Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan menganalisis mengenai cara mengatasi persaingan antar pejabat notaris yang berkaitan dengan penempatan wilayah jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan mengatasi persaingan antar rekan notaris, serta mengusulkan pengaturan ideal mengenai penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan cara mengatasi persaingan antar rekan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian adalah untuk memenuhi asas keadilan dalam penempatan notaris pemerintah harus dapat memberikan kebebasan dalam memilih wilayah kerjanya dengan cara memperhatikan kesejahteraan notaris baru dan pemerintah perlu mengatur pengaturan mengenai persaingan antar rekan notaris guna mengatasi persaingan antar rekan notaris. Selain itu notaris juga perlu diawasi karena dalam menjalankan jabatan yang diembannya dapat merugikan masyarakat jika digunakan dengan tidak benar. 

---

ABSTRACTThis study describes the placement of notary officials who fulfill the principle of justice and analyze how to deal with competition between notary officials relating to the placement of notary positions. The issues raised were arrangements for placement of notary officials who met the principle of justice and overcoming competition among notary associates, and proposed ideal arrangements regarding the placement of notary officials who met the principle of justice and how to overcome competition between notary colleagues. The research method used is a juridical-normative library research method. The type of research is analytical descriptive with the types of data used are secondary and primary data. Data collection techniques use a qualitative approach and are supported by interviews with informants. The results of the study are to fulfill the principle of fairness in the placement of a notary government must be able to give freedom in choosing their working area by paying attention to the welfare of new notaries and the government needs to regulate the competition among notary partners to overcome competition among notary colleagues. In addition, a notary also needs to be monitored because in carrying out his position, he can harm the community if it is used incorrectly. "

"Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk,jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukkan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).

---

Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are. Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN)."

"Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Tipologi penelitian preskriptif yaitu penelitan yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi pejabat negara, pertama menurut Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 UUJN dan Pasal 12 huruf l dan Pasal 50 ayat 1 huruf l UU Pemilu. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, maka seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara wajib cuti. Selama menjadi Pejabat Negara, notaris menunjuk notaris pengganti, namun Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya baik sebelum menjabat sebagai Pejabat Negara dan setelah menjabat sebagai Pejabat Negara, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi pejabat negara dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris, namun papan notaris tersebut masih berdiri dan nama notaris tersebut masih tercantum dalam akta yang dibuatnya sehingga terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara jabatannya sebagai pejabat Negara dan jabatannya sebagai notaris.

---

This thesis discusses the public notary leave due to assignment as a state officials, in which the public notary appoint substitute notary during the assignment as state officials. Public notary who became State Officials, shall take leave or cease. The purpose of this research is to know legal status and accountability for deeds made before a public notary become a State Officials. The research method used in this thesis is a normative juridical literature and type of data used is secondary data. Data collection tool used is documents research and data analysis methods used qualitatively. Prescriptive typology research is research that aims to provide a solutions or suggestions to overcome the problems. Based on qualitative analysis there are two (2) regulations governing public notary became state officials, according to Article 17 point d juncto Article 11 UUJN and Article 12 point l and Article 50 paragraph 1 point l UU Pemilu. Based on the principle of lex specialis derogate legi generali, a public notary who becomes state officials shall take leave. During the time as State Officials, public notary appoint substitute notary, however the public notary is responsible for the deed made both before and after serving as Public Officials, although the public notary was on leave during assignment as State Officials and has been designated a substitute notary as the recipient of a notary protocol, but the public notary billboard is still standing and public notary name is still listed in the deed made, so that there is a conflict of interest between his/her assingment as State Officials and his/her position as a public notary."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta, dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.

---

This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter : how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read, and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making. Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed, considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic."

"ABSTRAKSupremasi Hukum Indonesia mengalami kemajuan pesat di Era globalisasiinformasi dewasa ini, dan maraknya pemberitaan tentang Notaris yang tersandungkasus hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen. Notaris sebagai PejabatPublik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN , mengharuskanketelitian dan kejujuran serta Profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuaiUUJN, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kode EtikNotaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalammenjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagiseluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia INI . IkatanNotaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode EtikNotaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukanpengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selaluberkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakansuatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankanjabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris danUndang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalammenjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta,diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu didalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuatketerangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-suratdengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasuspelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan olehNotaris FS. FS yang dinyatakan melanggar etika profesi notaris oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor, tidak hanya berperan ganda FS, juga menggelapkansejumlah data tanah dalam akta jual beli. Majelis Hakim Tipikor menyatakan FSyang membuat surat kuasa di bawah tangan.

---

ABSTRACTThe Supremacy of Indonesian Law has progressed rapidly in the era ofglobalization of information today, and the rise of news about Notaries whostumble over legal cases by falsifying documents. Notary as Public Official inaccordance with the Law of Notary UUJN , requires accuracy and honesty andprofessionalism in performing tasks according to UUJN, thus minimizing theoccurrence of abuse of authority. Notary Code of Conduct constitutes all moralprinciples which serve as guidance in running Notary 39 s office. The scope of theNotary Code of Ethics applies to all members of the Association of IndonesianNotaries INI associations. Indonesian Notary Bonds play an important role inenforcing the implementation of the Notary Code of Ethics, through the HonoraryBoard which has the task of supervising the implementation of the Notary Code ofConduct. Notary 39 s Code of Conduct is always related to the Notary 39 s Office Lawbecause both of them constitute a unity which is used as a guideline for Notariesin running their positions. A Notary who commits a violation of the Notary Codeof Ethics and a Notary Position Law shall be liable to sanctions in accordancewith the stipulated provisions. One of the offenses committed by a Notary incarrying out his her position is a violation in the case of making the deed, such asmaking deeds containing false information in it. Where that becomes one of afactor the deed contains false information is not the matching of photocopies ofletters with the original letters. Such violations can be seen in the case of aviolation of the Code of Conduct and the Notary Public Law conducted by NotaryFS. FS accused of violating the ethics of the notary profession by the Panel ofJustices of the Corruption Court, not only the dual role of FS, also embezzledsome land data in the sale and purchase deed. The Panel of Judges of theCorruption stated FS who made the deed under the hand. On the verdict, the Panelof Judges considered FS unprofessional."

"Dalam penulisan tesis ini diangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku PPAT. Kasus ini diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pid/2013, dimana pihak yang berperkara adalah Notaris/PPAT dan pihak klien yang menggunakan jasa Notaris/PPAT tersebut untuk mengurus surat pajak guna kepentingan pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam kasus tersebut, surat pajak yang dibutuhkan ternyata palsu sehingga Notaris/PPAT dimintai pertanggungjawabannya. Penulis juga menyorot penerapan asas kehati-hatian dalam tindakan Notaris selaku PPAT dalam kasus tersebut. Pembahasan mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dan PPAT juga akan dituangkan dalam tesis ini dan akan menjadi landasan teori yang menghasilkan kesimpulan apakah tindakan Notaris/PPAT pada kasus yang diangkat sudah sesuai dengan asas-asas jabatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian yang berupa preskriptif analitis.

---

This thesis raised a case relating to the duties execution of Notary as PPAT. This case is taken from the Supreme Court number 46 PK / Pid / 2013, which the litigants are Notary/PPAT versus the clients of the Notary/PPAT, who need to get tax letters for the purpose of payment of Income Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building. In such case, the letter turned out to be false tax letters and therefore Notary/PPAT held accountable. In addition to legal liability, the author want to highlight the application of the precautionary principle in action of the Notary as PPAT in the case. The authority and obligation Notary and PPAT, as well as the guidance and supervision of these positions will also be outlined in this thesis, all of which will become a theorical basis that lead to the conclusion whether the acts of Notary/PPAT in this case in accordance with the principles and rules legislation in force. This writing is using normative legal research method with results in the form of prescriptive analytical research."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."