Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan sistem tanggap darurat seperti pembentukan dan pelatihan tim, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan alat-alat emergency memerlukan biaya yang tidak sedikit, terkadang perusahaan mengesampingkan aspek ini karena keadaan darurat adalah hal yang tidak bisa diprediksi dan kejadiannya sangat jarang terjadi, namun upaya penyediaan kesiapsiagaan tetap wajib disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan keberlangsungan produksi di perusahaan. Aspek penilaian kesiapsiagaan tanggap darurat menurut SMKP Minerba merupakan langkah mudah untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan perusahaan dalam menghadap keadaan darurat yang berpotensi terjadi, baik akibat proses kerja, maupun bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan perbaikkan dari hasil temuan yang tidak sesuai seperti evaluasi berkala tentang penanganan bencana, pelatihan tim tanggap darurat, pemeliharaan sarana dan prasarana darurat, serta penambahan jumlah tenaga kesehatan dan alat P3K.

---

Providing emergency response system such as emergency team forming, making training program continuously, emergency maintenance facilities routinely, are needs much money to keep on top perform, therefore a company sometimes sees override through emergency response program because emergency condition are rarely to happened and unpredictable, however emergency response preparedness are required to ensure safety worker, community, and product sustainability of the company activies. The Assessment aspect of emergency response procedure based on Mineral and Coal Mine Safety Management System is the way to evaluate about company preparedness to overcome the emergency condition or disaster which have potential to be happened. This experiment is qualitative with description design. The experiment result is recommendation to the company to improve their current emergency response preparedness such as updating disaster procedure, training for emergency team routinely, maintenance all the emergency facility, providing a propely first aid, and increasing number for health workers."

"Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulanginya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana,kehilangan data,terganggunya fungsi utama organisasi,sampai dengan kehilangan nyawa. PT. Lautan Otsuka Chemical sebagai sebuah perusahaan kimia yang berada di kawasan industri kimia/petrokimia di Cilegon berpotensi menimbulkan bencana karena aktifitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun misalnya amonia dan chlorin. Peristiwa peledakan yang menimbulkan kerusakan alat dan luka-luka di PT. Lautan Otsuka pada tahun 2009 yang pernah terjadi dulu, harus membuat kita semua semakin waspada. Kejadian itu mengingatkan, betapa rawan proses produksi yang yang ada di PT. Lautan Otsuka Chemical therhadap potensi becca naindustri kimia Tanpa kewaspadaan sejak dini, bukan tidak mungkin peristiwa ledakan terjadi lagi, mungkin saja di tempat ?tempat lain Setiap pengelola industri seharusnya mulai melengkapi sistem tanggap darurat industri sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan bisa segera diantisipasi, termasuk kesiapan masyarakat di sekitarnya ketika perlu evakuasi. Sikap waspada tidak ada salahnya untuk selalu diingatkan secara terus-menerus. Ini mengingat seiring pertumbuhan industri yang pesat. Saat ini Gresik telah mengaplikasikan system tanggap darurat yang lebih dikenal dengan APELL(Awarenes And Preparedness for Emergencies at Local Level). Untuk mengetahui tentang kesiapan Gresik menghadapi bencana industri, diperlukan evaluasi tanggap darurat industri yang selama ini telah berjalan. Salahsatu model yang dipergunakan untuk mengevaluasi tanggap darurat industri adalah model SCAR (State Capability Assesment for Readiness). Dengan pengumpulan data primer berupa metode kuesioner yang berisikan seperangkat check list/ daftar pertanyaan maka model SCAR dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi system tanggap darurat yang selama ini diaplikasikan di Gresik. Didukung dengan data sekunder berupa studi literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan industri serta observasi dilapangan maka penelitian menfokuskan pada pelaksanaan."

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

---

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community?s self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily."

"Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan teknologi informasi komunikasi dan penyelenggaraan pusat data di Instansi XYZ. Dalam era digitalisasi dan konektivitas yang cepat, Pusdatik harus siap menghadapi bencana dan ancaman yang mengakibatkan terganggunya layanan dan operasional. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak hilangnya layanan dari pusat data akibat bencana dan ancaman adalah dengan suatu rencana yang bertujuan untuk mencegah kerugian dan kerusakan, yaitu disaster recovery plan (DRP). Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan, ketua tim dan staf, ditegaskan bahwa layanan yang dikelola oleh Pusdatik memiliki peran penting dalam mendukung proses bisnis organisasi dan saat ini Pusdatik belum memiliki dokumen DRP jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pengembangan DRP yang dapat dijadikan panduan jika terjadi gangguan dan bencana yang tidak terduga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan observasi ke pusat data. Pengembangan DRP menggunakan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi proses bisnis, identifikasi aset, risk assessment, business impact analysis, analisis kontrol pencegahan berdasarkan SNI 8799-1:2023 dan penyusunan dokumen DRP. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi Pusdatik saat ini.

---

The Data and Information Communication Technology Center (Pusdatik) is a working unit tasked with managing information and communication technology services and operating the data center at XYZ Institution. In an era of rapid digitization and connectivity, Pusdatik must be prepared to face disasters and threats that may disrupt services and operations. One effort to mitigate the impact of service loss from the data center due to disasters and threats is through a plan aimed at preventing losses and damages, known as Disaster Recovery Plan (DRP). Based on interview results with leaders, team leaders, and staff, it is emphasized that the services managed by Pusdatik play a crucial role in supporting the organization's business processes, yet currently, there is no DRP in place in case of disasters. Therefore, it is necessary to design a DRP that can serve as a guideline in the event of unforeseen disruptions and disasters. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data collection methods include interviews, literature reviews, and observations at the data center. The DRP design utilizes NIST SP 800-34 Rev 1. The research stages involve analyzing business processes, identifying assets, conducting risk assessments, business impact analysis, analyzing preventive controls based on SNI 8799-1:2023, and drafting the DRP document. The result of this research is a DRP document that aligns with the current condition of the Pusdatik."

"Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, yaitu target relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tidak bisa tercapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya penyerapan dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dana itupun harus dikembalikan ke kas negara di akhir tahun 2012. Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan data kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori Mazmanian-Sabatier sehingga dapat dianalisa variabel variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi tersebut hingga akhirnya mendapatkan temuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi ada kendala dalam implementasinya. sehingga dibutuhkan solusi untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi yaitu dengan cara pengurangan resiko bencana yang merupakan bagian dalam manajemen bencana.

---

The research background was raised by several problems surrounding the implementation of rehabilitation and reconstruction post disaster merapi volcano eruption at Sleman Regency, which is the target of relocation of residents in disaster-prone areas can not be reached. This led to the failure of funds absorption that have been budgeted and even then must be returned to the state treasury at the end of 2012. Recovery of housing policy implemented through relocation scheme from KRB III region uninhabitable map according to recomendation from Ministry of Energy and Mineral Resources, BNPB, Bappenas and Ministry of Public Works.

This study uses a positivist approach with qualitative data and using the theoretical framework from Mazmanian-Sabatier that can analyzed variables that affect the implementation of policies to get the findings in the study. Data was collected by in-depth interviews and document review.

The results obtained are that the Rehabilitation and Reconstruction policies are in accordance with existing regulations, but there are obstacles in its implementation. Disaster risk reduction as a part of disaster management is solution for people who do not want to be relocated."

"Kecelakaan besar dalam industri minyak dan gas bumi meskipun relatif jarang terjadi namun sering bersifat katastropik, yang menyebabkan kematian pada pekerja dalam jumlah besar, kerusakan aset perusahaan yang bernilai tinggi dan pencemaran lingkungan. Meskipun penyebabkan utama kecelakaan sering disebabkan oleh faktor manusia, namun kegagalan manajemen tanggap darurat dalam menangani kecelakaan, memberikan kontribusi besar yang menyebabkan kecelakaan lebih parah dan kerugian semakin besar. Kesiapan manajemen tanggap darurat pada operasi hulu minyak dan gas mutlak diperlukan dalam upaya mempersiapkan penanganan setiap kecelakaan dan kondisi darurat. Dalam upaya untuk terus menjaga tingkat kesiapan dan efektifitas manajemen tanggap darurat secara regular perlu dilakukan proses evaluasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi sistem sistem manajemen tanggap darurat di perusahaan hulu minyak dan gas yang beroperasi di laut dalam, dengan ketentuan pada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2013. NFPA 1600 edisi 2013 telah menyediakan proses evaluasi secara lengkap dan mandiri yang bisa diaplikasikan terhadap sistem manajemen tanggap darurat baik pada perusahaan maupun pemerintahan. Proses evaluasi menggunakan sepuluh elemen dari tahap implementasi tanggap darurat yang meliputi, rencana persyaratan umum, pencegahan ,mitigasi, informasi umum dan komunikasi krisis, peringatan pemberitahuan dan komunikasi, prosedur operasi, manjemen insiden, operasi tanggap darurat, rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan, serta bantuan dan dukungan kepada karyawan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah memiliki sumber daya, infrastruktur dan prosedur yang diperlukan dalam penanganan tangap darurat. Namun pemahaman para pekerja dilapangan terhadap prosedur, peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi tanggap darurat masih kurang. Perusahaan perlu mempertimbangan sumber daya external dalam mendukung operasi darurat sehubungan kondisi operasi yang terpencil. Dalam business continuity plan, perusahan perlu mempertimbangkan alternatif tempat bekerja, untuk membantu proses pemulihan pada saat terjadi ganguan operasi. Sehubungan letak geografis fasilitas operasi yang berada di jalur laut bebas, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan membuat strategi mitigasi yang tepat terhadap potensi bahaya dari operasi kapal dan nelayan pada fasilitas operasi.

---

Major accidents in the oil and gas industry is relatively rare, but it was cause catastrophic incident which lead fatality, assets and environmental loss. Although major of cause is human factors, but the failure of emergency management is part of major contribution that cause increasing severe of accidents and loss. The readiness of emergency management in upstream oil and gas operations is important to response emergencies. In order to continue maintain the level of readiness and effectiveness of emergency management, it is necessary to perform evaluation on regular basis.

In this paper the authors conducted research to evaluate emergency management system in the upstream oil and gas company that located in the depth water area, with the requirement from the National Fire Protection Association (NFPA) 1600, 2013 edition. NFPA 1600 edition 2013 has provided self- assessment that can be applied to emergency management system both at the company and government. The evaluation process uses the ten elements of the implementation phase that consist: common plan requirements, prevention, mitigation, crisis communication and public information, warning, notification and communications, operational procedures, incident Management, emergency operations, business continuity and recovery, and employee assistance and support.

From the research, shown that the company has not been fully complied with requirement of the NFPA 1600, 2013 edition. The Company has the resources, infrastructure and procedures that needs to address emergencies, but the understanding of the workers in the field related the procedures, roles and responsibilities in implementing emergency response need to be improved. Company need to consider external resources to support emergency operations. In The business continuity plan, companies need to consider alternative work place, to support the recovery process while interruption of operations occurred. Due to current position of facilities is located on international shipping line , the company need to develop appropriate mitigation strategies to address risk related ship that passed around facilities."

"Bekerja di ketinggian bagi tim SAR merupakan jenis pekerjaan yang mempunyai resiko bahaya yang tinggi seperti terjatuh, tertimpa benda, tersetrum, kebakaran, dan lain-lain. Akses tali telah diterapkan secara luas dalam setiap pekerjaan di ketinggian, namun penerapanya membutuhkan keterampilan yang baik agar resiko bahaya terjatuh dapat dicegah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat pada perilaku selamat petugas Potensi SAR yang mengikuti pelatihan penyelamatan di ketinggian menggunakan akses tali (rope access). Desain penelitian ini adalah cross-sectional, menggunakan metode penelitian analitik korelatif dengan pendekatan semikuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara. Populasi penelitian meliputi seluruh Potensi SAR di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah mengikuti pelatihan Rope Acces di Basarnas sebanyak 1500 orang dan sampel diambil dengan teknik acak sebanyak 30 orang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi dan pelatihan berhubungan dengan perilaku selamat, sedangkan variabel pengetahuan, fasilitas, upaya penyelamatan di ketinggian, dan dukungan tidak berhubungan dengan perilaku selamat. Direkomendasikan antara lain memastikan petugas Potensi SAR memahami posisi tubuh ergonomis, mewajibkan mengikuti pelatihan sebelum melakukan pertolongan di ketinggian, dan menerapkan reward bagi petugas Potensi SAR yang telah mengikuti pelatihan dengan baik.

---

Working at height for the SAR team is a type of work that has a high risk of danger such as falling, falling over objects, electrocuted, fire, and others. Rope access has been widely applied in every work at height, but its application requires good skills so that the risk of falling hazard can be prevented. The purpose of this study was to determine the contribution of predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors to the behavior of potential SAR survivors who participated in rescue training at altitude using rope access. The design of this research is cross-sectional, using corelative analytical research methods with a semicitative approach. Data were collected using a questionnaire, observation, and interview. The study population covered all the SAR potential in the East Kalimantan and North Kalimantan regions that had participated in Rope Access Training in Basarnas of 1500 people and samples were taken by random sampling technique of 30 people. The results of the study showed that the variables of perception and training were related to survivors behavior, while the variables of knowledge, facilities, rescue efforts at heights, and support were not related to survivors behavior. The recommended recommendations include ensuring SAR Potential officers understand ergonomic body positions, requiring training before high altitude relief, and applying rewards for SAR Potential officers who have attended training well."