Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDeficit financing using debt has various risks to be faced, such as the risk of changes in exchange rates, interest rates, refinancing, and fiscal sustainability. To anticipate those risks, the Government of Indonesia formulates a debt management strategy in which there are risk indicator targets to be achieved. This study aimed to find out and understand the risks of debt management, which policies that have been conducted by the Government of Indonesia in order to manage those risks, and how the various achievements over the target risk indicators that have been determined. The method used is a qualitative descriptive describing each type of risk and explain the various factors that influence it. The data used consist of primary data sourced from in-depth interviews with some experts and secondary data obtained from the literature as well as other publications. The results showed that some of the risk indicators of fiscal sustainability are not achieved. In addition, there are some implementation of policies that have not been optimal, such as the hedging transaction has not been implemented yet, the Asset - Liability Management implementation which is still limited in liquidity aspect, and the differences in perspective between debt management unit and cash management unit in terms of debt issuance strategy in the beginning of the year (front loading)."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "

"Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan Dana Perimbangan, yang di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil (baik bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dibagikan kepada daerah menurut persentase tertentu, dan didasarkan atas daerah penghasil (by origin). DAU dibagikan dengan formula tertentu, sementara DAK dibagikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific grant).DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut diterapkan melalui suatu formula, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tahun 2001 hingga sekarang, selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.Selain itu, ditetapkannya kebijakan berupa penyesuaian atau modifikasi terhadap alokasi DAU yang sudah ditetapkan berdasarkan formula celah fiskal berimplikasi tidak maksimalnya kemampuan DAU dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian perhitungan DAU dinilai kurang memberikan efek pemerataan dan keadilan. Berkenaan dengan itu muncul adanya pemikiran teoretik untuk memasukkan variabel-variabel ekonomi baru dalam formulasi DAU.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang formula dan kebijakan aplikasi DAU yang selama ini digunakan, kemudian merumuskan formula DAU sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999.Dari hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pembagian DAU pads periode-periode awal otonomi daerah kepada kabupaten/kota ternyata DAU cukup membantu untuk menutup celah fiskal guna membiayai pengeluaran total daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. DAU mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran, setelah pengeluaran tersebut juga dibiayai oleh PAD dan bagi hasii.Selain itu, DAU juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang diterapkan melalui suatu formula. Alokasi DAU 2004 untuk kabupaten/kota mampu memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang ditunjukkan dengan angka koefisien variasi sebesar 0,476382958.BHP dan BHSDA telah menimbulkan ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan fiskal akibat pengalokasian BHP dan BHSDA untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditunjukkan oleh angka koefisien variasi yang tinggi yaitu 2,08444245.Dalam tahun 2004 juga telah dialokasikan dana penyeimbang berupa hold harmless. Namun demikian, prosesnya telah merugikan daerah lain yang seharusnya mendapatkan DAU yang lebih besar dan harus dikurangi demi mengantisipasi adanya tekanan politik dari DPR maupun pemerintah daerah. Dana hold harmless ini membuat ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota semakin besar sebagaimana tercermin dari nilai koefisien variasi sebesar 2,15179564.Penghitungan PPAD secara regresi GLS (Generally Least Square) dengan panel data (data pool) ternyata memberikan hasil yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan diharapkan dapat membuat formulasi DAU juga menjadi lebih baik. Hasil perhitungan menyebutkan bahwa dari 370 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 280 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih tinggi dari PAD riil, dan 90 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih rendah dari PAD riil. Hal ini berartelah menjawab salah satu kekurangan dari metode perhitungan terdahulu adalah menghasilkan PAD estimasi yang lebih rendah dari PAD rill sehingga memberikan disinsentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD-nya.Perhitungan DAU 2004 estimasi dengan menginternalisasikan variabel-variabel yang baru berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 ke dalam persamaan regresi linear berganda DAU, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, PPAD, Bagi Hasil SDA, dan Bagi Hasil Pajak, ternyata lebih mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota lebih baik daripada DAU 2004 yang memakai perhitungan fiscal need dan variabel-variabel ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang lama. Hal ini terlihat dari koefisien variasi untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,457565444 jauh lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2004 sebesar 0,476382958. Perhitungan indeks Williamson juga menunjukkan bahwa indeks untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,69141 lebih kecil daripada DAU 2004 sebesar 0,72043.DAU berhasil memperbaiki pemerataan fiskal antar daerah akibat adanya dana bagi hasil yang cenderung sangat tidak merata. Alokasi DAU 2004 estimasi mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal untuk daerah kabupaten/kota di luar Jawa hingga menjadi 0,580655989 dari sebelumnya 2,189769838. Untuk kabupaten/kota di pulau Jawa pemerataan fiiskaf tercapal pada angka koefisien variasi 0,427639999 dari sebelumnya 1,221831509. Ketidakmerataan fiskal seluruh kabupaten/kota akibat bagi hasil pajak dan SDA di Indonesia itu mampu dinetralisir oleh DAU 2004 estimasi yang mampu mengurangi ketimpangan fiskal tersebut hingga angka koefisien variasinya menjadi 0,553190859 dari sebelumnya 2,08444245. Demikian pula, Indeks Williamson untuk DAU 2004 estimasi mampu meminimalkan ketimpangan fiskal akibat dana bagi hasil dari angka 2,78962 menjadi 0,88892."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap Eco-Innovation. Secara khusus, penelitian ini membahas kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Return on Asset ROA , Return on Equity ROE , dan Earning Retention Ratio ERR yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai EcoInnovation. Penelitian ini menggunakan total observasi sebanyak 155 firm years yang terdiri dari 31 perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Dari total observasi ditemukan sebanyak 75 firm years melakukan Eco-Innovation dan 80 firm years tidak melakukan EcoInnovation. Metode pengujian yang digunakan adalah regresi Logit. Hasil dari penelitian ini adalah ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap EcoInnovation, ROE memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Eco-Innovation, dan ERR tidak memiliki pengaruh terhadap Eco-Innovation.

---

This research examines the influence of Firm Financial Performance towards EcoInnovation. In particular, this research discusses firm financial performance which proxies by Return on Asset ROA, Return on Equity ROE, and Earning Retention Ratio ERR that could affect firms on make a decision about EcoInnovation. This research used 155 firm years from total observation that contains of 31 consumer goods companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period 2011 2015. From the total observation was found that 75 firm years perform Eco Innovation and 80 firm years didn rsquo t perform Eco Innovation. The test was conducted by using logistic regression model. The results of this study are ROA has a significant and negative impact toward Eco Innovation, ROE has a significant positive impact on Eco Innovation, and ERR has no significant impact on Eco Innovation. "

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman dan pembayaran dividen, selain itu juga menguji reaksi pasar terhadap dividen yang meningkat dan menurun.Penelitian ini menggunakan data harga saham dan pasar (IHSG) perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Abnormal return dihitung menggunakan Market-adjusted Model. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat reaksi pasar yang statistik dan positif pada hari keempat setelah pengumuman (t+4), negatif pada hari tiga hari sebelum pembayaran (t-3), dan positif pada hari ketiga (t+3) dan hari keempat (t+4) setelah pembayaran. Kemudian pada sub-sampel dividen meningkat, terdapat reaksi pasar yang signifikan secara statistik dan positif pada hari kedua setelah pengumuman (t+2), hari keempat setelah pengumuman (t+4), hari kelima setelah pengumuman (t+5), satu hari setelah pembayaran (t+1), padatiga hari setelah pembayaran (t+3) dan empat hari setelah pembayaran (t+4). Terakhir, pada sub-sampel dividen menurun, terdapat reaksi pasar yang signifikan secara statistik dan negatif hanya pada satu hari setelah pengumuman dividen (t+1). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sesuai dengan dividend signaling theory (Bhattacharya,1979).

---

This study aims to discuss market reactions to announcements and dividend payments, while also discussing market reactions to dividends that increase and decrease. This study uses stock and market price data (IHSG) of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. Abnormal returns are calculated using the Market-Adjusted Model. The results showed howpositive market reactions on the fourth day after the announcement (t + 4), negative on the third day before payment (t-3), and positive on the third day (t + 3) and fourthday after payment(t+4). Then in the dividend sub-sample increases, there is a market reaction that is statistically significant and positive on the second day after the announcement (t + 2), fourth dayafter announcement (t + 4), fifth dayafter announced (t + 5), one day after payment (t + 1) on thirddays after payment (t + 3) and fourthdays after payment (t + 4). Finally, in the decreasingdividend sub-sample, there isa statistically significant and negative market reaction only one day after the dividend announcement (t + 1). Overall, the results of this study are consistent with dividend signaling theory (Bhattacharya, 1979)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."

"Sebagaimana telah dideskripsikan dalam perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :1. Untuk mengetahui apakah investasi pembangunan pabrik baru yang dilakukan Firma Trico Paint Factory dapat memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan dengan melakukan penganggaran modal dan evaluasi keekonomian 4 metode yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) , Profitability Index (PI) dan Discounted Payback Period (DPP).2. Menganalisis dampak ketidakpastian di masa mendatang terhadap kelayakan investasi dengan melakukan analisis risiko dengan simulasi Monte Carlo untuk proyek investasi pembangunan pabrik baru.3. Menggunakan hasil dari analisis penganggaran modal dan analisis risiko dari investasi proyek untuk memberikan gambaran tentang pengaruh/dampak dari pembangunan pabrik baru terhadap perusahaan untuk pemilik FTPF sehingga bisa memberikan bantuan dalam memutuskan apakah proyek pembangunan pabrik baru perlu dijalankan."