Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""This introduction applies analytic models to policymaking challenges, equipping students with tools to evaluate core policymaking dilemmas. Students are introduced to the approaches of game theory, social choice theory, research design and causal inference. Key terms, along with current research, are highlighted to build an understanding of public policy study. Exercises and thought questions enable students to develop skills to assess public policy dilemmas. The analytically rigorous style of the text is accessible and avoids lengthy descriptions. Supplementary resources for instructors include extensive notes, ancillaries, and online resources, including a test bank, quizzes, and editable lecture slides for all chapters that can be modified to fit particular courses. This textbook is suitable for introductory public policy and public administration courses at both undergraduate and postgraduate level"--"

"Wakaf Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Namun, pengembangan wakaf sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid. Wakaf perlu diproduktifkan sehingga manfaat yangdihasilkan lebih banyak dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah perumahan syariah. Wakaf dapat dimanfaatkan dalam bisnis perumahan syariah. Bisnis perumahan syariah yang bersifat komersial mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjaga nilai wakaf dan juga keberlangsungan usaha. Tanah wakaf dikembangkan untuk perumahan syariah dan disewakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi atas masalah, dan strategi dalam pengembangan wakaf perumahan syariah. Jenis penelitian ini merupakan mix method, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi danakademisi wakaf dan perumahan syariah. Hasil menunjukkan bahwa masalah muncul pada pengembangan wakaf perumahan syariah adalah masalah pada regulator, nazir, pengembang, dan masyarakat. Prioritas masalah pada regulator adalah spesifikasi aturan, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah status tanah, dan pada masyarakat adalah kesadaran. Prioritas solusi pada regulator adalah sosialisasi, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah branding, dan pada masyarakat adalah kepercayaan. Prioritas strategi adalah literasi, kemudian pengembangan usaha, dan sinergisitas.

---

Indonesian waqf has enormous potential. However, the development of waqf is still dominated by religious activities, such as the construction of mosques. Waqf needs to be productive so that the benefits can be generated more and enjoyed by more people. One form of productive waqf is sharia housing. Waqf can be developed in the sharia housing business. The commercial sharia housing business has a high economic value so that it can maintain the value of waqf and business continuity. Waqf land is developed for sharia housing and leased to the community. This study aims to analyze the priority of problems, solutions to problems, and strategies in the development of sharia housing waqf. This type of research is a mix method, namely qualitative and quantitative research using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data obtained from in-depth interviews with experts, practitioners and academics of waqf and sharia housing. The results show that problems arising in the development of sharia housing waqf are problems on regulators, nazir, developers and the community. The priority problem in regulator is the rule specification, nazir is administration, developer is the land status, and community is awareness. The priority of the solution to the regulator is socialization, nazir is administration, developer is branding, and community is trust. Strategy priorities are literacy, then business development, and synergy."

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."

"Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas dari berbagai alternatif. Ada empat prinsip utama yang digunakan dalam metode AHP, yaitu: 1) dekomposisi; 2) perbandingan berpasangan; 3) menentukan vektor prioritas; dan 4) komposisi hierarkis. Dalam skripsi ini, prinsip utama metode AHP yang dibahas adalah menentukan vektor prioritas yang akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan model pemrograman linier. Pendekatan tersebut terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama akan dilakukan formulasi model pemrograman linier untuk menentukan batas konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan dan pada tahap kedua akan dilakukan formulasi model pemrograman linier untuk menentukan suatu vektor prioritas dengan menggunakan batas konsistensi pada tahap pertama. Dengan menggunakan pendekatan model pemrograman linier dalam metode AHP, dapat dilakukan analisa sensitivitas untuk memprediksi entri-entri pada matriks perbandingan berpasangan yang membuat matriks tersebut tidak konsisten.

---

The Analytic Hierarchy Process (AHP) method is one method of decision making that is used to determine the order of priority of the various alternatives. There are four main principles used in the AHP method, that is: 1) decomposition, 2) pairwise comparisons, 3) determine the priority vector, and 4) hierarchical composition. In this skripsi, the main principles of the AHP method discussed is determine the priority vector to be solved using linear programming model approach.

The approach is divided into two stage, the first stage will be the formulation of a linear programming model to determine the consistency bound of the pairwise comparison matrix and the second stage will be the formulation of a linear programming model to determine a priority vector using consistency bound at the first stage. By using a linear programming model approach in the AHP method, sensitivity analysis can be carried out to predict the entries in the pairwise comparisons matrix that makes the matrix is inconsistent."

"Kehamilan, persalinan, dan masa nifas seharusnya menjadi pengalaman positif dengan fokus utama pada kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Namun, tahapan ini masih menghadapi risiko tinggi, terutama di negara-negara dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dua metode persalinan yang umum adalah persalinan pervaginam dan seksio sesarea (sesar), di mana persalinan sesar meningkat prevalensinya meskipun memiliki risiko lebih tinggi. Tren peningkatan persalinan sesar, yang dipicu oleh preferensi untuk menghindari rasa sakit, bertentangan dengan anjuran medis yang merekomendasikan persalinan pervaginam kecuali ada komplikasi. Studi ini bertujuan meningkatkan desain meja bersalin untuk mendorong ketertarikan ibu untuk memilih persalinan pervaginam, menggunakan metodologi Quality Function Deployment (QFD) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian mengidentifikasi 20 spesifikasi teknis meja bersalin yang terbagi menjadi 4 kelompok prioritas. Backrest (16,127%), kekuatan rangka (11,610%), dan mekanisme hi-lo (8,020%) merupakan spesifikasi dengan bobot tertinggi sehingga diyakini dapat meningkatkan nilai jual. Korelasi antar spesifikasi teknis dan arah perbaikan juga telah dipetakan untuk penetapan target yang lebih baik. Penggunaan kombinasi QFD dan AHP memungkinkan pengembangan spesifikasi yang konsisten dan prioritas atribut berdasarkan kebutuhan pengguna.

---

Pregnancy, childbirth, and the postpartum period should be positive experiences with a primary focus on the health and well-being of both mother and baby. However, these stages still face high risks, particularly in countries with inadequate healthcare facilities. Two common childbirth methods are vaginal delivery and caesarean section (C-section), with the prevalence of C-sections increasing despite their higher risks. The rising trend of C-sections, driven by the preference to avoid pain, contradicts medical recommendations that suggest vaginal delivery unless complications arise. This study aims to improve the design of delivery tables to encourage mothers to choose vaginal delivery, using the Quality Function Deployment (QFD) and Analytic Hierarchy Process (AHP) methodologies. The research identified 20 technical specifications for delivery tables, divided into four priority groups. Backrest (16.127%), frame strength (11.610%), and Hi-Lo mechanism (8.020%) are the specifications with the highest weights, believed to enhance sales value. Correlations among technical specifications and directions for improvement have also been mapped for better target setting. The use of QFD and AHP in combination allows for the development of the delivery bed specifications and prioritization of attributes based on users’ consistent judgment."

"[ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yangsesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metodeyang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparisondengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakatsebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harusdipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, PengelolaanKeuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliancemenjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untukmenjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria.Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteriaadalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACTThis research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]"

"Mengidentifikasi dan memprioritaskan kriteria kunci yang memengaruhi preferensi pengguna dalam menggunakan salah satu layanan mHealth, dan membuatnya konsisten didalam pengembangannya, dapat meningkatkan hubungan pengguna dengan layanan mHealth tersebut dan sebaliknya. Untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan mHealth, dan menjadikannya unggul di mata konsumen. Dilakukan penelitian, untuk menyelidiki dan memprioritaskan kriteria yang mempengaruhi penggunaan salah satu layanan mHealth di Jakarta menggunakan Technology Acceptance Model TAM dan Diffusion of Innovation DOI, bersama dengan variabel eksternal seperti; Security, privacy dan Technical. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kriteria utama yang menjadi prioritas tertinggi menurut pengguna mengacu pada niat untuk menggunakan layanan mHealth, adalah Security, Ease of Use dan Privacy. Sedangkan, kriteria Technical menjadi prioritas terendah menurut pengguna. Dari bobot kriteria tersebut, diperoleh modul referal code sebagai rencana pengembangan yang unggul terhadap rencana pengembangan lainnya.

---

The identification of key criteria that influence user preferences for using one of mHealth Services in Jakarta, prioritization of these criteria, and making them consistent with the development of mHealth services can improve the relationship of the user with mHealth service and vice versa. To increase the usage number of mHealth services user's, the study investigated and prioritized the criteria that influence the usage of mHealth service using the Technology Acceptance Model TAM and Diffusion Of Innovation DOI theory, along with external variables of security, privacy and technical.

The results, showed that the first criteria, which refer to intention to use mhealth services, were Security, ease of use and Privacy were given the highest priority by the user's, and the criterion of Technical was given the lowest priority. From the criteria weights, we get the referral code module as a development plan that is superior to other development plans. "

"Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah didirikan untukmenyalurkan pembiayaan syariah dengan akad qardhul hasan kepada sektor usahamikro dan ultra mikro. Sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yangdisalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) dengan akad hibah bi syartin. Sebagai LKMS yang beriorientasipada sosial, institusi ini juga harus memiliki upaya untuk tetap beroperasi sehinggadiperlukan manajerial Bank Wakaf Mikro yang optimal agar dapat menjalankan fungsisosial dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah, solusi, danstrategi utama dalam manajerial Bank Wakaf Mikro di Tanara, Serang. Penelitian inimenggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan pengumpulan datapenelitian smelalui in-depth interview dan kuesioner kepada para ahli lembagakeuangan mikro syariah. Lima kriteria yang diteliti pada aspek masalah dan solusiadalah Sumber Daya Manusia, Teknikal, Public Awareness, Legalitas dan Strategis.Penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mendapatkan penilaian padamasing-masing elemen masalah dan solusi. Hasil penelitian menemukan bahwapermasalahan utama dalam mengoptimalkan manajerial Bank Wakaf Mikro adalahlemahnya legalitas, prirotitas kedua ada belum adanya standarisasi pengelola, danprioritas ketiga adalah lemahnya perencanaan strategis. Prioritas utama solusinyaadalah penguatan legalitas, prioritas kedua yaitu penguatan standar kompetensi padaBWM. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah penguatan hukum.

---

Micro Waqf Bank as an Islamic microfinance institution was established to channelIslamic financing with the qardhul hasan contract to the micro and ultra micro- businesssector. The source of funds for the Micro Waqf Bank came from donors channeledthrough the National Amil Zakat Institution of the Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) with a bi syartin contract. As a socially-oriented MFI, thisinstitution must also have an effort to continue to operate so that it needs optimalmanagerial of the Micro Waqf Bank in order to carry out social functions properly.This study aims to analyze the main problems, solutions, and strategies in themanagerial of the Micro Waqf Bank in Tanara, Serang. This study uses the AnalyticNetwork Process (ANP) method by collecting research data through in-depthinterviews and questionnaires to experts of Islamic microfinance institutions. The fivecriteria examined in the aspects of problems and solutions are human resources,Technical, Public Awareness, Legality, and Strategic. The study was conducted byfilling out the questionnaire to get an assessment of each element of the problem andthe solution. The results of the study found that the main problem in optimizing themanagerial of the Micro Waqf Bank was weak legality, second priority was the lack ofstandardization of managers, and the third priority was weak strategic planning. Themain priority of the solution is strengthening legality; the second priority isstrengthening the competency standards at BWM. Whereas the priority strategy is legalstrengthening."