Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tulisan ini menganalisis pengambilan kebijakan militer dalam menanggulangi isu Irregular Maritime Arrival (IMA) di Australia dalam Pemilu Australia tahun 2013. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran dari sudut pandang sekuritisasi, bahwa telah terjadi proses sekuritisasi isu IMA sehingga penanganan terhadap ancaman IMA membutuhkan intervensi angkatan perang Australia melalui operasi militer di perbatasan. Namun, dalam konteks Pemilu Australia 2013, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan mengapa isu ini disekuritisasi oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional sehingga menghasilkan kebijakan yang koersif dalam penanganan IMA. Dengan menggunakan strands of securitization, tulisan ini menganalisis tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh aktor sekuritisasi dari sekuritisasi isu IMA di Australia. Temuan tulisan ini menunjukan bahwa sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye hingga periode Pemerintahan Tony Abbot ditujukan untuk mengangkat isu IMA dalam agenda keamanan nasional karena kedaruratan isu ini dan legitimasi atas diambilnya tindakan luar biasa melalui Operation Sovereign Borders (OSB) untuk mengeliminir ancaman dari kedatangan imigran ilegal ke Australia. Melalui OSB, pemerintah juga berharap dapat memunculkan efek penggentaran kepada para pencari suaka yang berpotensi datang secara ilegal ke Australia melalui laut.

---

This article analyzes military policy making made by Australian Governmentto tackle the issue of Irregular Maritime Arrival (IMA) in Australia during the Australian Federal Election in 2013. Some of existing studies on the topic illustrate from the point of view of securitization, that IMA issue has been securitized and requires the intervention of the Australian army through millitary operation in the Australian border. However, in the context of the 2013 Australian Federal Elections, these earlier studies have not explained the objectives of securitization resulting in an assertive policy towards IMA. By employing the strands of securitization concept, this paper analyzes what objectives the securitizing actor wants to achieve from the securitization of IMA in Australia. The findings of this paper indicate that the securitization was aimed at raising the issue of illegal immigrants on the national security agenda due to the emergence of this issue and to gain legitimacy of extraordinary measures to eliminate the threat possesed by IMA. This securitization also aimed to create deterrence effect towards the asylum seekers who are planning to go to Australia by boat illegally.

"

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Misalkan G = (V,E) adalah graf dengan V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan busur. Pelabelan tak teratur dari graf G adalah pelabelan-k busur φ : E → {1, 2, · · · , k} dari graf G sedemikian sehingga bobot dari seluruh simpul berbeda. Bobot dari simpul u ∈ V didefinisikan sebagai wtφ(u) = v∈N(u) φ(uv), dengan N(u) adalah himpunan simpul yang bertetangga dengan u. Nilai minimum k sedemikian sehingga graf G memiliki pelabelan tak teratur dengan label paling besar k disebut sebagai kekuatan tak teratur dari graf G. Misalkan G adalah graf dengan order n, pelabelan tak teratur modular dari graf G adalah pelabelan-k busur φ : E → {1, 2, · · · , k} sedemikian sehingga terdapat fungsi bobot yang bijektif wtφ : V → Zn , dengan Zn adalah grup bilangan bulat modulo n. Bobot modular didefinisikan dengan wtφ(u) = v∈N(u) φ(uv). Nilai minimum k sedemikian sehingga graf G memiliki pelabelan tak teratur modular dengan label paling besar k disebut kekuatan tak teratur modular dari graf G. Graf friendship dibangun dari kumpulan graf lingkaran C3 dengan sebuah simpul pusat bersama. Pada penelitian ini, akan dikonstruksi pelabelan tak teratur modular untuk graf friendship dan ditentukan kekuatan tak teratur modular untuk graf friendship.

---

Let G = (V,E) be a graph with V is the vertex set and E is the edge set of G. Irregular labeling of a graph G is an edge k−labeling φ : E → {1,2,··· ,k} of a graph G such that every weights of the vertices are all different. The weight of vertex u ∈ V is defined by wtφ(u) = v∈N(u) φ(uv), where N(u) denotes the set of all vertices that adjacent to u. The minimum number k such that a graph G has irregular labeling with largest label k is called irregularity strength of G. Let G be a graph with order n, modular irregular labeling of a graph G is an edge k−labeling φ : E → {1,2,··· ,k} such that there exists a bijective weight function wtφ : V → Zn, where Zn is a group of modulo n. The modular weight is defined by wtφ(u) = v∈N(u) φ(uv). The minimum number k such that a graph G has modular irregular labeling with largest label k is called modular irregularity strength of G. The friendship graph is constructed by a set of cycle graphs C3 with a common central vertex. In this research, we construct the modular irregular labeling for friendship graph and determine its modular irregularity strength."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"Penelitian ini membahas fenomena politik sekuritisasi Turki terhadap laju migrasi pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional. Pada tahun tersebut, Turki menjadi fokus perhatian dunia karena menjadi jalur utama bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan migrasi besar ini, pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang semakin bersifat sekuritisasi, dengan menekankan ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya. Pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah Turki, Uni Eropa, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan migrasi Turki. Turki, sebagai negara yang secara geografis berbatasan dengan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam bentuk “EU-Turkey Statement” dalam upaya yang sama untuk menekan regulasi dan laju pengungsi yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencapai keamanan Turki terlihat dari keberanian pemerintahnya dalam mengkritik UE dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu semua mungkin akan berubah dengan cara yang lebih kohesif sehingga kedua belah pihak diharapkan mencapai kondisi keamanan yang stabil selama migrasi pengungsi terus berlangsung. Pemahaman terhadap kompleksitas keamanan regional menjadi penting dalam merumuskan kebijakan migrasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik sekuritisasi migrasi, terutama dalam konteks Turki dan kawasan sekitarnya.

---

Using a Regional Security Complexity approach, this research discusses the political phenomenon of Turkey’s securitization of migration rates in 2016. That year, Turkey became the focus of world attention because it was the main route for thousands of refugees fleeing conflicts in the Middle East, North Africa and surrounding areas. In facing this major migration challenge, the Turkish government is taking increasingly securitizing steps, emphasizing the security threats faced by the country and its society. The Regional Security Complexity Approach is used to analyze the dynamic interactions between various actors, including the Turkish government, the European Union, as well as internal and external factors that influence Turkey migration policy. Turkey, as a country that geographically borders the European Union, is collaborating in the form of the "EU-Turkey Statement" in the same effort to suppress regulations and the rate of illegal refugees. The research results show that Turkey’s efforts to achieve security can be seen from the government's boldness in criticizing the EU in recent years, but that may all change in a more cohesive way so that both parties are expected to achieve stable security conditions as long as refugee migration continues. Understanding the complexity of regional security is important in formulating holistic and sustainable migration policies. Thus, this research makes an important contribution to understanding the political dynamics of migration securitization, especially in the context of Turkey and the surrounding region."

"Tesis ini membahas sekuritisasi isu terorisme di Australia pasca kejadian terorisme pada 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Penelitian ini akan memberikan gambaran proses dari fenomena sekuritisasi isu terorisme Australia yang kemudian digunakan untuk menganalisis tujuan dari sekuritisasi tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deduktif dengan data-data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kerangka sekuritisasi isu. Kerangka sekuritisasi menjelaskan proses konstruksi ancaman dan justifikasi ancaman melalui mekanisme speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) kepada audiens (audience) yang dibantu oleh kondisi pendukung (facilitationg condition). Dalam kajian sekuritisasi, ada empat komponen sekuritisasi yang terlibat dalam proses speech act antara lain; ancaman nyata (existential threat), objek referensi (referent object), situasi darurat (emergency situations) dan tindakan khusus (extraordinary measures). Kajian sekuritisasi kemudian akan dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang tujuan sekuritisasi dengan konsep strands of securitization. Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri John Howard dan jajaran pemerintahannya sebagai aktor utama dalam sekuritisasi melalui mekanisme speech act. Sekuritsasi isu terorisme terjadi dipengaruhi oleh adanya berbagai isu sebagai kondisi pendorong seperti kejadian 9/11, Bom Bali, pemilu di Australia, invasi Afghanistan dan Irak, hingga kemunculan terorisme domestik berbasis jihadis yang dikenal dengan istilah Home-Grown Terrorist (HGT). Selanjutnya keberhasilan proses tersebut menjawab tujuan utama dari proses yaitu untuk mengkonstruksikan ancaman terorisme sebagai agenda keamanan, inisiatif kontra-terorisme untuk memitigasi ancaman di masa depan, fungsi deterrence untuk menghalau tindakan terorisme berkembang di Australia, dan menciptakan mekanisme kontrol terhadap isu terorisme di Australia.

---

This thesis discusses about securitizations of terrorism in Australia post September 11, 2001 terrorist attack or broadly known as 9/11. The purposes of this study are to describe securitization on the matter of terrorism in Australia and analyze the purposes of securitization occured in the first place. This study utilizes a deductive analysis of qualitative methods supported by secondary data. The analytical framework of this study uses the securitization theory.

The securitization study initially focused on designation of threat and justification of an action with speech act mechanism by the securitizing actors towards the audience under the facilitating condition applied. In the securitization theory, there are four components of securitization involved in the speech act mechanism such as; existential threat, referent object, emergency situations and extraordinary measures. The discussions about securitization will help the study to conclude the objectives securitization on terrorism happened within the strands of securitization model.

This study argues that the successful securitization conducted by Prime Minister John Howard and his cabinet as the main actor of securitization affected by certain phenomena such as; 9/11, Bali Bombing, Australian Elections, Afghanistan and Irak Invasion, and jihadis domestic terrorisme known as Home Grown Terrorist (HGT). It also answers the purpose of the securitization for constructing the threat for security agenda, preemptively building the counter-terrorisme initiative to mitigate terrorism threat in the future, creating the detterence effect, and lastly to gain control over terrorism issue in Australia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen perusahaan di Indonesia mengambil keputusannya terkait dengan pembagian dividen, berdasarkan profitabilitas, dividend yield, likuiditas, dan perubahan harga saham perusahaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ 45 dalam kurun waktu tahun 2004-2006.Dari 74 perusahaan yang memenuhi persyaratan dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa besarnya dividen per lembar saham pada suatu periode dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas, dividend yield, dan return saham pada periode sebelumnya. Profitabilitas dan dividend yield memiliki pengaruh yang positif, sedangkan return saham berpengaruh secara negatif terhadap dividen per lembar saham pada periode setelahnya. Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividen per lembar saham.

---

The purpose of this study is to examine how Indonesian firms? managements make their decisions regarding dividend payout, based on companies? profitability, dividend yield, liquidity, and stock price change. This study is conducted using OLS (Ordinary Least Square) method. Sample used in this study is the companies listed in LQ 45 index between years 2004-2006.From 74 companies which fulfill the requirements for this study, the conclusion is that the amount of dividend per share in one period is significantly affected by last period?s profitability, dividend yield and stock return. Profitability and dividend yield have positive effect, while stock return has negative effect on the next period?s dividend per share. Liquidity has no significant effect on dividend per share."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."

"This book provides a thoroughly researched biography of the naval career of Matthew Flinders, with particular emphasis on his importance for the maritime discovery of Australia. Sailing in the wake of the 18th-century voyages of exploration by Captain Cook and others, Flinders was the first naval commander to circumnavigate Australia's coastline. He contributed more to the mapping and naming of places in Australia than virtually any other single person. His voyage to Australia on H.M.S. Investigator expanded the scope of imperial, geographical and scientific knowledge. This biography places Flinders's career within the context of Pacific exploration and the early white settlement of Australia. Flinders's connections with other explorers, his use of patronage, the dissemination of his findings, and his posthumous reputation are also discussed in what is an important new scholarly work in the field"

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."