Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"Aksesibilitas di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel merupakan hal mendesak dikarenakan oleh meningkatnya jumlah kaum difabel dari hari ke hari. Kedisabilitasan mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan fisik. Oleh karena itu, menghilangkan penghalang di lingkungan fisik dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip “universal design” sangatlah penting. Tidak hanya kaum difabel yang akan menikmati hal ini, namun semua orang akan merasakan dampak positifnya. Namun, lingkungan pendidikan di Indonesia masih tidak dapat diakses oleh kaum difabel. Ini menjadi alasan utama mengapa kaum difabel tidak dapat mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.Fokus dari penulisan ini adalah penyediaan fasilitas penghubung di lingkungan pendidikan bagi kaum difabel. Mobilitas merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna fasilitas ini. Harvard University menjadi parameter bagi penelitian ini karena Harvard University telah memiliki fasilitas penghubung yang layak bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan bahkan pengunjung di wilayah kampus mereka. Hal ini akan digunakan untuk mengevaluasi penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia, Depok.Berdasarkan hasil analisis, penyediaan fasilitas penghubung di Universitas Indonesia masih belum dapat diakses oleh kaum difabel. Hal ini menghalangi mereka untuk berpindah dengan mudah dan mandiri. Namun, Universitas Indonesia memiliki potensi untuk memiliki lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh kaum difabel dengan mengaplikasikan standar desain dan petunjuk teknis yang telah disusun oleh pemerintah. Perubahan yang kecil dapat memberikan dampak positif yang sangat berarti. Dengan begitu, Universitas Indonesia akan diakui sebagai sebuah intitusi pendidikan yang dapat diakses oleh siapapun, tak terkecuali oleh kaum difabel.

---

Accessibility in educational environments for people with different abilities is an urgent matter since the number is increasing day by day. Their disabilities have a strong relation with the physical environment. So, it is important to remove the physical barriers by applying the principles of universal design. It is not only people with different disabilities who will be pleased by this, but also everyone in general. However, the educational environment in Indonesia is still not accessible for people with disabilities. It becomes the main reason why they cannot have a proper education and life.

The focus of this writing is about the provision of linkage facilities in the educational environment. It is very important for the mobility of the users. It helps them to move around and travel from one place to another. Harvard University will set the parameters about this research since they have a very good linkage facility for students, faculties, employees, and even visitors in their campus area. It will be used to evaluate the provision of linkage facility in Universitas Indonesia Campus in Depok.

Based on the analysis, the linkage facility in Universitas Indonesia Campus is inaccessible for people with different abilities. It restricts them to move around easily and independently. However, it has potential to become accessible by applying the design standards and technical guidelines that has been set by the government. The minor changes in the design will give a big impact about the level of accessibility for each element on linkage facility. Then, an accessible educational environment in Universitas Indonesia can be realized and everyone with diverse abilities can enjoy it."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"ABSTRAKThesis ini mendiskusikan tentang implementasi kebijakan pada pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tajur Halang, Bogor.Pendidikan Usia Dini adalah suatu program kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah melaui instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menerapkan kebijakan PAUD agar dapat meningkatkan dan mempermudah akses pendidikan tersebut bagi masyarakatnya serta menggali lebih jauh bagaimana upaya para pengelola sekolah PAUD dalam meningkatkan akses mutu layanannya terhadap masyarakat serta melihat kontribusi para orang tua murid dalam meningkatkan performa layanan bagi kemajuan sekolah PAUD.Hasil penelitian ini menerangkan bahwa masih terdapatnya kelemahan dalam impementasi kebijakan yang dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hingga ketingkat yang lebih rendah yaitu UPTP Kecamatan Tajur Halang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari pelaksana kebijakan, penyelenggara PAUD hingga pada tutornya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of a policy on early childhood education in the district of Tajur Halang, Bogor. Early Childhood Education (ECE) is a program policies promulgated by the Central Government which is supported by the local government through the related institutions for implementing the policy.The aims of this research is to describe the factors whose had related with efforts of local government to implementing the early childhood policies in order to increase and facilitate the access of early education for wider segment of community, plus to explore the efforts to the early childhood school management in improving the quality of services to the communities. This study also wish to describe the parents contribution in improving the performance of services to the advancement early childhood school.The results of this research are found weakness in the implementation of policy begins from the top of the local government until the lower level that is UPTP District of Tajur Halang.This weakness arises due to lack of competence and capacity from the human resources in local government, school managers and the tutor of early childhood education."

"Pendidikan inklusif menuntut guru untuk berinteraksi tidak hanya dengan siswa reguler namun juga siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas, serta mendapatkan gambaran manajemen kelas seperti apa yang dilakukan guru di kelas inklusif. Sejumlah 40 guru kelas dari delapan Sekolah Dasar Negeri Inklusif di Depok terlibat dalam penelitian ini. Sikap guru terhadap pendidikan inklusif diukur menggunakan MATIES-VI dan manajemen kelas diukur melalui alat ukur manajemen kelas. Untuk melihat perilaku manajemen kelas guru, dilakukan observasi melalui video rekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas dengan nilai korelasi r sebesar 0,475 ? < 0,01 . Sementara hasil observasi memperlihatkan bahwa perilaku manajemen kelas guru lebih sering muncul pada dimensi format pembelajaran.

---

Inclusive education requires teachers to interact not only with regular students but also special educational need SEN student. This study aims to determine whether there is a relationship between the teachers rsquo attitudes towards inclusive education and classroom management, and also get an overview about classroom management that teachers actually do in inclusive classroom. 40 teachers from eight Inclusive Public Primary School in Depok has been willing to engage in this research. The attitude of teachers towards inclusive education is measured using the MATIES VI and classroom management is measured by classroom management instrument. To view the teachers rsquo classroom management, observations was done through the video footage.

The results showed that there is a significant relationship between the teachers rsquo attitude towards inclusive education and classroom management with a value of correlation r of 0,475 at 0,002 significance 0,01 . While the results of observations show that teachers rsquo classroom management behavior occurred more frequently in learning format dimension."

"Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi olehketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masihbanyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitasbelajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidakmerata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan danpemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat SekolahDasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model ImplementasiKebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnyaadalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkatSekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien.Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai.Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letakpengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik.Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat,dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal danresponnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yangmempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya

---

Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of

human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable

teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can

effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having

anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance

related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is

post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model.

This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the

primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution,

and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection

through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies

in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The

policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy

content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources

committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of

implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime

and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are

others factors, such as other government policy that actually influence the policy

implementation"

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"Siswa berkebutuhan khusus merupakan kategori murid di kelas yang menjadi perhatian para guru karena keistimewaan mereka yang jauh dari kondisi normal anak seusianya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang tidak dipahami oleh guru dengan metode terbaik dalam proses belajar mengajar di kelas akan berdampak stres pada guru dan menimbulkan masalah psikologis pada guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres guru sekolah dasar inklusif dengan guru sekolah dasar non-inklusif yang tidak mengajar siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan desain analitik komparatif pada 60 responden guru sekolah dasar inklusif dan sekolah dasar non-inklusif di kota Depok yang diambil dengan metode purposive sampling. Tingkat stres diukur menggunakan instrument Wilson Stress Profile for Teacher WSPT , dan dianalisis menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan tingkat stres antara guru sekolah dasar inklusif dengan guru sekolah dasar non-inklusif p > 0,05 . Perawat kesehatan sekolah perlu melakukan pengkajian terkait kondisi psikososial guru yang belum mengikuti pelatihan tentang siswa berkebutuhan khusus dan guru mengajar siswa berkebutuhan khusus lebih dari 1 siswa di kelas.

---

Students with special needs in the classroom require a significant amount of teacher attention and effort due to the nature of their illness or condition. Teachers, particularly at the elementary level, recognise they need to find the best method to cater to the students rsquo needs while also managing their time efficiently and effectively, so as to not create a heavier workload and psychological problems. This study aims to determine the difference in stress levels experienced by inclusive elementary school teachers who teach students with special needs and non inclusive elementary school teachers who do not teach students with special needs. There were 60 teachers who participated in the comparative study who were selected from inclusive and non inclusive elementary schools in Depok. These participants were selected based on certain criteria established in the research purposive sampling method . The stress level is known using the Wilson Stress Profile for Teacher WSPT instrument, and bivariate analysis using chi square statistical tests. The results of this study shows that there is no significant difference in stress level between inclusive elementary school teachers and non inclusive elementary school teachers p 0,05 . School health nurses need to undertake an assessment of the psychosocial condition of teachers who have not attended prior training on students with special needs. Teachers are also recommended to undergo the assessment should they have more than one student with special needs in their class."

"Penelitian ini membahas tentang bagaimana sekolah mengimplementasikan model pendidikan inklusi di SDN Depok Baru 8 beserta faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dari implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi pendidikan bermodel inklusi yang dilakukan oleh SDN Depok Baru 8 sehingga bisa disebut sebagai sekolah inklusi. Ada beberapa saran dalam implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8, antara lain mengadakan konsultasi bagi orang tua dari guru sekolah, serta mencari pendanaan lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

---

This study discusses how the schools implementing the inclusive education model in SDN Depok Baru 8 along with what factors were the supporters and inhibitors of the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8. This research was a descriptive qualitative study. The results of the study indicate the form of implementation of new modeled inclusive education carried out by SDN Depok Baru 8 so that it could be referred to as an inclusive school. There are a number of suggestions in the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8, among others, holding consultations for parents of school teachers, as well as seeking other funding to improve facilities and infrastructure in schools."