Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif."

"Tulisan ini terfokus pada studi kelembagaan pemerintahan negara dalam menghadapi masa depan bangsa. Studi ini didasari pada tujuan bernegara sebagaimana yang dirusmuskan di pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bentuk kementerian negara disesuaikan dengan amanat UUD NRI tahun 1945 terutama setelah perubahan UUD tahun 1945."

"Religion-Based Non Governmental Organizations In Civil Society Formation In Indonesia : A Study Toward Islamic Boarding School Association and People Development (P3M)Transformasi sosial di Indonesia diawali dengan munculnya lemhaga-lemhaga non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Salah satu LSM yang kemudian muncul dengan latar belakang berbasis agama adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan oleh para kyai dan pengasuh pesantren yang berpusat di Pulau Jawa. Lewat visi, misi, dan program kerja yang mereka jalankan, lembaga ini ingin mengembangkan wacana demokrasi dan pembangunan civil society di masyarakat lingkungan pesantren.Meski harus disadari tidak semua LSM yang kemudian terbentuk mendasarkan diri mereka pada nilai-nilai keagamaan tertentu, penelitian ini sendiri berasumsi bahwa agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau komunitas tertentu. Tesis ini sendiri menggunakan kerangka teori yang pernah dilakukan oleh Alexis de Toquev'lle dalam melihat perkembangan demokrasi di Amerika yang dimulai dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang independen. Kelompok-kelompok yang berasal dari lingkungan gereja dan tidak terkooptasi pada politik praktis tersebut telah menyemai benih bagi munculnya upaya-upaya bagi penguatan masyarakat.Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sistem wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh P3M dan yang terlibat dalam gerakan pengembangan civil society di Indonesia. Selain itu data-data juga dikumpulkan melalui bahan-bahan tertulis berupa buku maupun artikel yang kemudian dilakukan analisa. Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan upaya-upaya P3M dalam membangun civil society lewat porgram-program mereka seperti hahtszzl masail yang menjadi forum untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar pesantren.Upaya penguatan masyarakat yang menjadi tujuan bagi pengembangan civil society ini pada akhirnya tidak selalu diposisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara. Tesis ini juga menggunakan tinjauan teori yang digunakan oleh Iwan Gardono Sudjatmiko yang menggabungkan bentuk integrasi dan oposisi antara masyarakat dan negara. Dalam bentuk ini civil society lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.Akhirnya penelitian ini berkesimpulan pada agama yang menjadi kekuatan penggerak bagi perubahan sosial. Apa yang telah dilakukan P3M lewat program-program mereka dalam membangun masyarakat pesantren menunjukkan bahwa senantiasa terjadi dinamisasi dalam pemahaman keagamaan scsuai dengan konlcks sosial politik yang terjadi.

---

Social transformation in Indonesia starting to emerge with Non Government Organizations (NGO's) or frequently called as Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) in early 1970s. One of NGO's which then appears with religion-based background is Islamic Boarding School and People Development Association (P3M) established by kyais and Islamic boarding school's management centered in Java. Through this vision. mission, and working program they run, this institution intends to develop democracy discourse and social society development in boarding school environment community.

Though must he realized that not all NGOs formed to based their selves on certain religious values, this research itself assumes that religion is a value system which can influence one's behavior or certain community. This thesis uses theoretical framework ever conducted by Alexis de Tocqueville in democracy development in America started by the emerge of certain independent religious-groups. Groups coming from churches environment and were not cooped with practical politics have sowed seeds for the emerging efforts for people reinforcement.

This research carried out in this writing qualitatively by using in-depth discourse system with figures of P3M and those involved in civil society development in Indonesia. Moreover data also collected through written materials in form of books and articles which then analyzed. Data successfully collected show the efforts of P3M in developing civil society through their programs such bahtsul masail that becomes a forum to discuss religious matters dealt with social issues occurred in the boarding school surrounding.

The efforts of people reinforcement which become the aim for this civil society development eventually are not always positioned vis a vis government. This thesis also applies theoretical study applied by Iwan Gardono Sudjatmiko incorporating integration and position form between people and country. In this from civil society more becomes the effort to sythize individual and state interests in public room that may guarantee the fulfillment of individual interest and public orderliness.

Finally this research to conclude on religion that becomes a driver force for social changes. What has been conducted by P3M through their programs in developing boarding school community show there is always dynamization in religious understanding in accordance with occurred social and political context."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan."

"Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan singkat ini adalah menganalisis bagaimanakah proses pemakzulan presiden menurut hukum tata negara Indonesia dan apakah yang menjadi alasan-alasan pemakzulan dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesia dan prinsip negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan literatur serta perbandingan, ternyata bagaimana mekanisme pemakzulan presiden Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut. Menurut konstitusi Indonesia, pemakzulan presiden adalah merupakan proses peradilan tatanegara yang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, tetapi tidak dapat menghindar dari pengaruh politik. MPR sebagai lembaga politik adalah peradilan tertinggi dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia, putusanya final dan mengikat"

"Program Kemitraan telah dijalankan BUMN sejak tahun 1989 sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Program Kemitraan yang dijalankan saat ini menerapkan mekanisme dana bergulir dan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja BUMN. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak kalangan yang berpendapat bahwa pelaksanaan Program Kemitraan selama ini kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas program kemitraan yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kemitraan dilihat dari segi besarnya dana yang disalurkan, tingkat efektivitas, jangkauan atau jumlah mitra binaan, dan tingkat efisiensi relatif antar BUMN. Dengan menggunakan data laporan PKBL selama periode 2004-2006, penelitian akan melakukan analisis deskriptif dan penghitungan efisiensi dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Pendekatan ini banyak digunakan untuk menilai efisiensi kinerja perbankan.

---

Partnership Program has been organized by state-owned companies since 1989 as a corporate social responsibility action. Partnership Program which is implemented nowadays applying moving fund mechanism and being one of the performance indicators in state-owned company performance appraisal. Based on that appraisal, much of public society stated that Partnership Program implementation during this time was not implemented effectively and efficiently. It was showed by effectiveness levels of partnership program which are still low. Objectives of this research are to analyze effectiveness and efficiency of implementation of partnership programs from point of view in amount of distributed funds, effectiveness level, number of SME (small and medium enterprise) partners, and relative efficiency level of partnership program between state-owned companies. Using partnership and community development program (PKBL) reports from period 2004 until 2006, this research will doing descriptive analysis and calculating efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) approach. This approach always used in banking industry to evaluates efficiency level of banks."

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."