Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Kabinet secara yuridis konstitusional ditentukan oleh Konstitusinya (Undang-Undang Dasar). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juga telah menetapkan sistem Kabinet. Sistem Kabinet yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah Sistem Kabinet Presidensil. Oleh karena itu, Sistem Kabinet Presidensil sering disebut sebagai Kabinet “amanat pembentuk Negara Republik Indonesia”, karena termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdakaan Indonesia (BPUPKI), disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945; dan masih banyak lagi identitasnya. Secara yuridis konstitusional, sistem kabinet Presidensil memiliki landasan hukum yang kuat. Namun secara faktual, dalam implementasinya masih ditemui kerawanan, karena kendala politis, maupun keinginan atau kepentingan subyektif lainnya. Implementasi sistem kabinet Presidensil sangat terikat dengan UUD mana yang dipakai. Pergantian UUD akan memberi corak kabinet. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia tercatat beberapa kali pergantian UUD, ialah UUD NRI Tahun 1945 (1945-1949), Konstitusi RIS (1949), UUDS (1950-1959), dan UUD NRI Tahun 1945 (1959-sekarang, yaitu Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Era Reformasi. Hal ini berarti sistem kabinetnya juga mengikuti, walaupun sistem Kabinet Presidensil tetap eksis dalam berbagai perubahan."

"Pada Negara Indonesia dari sejak tahun 1950-1959 menganut sistem Demokrasi Liberal. Karena sistem kabinet yang berlaku, maka kabinet dapat jatuh olrh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden/Kepala Negara adalah Presiden Konstitusional. Setelah terlaksananya pemilihan umum 1955, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang kedua sebagai wujud kekuatan-kekuatan (fraksi-fraksi di Parlemen). Dalam perjalanan pemerintahannya, Kabinet ini banyak menemui masalah-masalah yang menyulitkan kedudukan Kabinet Ali kedua, antara lain ketika Presiden Soekarno mengucapkan Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957. Menurut presiden, konsepsi ini adalah untuk mengatasi kekalutan politik yang menjadi-jadi di tanah air. Hanya saja, gagasan presiden ini diumumkan tanpa sepengetahuan pemerintah terlebih dahulu. Tindakan presiden itu, mungkin sekali tidak dalam kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional, melainkan sebagai Pemempin Rakyat yang prihatin melihat kekacauan politik sudah begitu memuncak, sehingga dapat membahayakan kesatuan, keselamatan bangsa dan negara. Tetapi bagaimanapun tindakan presiden itu benar-benar menempatkan pemerintah dalam suatu posisi yang sukar dan cukup menyulitkan, karena selaku Pemerintah harus bertanggung jawab atas Pidato Presiden itu."

"Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta."

"ABSTRACT This study explores the flypaper effect in Indonesia using a spatial approach. Covering data from 2000-2014, the paper shows that grants stimulate overspending by local governments even though spatial interdependence is carefully treated. The elasticity of lump sum grants to expenditure is stronger than the elasticity of matching grants. Further, the elasticity of lump sum grant is greater on routine expenditure, which shows the over-dependency of local governments to lump-sum grant. The over-dependency phenomenon has not changed a lot even after a major change of lump-sum grant formulation being applied by the 2004 decentralization law package."

"Mempertegas sistem pemerintahan presidensil adalah salah satu hasil penting Perubahan UUD 1945. Tujuannya membentuk pemerintahan stabil supaya dapat bekerja efektif membangun kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Namun pada pihak lain upaya ini berhadapan dengan empirik politik sistem kepartaian multipartai yang secara teoritis merupakan sebuah kombinasi sulit (difficult combination) karena dapat menghasilkan pemerintahan terbelah (divided government), dan bahkan dapat menimbulkan jalan buntu dalam relasi presiden dan parlemen. Tulisan di bawah ini hendak melihat kompeksitas praktek presidensialisme Indonesia era reformasi dalam sistem multipartai dan berbagai upaya solusi."

"Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahanyya), yang ditutup dengan uapaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia"

"Tesis ini membahas mengenai objektivitas pemberitaan reshuffle kabinet di dua media online, yaitu Detik.com dan Kompas.com periode 1 April s.d. 30 Mei 2015. Dengan menggunakan konsep obyektivitas yang dikembangkan oleh J. Westerstahl (1983), penelitian ini dilakukan untuk melihat kecenderungan media online dalam memberitakan reshuffle kabinet dilihat dari indikator, kelengkapan unsur berita, nilai berita, pernyataan narasumber, tipe liputan, konteks informasi, pengetahuan dalam berita dan newstone. Penelitian dilakukan terhadap 138 sampel dari kedua media online dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com dan Kompas.com memiliki kecenderungan yang kurang objektif dalam memberitakan reshuffle kabinet. Faktor-faktor yang memicu kecenderungan tersebut adalah kelengkapan unsur berita yang sederhana, konteks informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengetahuan yang berasal dari sumber sekunder dan tipe liputan satu sisi. Sifat dari media online di mana berita yang ditampilkan serba cepat menimbulkan kecenderungan berita yang dihasilkan tidak akurat, tidak berimbang dan cenderung dangkal. Selain itu, reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan lebih ditampilkan sebagai persoalan politik antara presiden dengan partai-partai politik.

---

The thesis discusses about objectivity of the news of cabinet reshuffle on two online news media, detik.com and kompas.com during the period of 1 April to 30 May 2015. Using the concept of objectivity that are constructed by J. Westerstahl (1983), this thesis is conducted to identify the tendency of online news media in making a news about cabinet?s reshuffle, therefore it adopts several indicators that are also use by Westerstahl: completeness of news element, news values, news resource statement, type of coverage, context of information, knowledge of the news and newstone. The research is conducted to 138 data sample from both online news media using content analysis method.

The result of this thesis shows that both Detik.com and Kompas.com have the same tendency which is less objective in making news about cabinet reshuffle. Factors behind the result are both online news media not using the most complete news element, context of information is gathered by interview, knowledge of the news is coming from secondary resource, and it uses only one part information coverage. Moreover, the characteristic of online news media which is fast in making news, make the online news less accurate, imbalance and not comprehensive. Other than that, cabinet reshuffle is an authority of the President to fix and improve the cabinet performance runs better, but this matters sometime is showed as political problem between the President and Political Parties."

"Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk."

"Teori trias politica dalam menerapkan pada penyelengaraan negara mengalami perkembangan mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang kian kompleks dan dinamis. "