Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan dari kandidat pemimpin yang tidak hanya membawa isu program kerja saja, melainkan juga isu agama dan etnisitas. Isu agama dan etnisitas tersebut dipolitisasi menjadi sebuah politik identitas dengan tujuan mendapat dukungan dari komunitas. Dalam hal ini, media berperan untuk mempopulerkan politik identitas melalui pemberitaannya tentang Pilkada DKI Jakarta 2017. Politik identitas itu sendiri dapat meningkatkan collective effervescence suatu komunitas dan memperkuat sikap othering terhadap kelompok luar. Panjimas.com merupakan salah satu media daring Islam yang menggambarkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan politik identitas. Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana Panjimas.com sebagai media daring Islam menggambarkan Pilkada DKI Jakarta dengan politik identitas.

---

DKI Jakarta election contains the battle of candidates who not only bring the issue of work programs, but also issues of religion and ethnicity. The issue of religion and ethnicity was politicized into an identity politics with the aim of gaining support from the community. In this case, the media has a role to popularize identity politics through its news report about the DKI Jakarta Election. The politics of identity itself can increase collective effervescence of a community and strengthen othering attitudes towards outside groups. Panjimas.com is one of the online Islamic media that reports about the election with identity politics. This paper aims to see how Panjimas.com as an online Islamic media portrays the Jakarta Election with identity politics."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group. "

"Tesis ini menganalisa konstruksi identitas etnis Simalungun pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun tahun 2002 sampai 2014. Tesis ini mempertanyakan bagaimana etnis Simalungun bereaksi atas upaya pemekaran Kabupaten Simalungun sebagai suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, dimana melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Etnis Simalungun menolak pemekaran yang kemudian mendorong etnis Simalungun untuk melakukan konstruksi identitas dimana hal itu dapat dipandang sebagai salah satu strategi politik identitas etnis Simalungun. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) tokoh Simalungun yang mendukung pemekaran (2) tokoh Simalungun yang menolak pemekaran dan (3) seorang budayawan Simalungun. Tesis ini menggunakan konsep identitas kelompok dan politik identitas yang dipaparkan oleh Manuel Castells (2010). Hasil analisa dari tesis ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis Simalungun muncul karena adanya potensi kerugian kultural dan ekonomi yang akan etnis Simalungun alami apabila Kabupaten Simalungun dimekarkan. Dimana apabila dilihat dari sejarah panjang dinamika pergulatan identitas etnis Simalungun dalam jangka waktu 100 tahun terakhir yang membuat etnis Simalungun selalu dalam rebutan pengaruh yang datang dari luar dirinya (pendatang) dan hal itu menimbulkan ?kegamangan‟ bagi orang Simalungun akan masa depannya di tanah leluhurnya sendiri. Dan ditemukan juga adanya potensi konflik akibat penerapan politik identitas pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun.

---

This thesis analyzes the construction of ethnic Simalungun identities in the process of expansion Simalungun (2002 to 2014). This study questioned how ethnic Simalungun react on expansion efforts Simalungun as a phenomenon which is arise after the collapse of the New Order, which through decentralization and regional autonomy is an opportunity for regions to form a new regional outonomy. Ethnic Simalungun reject the expansion then pushed them to construct its identity where it can be seen as one strategy of political identity of ethnic Simalungun.

This qualitative study using interviews, observation, and documentation. Informants this study consisted of three (3) members, namely (1) Simalungun figure that supports the division (2) Simalungun figures who reject division, and (3) a humanist Simalungun. This thesis uses the concept of group identity and identity politics were presented by Manuel Castells (2010).

Results of analysis of this thesis shows that the construction of ethnic identities Simalungun arise because of the cultural and economic potential losses that will be experienced when Simalungun divided. Wherein when seen from a long history of ethnic identity Simalungun struggle dynamics within the last 100 years that makes ethnic Simalungun always in a struggle influences coming from outside himself (immigrants) and it gives rise to 'uncertainty' for people Simalungun his future in his own ancestral land. And there is also the potential for conflict as a result of the application of identity politics in the process of expansion Simalungun."

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai pemberitaan atau framing yang dilakukan mediaonline detik.com tentang Pilkada DKI Jakarta Putaran ke-2 tahun 2012 dan bagaimanakonstruksi realitas yang hendak dibangun oleh media online detik.com dalam pemberitaannyatentang Pilkada DKI Jakarta Putaran ke-2 tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sementara teknik analisis dalam penelitian iniadalah teknik analisis framing model Pan dan Kosicki pada level mikro yaitu anaisis teks.Objek penelitian ini adalah berita yang ditayangkan media online detik.com tetang Pilkada DKIJakarta Putara ke-2 tahun 2012 dengan rentang waktu dari tanggal 20 Juli 2012 sampai dengantanggal 16 September 2012 yaitu periode setelah hasil pilkada DKI Jakarta Putaran ke-1diumumkan sampai dengan masa tenang memasuki pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Putaranke-2 tahun 2012 dilaksanakan.Berdasarkan hasil analisis framing dengan menggunakan Model Pan dan Konsicki, penelitian inimenemukan setidaknya ada 4 frame yang dihadirkan oleh media online detik.com dalampemberitaannya terhadap peristiwa Pilkada DKI Jakarta Putaran ke-2 tahun 2012. Empat frametersebut yaitu frame tentang isu SARA, frame tentang Koalisi Partai vs Koalisi Rakyat, frametentang karakteristik kepemimpinan dan personality Joko Widodo yang sederhana, apa adanyadan merakyat serta frame tentang karakteristik kepemimpinan dan personality Fauzi Bowo yangsarkatis dan cenderung emosional. Dari hasil frame tersebut terlihat bahwa pemberitaan mediaonline detik.com cenderung lebih positif kepada calon gubernur Jokowi dibandingkan dengancalon gubernur Fauzi Bowo.

---

ABSTRACTThis research is meant to see how online media detik.com used theframing about the Jakarta District Election of the 2nd Round in the Year 2012 andhow the online media detik.com would like to buils the reality construction in itsreport on the Jakarta District Election of the 2nd Round in the Year 2012. Thisresearch uses qualitative approach with constructivism paradigm. Meanwhile, theanalysis technique of this research is framing analysis technique modeled by Panand Konsicki in the micro level, which is text analysis. The object of this researchis the news aired in the online media detik.com about the Jakarta District Electionof the 2nd Round in the Year 2012. The time period is from July 20th 2012 untilSeptember 16th 2012. It is the period after the result of the election in the 1st roundis released then is continued to the recent moment before starting the election inthe 2nd Round.Based on the framing analysis and using the model of Pan and Konsicki, itis founded that there are at least four frames used by the online media detik.comin its report about the Jakarta District Election of the 2nd Round in the Year 2012.The four frames are first, a frame about the issue of SARA; second, a frame aboutparty coalition versus people coalition; third, a frame about leadership andpersonality characteristics of Joko Widodo – which are simple, humble, and downto earth-; and fourth a frame of leadership and personality characteristics of FauziWibowo – which are sarcastic and emotional. Based on these frames, it is seenthat the reports in the online media detik.com tend to be more positive about JokoWidodo compared to the governor –to – be- Fauzi Wibowo."

"Gerakan wokisme telah menjadi subjek perdebatan intensif di beberapa negara, termasuk Prancis, Belgia, dan Swiss, mencerminkan kompleksitas politik dan sosial di era kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penolakan terhadap gerakan wokisme di ketiga negara tersebut. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini menggali narasi penolakan yang muncul di media serta pernyataan tokoh politik, terutama dari partai sentris-kanan dan sayap kanan. Hipotesis penelitian (ganti dengan asumsi) menyatakan bahwa faktor-faktor seperti identitas nasional yang kompleks, pengaruh politik kanan, dan narasi media yang dominan memengaruhi penolakan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan sosial terkait penolakan terhadap gerakan wokisme di Prancis, Belgia, dan Swiss, serta kontribusi pada pengembangan teori dan metode analisis wacana kritis dalam konteks politik dan sosial yang beragam.

---

The phenomenon of wokism has sparked heated debates in recent years, particularly in countries like France, Belgium, and Switzerland, reflecting the complexities of contemporary politics and society. This research aims to understand the rejection of the wokism movement in these three nations. Through critical discourse analysis, the study explores the narratives of rejection appearing in media outlets and statements by political figures, particularly from centrist-right and right-wing parties. The research hypothesis suggests that factors such as complex national identities, right-wing political influence, and dominant media narratives contribute to this rejection. This study aims to provide a deeper understanding of the political and social dynamics surrounding the rejection of wokism in France, Belgium, and Switzerland, contributing to the development of critical discourse analysis theory and methods within diverse political and social contexts."

"Penelitian ini menganalisis situasi sosial masyarakat Sibolga sejak awal berdirinya Kota Sibolga sampai pada pemilihan Walikota Sibolga periode 2015-2020. Dengan judul penelitian “ORANG BATAK DAN URANG PASISI DI SIBOLGA;Suatu Kajian Tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Walikota Sibolga Periode 2015-2020.” Penelitian ini mendapat realita perubahan situasi sosial masyarakat Kota Sibolga terkini berdialektika dengan kondisi politik dan religi yang aktif, secara internal, masyarakat Kota Sibolga terbagi atas tiga kelompok etnik, yakni: etnis Batak Toba,Urang Pasisi dan etnis migratif lainnya. Ketiga kelompok etnik ini turut membawa pengaruh religi pada praktik kehidupan yang berimbas pada perilaku politik masyarakat Kota Sibolga. Sibolga secara geografis merupakan kota administratif yang berada dibawah naungan Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan sudut pandang sejarah untuk dapat mengungkapkan latar belakang terjadinya fragmentasi etnik Batak di daerah Pesisir Sibolgga dan mengkombinasikannya dengan realita kultural masa kini; sosial media untuk mendapatkan data penelitian yang bersifat sinkronik dan diakronik. Pengungkapan kontestasi politik yang terjadi dengan pertautan sejarah dengan realita sosial media berupaya memberikan gambaran etnografi yang bersifat holistik dan menjelaskan perjumpaan dimensi sejarah migratif, politik, kultural dan religi dalam fenomenaetnisitas.Pada mulanya masuknya religi dari luar ke tanah Batak menyebabkan terjadinya fragmentasi kultural, religi dan politik; masuknya agama Islam ke tanah Batak dan meninggalkan nilai budaya Batak dengan alasan utama praktik keagamaan yang menolak bentuk praktik budaya leluhur Batak, begitupun dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang turut menanggalkan nilai budaya Batak karena alasanalasan keagamaan, terdapat bagian ketiga kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan nilai budaya Batak hingga ruang dan waktu masa kini. Pada perkembangannya, etnik Batak bermigrasi ke wilayah pesisir Sibolga dengan turut membawa fragmentasi perspektif terhadap nilai-nilai religi yang kemudian turut menjadi dimensi kontestasi pada ranah politik pemilihan walikota Sibolga tahun 2015-2020. Kontestasi politik yang terjadi adalah bias dari larutnya nilai religi dalam kehidupan masyarakat Sibolga dan turut meminggirkan nilai-nilai kultural sebagai nilai yang awalnya diadopsi pada praktik kehidupan sehingga memunculkan ruang rekonstruksi etnik pada kehidupan masyarakat pesisir Sibolga yang adaptif terhadap kehidupan keseharian masa kini.

---

This study analyzes the social situation of the Sibolga since the inception of the Sibolga until the election of the Mayor of Sibolga for the 2015-2020 period. With the title of research ORANG BATAK AND URANG PASISI; A Study of Identity Politics in the Election of the Mayor of Sibolga 2015-2020.

This study found the reality of changes in the social situation of the Sibolga in a current dialectic with political and religious conditions, internally, the Sibolga people was divided into three ethnic groups, namely: Toba Batak, Pesisir and other migrative ethnicities. These three ethnic groups also have a religious influence on the practices of life which have an impact on the political behavior of the people of Sibolga. Sibolga is

geographically an administrative city under the auspices of the Province of North Sumatra.

At first the entry of religions from outside into the Batak land caused cultural, religious and political fragmentation; the entry of Islam into the Batak land and leaving the cultural values of the Batak with the main reasons of religious practices that reject the forms of cultural practices of the Batak ancestors, as well as the entry of Christianity into the Batak land which helped strip the Batak cultural values for religious reasons,

there is a third part of the community while maintaining the value of the Batak culture up to the present time and space. In its development, the Batak ethnic group migrated to the Sibolga coast by contributing to the fragmentation of perspectives on religious values which later became a dimension of contestation in the political realm of the election of the mayor of Sibolga in 2015-2020. The political contestation that occurred was a bias from the dissolution of religious values in the lives of Sibolga people and helped marginalize cultural values as values originally adopted in life practices so as to bring up ethnic reconstruction space in the lives of Pesisir Sibolga peoples which are adaptive to today's daily life. This study uses a historical perspective to reveal the

background of ethnic fragmentation in the Sibolga coastal area and combine it with current cultural realities; social media to get research data that is synchronous and diachronic. Disclosure of political contestation that occurs with the linking of history with the reality of social media seeks to provide a holistic ethnographic picture and explains the encounter of migratory, political, cultural and religious historical dimensions in the phenomenon of ethnicity. "

"Penelitian ini membahas dinamika politik identitas dan persepsi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengelaborasi landasan teori sense of place, konsep sistem religi dan kategorisasi politik identitas. Hasil penelitian ditemukan politik identitas di Petamburan dipengaruhi oleh sistem religi masyarakat terkait sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan penganut keagamaan yang kuat. Kultur masyarakat yang religius membuat pimpinan keagamaan mendapatkan peran dominan dalam penyebaran pandangan politik keagamaan di Petamburan. Faktor pendukung lainnya persepsi sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari kebijakan BP terkait aturan hewan kurban dan digencarkannya program pembangunan rumah susun yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dua faktor tersebut menumbuhkan emosi keagamaan yang mengarah ke politik identitas. Selanjutnya, dimensi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan merasakan adanya sense of place dengan faktor yang paling dominan adalah place attachment, place dependence dan place identity. Sense of place yang dirasakan para informan sangat kuat yang membuat mereka memilih untuk tetap bermukim di Petamburan.

---

This research discusses the dynamics of identity politics and perceptions of the sense of place community in Petamburan Village. The research method used is descriptive qualitative by elaborating the theoretical basis sense of place, the concept of a religious system, and the categorization of identity politics. The results of the study found that identity politics in Petamburan was influenced by the community's religious system related to belief systems, religious ceremonial systems, and strong religious adherents. The religious culture of society makes religious leaders get a dominant role in spreading religious-political views in Petamburan. Another supporting factor is the perception of being a party directly affected by BP's policy regarding the rules for sacrificial animals and the intensification of the apartment development program which has raised public concern. These two factors foster religious emotions that lead to identity politics. Next, dimensions of sense of place The people in the Petamburan Village feel this sense of place with the most dominant factor being place attachment, place dependence, and place identity. The sense of place that the informants felt was very strong which made them choose to stay in Petamburan."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"Tulisan ini mengkaji dan menjawab tentang peran etnik Tionghoa Indonesia dalam kegiatan politik nasional. Dari sejarah yang ada terlihat peran etnis Tionghoa cukup menonjol pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan, pada masa orde lama dan reformasi. Peran politik etnis Tionghoa melemah pada masa Orde Baru, dan mulai meningkat lagi pada masa Reformasi. Salah satu aktor yang menonjol adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Permasalahan yang ada apakah etnik Tionghoa dalam pemilihan langsung dapatkah menjadi pemimpin nasional seperti misalnya Gubernur atau Presiden? Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta hanyalah karena mengganti Joko Widodo karena dia terpilih menjadi Presiden. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus. Salah satu metode yang digunakan adalah Wawancara mendalam dengan informan yang sesuai konteks. Hasil penelitian menjelaskan bahwa etnis Tionghoa telah berperan dalam perpolitikan nasional Indonesia dan setelah mengalami kemunduran pada era Orde Baru, kini berkembang lagi pada era Reformasi. Namun studi ini memperlihatkan bahwa Politik Identitas pada 2016 mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional serta berdampak pada kepemimpinan Ahok. Terbukti pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Ahok tidak terpilih lagi. Penelitian ini juga menjelaskan strategi Ahok dalam meredam konflik agar tidak meluasnya politik identitas yaitu strategi coping adaptif dengan memenuhi tuntutan pendemo untuk mengadili Ahok tujuannya tentu Ahok ingin menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan nasional dan terciptanya ketahanan sosial budaya.

---

This paper examines and answers the role of Indonesian Chinese ethnicity in national political activities. From the existing history, it can be seen that the role of ethnic Chinese was quite prominent during colonialism, pre-independence, during the old order and reformation. The political role of ethnic Chinese weakened during the New Order era, and began to increase again during the Reformation period. One of the prominent actors is Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. The problem that exists is whether ethnic Chinese in direct elections can become national leaders such as governors or presidents? Ahok became Governor of DKI Jakarta only because he replaced Joko Widodo when he was elected President. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. One of the methods used is in-depth interviews with context-appropriate informants. The results of the study explain that ethnic Chinese have played a role in Indonesian national politics and after experiencing setbacks in the New Order era, are now developing again in the Reformation era. However, this study shows that Identity Politics in 2016 threatened national security and security stability and had an impact on Ahok's leadership. It was proven that in the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election, Ahok was not re-elected. This study also explains Ahok's strategy in reducing conflict so that identity politics does not spread, namely an adaptive coping strategy by meeting the demands of the demonstrators to try Ahok. Of course, Ahok wants to maintain security stability and national resilience and create socio-cultural resilience."