Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian telah menyatakan peran penting pemerintah dalam menangani masalah limbah elektronik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani sistem pengelolaan limbah elektronik, baik di negara maju maupun berkembang, terutama didasarkan pada prinsip EPR, tetapi merancang dan menerapkan prinsip tersebut di negara berkembang mungkin sangat berat karena harus bergantung pada kapasitas negara dan kondisi sosial ekonomi, menyiratkan bahwa aspek keuangan akan menjadi rintangan utama bagi negara-negara berkembang ketika menerapkan prinsip ini. China adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mereplikasi prinsip ini ke dalam sistem pengelolaan limbah elektronik mereka dan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti keberadaan sektor informal, populasi besar, negara berkembang. Kebijakan pendanaan sistem pengelolaan limbah elektornik di China menggunakan subsidi yang ditetapkan pada nilai yang sesuai untuk bisa menjalankan sistem. Dalam penelitian ini, model skema pendanaan sistem pengelolaan limbah elektronik diusulkan untuk menganalisis kemungkinan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat skema pendaan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu skenario 1, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen, skenario 2, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh pemerintah, skenario 3, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen dan pemerintah, dan skenario 4, pendanaan dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling paling feasible untuk dilakukan.

---

Policies to handle WEEE management system, both in developed and developing countries, mainly based on EPR principle, but designing and implementing such principle in developing countries might be formidable as it should be depended on the country`s capacity and socioeconomic condition, implying that the financial aspect will be the primary hurdle for the developing countries when implementing this principle. China is one of the few developing countries that successfully replicate this principle into their WEEE management system and has several similarities with Indonesia, such as the existence of informal sector, large population, a developing country. China WEEE processing fund policy uses subsidies that are set on appropriate number run the system. In this paper, a system dynamic model is proposed to analyze the possibility of such policy to be implemented in Indonesia. In this study, a model that implemented an electronic waste management system proposed to analyze issued this policy to be applied in Indonesia. Scenario 3, which is carried out only by producers, scenario 2, which is carried out only by the government, scenario 3, which is carried out only by producers and the government, and scenario 4, carried out by producers, governments and consumers. From the results of the study, obtained scenario 4 is the most feasible scenario to do."

"keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS

---

The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS."

"ABSTRAKPengumpulan limbah elektronik oleh konsumen merupakan salah satu perkembangan signifikan yang dapat membantu untuk meningkatkan jumlah limbah elektronik terkumpul yang nantinya akan dikelola secara tepat. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen, dibutuhkan rencana yang baik untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan produk elektronik dan limbah elektronik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran penting dalam mengikat dan meningkatkan kesadaran pengguna elektronik dalam mengelola alat elektroniknya dengan bantuan organisasi peduli limbah elektronik. Kompleksitas dari sistem manajemen limbah elektronik menambah tantangan dalam menghadapi masalah ini. Penelitian ini menggambarkan model serta intervensi kebijakan untuk meningkatkan pengumpulan limbah elektronik di Indonesia dan memberikan pemahaman antara hubungan dinamis antar faktor pada sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe collection of electronic waste by consumers is one of the significant developments that can help to increase the amount of electronic waste collected which will be managed appropriately. In order to raise consumer awareness on E-waste management, it must be planned well to balance the growth of e-waste collected, and the cost invested. A good strategy is needed, with the Ministry of Environmental and Forestry as a part of the Government to engage and increase the awareness of electronic users with the help of e-waste management organizations that aware of e-waste problems. The complexity of the e-waste management system added challenges to address the problems. This conceptual model will draw the policy structure exploration with the system dynamics modeling approach to give an understanding of the relations and dynamics between the factors in the e-waste management system in Indonesia."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin meningkat berimbas padameningkatnya permintaan terhadap barang, salah satunya barang elektronik. Salah satu masalah yang akan muncul dari meningkatnya penjualan barang elektronik yaitu limbah elektronik semakin meningkat. Limbah elektronik terbentuk dari komponen yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dari hal tersebut dibutuhkan sistem yang tepat untuk menangani limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum memiliki sistem penanganan limbah elektronik. Sampai tahun 2017, peraturan pemerintah Indonesia masih mengklasifikasikan limbah elektronik sebagai limbah berbahaya secara umum sehingga belum ada perlakuan khusus terhadap limbah elektronik. Penelitian terdahulu telah menjabarkan kondisi dari sektor formal dan informal di Indonesia. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku informal merupakan kekuatan utama dalam pengumpulan dan pemilahan limbah elektronik, terutama limbah rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia. Dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia, dibutuhkan kontribusi pemerintah dan kesadaran dari produsen barang elektronik sebagai langkah awal melakukan project awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan usulan manajemen pendanaan yangsesuai dengan kondisi Indonesia serta model finansial untuk sistem manajemen limbah elektronik yang sesuai pada kondisi Indonesia. Usulan manajemen pendanaan dan model tekno ekonomi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya di Indonesia saat ini dan dapat membantu analisis keputusan dalam implementasi teknologi atau investasi sistem pengolahan e-waste di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThe impact of technology development and economic growth can be seen on the increasing demands for goods, such as electronic and electrical equipment. The growth of electronic and electrical equipment causes an increase in waste of electronic and electrical equipment (WEEE) amounts when the products reach their end of life. WEEE consists of components that are harmful to human and environment. Therefore, an appropriate management system of WEEE is required to prevent WEEE become a threat to human and environment. Indonesia is one of the developing countries in which proper management system of WEEE has not yet exists. Until 2017, Indonesian government regulation classified WEEE as hazardous waste in general, thus treatment was neither specially differentiated for WEEE. Previous research has outlined the conditions of the formal sectors and informal sectors in Indonesia. The result of previous research indicated that informal sector were a major force in collection and sorting of WEEE, especially for household. It became a challenge to develop a management system of WEEE in Indonesia. Developing a management system of WEEE in Indonesia needs the contribution from government and awareness from EEE producers as the first step to do the initial project. The purpose of this research is to build qualitative fund management model for initial e-waste management system in Indonesia based on literature study of e-waste management system in developed and developing countries. The propose model is expected to illustrate the material and financial flow of e-waste management system. This research will assist government and producers in decision-making and initial steps for implementation e-waste management system in Indonesia."

"Sampah elektronik di Indonesia terus bertambah dengan laju yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2040, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan akan mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah saat ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini secara langsung atau tidak akan berdampak negatif pada aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Saat ini upaya pengelolaan limbah elektronik di Indonesia masih mengandalkan aturan umum yang tidak secara khusus mengatur e-waste. Selain itu, belum ada penelitian yang membahas strategi pengelolaan e-waste di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Untuk mengisi celah ini, artikel ini bertujuan mengembangkan model strategi pengelolaan limbah elektronik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Tahap awal penelitian ini adalah mengumpulkan strategi pengelolaan e-waste yang pernah diterapkan atau diusulkan dari berbagai literatur. Selanjutnya, daftar strategi yang telah dikumpulkan dinilai relevansinya oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan e-waste. Kemudian, proses validasi dilakukan dengan menggunakan metode Content Validity Index (CVI), dimana hasil dari metode ini akan menunjukkan konsensus dan daftar strategi yang valid. Setelah itu, daftar strategi yang valid diolah menggunakan metode interpretive structural modeling (ISM), sehingga menghasilkan sebuah model strategi yang hirarkis. Dari penelitian ini diketahui terdapat 26 strategi valid yang dapat diterapkan di Indonesia dan dua strategi kunci yang menjadi penggerak utama sistem pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti di masa depan.

---

Electronic waste in Indonesia continues to grow at an alarming rate. It is estimated that by 2040, the amount of e-waste generated will reach almost double the current amount. If not addressed, this condition will directly or indirectly negatively impact life aspects such as the environment, health, society, and economy. Currently, Indonesia's e-waste management efforts still rely on general rules that do not specifically regulate e-waste. In addition, no research discusses e-waste management strategies in Indonesia from a multi-actor perspective. To fill this gap, this article aims to develop a relevant e-waste management strategy model to be implemented in Indonesia from a multi-actor perspective. The initial stage of this research is to collect e-waste management strategies implemented or proposed from various works of literature. Furthermore, the list of strategies that have been collected is assessed for their relevance by the stakeholders involved in the decision-making of e-waste management. Then, the validation process is carried out using the content validity index (CVI) method, where the results of this method will show consensus and valid strategies. After that, a list of valid strategies is processed using an interpretive structural modeling (ISM) method, resulting in a hierarchical strategy model. From this research, it is known that 26 valid strategies can be implemented in Indonesia and two key strategies that are the main drivers of the electronic waste management system in Indonesia. The result of this study is essential for policymakers and researchers in the future."

"Jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Mikroplastik dapat berbahaya bagi satwa liar dan juga manusia. Pengolahan sampah plastik tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja tetapi harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan yang terintegrasi. Peran sektor formal dan informal dalam pengolahan sampah plastik harus dikaji untuk mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perlu dilakukan kajian suatu sistem yang dapat memberikan gambaran sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan kondisi pengolahan sampah plastik di Indonesia. Makalah ini memberikan model konseptual yang menyusun sistem pengelolaan sampah plastik saat ini. Aktor, aliran material, dan kebijakan divalidasi dan dievaluasi oleh praktisi. Dari temuan ini, pembuat kebijakan dapat menggunakan skema alternatif ini untuk meningkatkan pengelolaan sampah mereka.

---

The amount of plastic waste in Indonesia continues to increase every year in line with the increasing population and economic growth. Microplastics can be harmful to wildlife as well as humans. Plastic waste processing cannot be carried out by one party but must be carried out by all parties related to integrated planning. The role of the formal and informal sectors in the processing of plastic waste must be studied to obtain good and beneficial results for both parties. It is necessary to study a system that can provide an overview so that it can be used as a tool to describe the condition of plastic waste processing in Indonesia. This paper provides a conceptual model that composes the current system of plastic waste management. Actors, material flows, and policies are validated and evaluated by practitioners. From these findings, policymakers can use these alternative schemes to improve their waste management."

"Sistem pengelolaan limbah elektronik formal di negara berkembang, sebagian besar belum dikembangkan, termasuk di Indonesia. Pemerintah dan perusaan peralatan elektronik masih memiliki pengetahuan yang minimum mengenai limbah elektronik dan pentingnya pengelolaan limbah elektronik ini. Di sisi lain, permainan simulasi dengan tujuan yang serius (serious simulation game) menawarkan pendekatan yang efektif sebagai media pembelajaran bagi penggunanya melalui lingkungan yang menarik, pengalaman dan pengambilan keputusan. Serious simulation game sebagai media pembelajaran bukan lagi bidang penelitian baru. Namun, masih sedikit penelitian serious simulation game yang mengambil topik pengelolaan limbah, dan belum ada yang berfokus pada pengajaran sistem pengelolaan limbah elektronik bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan rancangan serious simulation game untuk pengelolaan limbah elektronik yang dapat mengedukasi pemangku kepentingan tentang apa itu limbah elektronik, mengapa itu perlu dikelola, dan bagaimana itu harus dikelola. Tujuan permainan ini adalah untuk menemukan skenario terbaik yang menghasilkan volume koleksi WEEE terbanyak. Infrastruktur permainan dengan multi player diimplementasikan untuk memungkinkan interaksi antar pemain. Dengan demikian, hal ini memungkinkan pemain untuk memahami hasil yang berbeda untuk keputusan berbeda

---

In a developing country like Indonesia, waste electrical and electronic equipment (WEEE) management system is not yet established. Government and the electrical and electronic equipment (EEE) manufacture still have minimum knowledge about WEEE. In the other side, serious simulation game is found to be effective for educating users through its engaging environment and experiencing the decision. Serious simulation game as environmental learning media is no longer a new field of research. However, there are still few serious simulation game researches that bring waste management issues, and none focusing on WEEE Management education for the stakeholder. Thus, the purpose of this research is to develop serious simulation game to educate the stakeholders about WEEE, why it is need to be managed, and how it should be managed. The aim of this game is to find the best scenario that resulting the most volume of WEEE collection. A multiplayer game infrastructure enables the player to interact and understand the different result for different decision taken."

"Pengolahan sampah plastik di negara-negara maju telah dikelola secara profesional oleh sektor formal. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengolahan sampah masih didominasi oleh peran sektor informal. Sektor informal memberikan kontribusi positif pada ekonomi sirkular plastik, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung keberlanjutan dengan pemenuhan permintaan bahan baku plastik melalui hasil daur ulang sampah plastik. Meskipun memiliki peran yang penting, kebijakan pemerintah yang mendukung atau mengoptimalkan sektor informal secara spesifik belum ada. Penelitian ini bertujuan memodelkan alternatif kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik sektor informal di Indonesia. Eksplorasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan sistem dinamis. Simulasi kebijakan dilakukan dengan beberapa skenario yang menyesuaikan kondisi dan peraturan yang sudah ada. Model dinamis dari sistem pengolahan sampah plastik inklusi sektor informal di Indonesia dijelaskan dalam 7 reinforcing loops dan 3 balancing loops. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, Insentif pajak bagi industri daur ulang dan Penambahan kapasitas informal Menjadi alternatif kebijakan terbaik.

---

The formal sector has professionally managed plastic waste processing in developed countries. In contrast to developing countries like Indonesia,  the role of the informal sector dominated the waste management system. The informal sector contributes positively to the plastic circular economy, reduces unemployment rates, and supports sustainability by meeting the demand for plastic raw materials through the recycling of plastic waste. Despite having an important role, government policies that explicitly support or optimize the informal sector do not exist. This study aims to model the policy alternatives for the informal sector of plastic waste management in Indonesia. The alternative exploration policy in the study was conducted using system dynamic modeling methods. Policy simulation is done with several scenarios that adapt existing conditions and regulations. The dynamic Model of the plastic waste processing system of informal sector inclusion in Indonesia is described in 7 reinforcing loops and 3 balancing loops. Based on the results of the simulation, tax incentive scenario for the recycling industry and the addition of informal capacity becomes the best policy alternative."

"Tuntutan isu perubahan iklim global membuat Indonesia perlu meningkatkan proporsi energi terbarukan pada bauran energi nasional sebesar 23%. Dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat PT PLN, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan sudah ditargetkan kapasitas terpasangnya hingga tahun 2028. PV sebagai salah satu sumber energi listrik terbarukan tenaga surya masih memiliki hambatan untuk mengembangkan kapasitas terpasangnya. Studi ini bertujuan untuk merancang model kebijakan feed-in tariff yang mendukung investasi proyek energi terbarukan, sehingga dampak ketersediaan anggaran oleh pemerintah dan dampak lingkungan dapat diantisipasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan metodologi sistem dinamis dan data historis kapasitas PV terpasang, studi ini dapat menjelaskan efek kebijakan feed-in tariff terhadap perkembangan pembangunan kapasitas PV terpasang dan kontribusi PV terhadap pengurangan emisi gas CO2 dan juga faktor penentu terjadinya efek tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan feed-in tariff berdampak pada meningkatnya pertumbuhan investasi proyek PV dan tercapainya target RUPTL kapasitas PV terpasang di tahun 2028. Dua kebijakan, PLTS atap dan subsidi modal diuji pada model untuk mendemonstrasikan sensitivitas kapasitas PV terpasang dan kontribusi penurunan emisi gas CO2 akibat tendensi berinvestasi pada PV.

---

The demands of the global climate change issue make Indonesia need to increase the proportion of renewable energy in the national energy mix by 23%. With the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) made by PT PLN, the construction of renewable energy power plants has been targeted to have installed capacity until 2028. PV as a source of renewable electricity from solar power still has obstacles to developing its installed capacity. This study aims to design a feed-in tariff policy model that supports investment in renewable energy projects, so that the impact of budget availability by the government and environmental impacts can be anticipated by the government. By using a dynamic system methodology and historical data on installed PV capacity, this study can explain the effect of the feed-in tariff policy on the development of installed PV capacity development and the contribution of PV to reducing CO2 gas emissions and also the determinants of this effect. This study reveals that the feed-in tariff policy will have an impact on increasing the growth of PV project investment and the achievement of the RUPTL target for installed PV capacity by 2028. Two policies, rooftop solar PV and capital subsidies are tested on a model to demonstrate the sensitivity of installed PV capacity and the contribution of reducing CO2r gas emissions due to the tendency to invest in PV."

"Dalam lingkup sebuah universitas yang notabene memiliki volume arsip tinggi, Electronic Records Management System (ERMS) hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi pengelolaan dan pelestarian arsip baik dalam format digital maupun nondigital. Dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dimana kebutuhan masyarakat akan informasi cukup tinggi sehingga diperlukan ketersediaan informasi yang dapat diperoleh dengan tepat dan cepat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergunaan SEKAR (Sistem Elektronik Kearsipan) bagi arsiparis. SEKAR merupakan ERMS berbasis web yang open source dan dibuat dengan menggunakan AtoM 2.3.1 yang dikelola oleh Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan Sistem SEKAR sangat membantu pekerjaan arsiparis dalam mengelola arsipnya dengan lebih mudah. Selain itu, berdasarkan (5) lima dimensi yang diteliti yakni learnability, effectivity, memorability, error, dan satisfaction SEKAR menunjukkan tingkat usability atau tingkat ketergunaan yang baik.

---

Within the scope of universities which incidentally have high archive volumes, Electronic Record Management System (ERMS) is present as a solution to facilitate the management and preservation of archives both in digital and non-digital formats. In facing the challenges of industry 4.0 where the public's need for information is high enough so that the availability of appropriate and quickly obtained information is needed. This study aims to determine the usability of SEKAR (Sistem Elektronik

Kearsipan) for archivists. SEKAR is an open source web-based ERMS that was created using AtoM 2.3.1 managed by the University of Indonesia The research method used is descriptive quantitative and sampling is done by purposive sampling. The results of the research show that SEKAR system is very helpful for archivists in managing their

archives more easily. In addition, based on the five (5) dimensions studied namely learnability, effectivity, memorability, error, and satisfaction, SEKAR shows a good level of usability."