Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenggunaan Twitter sebagai ruang komunikasi politik pada pemasaran politik menyebabkan terjadinya pergeseran balance of power antara partai politik dan publik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran politik dalam perspektif strukturasi adaptif di media sosial Twitter terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia tahun 2019 sebagai contoh kasus. Contoh kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia diambil berdasarkan pertimbangan perbedaan strategi kampanye dari partai politik yang sama-sama baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah strukturasi adaptif sebagai variabel independen dan strategi pemasaran politik partai sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil secara langsung dari media sosial partai politik terkait. Dampak dari pergeseran kekuatan tersebut adalah perubahan strategi pemasaran dari partai politik yang berubah karena melihat feedback dari aktivitas pengguna di Twitter. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia memiliki strategi yang sangat kontras dalam memasarkan partai politiknya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pengguna Twitter.Kata kunci: Pergeseran keseimbangan, Twitter, ruang komunikasi politik, pemasaran politik, media sosial

---

ABSTRACT

The use of Twitter as a political communication space in political marketing causes a shift in the balance of power between political parties and the public. This study explains how political party marketing strategies changed in the adaptive structuring perspective on Twitter social media. The research was conducted by taking the Partai Solidaritas Indonesia and Partai Persatuan Indonesia in 2019 as a case study. The case study was taken based on the difference between PSI and Perindo political campaign strategies, as we know that they are new political parties with different view on Twitter user. The method used in this study is a qualitative research method. The variables examined in this study are adaptive structuring as an independent variable and party political marketing strategy as the dependent variable. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken directly from social media related political parties. The impact of this shift in power is an adjustment in the marketing strategies of political parties that change caused by Twitter users feedback. The Indonesian Solidarity Party and the Indonesian Unity Party have a strong contrast strategy in their political marketing.

"

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Model Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik Partaia Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2014. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mempersiapkan pemimpin dimasa yang akan datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriftif analisis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori partai politik, teori merit sistem yang berhubungan dengan kaderisasi dan teori kepemimpinan. Dengan menggunakan kerangka teori, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya dengan 8 informan. Dari hasil penelitian ini, kaderisasi kepemimpinan ditubuh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai fungsi untuk mempersiapkan caloncalon yang siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi di dalam Model Kaderisasi Kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014. Faktor pendukung penyiapan kaderisasi kepemimpinan yaitu adanya sayap partai salah satunya Taruna Merah Putih yang memiliki peran penting dalam perolehan suara pada pemilu tahun 2014. Faktor Penghambat Kaderisasi kepemimpinan yaitu regenerasi kepemimpinan dan masih menggunakan pola senioritas.

---

This reasearch is discussing about the Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014?. The background of this research is to description and Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in preparing the future leaders. Indonesian Democratic Party Struggle as the win of the legislative selections in 2014 elections.

This research used qualitative method with descriptive analysis. The theory used in this research is the potilical party theory, merit system theory which relation of the cadres and leadership theory. By using the theoretical framework, the correlation between the fact in the field is obtainable during the process of research and theory can be obeserved correlation discrepancy with 8 informan.

The results of this research, the leadership regenaration in the body of Indonesian Democratic Party Struggle has the function to prepare for ready candidates to continue the struggle for an organization's in Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014.

Factors supporting the cadres leadership preparation party wing is one of them Taruna Merah Putih has an important role in the vote on the election of 2014. Factors inhibiting leadership and leadership cadres is still using the pattern of seniority."

"Tesis ini membahas bagaimana brand Partai Politik (yang diadaptasi dari brand korporasi) ditampilkan di 2 (dua) media massa, yaitu portal berita daring medcom.id dan liputan6.com pada Periode Kampanye Pemilu Serentak 2019. Analisis framing juga dilakukan untuk melihat bagaimana masing-masing portal berita membingkai pemberitaan mengenai Partai NasDem. Secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada medcom.id adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) yang didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif dan tidak ada satupun pemberitaan dengan tone negatif (no negative news). Lebih lanjut, melalui penelitian ini terlihat medcom.id menjalankan peran layaknya corong kehumasan (PR Stories) bagi brand Partai NasDem. Di sisi lain, secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada liputan6.com ternyata juga didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif namun masih memiliki 1 (satu) pemberitaan dengan tone negatif (some negative news). Liputan6.com dalam memberitakan brand Partai NasDem cenderung mengabarkan berdasarkan peristiwa (event-based) yang terjadi. Sementara terkait tokoh sebagai sub-brand yang dijadikan kutipan sumber dalam berita, baik medcom.id maupun liputan6.com menempatkan tokoh yang sama pada posisi 3 (tiga) teratas, yaitu Surya Paloh, Johnny Plate, dan Willy Aditya. Analisis framing model Pan & Kosicki yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Artikel 1 mengenai laporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh, perbedaan framing sangat mencolok (salient) mengingat isu tersebut mengancam reputasi Partai NasDem. Medcom.id membingkai artikelnya dengan sangat kental menggunakan perspektif Partai NasDem, sementara liputan6.com cenderung hanya sekadar mengabarkan fakta/peristiwa. Selanjutnya, pada Artikel 2 mengenai pertemuan pejabat KPK dengan pengurus Partai NasDem, perbedaan framing juga cukup mencolok (salient) bagaimana medcom.id seolah-olah ingin menyampaikan bahwa kedatangan KPK adalah khusus untuk menjaga kualitas pemimpin dari Partai NasDem, sementara liputan6.com secara umum menyampaikan kedatangan KPK adalah untuk membahas agenda pemberantasan korupsi. Terakhir, pada Artikel 3 mengenai pujian Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dalam acara Konsolidasi dan Perayaan HUT Ke-4 Fraksi NasDem, tidak ada perbedaan yang signifikan antara medcom.id dan liputan6.com dalam membingkai (framing) artikel berita tersebut.

---

This thesis discusses how Brand of Political Party (which adapted from corporate brand) is displayed in 2 (two) mass media, namely the online news portal medcom.id and liputan6.com during the 2019 Simultaneous Election Campaign Period. Framing analysis is also carried out to see how each news portal framed the news coverage about Partai NasDem. Descriptively, the brand of Partai NasDem that appeared on medcom.id was 238 (two hundred and thirty-eight) dominated by news with a positive tone and no news with a negative tone. Furthermore, through this research, it is seen that medcom.id plays a role more like to tell PR Stories for the Partai NasDem’s brand. On the other hand, Partai NasDem’s brand that appeared on liputan6.com was 81 (eighty one) news coverage and also dominated by news with a positive tone but still had 1 (one) news with a negative tone (some negative news). Liputan6.com in reporting the Partai NasDem’s brand tends to report based on events (event-based). Meanwhile, regarding the political figure as a sub-brand that is used as a source quote in the news coverage, both medcom.id and liputan6.com placed the same political figures in the top 3 (three), namely Surya Paloh, Johnny Plate, and Willy Aditya. Based on the results of the Pan & Kosicki model of framing analysis, the research findings show that in Article 1 regarding Rizal Ramli's report on Surya Paloh, the difference in framing is highly salient considering that the issue threatens Partai NasDem’s brand reputation. Medcom.id frames its articles very strongly using the Partai NasDem’s perspective, while liputan6.com tends to just report the fact/event as it is. Furthermore, in Article 2 regarding the meeting of KPK officials with the Partai NasDem’s management, the difference in framing is quite salient how medcom.id seems want to convey that the KPK's arrival is specifically to maintain the quality of leaders from Partai NasDem, while liputan6.com conveys that the KPK's arrival is generally to discuss the anti-corruption agenda. Finally, in Article 3 regarding the praise of the Speaker of the House of Parliament (DPR), Bambang Soesatyo, in the Consolidation and Celebration of the 4th Anniversary of the NasDem Faction (Fraksi NasDem), there is no significant difference between medcom.id and liputan6.com in framing the news article."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Artikel ini membahas pengaruh fusi partai politik terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Ciri khas politik Indonesia sebelum Orde Baru, ditandai dengan supremasi presiden dalam pemerintahan dan peranan politik yang terbatas. Artikel ini ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, tesis, dan artikel jurnal. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan fusi partai politik OrdeBaru terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa fusi partai politik lahir sebagai langkah awal yangdilakukan oleh Soeharto dalam kepemimpinan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar terciptanya stabilitas politik dan kembali mengaktualkan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi seperti termaktub dalam UUD 1945. Fusi partai politik berpengaruh terhadap perolehan suara Pemilu 1977 di Jawa Barat. Kenaikan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat terdapat segmentasi pemilih yang jelas akibat dari fusi partai Islam. Bertambahnya pemilih masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam merasa ada kedekatan dengan isu-isu yang diangkat PPP dan mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif pada Pemilu 1977 menjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenaikan perolehan suara di Jawa Barat.

---

This article discusses the influence of political party fusion on PPP vote acquisition in the 1977 election in West Java. The characteristics of Indonesian politics before the New Order were marked by the supremacy of the president in government and a limited political role.This article was written using the historical method with sources in the form of contemporary newspapers, books, theses, and journal articles. The problem that will be discussed in this paper is how the influence of the New Order political party fusion policy on PPP vote acquisition in the 1977 elections in West Java. Basedon the results of the research, it was found that the fusion of political parties was born as the first step taken by Suharto under the leadership of the New Order to implement Pancasila and the 1945 Constitution purely and consistently in order to create political stability and re- actualize general elections as one of the means of democracy as stipulated in the Constitution. 1945. The fusion of political parties influenced the vote acquisition for the 1977 election in West Java. The increase in PPP votes in the 1977 election in West Java had a clear segmentation of voters as a result of the fusion of Islamic parties. The increasing number of voters in West Java, who are predominantly Muslim, feel close to the issues raised by PPP and hope that PPP as an alternative force in the 1977 election will become other factors influencing the increase in vote acquisition in West Java."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan Partai Demokrat Swedia masuk parlemen Riksdag tahun 2010. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Swedia, Partai Demokrat Swedia berhasil melewati batas ambang (electoral threshold) 4% sehingga perolehan suaranya yaitu 5.7% suara pemilih dalam pemilu dihitung menjadi kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat dua faktor besar dibalik keberhasilan pemenangan Partai Demokrat Swedia, yaitu (1) faktor eksternal: politisasi masalah sosial dan ekonomi yang mencakup peningkatan jumlah imigran dan persoalan krisisekonomi/keuangan tahun 2008, serta (2) faktor internal yaitu kemampuan kepemimpinan Jimmie Akesson dalam memperkuat partai dan berkomunikasi dengan masyarakat.Dengan menggunakan teori dari Patrick O. Kelly, Kitschlet, Betz, danJens Rydgren (faktor eksternal), serta teori dari David Art dan CasMudde (faktor internal),penelitian ini menemukan bahwa kedua faktor saling mempengaruhi dan faktor internal sebagai faktor paling utama yang berperan dalam memenangkan Partai Demokrat Swedia, sementara faktor eksternal menjadi faktor pendukung.

---

This research focuses on the successful of the Sweden Democrat Party entering the parliament crossing the electoral threshold ((4%) in the national parliamentary Riksdag election 2010. For the first time in Sweden’s political history, Sweden Democrat Party got into parliament with 5.7% votes counted in the election into the seats in the Riksdag parliament. This qualitative research analyzes two main factors behind the successful of the Sweden Democrat Party, which consist of (1) the external factors: politicization of the social and economy problems; rising number of immigrants and economic financial crisis in 2008. And (2) the internal factors: leadership of Jimmie Akesson in strengthening the party internally and his ability to communicates with the people. Using Patrick O. Kelly theory, Kitschlet, Betz, and Jens Rydgren’s theories (external factors), also David Art and Cas Mudde theories (internal factors), this research finds that both factors give benefits to the party’s successful and internal factors are the main factors in it. However, the external factors are also important as supportive factors."