Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji interdependensi pasar saham ASEAN-5 terhadap pasar saham Amerika Serikat, Hong Kong dan Jepang pada periode sebelum, saat dan setelah krisis keuangan global. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH untuk melihat korelasi antar pasar saham. Secara umum hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif pasar saham Jepang, Hong Kong dan Amerika Serikat terhadap pasar saham ASEAN-5. Dengan menggunakan analisis Granger Causality ditemukan dalam jangka panjang terdapat volatility spillover pasar saham Amerika Serikat, Jepang dan Hong Kong terhadap pasar saham ASEAN-5 serta dalam jangka pendek ditemukan adanya contagion effect antar pasar saham. Krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 mempengaruhi tingkat pengembalian dan pasar saham saling terkait.

---

ABSTRACTThis paper investigate the interdependence between United States, Japan, Hong Kong and ASEAN-5 stock market and covering the period including pre-, during and post global financial crisis. Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH is used to estimate dynamic correlation between stock market. Generally, it is found evidence advanced countries have positive correlation to ASEAN-5 stock markets. Using Granger causality this study finds in the long-run stock volatility spillover from Japan, Hong Kong and United States into ASEAN-5 stock markets, and short-run contagion effect between the stock markets. Moreover, during financial crisis stock market become more interrelated."

"Pada tanggal 2 Desember tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). Aturan ini memberikan keistimewaan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin melakukan penawaran umum dengan memberikan hak untuk mengesampingkan prinsip satu saham satu suara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Akan tetapi aturan tersebut hanya memperkenankan bagi PT yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Berbeda dengan Indonesia, baik di Negara Amerika maupun di Hong Kong tidak membatasi jenis kegiatan usaha tertentu. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini ialah mencari alasan ketentuan SDHSM di Indonesia yang hanya dibatasi untuk Emiten yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat komparasi dengan Negara Amerika Serikat dan Hong Kong. Adapun alasan pemilihan negara tersebut dijadikan sebagai perbandingan karena aturan POJK tersebut mengikuti praktik yang terjadi di bursa Amerika, dalam hal ini New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ) dan Hong Kong, dalam hal ini Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan alasan pengaturan SDHSM di Indonesia hanya ditujukan bagai Emiten yang menggunakan teknologi disebabkan dalam pertimbangan dan penjelasan POJK 22/2021 menyampaikan bahwa aturan ini ditujukan untuk mengakomodir perusahaan teknologi agar para pendiri perusahaan dapat mengembangkan teknologi dan inovasi yang dimiliki dan dapat menghindari gangguan dari pemegang saham biasa yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu para pendiri dapat mempertahankan kendali perusahaan untuk mengejar inovasi yang mereka miliki sehingga bisnis suatu emiten dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan arahan strategis dari seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang unik. Selain itu apabila merujuk pada praktik yang terjadi di Amerika Serikat dan Hong Kong terlihat bahwa mayoritas pengguna SDHSM merupakan perusahaan teknologi.

---

On December 2, 2021, the Financial Services Authority (OJK) issued regulation Number 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). This regulation provides the privilege of multiple voting rights shares (SDHSM) for Limited Liability Companies (PT) that wish to go public, granting the right to override the principle of one share one vote as stipulated in Article 84 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). However, this regulation only allows PTs that use technology as their main business. Unlike Indonesia, both in the United States and Hong Kong, there is no restriction on the type of business activities. Therefore, the issue in this study is to find the reasons for the SDHSM provisions in Indonesia being limited only to issuers that use technology as their main business. This research was conducted by making comparisons with the United States and Hong Kong. The reason for choosing these countries as comparisons is because the POJK regulation follows the practices occurring in the American stock exchanges, namely the New York Stock Exchange (NYSE) and the National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ), and Hong Kong, namely the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). This study uses normative legal research methods and comparative law. The results of the study indicate that the reason for regulating SDHSM in Indonesia is directed only at issuers that use technology because, in the considerations and explanations of POJK 22/2021, it is stated that this regulation is aimed at accommodating technology companies so that the company founders can develop the technology and innovations they have and avoid interference from ordinary shareholders who do not have the same knowledge as they do. Therefore, the founders can maintain control of the company to pursue their innovations so that the business of an issuer can be developed through the knowledge and strategic direction of a founder who has a unique vision and mission. In addition, referring to the practices in the United States and Hong Kong, it is evident that the majority of SDHSM users are technology companies."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum stock split dan reverse stock split sebagai aksi korporasi di pasar modal Indonesia. Stock split dan reverse stock split merupakan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan harga saham dalam meningkatkan perdagangan. Saat ini, peraturan yang ada tersebar secara terpisah dalam UUPT, peraturan BEI, peraturan OJK. Namun, ruang lingkup regulasi masih terbatas dan tidak memberikan klarifikasi tentang persyaratan dan kontrol atas tindakan tersebut. Sementara itu, praktik di Singapura, Hong Kong dan Amerika Serikat memberikan regulasi yang luas tentang pembatasan, serta kontrol yang jelas dari Bursa atas stock split dan reverse stock split. Penelitian ini menerapkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Setelah membandingkannya dengan peraturan yang setara di Singapura, Hong Kong dan Amerika Serikat, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan landasan hukum dan lingkup pengaturan yang memadai mengenai stock split dan reverse stock split. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai stock split dan reverse stock split untuk meningkatkan good corporate governance dan memitigasi risiko yang timbul dari praktik stock split dan reverse stock split yang tidak diawasi.

---

This thesis examines the legal basis for stock split and reverse stock split as corporate actions in Indonesian capital market regulations. Stock split and reverse stock split are corporate actions implemented by companies to control the stock price in improving trading. Currently, the existing regulations are scattered separately in the Company Law, IDX and OJK regulations. However, the scope of regulation is still limited and offers no clarifications on the requirements and control over the actions. Meanwhile, the practice in Singapore, Hong Kong and the United States provided extensive regulations on the limitations, along with clear control of the Exchange over stock split and reverse stock split. The thesis implements a normative juridical research, which uses statutory and comparative approach. After comparing it with equivalent regulation in Singapore, Hong Kong and the United States, the thesis concludes that Indonesia has not provided sufficient legal grounds and scope of regulation on stock split and reverse stock split. Therefore, this thesis recommends that the regulation on stock split and reverse stock split needs improvement in order to enhance good corporate governance and mitigate the risks that comes with unsupervised stock split and reverse stock split practices."

"Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) - full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu Pertama, Spillover volatilitas memiliki sifat dan besaran yang berbeda beda tergantung pada periode pra krisis, krisis dan pasca krisis. Kedua, ditemukan bukti bahwa pada periode pra krisis tidak ditemukan adanya spillover volatilitas diantara pasar saham ASEAN-5, namun hasil yang berbeda ditunjukan pada periode krisis dan pasca krisis, pada periode tersebut spillover volatilitas terjadi diantara pasar ASEAN-5, namun pada saat krisis magnitude nya lebih besar dibandingkan pasca krisis. Spillover volatilitas yang terjadi diantara negara ASEAN-5 bersifat satu arah (unidirectional). Ketiga, Ditemukan adanya bukti spillover volatilitas dari pasar Amerika dan Jepang menuju pasar ASEAN-5. Pada saat periode pra krisis, pasar Jepang memberikan pengaruh spillover volatilitas lebih besar dibandingkan pasar Amerika. Sedangkan pada saat krisis dan pasca krisis, pasar Amerika memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pasar Jepang. Keempat, Hubungan antara pasar Amerika Serikat dan Jepang dengan pasar ASEAN-5 menjadi lebih kompleks pada saat setelah krisis.

---

This study examines volatility spillover between ASEAN-5 countries? equity market with USA and Japanese markets in the period January 1, 2004 through December 31, 2004. The whole time-period is divided into three periods as related to the world financial and economic crisis of 2008-2009, namely : precrisis, crisis and post-crisis. Bivariate GARCH (1,1) ? FULL BEKK model is employed to simultaneously estimate the conditional variance between seven different indexes. The following are the results of empirical research : The first, volatility spillover has a different nature and magnitude depending on the period of the pre crisis, crisis and post-crisis. Second, there is evidence that in the pre-crisis period, there are no volatility spillover among the ASEAN-5 stock markets, but the different results shown in the crisis and post-crisis period, during this period of volatility spillover occurs between the ASEAN-5 markets, but in times of crisis magnitude is larger than the post-crisis. Internal volatility spillover occurs among ASEAN-5 is one-way (unidirectional).Third, there is evidence of volatility spillover from the U.S. and Japan to the ASEAN-5 markets. At the time of pre-crisis period, the Japanese market volatility spillover effect is greater than the American market. While in times of crisis and post-crisis, the U.S. market gives greater influence than the Japanese market. Fourth, the external and internal relationship in the ASEAN-5 markets become more complex during the post-crisis."

"Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover volatilitas di negara ASEAN-5 beragam. Tidak terdapat indikasi spillover volatilitas di negara Singapura dan Malaysia. Sedangkan di Filipina dan Thailand terdapat indikasi spillover volatilitas satu arah (unidirectional spillover) dari pasar saham ke pasar obligasi pemerintah. Sementara itu, spillover volatilitas dua arah (bi-directional spillover) yaitu dari pasar saham ke pasar obligasi pemerintah dan dari pasar obligasi pemerintah ke pasar saham terjadi di Indonesia. Hasil estimasi spillover volatilitas return di pasar saham dan obligasi pemerintah negara ASEAN-5 terkait oleh kondisi kedalaman pasar keuangan di negara tersebut. Negara dengan pasar keuangan yang dalam cenderung lebih dapat menyerap guncangan yang terjadi sehingga guncangan di satu pasar tidak menimbulkan spillover ke pasar lainnya.

---

This thesis analyses the volatility spillover between stock and government bond return in ASEAN-5 countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippine, Singapore, and Thailand using stock and government bond daily return data between 3 January 2006 and 28 February 2020. Estimation using BEKK-GARCH (1,1,1) found that volatility spillover in ASEAN-5 countries are varied. There is no spillover volatility indication in Singapore and Malaysia. Meanwhile, we found unidirectional volatility spillover from the stock market to the government bond market in the Philippine and Thailand. Bi-directional volatility spillover, from the stock market to the bond market and from the bond market to the stock market happened in Indonesia. The various result of ASEAN-5 countries presumably caused by the different levels of financial and institutional depth among the countries. Countries with the deep financial markets could absorb the shocks that occur so that it not spilled and affecting other markets."

"Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi menjadi tiga yaitu action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. Saham sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian, memerlukan regulasi dan penegakan hukum yang optimal untuk mencegah praktik manipulasi dan menjamin berjalannya pasar modal yang adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi literatur dan menitikberatkan pada tipologi micro comparison. Perbandingan dilakukan dengan menitikberatkan pada mekanisme murni dari unsur mikro hukum yaitu melihat keberlakuan regulasi dan penegakan hukum antara Indonesia dengan Hong Kong dengan mencantumkan beberapa kasus. Hasil perbandingan ditemukan bahwa dari segi regulasi, beberapa tindakan manipulasi pada pengaturan di Hong Kong belum diatur dalam peraturan Indonesia, seperti pengaturan cross border secara khusus dalam Securities and Futures Ordinance. Selain itu, setelah melakukan analisis terhadap beberapa kasus dijumpai upaya penegakan hukum dilakukan oleh instansi terdapat perbedaan yang signifikan khususnya dalam pengenaan delik dan penjatuhan sanksi. Di Hong Kong terdapat pengadilan khusus yang mengadili perkara pelanggaran pasar bernama Market Misconduct Tribunal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan reformulasi regulasi terhadap peraturan di Indonesia, perlu menambahkan bidang penggunaan alat atau skema perbuatan manipulasi saham terutama dalam penggunaan teknologi dan jaringan, menambahkan bidang lintas batas dan menambahkan pembatasan terhadap transaksi frekuensi tinggi berskala besar. Selain itu, perlu pengaturan terhadap whistle-blowing dan pengadilan ekonomi.

---

Stock manipulation is an act of illegal behaviour in the financial market for profit. Crimes against the capital market are entering a terrible phase, the mode of the perpetrator follows the development of the world, and the impact of manipulation crimes can harm the market as a whole. Stock manipulation is carried out by various methods and means, broadly speaking, the act of manipulation is divided into three, specifically action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. As one of the instruments driving the economy, the capital market requires optimal regulation and law enforcement to prevent manipulation practices and ensure a fair and efficient capital market. This research uses a normative method using literature studies and focuses on the typology of micro comparison. The comparison is carried out by emphasising the pure mechanism of micro-legal elements, namely looking at the applicability of regulations and law enforcement between Indonesia and Hong Kong by listing several cases. The results of the comparison found that some acts of manipulation in Hong Kong regulations have not been regulated in Indonesian regulations, such as cross-border arrangements specifically in the regulation Securities and Futures Ordinance. In addition, after analyzing several cases, it was found that law enforcement efforts were carried out by agencies, and there were significant differences, especially in the imposition of offence and sanctions. In Hong Kong, there is a special court that tries market misconduct cases called the Market Misconduct Tribunal. The research concludes that there are several proposals for regulatory reformulation of regulations in Indonesia, it is necessary to add the field of using tools or schemes for stock manipulation, especially in the use of technology and networks, adding cross-border fields and adding restrictions on large-scale high-frequency transactions. In addition, it is necessary to regulate whistle-blowing and economic courts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya volatility spillover antara harga minyak dengan lima saham sektoral, yaitu sektor basic material, sektor financial, sektor consumer service, sektor telecommunication, dan sektor oil & gas. Penelitian ini dirancang untuk melihat volatility spillover tersebut di Indonesia, Singapura, Korea, dna Hongkong. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat keterkaitan antar pasar saham di Indonesia, Singapura, Korea, dan Hongkong. Model penelitian ini menggunakan model multivariate BEKK GARCH yang dikembangkan oleh Kroner dan Engle(1995).

---

This research is conducted to analyzing the volatility transmission between crude oil five stock sector, which are basic material, financial, consumer service, telecommunication, and oil & gas. This research take a sample of volatility transmission in Indonesia, Singapura, Korea, and Hong Kong. This research also want to know market interdependence between those four country. I use model multivariate BEKK GARCH which developed by Kroner and Engle (1990)."

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks saham ASEAN-5 secara keseluruhan periode penelitian. Selain itu,pendekatan RV merupakan pengukuran volatilitas harga minyak yang lebih baik dibandingkan indeks OVX dalam melihat korelasi dinamis terhadap return indeks pasar saham ASEAN-5 dengan menggunakan information criterion.

---

ABSTRACTThis paper investigates the dynamic correlation of oil price between OVX Oil Volatility Index and Realized Variance from WTI prices to ASEAN 5 stock index return using DCC GARCH approach. We use OVX and RV to examine the better oil proxy to ASEAN 5 stock market return using AIC method. We also examine student rsquo t distribution to check the normal distribution of DCC GARCH. From the result, we find that OVX and RV have negative correlation to ASEAN 5 stock index return within the period in overall. Further, the research shows that RV has more significant result than OVX as a oil proxy to ASEAN 5 stock index return."

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."