Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Perbaikan proses pengembangan perangkat lunak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek pengembangan perangkat lunak dengan waktu yang lebih cepat serta hasil yang lebih berkualitas. Perbaikan proses diawali dengan mengetahui tingkat kematangan proses saat ini menggunakan tahapan model IDEAL dan kerangka kerja CMMI-Dev selain itu SCAMPI-C digunakan sebagai alat penilaian setiap praktik. Hasil penilaian yang dilakukan pada 52 praktik yang ada pada area proses Project Planning (PP), Project Monitoring & Control (PMC), Requirements Management (REQM), Configuration Management (CM), Process and Product Quality Assurance (PPQA), Verification (VER) dan Organizational Process Definition (OPD) menunjukkan bahwa DJBC memenuhi 22 praktik dan masih terdapat kelemahan pada praktik yang lain sehingga disimpulkan DJBC belum mencapai tingkat kapabilitas 1 untuk ketujuh area proses tersebut. Rekomendasi perbaikan untuk praktik yang masih lemah disusun berdasarkan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dan Business Analyst Body of Knowledge (BABOK) dengan prioritas utama pelaksanaannya adalah pendefinisian kerja secara lengkap, sosialisasi penyusunan term of reference (TOR) dan penggunaan sistem manajemen proyek dan dokumentasi.

---

---

ABSTRACT

Software process improvement has been carried out by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) with the aim of completing software development projects with faster time and higher quality results. The process improvement begins with knowing the current process maturity using IDEAL model stages and based on CMMI-Dev framework and SCAMPI-C is used as an assessment tool for each practice. The results of the appraisal were carried out on 52 practices in the Project Planning (PP), Project Monitoring & Control (PMC), Requirements Management (REQM), Configuration Management (CM), Process and Product Quality Assurance (PPQA), Verification (VER) and Organizational Process Definition (OPD) shows that DGCE fulfills 22 practices and there are still weaknesses in other practices, so it is concluded that DGCE has not reached capability level 1 for the seven process areas. Improvement recommendations for practices that are still weak are prepared based on the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) and Business Analyst Body of Knowledge (BABOK) with the main priorities of implementation are complete work definition, socialization of the preparation of terms of reference (TOR) and use of project management systems and documentation.

"

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan teknologi data mining dengan teknik-teknik statistik tertentu. Data mining merupakan proses menemukan suatu pola model dari kumpulan data, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. Penggolongan profil pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau merupakan salah satu contoh penerapan manajemen risiko di bidang cukai oleh DJBC. Penggolongan profil risiko pengusaha cukai ini pada penerapannya mengalami kendala ketika klasifikasi profil risiko pengusaha cukai tidak tersedia sehingga berdampak pada terganggunya pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran dan dalam pelayanan permohonan penyedian pita cukai. Penelitian ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah L , sedang M , dan tinggi H . Metode klasifikasi yang digunakan untuk membangun model yaitu multinomial logistic regression dan na ve bayes, kemudian dilakukan evaluasi terhadap model dengan teknik k-fold cross validation.

---

The strategic plan of the Directorate General of Customs and Excise DGCE in 2015 2019 states that the implementation of information technology is expected to support decision making in providing service to the field of customs and excise based on risk management. This risk management system in the field of administration of customs and excise can be applied using data mining technology with certain statistics techniques. Data mining is the process of finding a pattern model of the dataset, so it can be used as information to make a decision. The classification profile of manufacturers and importers of tobacco products is one of the examples of the implementation of risk management in the field of excise by DGCE.

This classification of the risk profile of the tobacco companies exposed to excise in the implementation experienced problems when the classification of the risk profile is not available thus can affect the decision to determine the level of treatment in the implementation of the provision of a deferred payment facility and in the service of requesting the supply of excise bands. This research is categorized as multi class classification because the output attribute or the target consists of three classes which are low risk L , medium M and high H . The classification method used to build the model is the multinomial logistic regression and na ve bayes, evaluation of the model was performed using k fold cross validation."

"ABSTRAKPemberitahuan dokumen impor yang dilakukan secara self-assessment perlu dilakukan penelitian kembali oleh pemeriksa dokumen, dikarenakan ada kemungkinan terjadinya kesalahan pemberitahuan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Meskipun demikian, penelitian kembali belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini melakukan pendekatan business intelligence untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan kemampuan analisis kepada pemeriksa dokumen. Pendekatan tersebut difokuskan pada pengembangan data warehouse dengan metodologi Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan data warehouse yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dashboard, OLAP, dan data mining untuk melakukan pemodelan pemberitahuan dokumen impor dengan menggunakan algoritme decision tree, support vector machine, dan neural network.

---

ABSTRACTThe customs declaration that carried out by self-assessment needs to be re-examined by the document examiner. There is a possibility that customs declaration have an error to define even on purpose or not. However, the condition of re-examination by document examiners has not run optimally. This study approached business intelligence to answer these problems by providing analysis capabilities to document examiners. The approach was focused on developing a data warehouse with Kimballs methodology. The result of this study is the design of a data warehouse that can be used for the needs of dashboards, OLAP, and data mining to create a model of customs declaration using several algorithms, such as decision tree, support vector machine, and neural network."

"[ABSTRAKDirektorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) merupakan unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban memberikan dukungan pelayanan publik yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap pegawai DIKC harus mendukung penuh dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Namun pengetahuan pegawai yang tidak merata serta pola mutasi yang diberlakukan di DIKC menyebabkan beberapa permasalahan yaitu kesenjangan kemampuan antara pegawai, hilangnya sumber daya TIK yang berpengalaman dan atau sebaliknya menghambat karir pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah solusi untuk menjaga kualitas pelayanan DIKC meskipun pegawai yang berkompeten dimutasi dan untuk menghindari ketergantungan DIKC kepada pegawai tertentu. Penelitian ini dirancang menggunakan metode fernandez untuk menilai faktor kontingensi organisasi, Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) untuk menilai budaya organisasi dan knowledge audit untuk mengidentifikasi pengetahuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model Knowledge Management System (KMS) yang optimal sehingga mendukung kegiatan knowledge management (KM) di DIKC. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas proses KM yang akan diterapkan yaitu Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, dan Exchange. Dari proses KM ini kemudian didapatkan fitur yang dikembangkan sebagai fitur KMS DIKC yaitu wiki, manajemen dokumen, forum diskusi, FAQ (Frequently Asked Question), dan e-learning.

---

ABSTRACTDirectorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees? career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC. The study was designed using Fernandez?s method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning., Directorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees’ career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC. The study was designed using Fernandez’s method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning.]"

"ABSTRAKPT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibanding piutang Direktorat Jenderal Pajak dalam proses kepailitan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, serta mengenai kesesuaian dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dikaitkan dengan ketentuan hak mendahulu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan mengunakan doktrin dan peraturan di bidang kepailitan, perpajakan, dan kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan Direktorat Jenderal Pajak dan tagihan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sama, yaitu selaku kreditor preferen, dan keduanya memiliki hak istimewa hak mendahulu.Kata Kunci : Utang Pajak, Bea Masuk, Pajak Impor, Kepailitan

---

ABSTRACTAbstractPT Kepsonic Indonesia was declared bankrupt on July 23, 2013, the business entity has unpaid tax liability to the Directorate General of Taxation and customs duty to the Directorate General of Customs and Excise. The main subject assessed in this paper is regarding the standing of the Directorate General of Taxation rsquo s tax debt and the Directorate General of Customs and Excise rsquo s customs and tax debt in a bankruptcy proceeding as stated in the related legal framework, and also regarding the coherence of the legal consideration in Supreme Court Decision Number 98 K Pdt.Sus Bankrupt 2015 jo. Supreme Court Decision Number 652 K Pdt.Sus Bankrupt 2014 is attributed to the provisions of the preference right of the Directorate General of Customs and Excise in Article 39 paragraph 3 of Law Number 10 of 1995 jo. Law No. 17 of 2006 on Customs and other related rules and regulations. The main subject will be analyzed using doctrine and regulations in the areas of bankruptcy, taxation, and customs. The research method used is normative juridical, which research is conducted by referring to the regulations and literatures using secondary data. From this research, it can be concluded that the standing of the tax and custom debts of the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs are the same, that is, as the preferred creditors, and both government institutions have the privilege of preference right.Keywords Tax Debts, Import Duties, Import Taxes, Bankruptcy"

"ABSTRAK Sehubungan dengan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, penataan organisasi dilakukan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perubahan struktur organisasi unit kerja TIK dilakukan dari struktur organisasi lama yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) menjadi Direktorat Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (DTIKC) yang lebih berfokus dalam pengelolaan TIK pada DJBC. Perubahan ini mengakibatkan perlunya perancangan terhadap syarat kompetensi jabatan dalam DTIKC. Syarat kompetensi jabatan yang disusun terdiri dari syarat kompetensi manajerial dan teknis TIK. Di tahap awal dilakukan studi literatur pada Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan dan Kompetensi Teknis yang akan diacu. Syarat kompetensi manajerial disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan, Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk memilih kerangka kompetensi teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan syarat kompetensi teknis TIK. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK adalah kompetensi yang lebih sesuai untuk menjadi acuan dibandingkan dengan Skill Framework for Information Age (SFIA) dan Internal Caseworker Guidance for IT Occupation karena memiliki nilai perhitungan AHP tertinggi. Penelitian menggunakan metode Hermeneutika dalam menganalisis data teks hasil wawancara yang diperoleh. Pada tahap akhir penelitian dilakukan expert judgement oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola TIK pada DJBC. Penelitian ini menghasilkan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru pada DJBC. Melalui hasil analisis diperoleh 35 syarat kompetensi manajerial dan 12 syarat kompetensi teknis TIK yang membentuk syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru DJBC. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk kebutuhan organisasi baru DJBC.

---

ABSTRACTIn order of institutional transformation of Ministry of Finance, organizational restructuring carried out in the Central Office of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). IT organization change structure performed from the old organization structure namely the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI) into the Directorate of Customs and Excise Information Technology (DCEIT) which is more focused in the management of ICT on DGCE. These changes result in the necessary design to competency requirement for the job in DCEIT.Competency requirement which will be prepared consisting of managerial competency requirements and technical competency requirements. In the early stages, study of the literature performed on the Ministry of Finance Competency Dictionary and Technical Competency Framework that will be referenced. Managerial competency requirements compiled based on the Ministry of Finance Competency Dictionary. Based on discussion with stakeholder, Analytic Hierarchy Process (AHP) method is performed to choose ICT technical competency framework that will be used as reference in the preparation of the technical competency requirements. The ICT Indonesia National Competency Framework Standard National Competence Indonesia is more suitable to be used compared with Skill Framework for the Information Age (FIA) and the Internal Caseworker Guidance for IT Occupation because of its highest eigen value through the AHP calculation. The research was conducted using qualitative research method and using the Hermeneutics method to analyze the interview data obtained. In the final stages of the research, Expert Judgement conducted by the Human Resource Development Officer and ICT Manager Officer in DGCE. The analysis obtained 35 managerial competency requirement and 12 technical competency requirement forming job competency requirement. The results of this research are expected to help in the preparation of job competency requirement needs of DCEIT."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"PT XYZ adalah salah satu perusahaan teknologi rintisan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce. Selain di bidang e-commerce, PT XYZ juga melakukan eksplorasi bisnis baru pada bidang teknologi finansial. Tim investasi dan asuransi (Investment and Insurance, IIS) adalah salah satu tim yang mengembangkan produk asuransi dan investasi pada PT XYZ. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, IIS menggunakan kerangka kerja Scrum agar dapat beradaptasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa deliverable produk mengalami keterlambatan dan objective and key result (OKR) yang tidak terpenuhi. Data pendukung juga memaparkan bahwa rata-rata penyelesaian pada setiap sprint masih berada pada angka 44%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa akar masalah, salah satunya adalah proses acara Scrum yang belum dilakukan sesuai dengan Scrum Guides. Untuk dapat memperbaiki permasalahan ini, penelitian melakukan evaluasi tingkat kematangan pengembangan perangkat lunak dengan Scrum Maturity Model (SMM) dan Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) C untuk melakukan penilaian terhadap praktik Scrum. Hasil dari evaluasi ini, ditemukan bahwa IIS masih berada pada level 1 melalui penilaian SMM dengan rentang level 1 hingga 5. Terdapat satu goal yang belum fully achieved, masih terdapat satu goals basic Scrum management dengan penilaian 67,86% (largely achieved) yang menyebabkan organisasi belum dapat mencapai level 2. Selanjutnya, hasil penilaian SCAMPI C digunakan sebagai acuan untuk memilih praktik SMM yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan menyusun usulan rekomendasi perbaikan. Hasil akhir penelitian adalah lima belas rekomendasi terkait acara Scrum. Rekomendasi disusun dan divalidasi dengan harapan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja proses pengembangan perangkat lunak sehingga dapat tercapai target OKR sesuai dengan harapan perusahaan

---

PT XYZ is one of the leading technology start-ups in Indonesia engaged in e-commerce. Apart from e-commerce, PT XYZ also explores new businesses in the field of financial technology. The investment and insurance team (Investment and Insurance, IIS) is one of the teams that develops insurance and investment products at PT XYZ. In the software development process, IIS uses the Scrum framework to quickly adapt to market needs. In its implementation, it was found that the product deliverables were delayed, and the objectives and key results (OKR) were not met. Supporting data also explains that the average completion of each sprint is still at 44%. This is influenced by several root causes, one of which is the Scrum event process that has not been carried out in accordance with the Scrum Guides. To be able to fix this problem, the research evaluates the maturity level of software development using the Scrum Maturity Model (SMM) and Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) C to assess Scrum practices. The results of this evaluation, it was found that IIS is still at level 1 through the QMS assessment with a range of levels 1 to 5. There is one goal that has not been fully achieved, there is still one basic goal of Scrum management with an assessment of 67.86% (largely achieved) which causes the organization has not been able to reach level 2. Furthermore, the results of the SCAMPI C assessment are used as a reference for selecting QMS practices that are in accordance with the research questions and formulating recommendations for improvement. The results of the study are fifteen recommendations related to Scrum events. Recommendations are compiled and validated with the hope of being able to improve and improve the performance of the software development process so that OKR targets can be achieved in accordance with company expectations."