Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya interseksionalitas pada perempuan miskin India terhadap terhambatnya efektivitas kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah direvisi dua kali yaitu tahun 2003 dan 2011, kebijakan Pre- Natal Diagnostic Technique 1994 yang dibuat oleh pemerintah India dalam rangka menghapus praktik sex-selective abortion (SSA) gagal meningkatkan jumlah kelahiran bayi perempuan dalam perhitungan rasio seks saat lahir di India tahun 1994-2014. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab kegagalan tersebut dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder. Tinjauan literatur, data statistik pemerintah dan naskah kebijakan akan dianalisis melalui teori interseksionalitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengabaian interseksionalitas struktural pada proses pembuatan kebijakan PCPNDT 1994 menyebabkan kebijakan ini tidak efektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.

---

This research analyzes the relation between intersectionality on poor women and the effectiveness of anti violence against women policy. Even though it has been revised in 2003 and 2011, Pre Natal Diagnostic Technique Act of 1994 created by the Indian government to abolish the practice of sex-selective abortion SSA failed to increase the number of female birth in sex ratio at birth calculation in Indian. This study attempts to analyze the causes of this failure with qualitative method and secondary data. Analysis of literature review, government statistical data and policy manuscripts through intersectionality theory shows that the neglect of structural intersectionality in the policy making process has made PCPNDT Act of 1994 ineffective in eliminating violence against women."

"Fokus dalam skripsi ini adalah status moral pre-natal human being. Awal mula perdebatan mengenai status moral pre-natal human being dapat ditelusuri melalui perdebatan antara kubu pro-life dan pro-choice. Dari sana, kita dapat melihat bahwa inti argumen dari keduanya adalah permasalahan mengenai kapan kehidupan manusia dimulai. Untuk menentukan ada atau tidaknya status moral dari pre-natal human being, skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan etis yang relevan, seperti konsep personhood, hak asasi, dan pembedaan moral standing.

---

The Focus of this study is the moral status of pre-natal human being. This problem can be traced through from all debate between pro-life and pro-choice side. From that, we can see that both of them, have filling the argument with the problem about when human ife_s started. To determine whether there is or no moral status of pre-natal human being, this study applies some relevant ethical approachs, like a concept of personhood, basic rights, and distinction of morale standing."

"Pajanan kronis kebisingan prenatal dapat menyebabkan gangguan neurogenesis dan neuroplastisitas pada jaras auditorik otak sehingga muncul gangguan neurokognitif. Sedangkan Paparan musik pada masa prenatal memodulasi secara positif perkembangan morfologi dan biokimia pada jaras auditorik otak yang mendukung neurogenesis dan neuroplastisitas. Hal tersebut akan mendukung kemampuan neurokognitif. Pajanan musik setelah terpapar kebisingan prenatal memiliki potensi memperbaiki neuroplastisitas sinap pada neuron di jaras auditorik yang ditandai peningkatan protein sinaptik salah satunya synaptophysin. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental terhadap anak ayam betina dari 24 telur yang dinkubasi dalam 4 kelompok yaitu kontrol, musik, kebisingan, dan gabungan kebisingan dan musik. Pemberian pajanan musik prenatal setelah terpapar kebisingan dapat meningkatkan kadar synaptophysin pada batang otak. Hal tersebut berpotensi meningkatkan neuroplastisitas jaras auditorik otak untuk fungsi neurokognitif yang lebih baik, meskipun pajanan tersebut belum dapat meningkatkan jumlah neuron batang otak

---

Prenatal chronic noise exposure caused neurogenesis and neuroplasticity disorders in the brain's auditory pathway resulting in neurocognitive impairment. Meanwhile exposure to prenatal music positively modifies morphological and biochemical developments in the brain's auditory pathway that supports neurogenesis and neuroplasticity. It will support neurocognitive abilities. Musical exposure after prenatal noise exposure potentially improve neuroplasticity in auditory pathways neurons synapses. It was characterized by increasing synaptic protein, one of which is synaptophysin. This study used an experimental method using 24 female chicks as a subject. Subject obtain after incubated the eggs in 4 groups: control, music, noise, and noise and music combined. Prenatal music exposure after noise exposure can increase levels of synaptophysin in the brainstem nuclei. It may potentially improve neuroplasticity of the brain's auditory pathway for better neurocognitive function, although such exposure has not been able to increase the number of neuron in brainstem nuclei"

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."