Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pencapaian Rencana Pitalebar Indonesia tahun 2014-2019 adalah terbangunnya jaringan tulang punggung yang menghubungkan 514 Ibukota Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia. Terdapat 57 Ibukota kabupaten yang dibangun dengan pola Kejasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan skema Availabililty Payment (AP) dengan menggunakan dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal. Pembangunan tersebut dibagi atas 3 (tiga) paket yaitu palapa ring paket barat, palapa ring paket tengah dan palapa ring paket timur. Karena palapa ring paket barat telah selesai pembangunannya sejak bulan Maret 2018 maka telah dilakukan evaluasi tahunan berdasarkan komitmen pembangunan penyelenggaraan jaringan namun belum mencakup sisi pemanfaatan jaringan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode evaluasi gap analisis,fishbone analisis dan SWOT analisis,  terdapat kendala dari sisi teknis dan kebijakan regulasi yang menyebabkan pemanfaatan jaringan palapa ring barat kurang optimal selama bulan Maret 2018 hingga Februari 2019. Penelitian ini juga menganalisis strategi yang telah dan yang perlu dilakukan Pemerintah dengan menggunakan model kanvas sebagai rekomendasi langkah-langkah perbaikan untuk pemanfaatan jaringan tulang punggung palapa ring barat.

---

One of the achievements by the Indonesian Broadband Plan for 2014-2019 was the establishment of a backbone network connecting 514 regency/city capitals from 34 provinces in Indonesia. There are 57 regency capitals that are built on the pattern of Public Privat Partnership (PPP)  with Available Payments (AP) using funds from the Universal Service Obligation. The development is divided into 3 (three) packages, namely the western package palapa ring, the middle package palapa ring and the east package palapa ring. Since the West Package Palapa Ring has been completed since March 2018, an annual evaluation has been carried out based on the commitment to the development of network operations but has not covered the network utilization side. From the results of the study using gap analysis evaluation, fishbone analysis and SWOT analysis, there were technical and regulatory policy constraints that caused the utilization of the West Palapa Ring network to be less than optimal during March 2018 to February 2019. This study also analyzed strategies that had Government needs to be done by using the canvas model as a recommendation for corrective steps to utilize the west palapa ring  backbone network."

"Kesenjangan digital di Indonesia merupakan wicked problem yang membutuhkan proses kolaborasi dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, pemerintah menyelenggarakan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang menggunakan konsep KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan tata kelola kolaboratif proyek penyelenggaraan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring saat ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post positivist yang menggunakan teori tata kelola kolaboratif Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa elemen kolaborasi yang belum terpenuhi dengan baik.

---

The digital divide in Indonesia is a wicked problem that requires a collaborative process in its resolution. In this case, the government is implementing a National Strategic Project in the form of building a Palapa Ring fiber optic backbone network infrastructure using the concept of PPP (Government and Business Entity Cooperation).

This study aims to analyze how the current collaborative governance of projects implementing the implementation of the Palapa Ring fiber optic backbone network and what factors influence it. The research method used is qualitative with a post positivist approach that uses Emerson and Nabatchi's collaborative governance theory (2015) as a knife of analysis.

The results showed that the collaborative governance process in the Palapa Ring Fiber Optic Backbone Network Implementation Project in Indonesia has not run optimally because there are several elements of collaboration that have not been properly fulfilled."

"Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang modern dan berbasis informasi, pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi swasta menggelar mega-proyek pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan 'backbone' serat optik berkecepatan tinggi yang dinamakan Palapa Ring. Tujuan Palapa Ring antara lain untuk mengurangi kesenjangan digital antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur serta menyediakan akses telekomunikasi bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pulau Papua, sebagai salah satu wilayah di IBT yang mengalami ketertinggalan teknologi informasi, menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan jaringan tahap pertama. Skripsi ini membahas tentang analisis dan perencanaan titik-titik labuh jaringan 'backbone' serat optik di Pulau Papua serta lebih lanjut interkoneksi jaringan backbone ke setiap kabupaten melalui jaringan ekstensi. Parameter-parameter yang menjadi pertimbangan dalam penentuan titik labuh antara lain lokasi, keadaan alam dan pantai, jumlah dan kepadatan penduduk, teledensitas masyarakat setempat, dan lain-lain. Dalam perancangan jaringan ekstensi, parameter diatas ditambah lagi dengan proyeksi kapasitas jaringan yang dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Perancangan ini merekomendasikan konfigurasi titik labuh pada 13 kota pantai beserta analisa penempatannya yang tidak semuanya sama dengan rekomendasi KMI. Untuk proyeksi kebutuhan kapasitas, didapatkan angka kebutuhan kapasitas untuk masing-masing titik labuh sampai tahun 2020.

---

In order to establish a modern, information based society of Indonesia, the government, supported by several private telecommunication companies, is launching a mega-project of telecommunication infrastructure network construction in the form of high-speed optical fibre backbone network, named the Palapa Ring Project. It is aimed to eliminate ?digital divide? between Western and Eastern part of Indonesia through providing telecommunication access for the people. Such a community empowerment effort is expected to increase the people?s welfare and therefore to reduce poverty level. Papua island, as the largest island in western part of Indonesia with the most underdeveloped information technology will be primary selected for the first stage of construction.

This thesis discusses about the analysis and design of the fiber optic backbone network landing points in Papua Island, as well as the interconnection of the backbone to each regencies through the extension networks. In determining the landing points, parameters to be put in consideration in are location, nature, population and density, teledensity, etc. In designing the extension networks the above mentioned parameters should be added with the projection of required capacity for several years to come. The design recommends landing point configuration on 13 cities, along with placement analysis which have several deviation compared to KMI recommendation.The required capacity projection recommends the number of required capacity for each landing point until the year 2020."

"Jaringan Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah pada area Proyek 5 merupakan area yang sering mengalami insiden serat optik putus yang menyebabkan kualitas serat optik menjadi turun. Padahal area ini paling diminati oleh pelanggan dari sisi komersial sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas jaringan serat optik. Pada laporan praktek keinsinyuran ini diajukan rencana perbaikan area Proyek 5 yang difokuskan pada satu segmen yaitu segmen Tentena – Petasia.Kegiatan perbaikan dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dapat dijadikan bahan analisis. Data diambil dari hasil pengukuran di lapangan menggunakan alat ukur OPM, OTDR, dan melalui sistem NMS. Data kemudian diolah dan dianalisis sehingga didapatkan titik di mana saja diperlukan perbaikan. Kemudian dibuat rekomendasi dan estimasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan.Rekomendasi perbaikan yang diberikan terdiri dari sembilan titik perbaikan dengan total estimasi anggaran perbaikan sebesar 48,550,913 rupiah. Dua dari sembilan rekomendasi perbaikan telah dikerjakan sehingga persentase perkembangan perbaikan yaitu 11,1 %

---

Palapa Ring Middle Fiber Optic Network in Project 5 area is an area that often experiences fiber optic break incidents which causes the optical fiber quality to decrease. This area is most in demand by customers from the commercial side, so improvements need to be made to improve the quality of the fiber optic network. In this report, an improvement plan for the Project 5 area is proposed, which focuses on one segment, namely the Tentena – Petasia segment.

Repair activities are carried out by first collecting data that can be used as author's analysis material. Data is taken from the results of measurements in the field using OPM, OTDR, and through the NMS system. The data is then processed and analyzed so that points are obtained where improvements are needed. Then the authors make recommendations and budget estimation for the implementation of repair activities.

The recommendations for improvement given by the author consist of nine points of improvement with a total estimated repair budget of 48,550,913 rupiah. Two of the nine recommendations for improvement have been carried out so that the percentage of improvement progress is 11.1%"

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

---

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Atas Investasi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Palapa Ring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dukungan fiskal non pajak dan menganalisis kebijakan insentif fiskal berupa pajak dalam pembangunan palapa ring dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan fiskal dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana pembangunan palapa ring ialah berupa dukungan kelayakan Viability Gap Fund dan jaminan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment. Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pada industri telekomunikasi karena sebagaimana diatur dalam PMK 103 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa insentif pajak hanya dapat diberikan kepada industri pengilangan minyak bumi yang menggunakan skema KPBU.

---

This study discuss the Analysis Of Fiscal Incentive Policy On The Investment Using Public Private Partnership In The Context Of Palapa Ring Development. The purpose of this study was to analyze the form of non tax fiscal support and analyze the fiscal incentives such as tax policy in the development of Palapa Ring with scheme Public Private Partnership. This study uses a qualitative method.

The result of this study indicate that this from of government fiscal support to entities implementing development of Palapa ring is in the form of feasibility support Viability Gap Fund and the payment guarantee service Availability Payment. Fiscal incentive in the form of facility reduction corporate income tax can not be given to the telecommunications industry as stipulated in PMK 103 2016 Article 4 paragraph 4 b states that the text insentif can only be awarded to the tax incentive can only be awarded to the petrolum refining industry using a scheme Public Private Partnership."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terkait informasi dan komunikasi serta pemantauan pada kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha atas proyek Palapa Ring. Penelitian menggunakan metode triangulasi data kuesioner, wawancara dan telaah dokumen . Hasil penelitian adalah implementasi informasi dan komunikasi pada Penangung Jawab Proyek Kerja sama PJPK dan Badan Usaha Pelaksana BUP sudah efektif serta mitigasi risiko dilakukan sesuai dengan risk register, namun pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP belum efektif karena belum dikomunikasikan ke level bawah. Sedangkan implementasi pemantauan pada PJPK dan BUP sudah efektif namun pemantauan pada APIP belum efektif dikarenakan belum adanya penugasan auditor untuk melakukan pemantauan.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management related to the information, communication and monitoring on cooperation between the government and enterprises on the Palapa Ring Project. This research uses triangulation for data gathering by administering questionnaires, interviews and documents review. This research shows that the implementation of information and communication of Person in Charge of Partnership Project PJPK and Managing Business Entities BUP has been done effectively and risk mitigation is done in accordance with the risk register but not effective with the Government Internal Supervisory Apparatus APIP because it has not been communicated to the lower level. This research also find that the implementation of the monitoring on PJPK and BUP has been done effectively, except the evaluation by APIP because there was no assignments for the auditor to carry out the monitoring task."

"Dunia telekomunikasi menjadi lokomotif inovasi yang secara fundamental mengubah kehidupan manusia. Perkembangan teknologi telekomunikasi mewujudkan beberapa sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara serta efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan manusia. Meninjau manfaat peran telekomunikasi, Pemerintah Indonesia membangun jaringan backbone serat optik nasional yang disebut Palapa Ring dengan memanfaatkan kontribusi Kewajiban Layanan Universal yang dikelola oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik Indonesia. Namun demikian, Jaringan Palapa Ring memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah karena strategi pengelolaan bisnis yang belum matang.Penelitian ini menganalisis strategi terbaik yang dapat diterapkan BAKTI sebagai perwakilan KOMINFO dalam mengelola pelaksanaan bisnis dan operasi Palapa Ring. Analisis strategi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif strategic planning matrix (QSPM), Analisis SWOT dan IE Matrix. Analisis tersebut dielaborasi berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif. Strategi terbaik yang dihasilkan dari analisis dalam penelitian ini adalah “Mengkatalisasi pertumbuhan 4G di area rural”. Strategi tersebut menjadi strategi terbaik dari 5 (lima) strategi alternatif yang telah terbentuk. Penentuan strategi terbaik ditinjau dari hasil metode QSPM dimana strategi tersebut memiliki nilai Total Attractiveness Score (TAS) sebesar 3,49.

---

Telecommunication world is becoming innovation locomotive which fundamentally changing human life. The development of telecommunications technology embodies several systems that can increase effectiveness and efficiency of human life and economic growth of a country. Reviewing the benefits of the role of telecommunications, Government of Indonesia is building a national fiber optic backbone network called Palapa Ring by utilizing the contribution of Universal Service Obligations managed by the Ministry of Communications and Information (MCI) of the Republic of Indonesia. However, the Palapa Ring Network has a low utilization rate due to its immature business management strategy. This study analyzes the best strategies that can be applied by BAKTI as MCI's representatives in managing Palapa Ring business and operations. The strategy analysis is carried out using the quantitative strategic planning matrix (QSPM) method, SWOT Analysis and IE Matrix. The analysis is elaborated based on the results of evaluation of internal and external factors which data collection is done using a descriptive method. The best strategy resulted from the analysis in this study is “Catalyzing 4G growth in rural areas”. This strategy is the best strategy of 5 (five) alternative strategies that have been formed. Determination of the best strategy is reviewed from the results of the QSPM method where the strategy has a value of Total Attractiveness Score (TAS) of 3.49."

"Sistem transmisi SDH mempunyai berbagai macam proteksi dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan trafik, topologi jaringan maupun faktor pertimbangan ekonomis. Dalam perancangan dan pembuatan system transmisi SDH haruslah memperhitungkan kemungkinan terburuk, yaitu kegagalan sistem transmisi tersebut. Karena itu diperlukan pengetahuan yang baik tentang sistem proteksi SDH agar reliabilitas jaringan transmisi tetap terjaga. Dalam studi ini akan mencoba untuk melakukan optimasi terhadap salah satu jaringan tulang pungung Sumatra pada lajur transmisi Medan - Pekanbaru. Dimana dengan optimasi ini, dapat meningkatkan survivability, kapasitas dan utilisasi penggunaan kapasitas. Metode studi banding ini, mencoba pendekatan dari sistem proteksi SDH yang digunakan pada lajur transmisi Medan ? Pekanbaru, kekurangan dan kelebihannya serta pendekatan kemungkinan terjadinya perubahan konfigurasi sistem pada masa depan. Sistem proteksi SDH yang dipakai PT. Excelcomindo Pratama yaitu MSP 1+1, MS-SPRing (Multiplexing Section Shared Protection Ring) dua serat kabel optik dan SNCP (Subnetwork Connection Protection).

---

Synchronous Digital hierarchy consists of a various kind of protection system, where the implementation and usage of the protection system depends on some factors such as the need of traffic, network topology, and economical consideration. In the process of designing and implementation SDH transmission must consider the worse factor, which is the possibility of the failure in the transmission system itself. Mastering the knowledge of the SDH Protection is essentially needed to maintain the reliable of the network transmission. The objective of this is to optimized one of backbone transmission at PT. Excelcomindo regional Sumatra for section medan - pekanbaru. The optimized network should be able to improve network survivability, network capacity and utilized the current capacity. The methods of writing is focus in detail any advantages and disadvantages, the possibility for changing the configuration at the future, by approaching to network topology, and schema system protection and network survivability at section medan-pekanbaru. Currently, system protection that is using in section Medan-Pekanbaru are MSP 1+1, 2 Fiber MSSPRing (Multiplex Section Shared Protection Ring) and SNCP (Subnetwork Connection Protection)."