Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut."

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut.;;"

"Since it first developed, the law of war has focused on protecting human beings. It prioritises human protection by controlling the conduct of belligerents in order to minimise human injuries and casualties.However, the consequences of war are seldom limited to human casualties. War also causes major destruction to the environment. This article shows that despite prioritising human protection, internationallaw provides a significant number of rules to protect the environment during armed conflicts. Contrary to claims that existing rules are insufficient, the law of war adequately safeguards the environment during armed conflicts by prohibiting certain military activities that may cause significant damage to the environment. Furthermore, there are peacetime regulations that may continue to bind belligerents in times of war."

"Being a non-party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (“1951 RefugeeConvention”) and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (“1967 Protocol”), Indonesiadoes not have legal obligations to provide permanent resettlement for asylum seeker and/orrefugee. However, as a transit country for those seeking shelter in Australia, Indonesia undergoesa myriad of issues resulting from illegal entrance by asylum seeker and/or refugee. Besides havingneither legal framework nor domestic mechanism to handle asylum seekers and/or refugee,Indonesia’s immigration law identifies every foreigner including asylum seeker and refugee whounlawfully enter Indonesia’s territory into the same box as illegal migrant. It then leads to thearrest of asylum seeker and/or refugee to be put in an over-capacity detention center or otherplaces. This paper will analyze various issues related to asylum seeker and refugee in Indonesiaand to weigh whether it is indispensable for Indonesia to accede to the 1951 Refugee Conventionand its 1967 Protocol.Sebagai negara yang tidak menjadi peserta dari Convention relating to the Status of Refugees(“Konvensi Pengungsi”) dan Protokolnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untukmenyediakan penempatan permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi. Namun demikian,sebagai negara transit bagi mereka yang mencari suaka ke Australia, Indonesia menghadapiberbagai permasalahan akibat illegal entrance yang dilakukan oleh pencari suaka dan/ataupengungsi. Di samping Indonesia tidak memiliki kerangka hukum ataupun mekanisme untukmengatasi pencari suaka dan/atau pengungsi, hukum imigrasi Indonesia mengkategorikansetiap orang asing termasuk pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesiadengan melawan hukum sebagai migran illegal. Hal ini mengakibatkan penahanan pencarisuaka dan/atau pengungsi yang kemudian ditempatkan di rumah detensi atau tempat lain yangsudah melebihi kapasitas jumlah orang. Tulisan ini mengkaji pelbagai permasalahan pencarisuaka dan pengungsi di Indonesia serta menilai ada atau tidaknya urgensi bagi Indonesia untukmelakukan aksesi atas Konvensi Pengungsi dan protokolnya."

"The law & society review is a peer-reviewed publication for work bearig on the relationship between society and the legal process, including articles or notes of interest to the research community in general, new theorical developments, result of empirical studies, and comments on the field or its methods of inquiry. The review is broadly interdisciplinary and welcomes work from any tradition of scholarship concerned with the cultural, economic, political, psychological, or social aspects of law and legal system."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya situs e-Commerce yang mencantumkan klausula Baku yang dapat merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis mengenai klausula baku yang terdapat dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id terdapak klausula baku yang melanggar UUPK. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, di mana penulis mendapatkan bahan penelitian dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang yang melanggar UUPK adalah batal demi hukum perjanjian yang di mana klausula baku tersebut berlaku. Selain itu pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyesuaikan klausula bakunya dengan ketentuan di dalam UUPK.

---

The background of this research is because there are too many e-Commerce website that have standard clauses that can harm consumer right. In this research , writer want to analyze about standard clauses in groupon.co.id and livingsocial.co.id. The goal of this research is to find out whether groupon.co.id and livingsocial.co.id have standard clauses that contrary to consumer protection laws.This research was conducted by using normative juridical method, and the data used in this research are obtained from literature study and interviews. The legal impact that will be arise from the standard clauses that contrary to consumer protection law is null and void of the agreement. Moreover businessman are also required to adjust the standard clauses with provison from the consumer protection law."