Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif

---

.This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation.

This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

"Pemerintah Kota Depok melalui kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga yang tidak dipungut memiliki tujuan untuk mendorong program pemilahan sampah di masyarakat. Fokus utama penelitian ini ialah analisis pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan retribusi persampahan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua regulasi yang mengatur tentang retribusi persampahan, sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi kerancuan dan pelaksanaan tidak dapat berjalan secara optimal. Kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia, sanksi yang belum tegas menjadi beberapa kendala dalam proses pelaksanaan.

---

Not collected household waste manegement user charges which held by Depok City Goverment is aimed to encourge public to sort their own waste. The main focus of this research is the analysis of implementation and obstacles of the implementation of household waste management user charges. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection method.

The results of this research showed that there are two regulations about waste management user charges, so during the implementation a lot of obscurity happen and the process is not running optimally. Low awareness of public, limited human resources, and not stricted sanctions are some obtacles in the implementation process."

"ABSTRAKCita-cita menjadi Smart City membuat Pemerintah Kota Surakarta menerapkan salah satu kebijakan sebagai strateginya yaitu retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta masih memerlukan beberapa perbaikan sistem kebijakan. Hambatan dalam proses penerapan yakni respon wajib retribusi yang resisten, ketidaksiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan fasilitas terkait pengadaan dalam retribusi pelayanan pasar secara elektronik e-retribusi , dan petugas pemerintahan yang belum maksimal dalam mengadakan pelayanan langsung kepada Wajib Retribusi Pasar.

---

ABSTRACTTo be the Smart City, Surakarta Government runs some policies to make it happens. One of the efforts made by the government is implementing some rules, one of them is Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. This research used a qualitative method and qualitative analyzed data technique. The data collecting used the field research depth interview and observation and library research. This writing is aimed to describe the implementation and analyze the obstacles in policy implementing of electronic system of User Charges of Market Services. The result is the implementation needs some improvement in some policy system. The implementations of the electronic system of user charge of market services in Surakarta City e retribution is facing some obstacles such as the resistancy of user charges, the unavailability of government to provide the facility, and the lack of capacity from the collector of the user charge of market services in some markets. "

"Peningkatan biaya pengelolaan sampah membuat pemerintah mengeluarkan Perda Kabupaten Sleman No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan yang membuahkan hasil kenaikan tarif retribusi hingga mencapai 100%. Dengan kenaikan tarif yang tinggi mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat baik dari sisi petugas gerobak sampah maupun wajib retribusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Retribusi Persampahan/kebersihan di Kabupaten Sleman dan apa apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik dan kendala utama yang menghambat proses ini adalah ketidaktegasan pemerintah membuat implementor leluasa untuk melakukan penyimpangan.

---

The increasing cost of waste management made the local government of Sleman District issued a local regulation Number 13/2011 concerning on Garbage Disposal that regulate the increasing waste management fee reaching 100%. Some basic societal problems were emerged that affecting both the wheelie bin officer, as well as public whom should pay the fee.

This research is trying to analyze the implementation of the garbage disposal fee in Sleman District as well as identifying some obstacle in the implemtation process.

Descriptive qualitative data collection method is chosen to be the approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation.

At the end of this study, researcher conclude that the implementation of garbage disposal fee in Sleman District in not running well and the main contraints that hinder the implementation process is the government’s indecisions which resulted in deviation by some groups."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang dan kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu: identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan dengan optimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tangerang, terdapat berbagai macam kendala. Adapun kendala tersebut diantaranya yaitu rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat maupun juru parkir, juru parkir tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, adanya parkir liar, keterbatasan sarana dan prasarana perparkiran, sistem setoran retribusi parkir yang tidak tetap, lemahnya penegakan hukum, kendala koordinasi, di mana tidak adanya koordinasi antara masyarakat, Polisi dan pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang, serta kendala lemahnya pengawasan.

---

This thesis explains the analysis of the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, and constraints which are existed at the process of collecting user charge. The research applies qualitative approach, and uses literature studies, observation and in-depth interview as data collection technique.

Results of this study indicate that the collection of parking charge in Tangerang municipality in practice is not done optimally and has not yet in accordance with applied local regulations. As for the implementation of parking charge collection in Tangerang municipality, researcher found various kind of constraints, such as low initiative and knowledge between citizens and parking attendants, improper duty implementation by parking attendants, illegal parking spaces, limited parking sources, unfixed parking charge deposit, weak law enforcement, coordination problems between polices, citizens, and Department of Transportation in Tangerang municipality. And other constraints related to supervision."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Depok. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah tahapan implementasi, tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk pembayaran retribusi pun masih mempersulit Wajib Retribusi dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Faktor penghambat tersebut menyebabkan implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terjadi di kota Depok belum dapat berjalan dengan sempurna.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the implementation of charge collection for fire protection's inspection in Depok Municipality. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of collection for fire protection's inspection charge conducted by the Depok Fire Department, and also to analyze the factors restricting the conducted implementation. This research uses the qualitative approach with descriptive design. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that amongst the process of implementation the socialization stage has yet to be implemented optimally. Furthermore, the system used for charge payments is an adversity for payers in order to fulfill their duties. There are a number of constraints which tend to be barriers regarding charge collection for fire protection's inspection. Such barriers causes the implementation of collection for fire protection's inspection charge in Depok Municipality to occur imperfectly."

"Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan persampahan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of sewage charge in Bogor municipality. In this study, researcher analyzed revenue administration of sewage charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of sewage charge in Bogor municipality, problems faced during the process of sewage charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation.

The result showed that revenue administration of sewage charge in Bogor municipality have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the surcharge (progressive) and penalties have not applied. Moreover, user charge payers don?t accept the actual receipt for the collection."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan studi literatur, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak pemilik kendaraan yang terlambat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor berkala. Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Faktor penghambat tersebut menyebabkan pemilik kendaraan selaku wajib retribusi tidak merasakan manfaat atas pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah dibayarkan.

---

This thesis discuss about levy collection of Motor Vehicle Testing in Bekasi City. The purpose of this thesis is to analyze the implementation levy collection of motor vehicle testing conducted by the Department of Transportation Bekasi City and analyzing the factors restricting implementation conducted. This research used the qualitative approach with descriptive design. Method of data collection was done through observation field and the study of literature, as well as with the qualitative data analysis techniques.

The result showed that there were still many the vehicle which late in doing periodic motor vehicle testing. In addition, there are some obstacles to be an inhibitor of factor on exercise testing of motor vehicles. Factor inhibitors cause the vehicle owner as compulsory levies do not feel the benefits of the top test motor vehicle levy payments paid."