Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bermula dari pengamatan bahwa dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan presiden sebagian atau seluruhnya tidak terimplementasikan. Untuk memahami realitas implementasi kebijakan, penelitian dimulai dengan mengkaji landasan paradigmatis dari literatur penelitian implementasi kebijakan. Analisis dalam kajian menyoroti masalah paradigma positivisme yang menyebabkan rendahnya daya penjelasan penelitian implementasi.Peneliti mengalihkan perhatiannya ke paradigma baru yang potensial: realisme kritis. Paradigma ini menekankan perbedaan penting antara penelitian dasar dan penelitian terapan dengan retroduksi dan retrodiksi sebagai metode inferensi masing-masing. Analisis juga menyimpulkan bahwa jarak teori-praktik yang relatif besar dalam konteks negara-negara berkembang membuat peluang penelitian empirik di negara berkembang berkontribusi teoretik menjadi lebih kecil.Penelitian studi kasus berdasarkan paradigma realisme kritis kemudian dilakukan terutama menggunakan pendekatan kualitatif pada implementasi kebijakan teknologi industri sebagaimana diundangkan dalam UU No 3/2014 tentang Perindustrian. Mengikuti pendekatan retrodiktif dari realisme kritis, penelitian kemudian menggunakan kerangka kerja konseptual berdasarkan literatur yang ada. Kerangka kerja pada dasarnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil akan tergantung pada 5K: Klien dan Koalisi, Konten, Konteks, Komitmen dan Kapasitas.Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya implementasi Perindustrian, memang ada sejumlah masalah di masing-masing 5K. Khususnya, komitmen pembuat kebijakan tingkat tinggi dan kapasitas kebijakan yang diperlukan masih kurang.

---

This Research starts from the observation that in the Indonesian context, many of regulative policies in the forms of law, government regulation or presidential decree are partially or totally not implemented. To understand the reality of policy implementation, the research starts with investigating the paradigmatic foundation of existing policy implementation research literature. It highlights paradigmatic problems of positivism that led to the low explanation power of implementation research.The reserach turns its attention to a new potential paradigm: critical realism. It emphasizes the important distinction between basic research and applied research with retroduction and retrodiction as its major inference method respectively. Critical realism also concludes that the relatively large distance of theory-practice in the context of developing countries makes the chances of empirical research in developing countries to contribute theoretically to the body of knowledge realtively small.Empirical case study research, based on critical realism, is then carried out mainly using a qualitative approach on the implementation of industrial technology policy as promulgated in the Law of Industry No 3/2014. Following the retrodictive approach of critical realism, the research then utilized a conceptual framework based on the existing literature. The framework basically maintains that the successful policy implementation will be depended on the 5C: Client and Coalition, Content, Context, Commitment and Capacity.The research found that in the implementation attempts of the Law No 3/2014, there are indeed a number of problems in each of the 5C. Particularly, commitments of high-rank policy makers and necessary capacities are lacking."

"ABSTRAKNama : NazmiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat KesehatanDalam NegeriTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industrialat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alatkesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian inidilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkandengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasikebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalancukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmenpemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masihbanyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnyaSDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalamnegeri.Kata kunci:Implementasi kebijakan, alat kesehatan

---

ABSTRACTName NazmiStudy Program Public Health ScienceTitle Policy Implementation of Local Medical Device IndustryThe focus of this study is about policy implementation of local medical devicesbecause Government stated that medical device industry is one of priority industryto be developed. The design of this study is using qualitative method, whereinformation gathered by in depth interview and data collecting. The policyimplementation of local medical devices has gone quite well in terms ofcommunication, coordination and Government commitment. But it rsquo s also had notbeen optimal due to lack of technical human resources and public belief in localmedical device.Keywords Policy implementation, medical device"

"Penelitian ini membahas dua persoalan dalam manajemen kontemporer. Pertama, penerapan realisme kritis terhadap cara kita memandang realitas organisasi. Kedua, menyelidiki bagaimana pendekatan positivisme dalam pemodelan matematika dan statistik dapat menyederhanakan isu-isu kompleks dalam penelitian manajemen. Hingga saat ini, manajemen masih dipertanyakan sebagai ilmu, sementara yang lain, menganggapnya sebagai seni. Realisme kritis menawarkan pendekatan alternatif teoritis yang memungkinkan adanya ilmu dalam ilmu sosial, khususnya manajemen melalui dimensi transitif dan intransitif. Dengan menerapkan realisme kritis, implikasinya, memungkinkan peneliti untuk memfokuskan pada konteks di mana studi organisasional dipelajari dan memungkinkan perubahan preskriptif dalam suatu penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa; pertama, pendekatan positivisme dengan pemodelan matematis dan statistik merupakan pendekatan dominan dalam penelitian manajemen. Kedua, pendekatan positivisme memiliki keterbatasan atau masalah ‘prediktabilitas’, karena melakukan peramalan dalam penelitian sosial, konsekuensinya melakukan ‘closed system’, padahal, melakukan generalisasi-universal dari partikularitas tidak dapat dilakukan pada observasi yang terbatas. Peneliti tidak dapat melalukan konjungsi konstan di antara peristiwa ‘yang sosial’ (aktivitas manusia), karena observasi dan eksperimen ‘sosial’, bagi Bhaskar, adalah manipulasi ilmiah. Konsekuensinya, kompleksitas isu-isu manajemen tereduksi, dan mempengaruhi pemahaman kita tentang manajemen sebagai ilmu secara keseluruhan.

---

This research explores two pivotal issues in contemporary management. Firstly, it examines the application of critical realism in conceptualizing organizational reality. Secondly, the study investigates the role of a positivist approach in simplifying complex management issues through mathematical and statistical modeling. Management, to date, oscillates between being perceived as a science and an art. Critical realism proposes an alternative theoretical framework, facilitating a scientific approach within social sciences, particularly in management. This is achieved through the integration of transitive and intransitive dimensions. The application of critical realism allows researchers to concentrate on the specific contexts of organizational studies, enabling prescriptive changes. The findings of this research are twofold. First, it identifies the dominance of a positivist approach with mathematical and statistical modeling in management research. Second, it highlights the limitations and predictability challenges inherent in positivism. This approach leads to a 'closed system' in social research, where generalizing universally from specific observations is problematic due to limited empirical evidence. According to Bhaskar, the inability to consistently link social events (human activities) arises from the nature of social observation and experimentation as a form of scientific manipulation. Consequently, this reductionist approach simplifies the complexity of management issues, impacting the understanding of management as a scientific discipline."

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"The environmental issue has been the major issue in the world nowadays. This issue also has encourage many big cities around the world to implement the green cities concept in their city development, to reach the minimal standard 30% green open space of the city?s area, that has been settled on the Earth Conference at Johannesburg in 2002. In Jakarta, as an effort to reach the minimal 13,94% standard that has been settled in the Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010 (RTRW 2010), the local government especially Dinas Pertamanan DKI Jakarta are trying to rearrange the use of the land that has been improperly used by people. One of the refunction is on Taman Ayodia, which is well known by the name Pasar Barito. There has been resistance made by the small merchants (PKL) in Pasar Barito regarding the ondemnation process.

Due to that reason, the research questions in this research are: how was the implementation process seen from Edward III?s and Grindle?s conceptions about the dimensions of a policy implementation and which dimension that is dominant in the policy implementation process?

The research method that the researcher uses in this research is positivist approach which is helped by qualitative data technique. The type of this research is descriptive research. In collecting data, researcher uses in depth interviews, observation, and documentation. Qualitative data is the most important data which is supported by literature studies from books, journal, etc.

The result from this research is that the implementation of green open space refunction in Taman Ayodia has been done but still it has lack of perfection due to the resistance that the small merchants (PKL) made within the condemnation process. The imperfection came from the lack of communication and lack of interests affected from the implementers that the small merchants refer to an improper relocation place and there is no access for the citizen to participate in the decision making of the policy.

The suggestion that has been made to Dinas Pertamanan was to enhance the communication within the organization and enhance the coordination to make the socialization of the program heard and understood by the interests affected clearly. So that in the future a successful policy implementation can be achieved."