Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam peraturan perundang- undangan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Menurut pendekatan economic analysis of law, efisiensi adalah meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan manfaat. Tulisan ini menganalisis mengenai sudut pandang implementasi program pengungkapan sukarela yang terdapat dalam Bab V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak dapat mengurangi biaya denda/sanksi pajak, sehingga perhitungan efisiensi menjadi relevan. Bagi pemerintah, efisiensi tercapai ketika pendapatan pajak diperoleh dengan biaya minimal melalui kepatuhan sukarela. Konsep efisiensi dalam pendekatan economic analysis of law, pada prinsipnya dapat dilihat sebagai suatu metode dalam mempengaruhi pembentukan hukum, memahami keberadaan hukum, serta bagaimana hukum dipatuhi. Namun, pertimbangan efisiensi pada hukum dapat merepetisi konsep hukum yang pernah ada sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan penegakan hukum. Program pengungkapan sukarela yang hadir setelah program pengampunan pajak merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam pepnelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui data kualitatif untuk mengelaborasi konsep efisiensi menurut pendekatan economic analysis of law khususnya pada implementasi program pengungkapan sukarela, selanjutnya digunakan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum yang efektif pasca berlangsungnya program, serta menguraikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari program ini. Hasilnya dapat diperoleh bahwa aspek sukarela dari keikutsertaan pelaksanaan peraturan memberikan dampak efisiensi bagi tercapainya tujuan, dengan tetap memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan program dan penerapan penegakan hukum yang konsisten bagi mereka yang tidak patuh sebagai bentuk kepastian hukum, serta nilai keadilan terjadi ketika wajib pajak patuh maupun wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh keduanya telah sama-sama berkontribusi melakukan penyetoran pajak penghasilan.

---

Taxpayers’ understanding of their rights and obligations in laws and regulations can enhance voluntary compliance. According to the theory of economic analysis of law, efficiency involves minimizing resource use and maximizing benefits. This paper examines the perspective on the implementation of the voluntary disclosure program contained in Chapter V of the Tax Regulation Harmonization Law from the viewpoints of both the government and taxpayers. For taxpayers, this program can reduce the cost of tax sanctions, making the calculation of efficiency relevant. For the government, efficiency is achieved when tax revenue is collected at minimal cost through voluntary compliance. The concept of efficiency in the economic analysis of law essentially can be seen as a method of influencing the formation of law, understanding the existence of law, and how the law is obeyed. However, considerations of efficiency in law can reiterate existing legal concepts, raising questions about the effectiveness of law enforcement. The voluntary disclosure program that followed the tax amnesty program is a continuous effort to increase state tax revenue based on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is a doctrinal research method through qualitative data to elaborate the concept of efficiency according to the theory of economic analysis of law, particularly in the implementation of voluntary disclosure programs, and then used to analyze the application of effective law enforcement after the program, and describe the principles of justice and legal certainty of this program. The results indicate that the voluntary aspect of participating in the implementation of regulations has an efficiency impact on achieving goals, while still taking into account the evaluation of program implementation and the consistent application of law enforcement for those who are non-compliant as a form of legal certainty. The value of justice occurs when compliant taxpayers and previously non-compliant taxpayers both contribute to making income tax payments."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Faktor-faktor yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, direksi asing, sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure. Penelitian ini menggunakan 555 observasi dari 185 sampel perusahaan publik yang bergerak dalam industri utama dan industri manufaktur di Indonesia selama periode tahun 2013-2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, rata-rata tingkat pengungkapan emisi gas karbon masih tergolong rendah yaitu sebesar 6,82 . Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu emisi gas karbon di Indonesia. Hasil penelitian juga menemukan bahwa sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan direksi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the determinants of carbon emission disclosure. Determinant factors analyzed in this study are institutional ownership, foreign ownership, foreign directors, EMS ISO 14001 certification and social pressure. This study uses 555 observations from 185 samples of public companies in major industries and manufacturing industries in Indonesia during the period 2013 2015. This study shows that in Indonesia, the average rate of carbon emissions disclosure is 6.82 . It is indicates that the awareness about carbon emission issue is still low. The results also found that EMS ISO 14001 certification and social pressure significantly influence the level of voluntary carbon emissions disclosure. Institutional ownership, foreign ownership and foreign director have an insignificant effect on the carbon emission disclosure level."

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari penyebab tingginya voluntary turnover para karyawan level supervisor keatas di PT XY dan merancang sebuah program intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tipe penelitian kuantitatif digunakan untuk pengukuran penyebab utama. Tipe penelitian kualitatif melalui metode wawancara dan analisis data sekunder digunakan untuk mengenali masalah dan mencari faktor-faktor penyebab mengapa masalah tersebut terjadi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur voluntary turnover intention yang dikembangkan oleh Tang, Kim, dan Tang (2000) berdasarkan teori dari Mobley (1982) dengan koefisien alpha (α)sebesar 0.784 dan alat ukur kepuasan kerja berdasarkan teori kepuasan kerja Spector (1997) dengan koefisien alpha (α) sebesar 0.974. Peneliti menggunakan multiple regression untuk mengetahui faset kepuasan kerja yang berpengaruh pada voluntary turnover intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faset promosi adalah faset kepuasan kerja yang paling berpengaruh pada voluntary turnover intention diantara faset-faset lainnya. Oleh karena itu, intervensi yang diusulkan adalah perencanaan dan pengembangan karir karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan voluntary turnover intention karyawan PT. XY;The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntary turnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were used to measure major cause. Qualitative research type were used to determine the problem and the factor that cause the problem. The research was used voluntary turnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobley theory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression technique was used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnover intention. The result show promotion as job satisfaction facet, were having significance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention is career planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY., The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntaryturnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were usedto measure major cause. Qualitative research type were used to determine theproblem and the factor that cause the problem. The research was used voluntaryturnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobleytheory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression techniquewas used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnoverintention. The result show promotion as job satisfaction facet, were havingsignificance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention iscareer planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY.]"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan manufaktur dalam laporan tahunan. Peraturan yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan adalah peraturan BAPEPAM-LK Kep-134/BL/2006. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Variabel yang diteliti adalah likuiditas, profitabilitas, leverage, reputasi auditor dan kepemilikan saham oleh publik (<5%), dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata pengungkapan wajib sebesar 66%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya perusahaan belum memberikan cukup pengungkapan yang diminta oleh BAPEPAM-LK. Sedangkan, skor rata-rata pengungkapan sukarela sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan bukanlah media utama pengungkapan sukarela perusahaan. Hubungan antara luas pengungkapan sukarela dengan karakteristik perusahaan dianalisis mengggunakan metode regresi.Hasilnya, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Reputasi auditor ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sementara untuk variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

---

The thrust of this research is to examine the level of mandatory disclosure compliance using BAPEPAM-LK’s regulation, Kep-134/BL/2006. Besides, this research is to examine the extent of voluntary disclosure of listed manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange and firm characteristics influenced it. The variables investigated were as follows: liquidity, profitability, leverage, auditor’s reputation and shares owned by public less than 5%, with company size as the control variable.

The results indicate that, on average, 66% score of mandatory items of information. Thus, companies in general have not responded adequately to the mandatory disclosure requirements of BAPEPAM-LK. Meanwhile, on average, companies disclose 8% of the voluntary items of information. It leads to conclude that annual report is not the main source to disclose voluntary information. The association between the extent of voluntary disclosure and various firm characteristics were examined using regression analysis.

It found that leverage has negative significant factor of voluntary disclosure. Then, auditor's reputation has positive significant factor of the extent of voluntary disclosure. Meanwhile, company size was significantly positive associated with the extent of voluntary disclosure. The remaining variables were found insignificant in explaining voluntary disclosure."

"Kader kesehatan komunitas adalah varian bentuk sukarelawan Indonesia yang berbasis komunitas. Selama masa kekuasaan Pemerintah Orde Baru, program-program kesehatan dan kesejahteraan nasional seperti Keluarga Berencana, PKK dan Posyandu, berhasil memobilisir ratusan ribu perempuan dan laki-laki untuk berperan menjadi kader kesehatan komunitas. Namun demikian jumlah yang bertahan tetap menjalankan fungsi sukarelawan kesehatan komunitas hingga kini, jumlahnya sangat sedikit. Kebertahanan (sustainability) partisipasi sukarela berkaitan dengan sejumlah faktor. Dalam disertasi ini peneliti menggali lebih jauh konteks partisipasi sukarela pada kader yang bertahan, melalui sudut pandang teori diri dialogis. Teori diri dialogis memaknai konsep diri sebagai sebuah lanskap dimana terdapat posisi-posisi diri yang terus bergerak dinamis dalam ruang dan waktu. Konstruk diri dialogis kader kesehatan komunitas dari hasil studi ini memperlihatkan beberapa penjelasan penting, antara lain bahwa kader kesehatan komunitas yang bertahan adalah mereka yang mengalami pergeseran posisi-posisi diri hingga akhirnya posisi aku komunitas (representasi komunitas dalam diri individu) mendominasi dan bersesuaian dalam hubungannya dengan posisi-posisi diri lainnya.

---

Kader Kesehatan Komunitas serves as one of a kind of community based volunteers in Indonesia. During Suharto era, national health and welfare programs such as Keluarga Berencana (National Birth Control Program), PKK (Family Welfare Education Program) and Posyandu (Integrated Health Service Activity in Sub Village level) has succeeded in mobilising hundred of thousands people, devoting themselves to function as Kader. Kader helps implementing governmental programs and concomitantly plays the role as volunteer for the community. However, the sustained Kader only left but a few. The sustainability of Kader reflects some factors. The study examines voluntary participation of Kader from the dialogical self theory. Dialogical self explains how individuals self constructed dynamically. Self explained as a landscape which has positions that continually shifts and communicates. The research result shows that the sustainability of Kader heavily relates to the shifting of self positions and how the representation of community in self dominates and adjusts to the other positions."

"Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small."

"ABSTRAKPerpecahan pengurus organisasi dan ketergantungan terhadap pemimpin yang dominan adalah salah satu permasalahan kasus suksesi pada organisasi sukarela di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, suksesi kepemimpinan dapat dimungkinkan pada organisasi sukarela sebagai pencegahan terhadap masalah-masalah internal organisasi yang dapat terjadi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa suksesi pada organisasi sukarela dapat dilakukan jika didalamnya terdapat strategi suksesi, retensi staf, budaya organisasional, tingkat kejelasan perencanaan suksesi, dukungan manajerial dan tingkat usaha, serta adanya rencana strategis dan operasional suksesi. Namun pada penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai faktor eksternal dengan hanya terbatas fokus membahas faktor internal dan tingkat mikro. Penulis melihat bahwa adanya faktor lingkungan organisasi sebagai aspek eksternal dan berada pada tingkat meso organisasi yang juga dapat membuat dinamika pada organisasi sukarela dalam mengalami perubahan pelaksanaan suksesi kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, penulis beragumen bahwa terdapat aspek lingkungan organisasi yang membentuk dinamika proses suksesi dan budaya organisasi yang menjadi aspek fundamental yang menopang strategi proses suksesi pada organisasi sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

---

ABSTRACTThe administrators conflict of organization and dependence on a dominant leader is one of the problems of succession case for voluntary organizations in Indonesia. Based on these problems, the leadership succession could be possible on a voluntary organization as a precaution for internal organizational problems. In the previous study explains that succession on voluntary organizations can possible if there have succession strategy, staff retention, organizational culture, level of clarity succession planning, support managerial and business levels, and their strategic and operational plans of succession. But in these studies did not discuss the external factors. They only focusing limited on discussing on the internal factors and the micro level. The author notes that the environmental factors and the external aspects of the organization as being on the meso level organizations that can make the dynamics of voluntary organizations in the implementation of the succession of leadership changes. Based on this, the authors argue that there are aspects of the organizational environment that shape the dynamics of leadership succession process in voluntary organizations. Through qualitative methods in the form of case studies, the data were collected by interview, observation and secondary data related. "

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dan pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi perusahaan serta bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi asosiasi tersebut. Good corporate governance dinilai berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, sedangkan untuk pengungkapan sukarela menggunakan score berdasarkan dengan checklist pengungkapan yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010). Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang menggunakan sampel sebanyak 233 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance dan pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi. Namun good corporate governance mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan keluarga terbukti tidak terpengaruh terhadap hubungan antara good corporate governance dengan asimetri informasi, good corporate governance dengan pengungkapan sukarela serta pengungkapan sukarela dengan asimetri informasi.This study aims to determine good corporate governance and voluntary disclosure can effect information asymmetry level also how family ownership effects the association. Good corporate governance is measure based on an index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship, while voluntary disclosure using a score based on the disclosure checklist that used by Chau and Gray (2010). Hypothesis testing is came out using multiple linear regresion model with sample of 233 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2008.

The results of the this study show that good corporate governance and voluntary disclosure do not affect the level of information asymmetry. But good corporate governance has positive and significant influence on voluntary disclosure level. Family ownership is proven not affected the association between good corporate governance and information asymmetry level, good corporate governance and voluntary disclosure, and also voluntary disclosure and information asymmetry level."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.

"