Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan proyeksi permintaan listrik dan pemenuhannya menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan. Proyeksi permintaan listrik didapatkan dari model time series berdasarkan data historisnya. Sedangkan penentuan pemenuhan listriknya didasarkan pada tiga skenario, yakni pemenuhannya hanya berasal dari EBT (skenario 1), EBT dan energi konvensional (skenario), dan berdasarkan pemenuhan bauran energy (skenario 3). Dua skenario pertama bertujuaan mendapatkan biaya energi listrik minimum (LCOE), sedangkan skenario 3 untuk mencapai proporsi energi terbarukan dalam bauran energi 23% pada tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai 2025 sektor umum menjadi sektor yang paling tinggi kenaikannya secara persentase (78%), sedangkan kenaikan secara nominal yang tertinggi adalah sektor rumah tangga (971 GWh). Secara total, ada penambahan sebesar 2.285 GWh (43%) permintaan listrik di Sulawesi Selatan. EBT yang tersedia di Sulawesi Selatan sudah dapat memenuhi target pemenuhan permintaan listrik dan bauran enegi dengan jenis EBT yang paling optimum adalah Hydropower dengan biaya sebesar USD 168.242.725

---

ABSTRACTThis study aims to determine electricity demand projections and fulfillment of using new and renewable energy (EBT) in South Sulawesi. Electric demand projection is obtained from the time series model based on historical data. Whereas the determination of electricity fulfillment is based on three scenarios, namely fulfillment only comes from EBT (scenario 1), EBT and conventional energy (scenario), and based on fulfilling the energy mix (scenario 3). The first two scenarios are getting minimum electricity costs (LCOE), while scenario 3 is to reach the proportion of renewable energy in the 23% energy mix in 2025. The results show that from 2017 to 2025 the public sector is the highest percentage increase (78 %), while the highest nominal increase is the household sector (971 GWh). In total, there is an addition of 2,285 GWh (43%) of electricity demand in South Sulawesi. EBT available in South Sulawesi has been able to meet the target of fulfilling electricity demand and the energy mix with the most optimum type of EBT is Hydropower at a cost of USD 168,242,725"

"Dengan berlaku dan mengikatnya Konvensi Hukum Laut 1982, kewajiban tiap negara penandatangan adalah, antara lain, mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang terkandung di dalamnya, termasuk ke dalamnya kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasional laut mereka dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan hukum laut.Berkenaan dengan ini dapat kita sebutkan satu bagian dari Konvensi Hukum Laut 1982 yang sangat relevan bagi Indonesia, yakni ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ini pada awal mulanya berkembang dari klaim-klaim sepihak negara pantai dalam rangka memperlebar yurisdiksi mereka atas sumber kekayaan alam (khususnya hayati) yang terletak di luar jalur laut teritorial di mana berlaku kedaulatan mutlak (full and complete sovereignty) oleh karena itu pula, selanjutnya untuk membedakannya dari kedaulatan di laut teritorial, disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya yang merupakan jalur laut selebar 200-350 mil laut diukur dari garis pangkal.Satu hal yang mencolok adalah perhatian Konvensi Hukum Laut 1982 pada soal pemanfaatan berkelanjutan sumber daya lautan dan aspek keadilan pemanfaatan tersebut, terutama bagi negara tidak berpantai atau yang memiliki letak geografis kurang menguntungkan. Di sini kata kunci adalah Maximum Sustainable Yield, yaitu untuk menghitung Total Allowable Catch: penghitungan tangkapan total yang diperbolehkan untuk satu musim tangkapan, sedemikian sehingga masih tetap memungkinkan sumber daya hayati meregenerasi diri demi pemanfaatannya secara berkesinambungan.Jelas bahwa untuk mengimplementasikan hal di atas disyaratkan adanya kemampuan teknologi kelautan yang canggih dan kontrol atau pengawasan yang ketat. Untuk yang pertama disebut, harus diakui Indonesia masih jauh tertinggal di banding negara-negara maritim lain. Ini dapat dilihat dari kekuatan armada perikanannya. Adapun untuk yang terkemudian ke dalamnya terkait soal tingkat investasi ke dalam industri perikanan yang dipengaruhi faktor rumitnya mekanisme perizinan serta tingkat pengawasan dan keamanan usaha perikanan laut. Untuk itupun harus diakui rumitnya perizinan tidak mendukung kemunculan iklim usaha yang sehat dan menarik untuk mengembangkan industri perikanan laut. Terpikirkan di sini untuk mengajukan usulan melakukan deregulasi-debirokratisasi juga dalam bidang industri perikanan laut. Sekalipun harus diimbangi dengan peningkatan kekuatan Angkatan Laut sebagai pihak paling kompeten untuk menjaga dan memelihara keamanan-ketertiban seluruh wilayah perikanan Indonesia."

"Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU)terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama,memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang undangan yang sudah diinventarisasi(17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001.Aras kedua, memeriksa tumpang-tindih norma,azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA.Proses pemeriksaan tumpang-tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal. Prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU terkait SDA yang diperiksa. Temuan ini mengindikasikan perlu ada arah baru dalam perubahan dan penyusunan regulasi terkait dengan SDA."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"Menghilangnya ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ciri dari munculnya masalah kerusakan di lingkungan pesisir pantai. Hilangnya hutan bakau ini yang sebagian besar dikonversi menjadi lahan tambak ikan dan udang merupakan cerminan dari faktor-faktor yang saling terkait seperti sistem kepemilikan dan model pengelolaan. Untuk menghindari semakin rusaknya wilayah pesisir dan juga untuk mengembalikan kelestariannya, banyak usaha ditempuh oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi atau individu lain yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. Tesis ini berangkat dan upaya-upaya tersebut di atas, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang langsung bersentuhan dan hidup di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan. Dengan mengambil kasus Tongke-tongke yang terletak di pesisir kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penulis berusaha memperlihatkan bagaimana wilayah pesisir yang dulunya hancur oleh abrasi berhasil diselamatkan dengan usaha penanaman bakau oleh penduduk sekitarnya, yang bekerja sebagai nelayan dan mencari nafkah di laut. Secara detail penulis juga memperlihatkan bagaimana lingkungan fisik yang ada disiasati untuk dapat ditanami bakau, bagaimana hubungan pekerjaan kenelayanan dengan keberhasilan penanaman, dan motivasi apa yang membuat penduduk begitu giat melakukan penanaman terus menerus hingga kini. Akan diperlihatkan pula bagaimana hubungan kekerabatan yang mendasari modal sosial (social capital) yang mengarah ke terjadinya kerjasama dapat memberi dukungan terhadap upaya penanaman. Sejauh mana kerjasama tercipta dan dalam konteks apa saja, juga termasuk dalam pembahasan di sini. Fokus utama tesis ini adalah menyoroti bagaimana institusi sosial yang diciptakan penduduk nelayan Tongke-tongke mendukung keberhasilan usaha mereka menyelamatkan wilayah pesisir, dan mengembalikan ekosistem hutan bakau. Dengan menggunakan konsep institusi sosial Ostrom beserta prinsip-prinsip pengembangannya, penulis berusaha memperlihatkan proses penciptaan institusi tersebut sampai akhirnya dapat disepakati penduduk. Konsep Bourdieu mengenai struktur objektif dan teori schema dan Strauss dan Quinn juga digunakan untuk melihat perkembangan dari institusi yang tercipta. "

"Salah satu pencerminan dari hutan untuk konservasi adalah hutan kota. Dewasa ini, hutan kota di DKI Jakarta telah banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan di luar fungsi konservasi. Hutan kota UI sebagai bagian dari hutan kota DKI Jakarta pun tidak luput dari pemanfaatan untuk kegiatan pemanfaatan tersebut, salah satu kegiatan pemanfaatan yang terjadi di wilayah hutan kota UI adalah pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini dan praktek pengelolaan hutan kota, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki laju pembangunan yang sangat pesat, serta mengetahui kemungkinan dampak yang terjadi atas pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia yang memanfaatkan hutan kota. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut metode analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut sifatnya adalah kombinasi antara penelitian deskriptif dan evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemanfaatan hutan kota bagi kepentingan di luar fungsi konservasi diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kepentingan-kepentingan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan yang ada dan terjaganya tujuan serta fungsi hutan kota. Di lain sisi, meskipun telah disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang memberikan izin, pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan justru sebagian besar peraturan perundangan-undangan yang terkait pemanfaatan hutan kota untuk kepentingan di luar fungsi konservasi telah terlanggar.

---

One of the implementations of forest for conservational function is reflected by the existence of urban forests. Nowadays, urban forests in DKI Jakarta have been depressively decreased by the high number of various developments for non-conservational purpose. It does also happen with UI urban forest, as parts of Jakarta urban forests. UI Integrated Faculty Club is known for being progressively established in the UI urban forest area.

This study aims to figure out the recent condition and management of urban forests, especially in DKI Jakarta as a rapidly developing city. Another purpose of this study is to identify the possible impacts that might arise from the establishment of UI Integrated Faculty Club in the urban forest area. By the research type, analytical method, application and research-nature; this study categorized as normative juridical, qualitative, problem-focused, and descriptive-evaluative study.

The result shows that the urban forest utilizations in non-conservational function area are allowed provided that the utilization is performed in purposes that are allowed by the prevailing laws and regulations and the function and purpose of urban forest are still maintained. However, aside from the fact that the establishment of UI Integrated Faculty Club has obtained approvals from relevant authorities, yet this study found there are some misappropriations of such establishment to most law and regulations regarding the utilization of urban forest in non-conservational function area."

"ABSTRAKPenelitian yang dipaparkan dalam tesis ini adalah mengenai hubunganpemanfaatan sumber daya alam pesisir oleh masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah di pesisir selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Fokuspenelitian ini terletak pada hubungan pemanfaatan sumber daya alampesisir dari masing-masing pihak, yaitu masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perbedaan dan persamaan padapemanfaatan sumber daya alam pesisir terjadi di antara ketiga pihaktersebut. Masyarakat memanfaatkan lahan pasir untuk pertanian lahanpasir. Korporasi (PT JMI) memanfaatkan lahan pasir untuk penambanganpasir besi, dikarenakan jumlah kandungan pasir besi yang cukup tinggisebagai bahan baku besi baja. Pemerintah Daerah, dalam hal inimendukung kegiatan penambangan pasir besi dan pertanian lahan pasir.Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan APBD, mensejahterakanmasyarakat pesisir, dan melestarikan lingkungan. Namun, rencanapenambangan pasir besi yang dilakukan oleh Korporasi (PT JMI) danpemerintah daerah ini tidak berjalan dengan lancar. Menurut mereka,selama ini kegiatan penambangan merusak lingkungan dan tidakmensejahterakan masyarakat. Sedangkan, persamaan antara ketigapandangan tersebut adalah mengutamakan pertanian lahan pasir, wilayahcagar alam dan pengembangan masyarakat pesisir. Berdasarkanpertimbangan tersebut, maka dilakukan empat proses minimsasi masalah.Proses ini mencakup empat aspek, yaitu aspek ekonomi terpenuhi, yaitupenyerapan tenaga kerja dan ganti rugi lahan, aspek sosial dariperubahan gaya hidup terpenuhi, aspek lingkungan dengan penambanganramah lingkungan, dan pengelolaan teknologi tambang. Keempat aspektersebut sebagai rumusan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan(harmony) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

ABSTRACTThe research presented in this thesis is about the relationship to theutilization of the coastal natural resources among the community, thecorporation, and the local governments in the South Coastal Areas ofKulon Progo, Yogyakarta. The focus of this research lies in the relationshipto the utilization of the coastal natural resources for each party, i.e. thecommunity, the corporations, and the local governments. This researchwas carried out by applying a qualitative approach by undertakingliterature studies, in-depth interviews, and observation. The result of thisresearch shows that the difference of utilization of the coastal naturalresources indeed occurs among the three parties. The people utilize thesand field for agriculture. The corporation utilizes the sand field for ironsand mining because of the high amount of sand iron in the area that canbe used as the raw material to make steels. The local governmentsupports the iron sand mining and sand land for agriculture. Because it isconsidered to be able to increase the Local Income and Expense Budgetas well as the level of prosperity in the commnuty, and sustainableenvironment. However, the plan to conduct this iron sand mining by thecorporation and the local goverments does not go smoothly. The miningalways causes destruction to the environment and does not bringprosperity to the community. Besides, the similarity of the utilization ofnatural resources is prioritized farmer, sanctuary, and communitydevelopment for coastal communities. Considering this, the minimisationproblem should be based on the environmetal problem solving principles.The principles include four aspects, namely economic aspects, socialaspects for lifestyle changes, environmental aspects with green mining,and mine management. These four aspects aim to achieve a harmony fora sustainable development."

"Pemanfaatan gas untuk kelistrikan baru sekitar 12,3 % dari seluruh pemanfaatan gas di Indonesia yang sudah termanfaatkan. Apabila di korelasikan maka salah satu alasan belum optimalnya pemanfaatan gas untuk kelistrikan ialah karena terhambatnya kesiapan infrastruktur pipa gas untuk kelistrikan tersebut yang berujung kepada masalah harga jual gas yang ditawarkan kepada PLN sebagai end user kelistrikan masih belum sesuai dengan ke-ekonomian dan kelayakan investasinya dari pelaku usaha gas. Dalam analisa tersebut digunakan contoh studi kasus Proyek Pembanguan Pipa Gas dedicated hilir dan Gas Metering Regulator Station (Gas M/RS) oleh PT A. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keekonomian dari PT.A dalam rangka pemanfaatan gas untuk kelistrikan. Pada Peneltian ini dihasilkan suatu pemecahan struktur harga dengan metode cost of service, yang memilah harga berdasarkan biaya suplai gas, biaya transmisi dan biaya distribusi sehingga mendapatkan gambaran secara terperinci dari harga jual gas dari seluruh stakeholder. Hasil penelitian ini juga merekomendasi untuk membantu kelayakan proyek dengan parameter IRR>12,6% dan NPV positif pada PT A ini ialah dengan cara menurunkan biaya suplai Gas di wellhead sebesar 4,76 USD/MMbtu; menaikkan harga jual kepada PLN direntang 6,23 s.d 6,38 USD/MMBtu atau memaksimalkan pasokan gas minimal 10 tahun dari sisi biaya distribusi.

---

The domestic gas alocation for electricity was only about 12.3% from natural gas contribution to all sector in Indoneisa. If it’s corelated with the infrastructure and also the price which allowed the gas seller to create economic feasiblity was not acomplished.

So the aim of this study was to examine simulation price mechanisme that can be accepted all gas business stakeholder. In this study we will use the case study of developtment Downstream dedicated Pipeline and Gas Metering Regulation Station by PT.A. The aim of this study is to determined the economic feasibility from PT. A prespectif due to utilization gas for electricity.

This study results that the cost of service breakdown structure price mechanism devide that the price structure to be Supply Cost, Transmission Cost and Distribution Cost so it can picture the fair level of price to all stakehoder.

This study was also recomended that there are trhree alternative to make this project feasible based parameter IRR> 12.6% and positiv NPV on simulation using all that cost, which is, decreasing supply cost in wellhead with buying price 4.76 USD/MMBtu ;increasing selling price to Enduser on range 6.23 USD/MMBtu - 6.38 USD/MMbtu or firm allocation gas suply minimun in 10 year for improving efficieny in distribution cost without change the investment cost."

"Gas alam merupakan salah satu sumber claya alam yang melimpah di Indonesia Meskipun demikian, dikarenakan terbatasnya ketersediaan intiastruktur pcngolahan gas alam itu sendiri serta jaringan pipa untuk distribusinya, ditambah lagi dengan penerapan teknologi yang belum optimal, pemanfaatan gas alam untuk pasar domestik masih jauh di bawah pemanihaian Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga peranan gas alam sebagai altematif sumber energi belum mampu bersaing dan menggeser peranan Bahan Bakar Minyak sebagai sumber energi. Dengan meningkatnya harga minyak mentah menjadi 50 USS/bbl, pemclintah harus menanggnmg beban subsidi bahan bakar minyalc sebesar 63 triliun meningkat 334 % dari 14.5 triliun pada APBN 2004. Pemakaian bahan bakar gas dapat mengurangi besamya subsidi tersebut yang kemudian dapat dipakai untuk investasi infrastruktur ataupun penyediaan kebutuhan pokok bagi rakyat. Berdasarkan analisa pasar dalam negri, maka didapalkan kapasitas pabrik pengolahan gas alam yang akan dibangun scbesar l53,25'7_238 MMSCF/tahun. Pabrik ini direncanakan akan dibangun dj Kecamatan Batui Sulawesi Tengah. Pahrik ini menggunakan mode opersi kontinyu untuk semua proses yang digunakan karcna umpan dan produlcnya yang berfasa gas. Pembangunan pabrik ini memiliki dampak lingkungan yang kecil karena jenis alat proses dan limbah yang dihasilkan tidak rnembutuhkan penanganan yang sulit. Untuk dasar perhitungan dad analisa teknis yang dilakukan ini digunakan alat bB1ll`Ll sofiware HYSYS 3.1. Gas kota dan elpiji dihasillcan melalui proses awal dan proses utama di dalam pabrik, proses awal bertujuan untuk membersihlcan gas alam umpan yang kemudian akan di pisahkan menjadi produk pada proses utama. Pada proses utama digunakan dua buah kolom fraksionasi untuk mendapatkan produk yang diinginkan yaitu kolom De-Ethanizer dengan diameter sebesar 4.5 m untuk mendapatkan gas kota dan kolom De-Butanizcr dengan diameter sebesar 1.5 m untuk mendapatkan elpiji mix. Kineija proses pabnk pengolahan gas alam ini ditunjukan melalui efisiensi energi sebesar 90-6% dan efisiensi karbon sebesar 95.8% dimana dengan nilai efisiensi yang tinggi ini maka pabrik dapat dikatakan memiliki kinenja proses yang baik."