process has been tried since 2016. However, the integration process has not been fully successful yet in achieving its objectives. One of the causes encountered was symptoms of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and causative factors of silo mentality in the integration of the complaints management system in the Ministry of Environment and Forestry. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are collected from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results of the research showed that there were two main factors that led to the silo mentality in the integration of the complaints system in the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are a lack of distribution of vision and mission and a lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of public service complaints systems in the Ministry of Environment and Forestry. While the dominant characteristic that shows the silo mentality is that each unit still prioritizes the safety and comfort of its unit and considers other units to provide additional burdens. Analysis of these factors and characteristics uses the theory of Schein's Cultural Elements (2010) which is combined with the theory of the Causes of Silo Schutz and Bloch (2006).

 

"

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan collaborative governance pemanfaatan LAPOR!-SP4N. Pendekatan digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance pada pemanfaatan LAPOR!-SP4N belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik karena adanya beberapa indicator yang belum terpenuhi, meskipun dalam prosesnya telah terbentuk sebuah siklus kolaboratif. Dari segi ketersedian SDM sebagai salah satu modal awal kolaborasi masih perlu ditingkatkan. Untuk konteks desain kelembagaan masih perlu membentuk struktur kolaborasi dan memilih pemimpin kolaborasi yang berfungsi sebagai leading dalam proses kolaborasi. Selain itu, juga perlu upaya menyamakan pemahaman bersama terhadap skala prioritas yang akan dicapai kedepan. Untuk faktor yang menghambat kolaborasi antara lain faktor SDM, finansial/anggaran, kepemimpinan, dan cakupan kewenangan dan kekuasaan.

---

This research aim to analyze the implementation of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system and the inhibiting factors of collaborative governance of it. In this research uses post-positivist approach with descriptive analysis. The data collection is conducted through interview as well as literature study. The results showed that implementation of of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system is not yet fully achieved because some of indicators which has not optimally fulfilled. But, in the process has formed a collaborative cycle. In terms of availability of human resources as one of the initial capital of collaboration still needs to be improved. The Institutional design of collaborative governance of LAPOR!-SP4N has not a collaboration structure and collaboration leader that serves as a leading in collaboration process. In addition, it is also necessary to equate a common understanding of the priority scale that will be achieved in the future. Inhibiting factors of collaboration include human resources, finance / budget, leadership, and scope of authority and power."

"ABSTRAKDalam rangka menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan customer terhadap kualitas jasa perawatan pesawat terbang, PT GMF AeroAsia sebagai Organisasi yang bergerak dibidang perawatan pesawat terbang memberikan solusi program perawatan pesawat terbang yang optimal namun dengan biaya perawatan yang seekonomis mungkin kepada customer-nya. Untuk itu maka PT GMF AeroAsia membutuhkan metode yang menarik dan interaktif seperti special event untuk memperkenalkan dan edukasi seputar program perawatan yang optimal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan special event dalam membentuk product knowledge customer. Konsep yang digunakan adalah special event dan product knowledge. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Wawancara dilakukan kepada pihak internal GMF dan pihak eksternal yaitu operator pesawat terbang sebagai customer GMF. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa special event merupakan salah satu cara yang baik dalam membentuk product knowledge kepada customer.

---

ABSTRACT In order to maintain good relationships and enhance customer confidence in the quality of aircraft maintenance services, PT GMF AeroAsia as an organization engaged in aircraft maintenance provides optimal aircraft maintenance program solution but with the cost of maintenance as economically as possible to its customers. For that reason PT GMF AeroAsia needs interesting and interactive methods such as special events to introduce and educate around the optimal care program. This study aims to examine the way special events in forming product knowledge customer. The concept used is special event and product knowledge. This research uses constructivist paradigm, qualitative approach, and is descriptive. Interview conducted to internal party of GMF and external party that is aircraft operator as customer of GMF. The result of this research is that special event is one good way in forming product knowledge to customer."

"Dalam era digitalisasi, perusahaan e-commerce semakin berkembang di Indonesia. Studi ini menganalisis strategi Marketing Public Relations (MPR) Shopee dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Data menunjukkan pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia, dengan sekitar 90% pengguna internet melakukan aktivitas belanja online. Shopee, sebagai salah satu e-commerce terkemuka, menghadapi persaingan ketat. Survei pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat loyalitas konsumen tergolong rendah, dengan kecenderungan beralih platform e-commerce. Shopee memimpin dalam jumlah kunjungan situs web e-commerce. Dalam upaya mempertahankan posisinya, strategi MPR diperlukan untuk menumbuhkan loyalitas konsumen. Implementasi MPR melalui pendekatan push, pull dan pass strategy diharapkan dapat meningkatkan kesadaran produk, perhatian publik, dan volume penjualan. Loyalitas pelanggan diukur melalui praktik pembelian ulang secara terus menerus. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan MPR Shopee terhadap fasilitas, layanan, serta kepuasan konsumen, dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam persaingan yang ketat, strategi MPR menjadi kunci untuk mempertahankan posisi Shopee sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia.

---

In the era of digitalization, e-commerce companies are flourishing in Indonesia. This study analyzes Shopee's Marketing Public Relations (MPR) strategy for winning customer loyalty. Data shows the growth of the e-commerce sector in Indonesia, with approximately 90% of internet users engaging in online shopping. Shopee, as one of the leading e-commerce companies, faces fierce competition. Surveys from previous research show that consumer loyalty rates are low, with a tendency to shift between e-commerce platforms. Shopee leads in the number of visits to e-commerce websites. In an effort to maintain its position, the MPR strategy is needed to growing consumer loyalty. The implementation of MPR through a push and influence approach is expected to increase product awareness, public attention, and sales. Customer loyalty is measured through continuous repurchase practices. The purpose of this study is to understand the impact of Shopee's MPR activities on facilities, services, etc., with the goal of increasing customer loyalty. In tight competition, the MPR strategy is key to Shopee’s position as the leading e-commerce platform in Indonesia."

"Persaingan di era digital semakin ketat, terutama di industri telekomunikasi seluler yang telah berkembang sejak tahun 1993 di Indonesia dan menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan yang sangat stabil. Namun, 3 sampai 5 tahun terakhir, persaingan muncul tidak hanya dari penyedia layanan, jaringan, dan perangkat telekomunikasi, tetapi juga dari telekomunikasi digital. Perkembangan ini memaksa manajemen di unit bisnis perusahaan untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Situasi ini mendorong sebuah riset dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor apakah yang dapat menjaga dan meningkatkan kinerja unit bisnis pada perusahaan telekomunikasi seluler untuk dapat tetap bersaing dengan perusahaan digital dengan mengandalkan organizational culture, corporate entrepreneurship, dan customer relationship management. Dengan mendistribusikan kuesioner kepada manajer unit bisnis di beberapa perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia dan menggunakan metode penelitian structural equation modeling (PLS-SEM), penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa, di tingkat unit bisnis, manajerial perlu untuk menumbuhkan dan mempertahankan innovativeness, yang merupakan dimensi dari corporate entrepreneurship, dan secara rutin melakukan proses pengumpulan dan penyimpanan customer data, yang merupakan dimensi dari CRM success implementation, sehingga secara langsung dapat menjaga dan meningkatkan organizational performance terutama pada dimensi customer perspective.

 

---

Competition in the digital era is getting tougher, especially in the cellular telecommunication industry which has been developing since 1993 in Indonesia and has become one of the industries with very stable growth. However, in the last 3 to 5 years, competition has arisen not only from service providers, networks and telecommunication equipment, but also from digital telecommunication. This development forced management in the companys business units to be more proactive and innovative in developing their business. This situation encourages research with the aim of identifying and exploring wheter factors that can maintain and improve the performance of business units in cellular telecommunication companies in order to remain competitive with digital companies by relying on organizational culture, corporate entrepreneurship, and customer relationship management. By distributing questionnaires to business unit managers in several cellular telecommunication companies in Indonesia and using structural equation modeling (PLS-SEM) research method, this research has implications that, at the business unit level, managerial needs to grow and maintain innovativeness, which is a dimension of corporate entrepreneurship, and routinely conducts the process of collecting and storing customer data, which is a dimension of CRM success implementation, so it can directly maintain and improve organizational performance, especially in the dimension of customer perspective."

"Pelayanan publik bukan hanya terbatas pada memberi ‘iklan’. Pelayanan itu terutama harus memberikan kail dan mengajar orang untuk sendiri mengail. Terlalu sering pelayanan publik hanya menjadi ajang memberi ajang memberi ikan dan bukannya kail (contoh: bantuan langsung tunai). Yang lebih parah lagi adalah pelayanan public menjadi pemerasan, karena dijadikan peluang bagi pejabat untuk menuntut pelayanan terlebh dahulu sebelum melayani rakyat yang wajib ia layani. Praksis ini turut mengakibatkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi biaya tinggi, yang sangat membebani masyarakat. Terlalu banyak yang yang harus dikeluarkan dunia usaha untuk pelayanan-pelayanan public. Pengeluaran itu dikompensasi dengan harga jual yang meroket tinggi …. "

"ABSTRACTReputasi di mata publik merupakan asset berharga yang perlu dijaga demi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Membina hubungan baik dengan publik perusahaan dapat menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mengelola reputasinya di mata publik. Relationship Management merupakan teori dalam kehumasan yang berfokus pada aspek hubungan yang saling menguntungkan di antara dua pihak dan dapat memberi pedoman bagi perusahaan dalam membina dan memelihara hubungan dengan publiknya. Bisnis agregator berita yang kehadirannya dianggap membawa dampak bagi penyedia konten berita menjadi obyek studi dalam penelitian ini. Reputasi agregator berita di mata penyedia konten berita yang merupakan publik kuncinya perlu untuk dijaga demi keberlanjutan bisnis yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Relationship Management sebagai strategi pembinaan hubungan antara UC News dengan media penyedia konten berita dalam rangka mengelola reputasi UC News. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pembinaan hubungan yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi dalam menciptakan reputasi yang baik di mata publik organisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa humas dalam perusahaan penyedia layanan agregator berita tidak memfokuskan kegiatan utamanya pada pembinaan hubungan dengan penyedia konten karena fungsi humas tersebut dijalankan oleh Divisi Business Development.

---

ABSTRACTReputation is an important asset that needs to be managed by company for the sake of its continuity. Building good relations with companys key public can be one of many options for companies to keep good reputation in the eyes of its public. Relationship Management is a theory in public relations that focuses on mutually beneficial relationships between two parties, as thus can be used as a guide for business corporations to build and maintain relationship with their public. The rise of News Aggregator business model, which affects the news and media industry, would be the object of study in this research. News aggregators reputation in the eyes of news content provider, who functioned as their key public, needs to be maintained for the sake of their business continuity. This research aims to understand how Relationship Management is being applied as a strategy to maintain the relationship between UC News and news content provider, which in turn could be seen as one of many aspects that UC News need to manage their reputation. Using qualitative approach and case study method, this study found that a well-managed relationship can contribute in the formation of good reputation of the organization. This research also discovered that public relations practitioner in the news aggregator business is not focusing their activities in maintaining relationship with news content provider, because that function is being held by Business Development Division."

"Pelayanan Perizinan di Kota Bogor menggunakan sistem online untuk melakukan pelayanan permohonan perizinan. Perubahan sistem permohonan secara online ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan. Namun setelah diterapkan sistem online terjadi peningkatan pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada tahun 2018. Melihat permasalahan yang ada, skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menggunakan pendekatan e-govqual Papadomichelaki&Mentzas (2012) yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna dari layanan berbasis e-government. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berdasarkan accidental sampling. Sampel dalam penelitianini berjumlah 105 responden dan menjadikan masyarakat pemohon perizinan secara online sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sistem perizinan online “SMART” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan termasuk kategori rendah berdasarkan empat dimensi yang telah di kemukakan oleh Papadomichelaki&Mentzas (2012) yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support.

---

Licensing Services in the City of Bogor use an online system to conduct licensing application services. Changes to the online application system were made to make it easier for the public to apply for a permit. However, after applying the online system,

there was an increase in complaints received by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Looking at the existing problems, this thesis discusses about the quality of licensing services conducted online using the e-govqual

approach Papadomichelaki & Mentzas (2012) which measures the quality of services perceived by users of e-government based services. This thesis is a quantitative research with a questionnaire based on accidental sampling. The sample in this literature amounted to 105 respondents, making the online licensing applicants as respondents. The results of this study reveal that the quality of online licensing service system "SMART" by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor to the public as applicants for licensing is in the low category based on four dimensions that have been advanced by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which is efficiency, trust, reliability, and citizen support"