Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi dan gencarnya pembangunan infrastruktur secara nasional menyebakan kebutuhan bahan bangunan meningkat, termasuk Batuan Andesit. Batuan Andesit banyak dimanfaatkan untuk pembentukan pondasi bangunan, pembuatan jembatan serta pengaspalan jalan. Meskipun demikian, data BPS 2013-2015 menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan Batuan Andesit justru disertai dengan penurunan jumlah pengusaha batu andesit serta penurunan volume produksi batu andesit. Untuk menjamin keberlanjutan proses pembangunan nasional, perlu dilakukan pencarian cadangan Batuan Andesit baru. Survei geolistrik resistivitas telah dilakukan dengan 15 lintasan di lokasi A Provinsi Gorontalo. Data resistivitas semu yang diperoleh diolah menjadi model dua dimensi melalui inversi linear menggunakan perangkat lunak RES2DINV. Model dua dimensi selanjutnya diinterpolasi menggunakan perangkat Rockworks15 menjadi model tiga dimensi. Analisa model dua dimensi dan tiga dimensi menunjukkan adanya cadangan Batuan Andesit di lokasi A dengan batas bawah resistivitas terkecil 198 Ω.m. Adapun volume total cadangan Batuan Andesit sebesar 2.821.500 m3. Hasil ini menunjukkan bahwa Gorontalo berpotensi menjadi penyedia Batuan Andesit untuk menyokong proses pembangunan lokal di sekitarnya.

---

ABSTRACT

The economic growth and infrastructure development on national scale in Indonesia have caused the demand of building material increased, including andesitic rocks. Andesitic rocks have been utilized for creating building foundation, bridge development as well as road paving. Regardless, according to BPS data from 2013-2015 during these growth, the number of andesitic rocks businesses and mining were decreased. Therefore, to ensure the continuation of national development, an exploration of new andesitic rocks mine is required. Geo-electrical resistivity survey with 15 survey lines has been done at location A, Gorontalo Province. The apparent resistivity data acquired have been processed into two-dimensional model through linear inversion using software RES2DINV. This two-dimensional models were further interpolated and extrapolated using software Rockworks15 to into three-dimensional model. Analysis of these models shows a potential andesitic rocks reserves at location A with minimum lower cut-off resistivity is 198 Ω.m. The total reserve volume ranging 2.821.500 m3. This result implies that Gorontalo can be a supplier of andesitic rocks to support local development."

"Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah)dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Penelitian ini merupakan bagian dan penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah unruk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya."

"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."

"Konsep pembangunan yang berkelanjutan menitikberatkan pembangunan pada sisi pembangunan manusia, lingkungan serta ekonomi. Untuk itu sebagai indikator keberhasilan atas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan manusia. Konsep bangunan dan konstruksi hijau menuju masa depan yang berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan kelanjutan dari produk pembangunan serta sumber daya alam yang tersedia. Suatu pembangunan berorientasi untuk menjaga kesinambungan pada masa mendatang. Bagaimana peran standar dalam menyelamatkan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik pada masa depan, sedikit akan terjawab dari tulisan ini, yang menitikberatkan esensi peningkatan kualitas hidup manusia tanpa mengabaikan kualitas lingkungan binaan maupun alami."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Keberadaan social capital dalam kelompok-kelompok sosial akan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Kelompok-kelompok sosial yang mampu memanfaatkan struktur sosial dalam setiap kegiatannya maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara kelompok yang tidak dapat memanfaatkan keberadaan struktur sosial tersebut maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar. Dengan demikian keberadaan social capital haruslah berada di dalam struktur sosial yang ada.Tesis ini memfokuskan perhatian pada keberadaan social capital dalam suatu kelompok sosial yang diwakili dua jenis kelompok yaitu Kelompok Tani "Mardi Utomo" dan Kelompok PKK. Pembagian kedua kelompok ini didasarkan pada model pembentukan kelompok, dimana Kelompok Tani "Mardi Utomo" merupakan kelompok yang dibentuk oleh seluruh anggota (bottom up) sedangkan kelompok PKK merupakan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah (top down).Penelitian ini bersifat kualitatif agar mampu mengungkap secara mendetail mengenai keberadaan social capital pada kedua kelompok tersebut. Dengan demikian akan memahami pola pikir dan tindakan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kelompoknya. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa cara yaitu; studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.Yang menjadi fokus awal dari penelitian ini bagaimana kelompok sosial tersebut mampu memanfaatkan struktur sosial yang ada dalam setiap kegiatannya. Sehingga kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan dari seluruh anggota. Kegiatan yang mendapat dukungan anggota dapat berjalan dengan lancar sementara yang tidak mendapat dukungan tidak dapat berjalan. Tindakan yang seperti ini dilakukan terus menerus sehingga diantara anggota timbul perasaan saling percaya. Perasaan saling percaya inilah yang menyebabkan kegiatan dapat berjalan lancar.Dengan menggunakan kerangka Coleman yang mengemukakan bahwa aspek-aspek struktur sosial dapat digunakan oleh aktor sebagai sumberdaya untuk mencapai kepentingannya maka tesis ini berusaha menjawab kebenaran kerangka konsep tersebut melalui penelitian di Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.Struktur sosial Jawa yang ada di Desa Bakalan sangat membantu keberadaan social capital di dalam kelompok. Adanya perbedaan status akan menentukan peran masing-masing orang. Orang yang berlatar belakang priyayi akan disegani di desa terlebih kalau yang bersangkutan memiliki umur tua, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki pendidikan tinggi, yang bersangkutan akan mudah menduduki jabatan baik formal maupun informal di desanya. Begitu juga dengan Kelompok Tani "Mardi Utomo" yang menjadi ketua adalah seorang priyayi yang memiliki pengaruh di kelompok karena faktor status yang dimiliki tersebut. Sedangkan kelompok PKK, di dalam memilih seorang ketua tidak memperhatikan faktor status karena jabatan ketua PKK merupakan jabatan yang diperoleh karena jabatan suami yang menjabat kepala desa.Berjalannya kegiatan di Kelompok "Mardi Utomo" karena adanya trust yang kuat diantara anggota, trust yang ada didukung pula oleh pengalaman sosial, ketetanggaan, dan harapan dari anggota. Trust bersama-sama dengan faktor penyangga yang lain seperti tujuan kelompok sosial, pekerjaan sebagai petani, dan adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif menyebabkan social capital Kelompok Tani "Mardi Utomo" dapat berjalan.Disisi lain, pada kelompok PKK semua kegiatan yang ada ditentukan oleh pengurus, sehingga pengurus tidak mengerti keinginan dan kemampuan anggota yang sebenarnya, akibatnya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur sosial Jawa yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus tersebut akan berpengaruh pada tingkat trust antar anggota, begitu juga dengan mekanisme kontrol sosial yang ada, tidak dapat berjalan efektif. Kendala yang berasal dari intern pengurus tersebut juga dipengaruhi oleh kendala lain yang bersifat organisatoris seperti jumlah anggota yang mencakup seluruh desa, dan tujuan yang masih abstrak. Kendala-kendala yang ada tersebut menjadikan faktor-faktor penyangga social capital berjalan tidak efektif.Tesis ini dalam kesimpulannya menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Coleman bahwa struktur sosial dapat mempermudah social capital merupakan sesuatu hal yang harus ada. Disini berarti, keberadaan social capital harus berada di dalam struktur sosial yang ada Hal ini sekaligus merupakan implikasi teoritis dari temuan di lapangan yang diwakili oleh dua kelompok sosial. Di akhir tulisan, ada beberapa rekomendasi yang dimaksudkan agar keberadaan gotong royong sebagai salah satu bentuk social capital tidak hilang karena adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu rekomendasi yang memuat hal tersebut adalah peraturan desa (perdes) yang harus dirumuskan secara bersama-sama antara pemeriritahan desa dengan kelompok-kelompok sosial yang ada, hal ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kelompok-kelompok sosial dengan pemerintah desa. Adanya peraturan desa (perdes) yang mengatur gotong royong secara tegas dengan melibatkan kelompok-kelompok sosial maka keberadaan gotong royong dapat dipertahankan meskipun ada berbagai program pembangunan yang berpotensi mematikan gotong royong."

"ABSTRAKKeberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah.Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut.Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian.Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan.Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif.Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT

The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area.

The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area.

The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people.

The research questions is as follow:

What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas?

What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality?

Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people?

The research process is as follow:

To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement.

To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location.

To communicate with the society life in the slum area to get the informations.

Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling.

The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis.

At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis.

Conclusions:

1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level.

2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry.

3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."