Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

 

Penelitian ini membahas evaluasi penerapan program employer branding di unit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada milenial dengan menggunakan konsep social marketing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode evaluasi yang digunakan untuk melakukan penilaian terkaitproses pelaksanaan program komunikasi employer branding kepada milenial di Bank Mandiri. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa implementasi dari program ini belum ditunjang dengan nilai unik perusahaan yang fokus sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi terlalu umum. Selain itu, dalam melaksanakan pemasaran nilai, tidak pula dilakukan riset mendalam terkait dengan karakteristik dan preferensi target, padahal hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam melakukan proses pemasaran nilai pada fase berikutnya. Untuk ke depannya, diharapkan BUMN dapat lebih menentukan nilai yang akan dikomunikasikan sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih spesifik. Selain itu, perlu dilakukan riset kepada konsumen pesan sehingga fase berikutnya yakni targeting, positioning, communications channel, distribution channel, dan publicity dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran. 

---

 

This study discusses evaluating the application of employer branding programs in units of State-Owned Enterprises (BUMN) to millennials using the concept of social marketing. This study uses a qualitative approach and uses evaluation methods that are used to conduct assessments related to the implementation process of employer branding communication programs to millennials at Bank Mandiri. Through this research, it is known that the implementation of this program has not been supported by the company`s unique focus value so the message to be delivered is too general. In addition, in carrying out value marketing, in-depth research is not carried out related to target characteristics and preferences, even though this is what should be the basis for the value-marketing process in the next phase. In the future, it is expected that SOEs can better determine the value to be communicated so that the message delivered becomes more specific. In addition, research needs to be done to consumers of messages so that the next phase of targeting, positioning, communications channel, distribution channel, and publicity can run more effectively and on target.

"

"Berkembangnya kebutuhan perusahaan terhadap karyawan yang sesuai dengan standard untuk mendukung bisnis saat ini menyebabkan munculnya fenomena yang disebut dengan talent war. Kemunculan talent war berimplikasi pada adanya kebutuhan perusahaan untuk melakukan pemasaran dari sisi sumber daya manusia, sehingga muncul bidang baru yang dikenal dengan employer branding. Untuk mencapai tujuannya sebagai perusahaan pilihan, komunikasi adalah hal yang penting dalam employer brand. Tesis ini akan membahas bagaimana employer branddapat terbentuk melalui komunikasi employee value proposition yang dijalankan oleh employer branding. Untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih efektif, penggunaan media online dapat digunakan untuk mendukung kampanye dan program yang dijalankan secara offline, kedua saluran ini penting untuk digunakan secara terintegrasi dalam upaya membangun persepsi target audiens agar perusahaan menjadi tempat kerja yang di inginkan oleh kandidat. Selain itu, strategi untuk menggunakan komunikasi offline dan online perlu diseimbangkan dengan kekuatan konten komunikasi yang konsisten sehingga hasil yang diperoleh dimaksimalkan.

---

The development of the company's needs for talent in accordance with the company's standards to support business today causes a phenomenon called the talent war. this phenomenon raises the development of a new field of employer branding. where companies and organizations strive to do marketing from the side of human resources. In order to achieve its objectives as an employer of choice, communication is important in employer branding. This thesis will discuss how the employer brand can be formed through employee value proposition communication run by employer branding. In order to achieve a more effective communication goal, the use of online media can be used to support campaigns and programs that are run offline, these two channels are important to be used integrally in an effort to establish the target audience's perception of the company's brand as the desired place to work. The strategy to use offline and online communication needs to be balanced with the strength of consistent communication content so that the results obtained are maximized."

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan.Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.

---

In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.

In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.

The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities."

"Corporate branding merupakan identitas yang dibangun sebagai nilai pembeda yang disampaikan oleh perusahaan. Corporate Branding yang baik mampu membentuk nilai reputasi, sehingga mampu meningkatkan daya jual dari perusahaan tersebut. Selain itu, dalam membangun corporate branding juga diperlukan strategi di dalamnya. Di sisi lain, Corporate Branding merupakan hal yang seringkali dilupakan bagi Badan Usaha Milik Negara, karena sifatnya yang mengekor keadaan pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN. Penelitian ini menetapkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai objek penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan corporate branding yang dibangun selama beberapa era melalui strategi yang dipilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif analisis isi. Penelitian ini memberikan penjelasan bagaimana corporate branding suatu BUMN dibentuk di tiap masa pemerintahan yang dilalui. Hasil yang didapat, menunjukkan bahwa corporate branding BUMN selalu berubah mengikuti keadaan pemerintahan. Di sisi lain, BUMN juga menerapkan strategi guna mempertahankan corporate branding yang dimiliki. Dari hasil tersebut dapat dikatakan, penelitian ini mampu memberikan referensi pembentukan corporate branding BUMN pada tiap era pemerintahan.

---

Corporate branding is an identity which is built as a differentiating value of a company. Great corporate branding is able to form a reputation value, in addition to increase sales value of the company. However, in building corporate branding, a strategy is also needed in it. Corporate Branding is something that is often forgotten by State-Owned Enterprises, since its nature is to follow the government flow. Therefore, this is a challenge for SOEs. This study marks PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as the object of research and aims to describe the corporate branding that was built for several decades through the chosen strategy. This study uses a descriptive approach with a qualitative method of content analysis. This study provides an explanation of how the corporate branding of SOEs is formed in each period of government. The results indicated, that the corporate branding of SOEs always changes according to government conditions. On the other hand, SOEs also exercise strategies to maintain their corporate branding. From these results it can be said, this research is able to provide a reference for forming the corporate branding of SOEs in each era of government."

"ABSTRAKEmployer Branding berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan persepsi tentang perusahaan tersebut baik secara internal (karyawan), maupun eksternal (masyarakat). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta didukung beberapa studi literatur. Dalam penelitian ini membahas Employer Branding Bank Mandiri dari kedua sudut pandang tersebut. Penelitian ini mencoba menguraikan Strategi Employer Branding Bank Mandiri dari berbagai teori yang dikemukankan beberapa ahli dikaitkan dengan hasil analisis didukung dengan beberapa hasil wawancara mendalam dengan tiga narasumber (pihak internal perusahaan, calon karyawan, dan nasabah). Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Mandiri merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan Employer Branding.

---

ABSTRACTEmployer Branding related to how the company gives the perception of the company both internally (employees) and external (community). This study is a qualitative research and supported by several literature studies. In this study discussed about the Employer Branding Bank Mandiri from those the two points of view. This study is try to describes the Strategy of Employer Branding Bank Mandiri from the various theories that have been suggested by some experts that associated with the results of the analysis is supported by several deep interviews with three informants (internal party companies, prospective employees, and customers). The results showed that Bank Mandiri is a company who were very concerned of Employer Branding."

"Dari hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015 sampai 2019. Badan Usaha Milik Negara selalu menempati daftar instansi dengan laporan gratifikasi terbanyak kedua setelah instansi eksekutif. Penelitian ini mencoba mengetahui motif kecurangan apa yang mendorong penerimaan terhadap gratifikasi dan bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara para narasumber terpilih dan studi literatur terhadap BUMN bidang perbankan dan jasa keuangan, Bank X, sebagai salah satu objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan kalau motif kecurangan berlian (fraud diamond) memberi dorongan terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan BUMN Bank X. Ada empat faktor berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang membentuk motif kecurangan berlian terhadap perbuatan gratifikasi. Dalam upayanya mengendalikan gratifikasi, usaha yang dilakukan Bank X telah dipersiapkan dengan baik melalui sistem pengendalian internal yang dibentuk secara lengkap dan terpenuhi semua prinsipnya. Penelitian ini memberi saran sebagai upaya perbaikan pengendalian gratifikasi lebih lanjut untuk Bank X, yaitu: (1) Melakukan pembaruan terkait rujukan regulasi yang baru untuk pedoman pengendalian gratifikasi perusahaan; (2) Menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait urusan gratifikasi dan kebijakan antikorupsi organisasi; (3) Membangun kesadaran kepada segenap staf hingga pimpinan organisasi segala level supaya mau melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan gratifikasi; (4) Segera melakukan dan melaksanakan SNI ISO 3700:2016 sebagai sertifikasi manajemen anti suap (SMAP); (5) Membuat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari aktivitas pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan.

---

According to the recapitulation report of gratification from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 until 2019. State-Owned Enterprises were always in the second place after executive agencies. This study is trying to find out what kind of fraud motives that could encourage the acceptances of illegal gratuities and how to control that activities has been made by State-Owned Enterprises. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative method through interviews with the key informants and literature study toward banking and financial services State-Owned Enterprises, X Bank, as one of these research objects. The results showed that diamond fraud motive could encourage the acceptances of illegal gratuities on X Bank. There are four factors in the form of pressure, opportunity, rationalization, and capabilities that shaped as a diamond fraud motive towards gratification. As an effort to control that activity, The Bank has been well prepared through their complete action and fulfill the principles of the internal control system. There are a number of suggestions to improve gratification control for the Bank, namely: (1) Making an update for their guidelines on corporate gratification control related to the new regulation; (2) Upgrade the quality and quantity of their human resources that related to gratification matters and organizational anti-corruption policies; (3) Building awareness to the all staff and the leaders at any levels, so they would to report all of forms in acceptance and rejection of any gratuities; (4) Implement and execute the ISO 3700:2016 as anti-bribery management certification in the organization; (5) Make a further research on the effectiveness of gratification control activities that have been done."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction serta memperkuat posisi BUMN dalam menghadapi persaingan bebas dan era globalisasi, diperlukan sinergi BUMN di segala lini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi transaksional dimana sumber pembiayaannya berasal dari bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa frekuensi dan nilai transaksi sinergi BUMN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Financing to Debt Ratio FDR dan Non Performing Financing NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap FDR: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin rendah FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap NPF: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Dalam pelaksanaan sinergi transaksional tersebut, PT BNI S berada pada batas efisiensi, sedangkan PT BSM dan PT BRIS tidak efisien.

---

ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio FDR and Non Performing Financing NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional , PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola porsi yang signifikan dari ekonomi dunia, termasuk di negara-negara berkembang (The Economist, 2014). Indonesia termasuk negara yang memiliki proporsi BUMN terbesar jika dibandingkan dengan ukuran ekonominya (Kowalski et al, 2013). BUMN sebagai motor ekonomi suatu negara, diharapkan dapat berperan aktif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan negara melalui peningkatan kinerja inovasi. Globalisasi, lingkungan pasar yang semakin kompetitif dan dinamika perkembangan teknologi pada akhirnya mempengaruhi proses inovasi menjadi lebih mahal, kompleks, menantang, dan berisiko. Daya saing dan kinerja inovasi BUMN Indonesia yang masih relatif rendah dan tidak merata dipengaruhi oleh proses inovasinya yang masih cenderung tertutup dan berjalan sendiri-sendiri. Paradigma open innovation membuka jalan bagi perusahaan untuk mengeksplorasi inovasi di luar lingkungan internalnya secara efisien dan efektif (Chesbrough, 2003). Perusahaan di berbagai industri saat ini mencari format sinergi, kemitraan dan kolaborasi baru dalam rangka membangun keunggulan model bisnis dan daya saing (Linde et. al., 2021). Untuk itu BUMN membutuhkan cara kerja sistematis dalam beradaptasi dan mengorkestrasi proses inovasinya dalam konteks ekosistem inovasi bisnis untuk membangun keunggulan daya saing melalui keunggulan kolaborasi di tengah lingkungan yang dinamis dan kompleks. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi peluang inovasi perlu dilakukan dalam kerangka kerja kewirausahaan strategis berbasis pendekatan ekosistem inovasi bisnis. Studi terkait inovasi terbuka, kewirausahaan strategis dan dampak ekosistem inovasi terhadap kapabilitas dinamis dan inovasi model bisnis dalam orkestrasi proses inovasi terintegrasi di BUMN masih sangat terbatas. Penelitian ini menguraikan peran ekosistem inovasi dalam proses kewirausahaan strategis dengan instrument proses inovasi terintegrasi, sejak proses eksplorasi yang direpresentasikan oleh kapabilitas sensing yang kemudian memperkuat eksploitasi peluang inovasi melalui orkestrasi sumber daya yang dioperasionalisasikan melalui strategi inovasi dan model bisnis. Inisiatif inovasi model bisnis BUMN akan memberi fondasi kuat dalam berbagai inovasi produk atau jasa yang dihasilkannya, yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya collaborative advantage bagi BUMN sebagai proxy daya saing yang juga akan memberi manfaat kepada ekosistem inovasinya.

---

State-Owned Enterprises (SOEs) manage a significant portion of the global economy, including in developing countries (The Economist, 2014). Indonesia is one of the countries with the largest proportion of SOEs relative to the size of its economy (Kowalski et al., 2013). As the economic engine of a country, SOEs are expected to play an active and significant role in enhancing economic performance and national welfare through improved innovation performance. Globalization, increasingly competitive market environments, and the rapid development of technology have made the innovation process more expensive, complex, challenging, and risky. The competitiveness and innovation performance of Indonesian SOEs, which remain relatively low and uneven, are influenced by their innovation processes, which tend to be closed and operate in silos.

The open innovation paradigm opens pathways for companies to efficiently and effectively explore innovations outside their internal environments (Chesbrough, 2003). Companies across industries are now seeking new formats for synergy, partnerships, and collaborations in order to build business model advantages and competitiveness (Linde et al., 2021). In response, SOEs need systematic ways to adapt and orchestrate their innovation processes within the context of a business innovation ecosystem, to build competitive advantages through collaborative excellence in a dynamic and complex environment. The exploration and exploitation of innovation opportunities must be conducted within the framework of strategic entrepreneurship, based on a business innovation ecosystem approach. Research on open innovation, strategic entrepreneurship, and the impact of innovation ecosystems on dynamic capabilities and business model innovation in the orchestration of integrated innovation processes within SOEs remains very limited. This study elaborates on the role of the innovation ecosystem in the strategic entrepreneurship process using the integrated innovation process framework, beginning with the exploration process represented by sensing capabilities, which subsequently strengthen the exploitation of innovation opportunities through resource orchestration operationalized via innovation strategies and business models. SOE business model innovation initiatives will provide a strong foundation for various product or service innovations they produce, which in turn will enhance the collaborative advantage of SOEs as a proxy for competitiveness, ultimately benefiting their innovation ecosystem."

"Penelitian skripsi ini secara keseluruhan membahas instrumen utang berbentuk Medium Term Notes pada Badan Usaha Milik Negara Perum Perumnas. Sebelumnya, Medium Term Notes tidak memiliki pengaturan khusus dalam mekanisme penerbitannya. Sejak tahun 2019, Medium Term Notes diatur khusus dengan diterbitkannya POJK 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Secara umum, Medium Term Notes lazimnya diterbitkan oleh Perseroan Terbatas sebagai salah satu instrumen utang. Dengan masifnya penerbitan Medium Term Notes, Badan Usaha Milik Negara juga mulai menerbitkan Medium Term Notes sebagai salah satu sumber pendanaan eksternal. Skripsi ini juga meneliti mengenai penerbitan Medium Term Notes pada BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana diketahui, seluruh modal Perum dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas mengenai sejauh mana peran Negara dalam membantu mencegah maupun mengatasi risiko penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes oleh Perum Perumnas. Pembahasan tersebut dimulai dengan menjelaskan dasar hukum penerbitan Medium Term Notes oleh Perum Perumnas, mekanisme penerbitan Medium Term Notes Perum Perumnas, riwayat penerbitan Medium Term Notes, para pihak dalam penerbitan Medium Term Notes, peristiwa penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes Perum Perumnas, peristiwa restrukturisasi Medium Term Notes Perum Perumnas, jaminan pelunasan Medium Term Notes Perum Perumnas, sampai peran Negara dalam peristiwa gagal bayar Medium Term Notes Perum Perumnas

---

This thesis research comprehensively discusses the Medium Term Notes debt instrument in the State-Owned Enterprise (SOE) Perum Perumnas. Previously, Medium Term Notes did not have specific regulations governing their issuance mechanism. Since 2019, Medium Term Notes have been specifically regulated with the issuance of POJK 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering. Generally, Medium Term Notes are commonly issued by Limited Liability Companies as one of the debt instruments. With the massive issuance of Medium Term Notes, State-Owned Enterprises have also started issuing Medium Term Notes as one of the external funding sources. This thesis also examines the issuance of Medium Term Notes by State-Owned Enterprises in the form of Public Companies (Perum). As known, the entire capital of Perum is owned by the State. Therefore, it is crucial to discuss the extent to which the State plays a role in preventing and addressing the risk of payment delays of Medium Term Notes obligations by Perum Perumnas. The discussion begins by explaining the legal basis for the issuance of Medium Term Notes by Perum Perumnas, the mechanism for issuing Medium Term Notes by Perum Perumnas, the history of Medium Term Notes issuance, the parties involved in Medium Term Notes issuance, events of delayed payment obligations of Medium Term Notes by Perum Perumnas, events of restructuring Medium Term Notes by Perum Perumnas, guarantees for the settlement of Medium Term Notes by Perum Perumnas, and the role of the State in the event of default on Medium Term Notes by Perum Perumnas."

"Saat ini, ketika mengevaluasi perusahaan mana, pencari kerja akan mempertimbangkan reputasi perusahaan sebagai bagian dari tekad mereka untuk melamar pekerjaan dan mengejar karir mereka di perusahaan yang menjadi penting bagi perusahaan untuk mempertahankannya melalui branding perusahaan serta branding produk mereka. Selain branding, penting juga bagi perusahaan untuk memanfaatkan media sosial karena semakin banyak digunakan untuk kampanye branding perusahaan dan proses rekrutmen terutama di era digital ini dengan perubahan preferensi kerja dari talenta muda yaitu generasi z karena sebagian besar lulusan baru lebih memilih untuk memulai karir awal mereka di perusahaan milik negara di industri perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi signifikansi citra perusahaan melalui nilai-nilai yang berkaitan dengan keinginan kandidat, sosial, ekonomi, pengembangan diri, pendaftaran kerja, citra produk, dan media sosial terhadap niat melamar pekerjaan di bank BUMN yang dimediasi oleh reputasi perusahaan dan dimoderatori oleh media sosial. Berdasarkan hasil dari 122 mahasiswa S1 yang diolah dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling menunjukkan bahwa nilai minat memiliki pengaruh paling tinggi terhadap reputasi perusahaan dan niat untuk melamar

---

Nowadays, when evaluating which companies, job seekers  will consider the reputation of the company as part of their determination to land a job application and pursuing their career in the company which became important for company to maintain it through employer branding as well as their product branding. Other than branding, it is also important for company to make use of social media as it has  increasingly used for employer branding campaigns and the recruiting process especially in this digital era with changing in working preference from the young talent which is generation z as most fresh graduates are now prefer to start their early career in a state-owned company in banking industry. Hence, this research will evaluate the significance of employer branding through value of interest, social value, economic value, value development, application value, product branding, and social media towards intention to apply for a job at a state-owned bank mediated by corporate reputation and moderated by social media. According to the results from 122 undergraduate students that are processed with Partial Least Squares Structural Equation Modelling indicated that the value of interest is the highest influence towards the corporate reputation and the intention to apply."