Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

---

ABSTRACT

 

---

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"

"Pada bulan Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, UniEmirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatikmereka dengan Qatar. Namun, penulis berasumsi bahwa pemutusan hubungansecara sepihak oleh Arab Saudi tidak sepatutnya dilakukan karena Qatar sudahmenjadi negara yang kooperatif dengan segala peraturan yang diberikan. DenganQatar yang sudah menjalankan Kesepakatan Riyadh, seharusnya hal tersebutdapat menjadikan pertimbangan bagi Arab Saudi dalam mengambil kebijakanuntuk tidak memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Maka dari itudalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan adalahmengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar?Dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami alasan dibalikpemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Di dalammenganalisa penelitian ini, penulis menggunakan Teori Persepsi AncamanStephen M. Walt dan Teori Mispersepsi dari Robert Jervis, kedua teori inidigunakan untuk menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan dilomatik yangdilakukan Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menggunakan dua variabel dariWalt yakni aggregate power dan offensive intentions untuk menganalisakapabilitas kekuatan dan agresivitas Qatar sehingga terbentuknya persepsiancaman. Sedangkan, Teori Persepsi dan Mispersepsi Jervis digunakan untukmenjelaskan persepsi pembuat kebijakan Arab Saudi terhadap prilaku Qatar yangdinilai berbahaya. Penulis menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatikini disebabkan oleh ketakutan Arab Saudi atas peningkatan dan kapabilitas Qatardi kawasan yang mengakibatkan terbentuknya persepsi ancaman. Kebijakan ArabSaudi ini diakibatkan dari kurangnya informasi yang didasari oleh desire dan fear,ini berpengaruh terhadap pembuat keputusan Arab Saudi yang pada akhirnya tidakmempertimbangkan faktor lain hanya bergantung kepada wishful thinking bahwahubungan serta tindakan Qatar dengan Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Al Jazeerahmerupakan bentuk ancaman keamanan bagi negaranya. Pada akhirnya, kurangnyainformasi serta keinginan untuk salah mengartikan informasi tentang kemampuandan niat Qatar menciptakan misperception di dalam pembentukan persepsi selektifArab Saudi.

---

In June 2017, Saudi Arabia along with other Gulf countries such as Bahrain, the

United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic ties with Qatar.

However, the author assumes that the unilateral termination of diplomatic

relations by Saudi Arabia should not be carried out because Qatar has been really

cooperative with all the regulations given. In fact, Qatar has been obedient with

the Riyadh Agreement, this should be able to make a consideration for Saudi

Arabia in taking a policy not to unilaterally broke off the diplomatic relationship.

Therefore, the research question that will be used in this paper is why did Saudi

Arabia cut its diplomatic relations with Qatar? With the objective to understand

the reasons behind the severance of Saudi Arabia's diplomatic relations with

Qatar. In analyzing this research, the writer uses Stephen M. Walt's Threat

Perception Theory and Robert Jervis' Perception and Misperception Theory, both

of these theories are used to analyze the reasons behind Saudi Arabia's

termination of diplomatic relations with Qatar. The author uses two variables

from Walt, namely aggregate power and offensive intention to analyze Qatar's

strength and aggressiveness capabilities so as to form threat perceptions.

Meanwhile, Jervis's Theory of Perception and Misperception is used to explain

the perceptions of Arab Saudi policymakers of Qatar's dangerous behavior. The

author finds that this diplomatic crisis was due to Saudi Arabia's fear of Qatar's

capabilities in the region. Saudi Arabia’s policy resulted from a lack of

information based on desire and fear, this affected Saudi Arabian decision makers

who ultimately did not consider other factors, only depending on wishful thinking

that Qatar's relations and actions with Iran, the Muslim Brotherhood, and Al

Jazeerah were a form of threat to its security. Ultimately, the lack of information

and the desire to misrepresent Qatar's capabilities and intentions created

misperception in the formation of Saudi Arabia's selective perceptions."

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"Rekonsiliasi hubungan diplomatik telah dilakukan oleh Arab Saudi dengan Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 setelah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik sejak tanggal 5 Juni 2017. Penelitian ini membahas tentang sejarah hubungan diplomatik negara Arab Saudi dengan Qatar, faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik, dan menjelaskan kebijakan rekonsiliasi hubungan diplomatik dalam tinjauan sekuritisasi. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan teori sekuritisasi yang berasal dari Mazhab Kopenhagen yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pernah mengalami beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik yakni mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, ancaman dari Iran beserta kelompok yang terafiliasi dengannya, dan kerugian ekonomi. Rekonsiliasi dilakukan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap kepentingan masing-masing. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, membendung pengaruh Iran di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan negara GCC sebagai mitra penting. Sedangkan sekuritisasi yang dilakukan oleh Qatar yakni menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan juga negara anggota GCC, dan bagi kepentingan ekonominya.

---

The reconciliation of diplomatic relations was carried out by Saudi Arabia with Qatar on 5 January 2021, after the termination of diplomatic relations on 5 June 2017. This study discusses the history of diplomatic relations between the state of Saudi Arabia and Qatar, the factors behind the reconciliation of diplomatic relations, and explains the policy of reconciliation of diplomatic relations in the securitization review. This research was structured using qualitative methods and used securitization theory originating from the Copenhagen School initiated by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. The results of the study are known that in the history of diplomatic relations Saudi Arabia with Qatar has experienced several terminations of diplomatic relations and there are three factors behind the reconciliation of diplomatic relations, namely mediation carried out by Kuwait and the United States, threats from Iran and its affiliated groups, and economic losses. Reconciliation is carried out to carry out securitization actions against the interests of each of them. Securitization carried out by Saudi Arabia is to maintain security stability and political stability in the region, stem Iran's influence in the Middle East, and strengthen relations with GCC countries as important partners. Meanwhile, the securitization carried out by Qatar is to maintain security and political stability in the regional region, maintain good relations with neighboring countries and also GCC member states, and for their economic interests."

"[ABSTRAKMeskipun fakta memperlihatkan bahwa pertukaran people-to-people dalamhubungan antar-selat yang terus meningkat secara signifikan nyatanya tidak jugamengakhiri kebuntuan politik diantara Cina dan Taiwan. Diplomasi koersif Cinadalam kebijakan antar-selat digunakan sebagai alat diplomasi Cina untukmemaksa Taiwan menerima prinsip one-China dan melakukan reunifikasimelalui formula one country, two systems. Dalam prakteknya, diplomasi koersifyang dilakukan Cina tidak selalu mengalami kesuksesan. Tesis ini membahaskegagalan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwan pada periode pemerintahanLee Teng-hui (1995-2000) melalui analisa studi kasus komparasi yangdifokuskan pada kegagalan diplomasi koersif Cina pada kasus krisis antar-selat1995-96 dan keberhasilan penggunaan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwanpada masa pemerintahan Chen Shui-bian pada kasus reformasi pro-kemerdekaan2003-04.

---

ABSTRACTDespite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.;Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.;Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04., Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn’t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC’s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China’s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC’s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC’s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC’s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.]"

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "

"Qatar adalah negara yang konservatif, namun berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar memanfaatkan ajang Piala Dunia FIFA 2022 untuk melakukan diplomasi budaya dengan tujuan nation branding dan mengubah stigma negatif yang melekat pada Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan tentang unsur-unsur budaya Qatar yang ditransmisi kepada masyarakat internasional pada ajang Piala Dunia FIFA 2022 berdasarkan teori Diplomasi Budaya menurut Milton Curtis Cummings. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari sumber kepustakaan lalu mendeskripsikan hasil interpretasi ke dalam tulisan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Qatar mentransmisi aspek bahasa, kesenian, peralatan, dan agama saat proses diplomasi budaya. Qatar menggunakan media daring seperti situs web dan sosial media dalam memperkenalkan budayanya agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh dunia secara lebih luas. Dan Qatar mendapatkan banyak keuntungan nasional setelah Piala Dunia FIFA 2022 usai yang menandakan diplomasi budaya yang dilakukan pada ajang tersebut berhasil.

---

Qatar is a conservative country, but succeeded in hosting the FIFA World Cup 2022. Qatar is using the FIFA World Cup 2022 to carry out cultural diplomacy with the goal of nation branding and changing the negative stigma attached to Islam. The purpose of this research is to explain the elements of Qatari culture which are transmitted to the international community at the FIFA World Cup 2022 based on the theory of Cultural Diplomacy according to Milton Curtis Cummings. This research uses a descriptive qualitative method by collecting data from literary sources and then describing the results of the interpretation in writing. The results of this research are that Qatar transmits aspects of language, arts, tools, and religion during the process of cultural diplomacy. Qatar uses online media such as websites and social media in introducing its culture so that it can reach people around the world more broadly. And Qatar gained many national benefits after the FIFA World Cup 2022 was over which indicated that the cultural diplomacy carried out at the event was successful.

"

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 menimbulkan kontroversi. Qatar di mata dunia masih sering dilabeli dengan citra yang konservatif dan intoleran. Tidak hanya itu, Qatar juga menerima berbagai isu, kritik, dan framing negatif dari berbagai pihak yang semakin memperburuk citra negaranya. Di tengah hal tersebut, sosok Jungkook kemudian muncul dan terpilih bersama dengan Fahad Alkubaisi untuk menyanyikan lagu tema Piala Dunia Qatar 2022. Timbul pertanyaan, mengapa Piala Dunia yang dilaksanakan pertama kali di negara Qatar ini justru untuk pertama kalinya pula dimeriahkan oleh artis yang berasal dari negara Korea Selatan? Tujuan penelitian adalah meneliti faktor atas dipilihnya Jungkook untuk menyanyikan lagu tema Piala Dunia Dreamers sebagai studi kasus atas proses hibridisasi budaya dan diplomasi lunak yang terjadi di Qatar. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi citra negara ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka berupa artikel jurnal, buku, maupun media. Pemilihan Jungkook dipengaruhi oleh kuatnya efek Korean Wave di Qatar dan dunia. Efek tersebut serta supremasi yang dimiliki Jungkook diperlukan Qatar untuk memberi citra positif bagi negaranya selama ajang Piala Dunia. Kehadiran Jungkook sebagai figur non-lokal yang berkolaborasi dengan artis lokal memberikan gambaran Qatar sebagai negara yang tidak konservatif melainkan terbuka, toleran, dan mendukung koeksistensi antarbudaya. Pengaruh besar yang dibawa oleh Jungkook dapat dilihat dari respons positif yang diberikan masyarakat dunia terhadap lagu Dreamers hingga digelarnya Festival Musik Korea pertama di Qatar

---

Qatar, being chosen to host the WC, caused some controversies. This country is still often labelled with the image of conservatism and intolerance. Not only that, Qatar also encountered various issues, criticisms, and negative framings from various parties which further worsened the country's image. In the midst of this, Jungkook then appeared and was chosen, together with Fahad Alkubaisi, to sing the Qatar 2022 World Cup theme song. The question arises, as to why is the World Cup, which was held for the first time in an Arabic country, also enlivened up by a singer from South Korea? The aim of the study is to examine the factors in the choosing of Jungkook to sing the World Cup theme song Dreamers as a case study of the process of culture hybridization and soft diplomacy that occurred in Qatar. In addition, this research also explains how these things affected the image of this country. The method used in this research is descriptive-qualitative. Data was collected through literature study in the form of journal articles, books and media. Jungkook's selection was influenced by the strong effect of the Korean Wave in Qatar and the world. This effect and the supremacy that Jungkook has are needed by Qatar to give a positive image for this country during the World Cup. The presence of Jungkook as a non-local figure collaborating with local artist illustrates Qatar as a country that is not conservative but rather open, tolerant and supports intercultural coexistence. The great influence brought by Jungkook can be seen from the positive response that the world community gave to the song Dreamers until the holding of the first Korean Music Festival in Qatar"

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama.Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."