Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam RPJMN dan RKP menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, dikoordinasikan antara kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target-target nasional terkait urusan pemerintahan daerah III dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target di masing-masing daerah. Selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintaha dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional."

"The central government has implemented a government fixed asset revaluation policy. The main objective of the policy is to present the fair value of fixed assets in the government's financial statements. However, the results of fixed asset revaluation are not accepted by the BPK and must be corrected and recorded in the government financial statements for the 2019 fiscal year. Competent human resources and the use of information technology are considered two factors needed to achieve the revaluation objectives. This study was conducted to determine the level of significance of these two factors by distributing questionnaires to BMN officers and assessors from 82 ministries/agencies throughout Indonesia. The research data were processed by path analysis method using the Structural Equation Model (SEM) partial least squares (PLS) through Smart PLS 3.3.2 software used to assess measurement models and research structural models. The results of data processing concluded that the competence of human resources and information technology has a significant effect on the revaluation of government fixed assets. However, information technology needs to be improved again because the significance value is only half that of the human resources competency value."

"Abstract. This purpose of this research paper is to describe the role of the Denpasar City Government in supporting the resources of endek fabric creative industry. The Denpasar Government has done a number of policies/activities in supporting the resources of endek fabric creative industry. As a result, the Denpasar Government earned with Upakarti and Innovative Government Award nomination in 2012. Furthermore, one of their attempts was submitted in UNPSA Competition. Nevertheless, endek fabric industry still face several problems, namely the lack of weavers and the crisis of competitiveness of the endek fabric. This research utilizes several concepts, such as the role of the government in the Triple Helix Model, the resource endowment in regional development, and creative industry. The approach is of the study is the qualitative approach that utilize in-depth interviews and literature study. The result is that the Denpasar City Government plays the role as the regulator by formulating the Denpasar Local Regulation No. 6/2012 as a cornerstone of the endek industry development. Furthermore, the Denpasar City Government provided weaving tools and conducted eight activities/policies, such as training and exhibitions; suggestion for using endek products; holding Denpasar Festival and trade mission; promoting Endek Ambassador pageant; building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center; establishing Denpasar's Endek, Bordir, and Songket Association. The Denpasar City Government has provided the interaction space between university and business interaction spaces. On the other hand, the Denpasar City Government still cannot overcome the crisis faced by the weavers.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek (kain endek). Pemkot Denpasar telah melakukan kebijakan/kegiatan untuk mengembangkan industri kain endek yang mana hal ini membuat Pemkot Denpasar diganjar penghargaan Upakarti dan juga memperoleh nominasi Innovative Government Award 2012 berikut diajukan dalam pemilihan United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kendati demikian, industri kain endek masih mengalami krisis penenun dan daya saing industri ini juga rendah. Teori yang digunakan adalah peran pemerintah dalam model Triple Helix, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi regional, dan industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemkot Denpasar berperan di dalam membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2012 sebagai landasan pengembangan industri endek. Selain itu, Pemkot Denpasar membantu permodalan UKM/IKM endek dalam bentuk peralatan serta melakukan delapan kegiatan yakni pelatihan dan pameran, himbauan untuk menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival dan Misi Dagang, Pemilihan Duta Endek, pendirian Denpasar Design Center, Imperium Kumbasari, dan Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar sehingga memberikan ruang kepada universitas dan dunia usaha untuk berinteraksi. Kegiatan/kebijakan tersebut telah dapat mendukung sumber daya industri kain endek, tetapi belum dapat menanggulangi krisis penenun."

"Abstract. This research discusses how far job satisfaction is achieved, the factors that influence job satisfaction, and what needs to be done in order to increase the job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. The objective of this research is to analyze the level of job satisfaction and the factors that influence job satisfaction, plus recommend what can be done to increase job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. A criteria range analysis (analisis rentang kriteria) method was used to determine the level of job satisfaction of Government Employees. Results revealed that Government Employees were at a satisfied scale. The results from this research were obtained by using a factor analysis method to analyze the factors of job satisfaction of Government Employees. Eleven dominant factors were the reasons why Government Employees were satisfied with their jobs. These factors include: 1. Salary; 2. Benefits and facilities; 3. Relationship between superiors and subordinates; 4. Relationship among coworkers; 5. Development; 6. Opportunity; 7. Safety at work; 8. Education; 9. Policies within the organization; 10. Conflict resolution; and 11. Career achievements. The results of this research can be used as a suggestion for organization managements to improve the job satisfaction of Government Employees. The management can focus their attention on improving employee job satisfaction by referring to the eleven dominant factors in order to become more efficient and effective in making policies and be able to focus on the improving these job satisfaction factors.Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisia tingkat kepuasan kerja, dan factor-factor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta merekomendasikan upaya-upaya bagi peningkatan kepuasan kerja SDM Aparatur pada Sekretariat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja SDM Aparatur digunakan metode analisis rentang kriteria. Hasilnya menunjukkan kepuasan kerja SDM Aparatur berada pada rentang skala puas. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan factor analisis untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja SDM Aparatur, berupa sebelas factor dominan yang menjadi sumber kepuasan kerja SDM Aparatur yaitu 1. Gaji; 2. Tunjangan dan fasilitas; 3. Hubungan atasan dengan bawahan; 4. Hubungan antar rekan kerja; 5. Pengembangan; 6. Kesempatan; 7. Keselamatan kerja; 8. Pendidikan; 9. Kebijakan organisasi; 10. Penyelesaian konflik; dan 11. Prestasi kerja. Hasil penelitian tersebut berimplikasi terhadap upaya-upaya manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja SDM Aparatur."

"Abstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah."

"This paper examines and empirically test theories of media expousure, cultural capital, government intervention and social disorganization to predict geographic variation in social capital nationally at the country scale of analysis...."