Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nunchi, indra keenam orang Korea untuk membaca keadaan dan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, telah dipraktikkan selama lebih dari 5.000 tahun dan diyakini telah melambungkan Korea dari salah satu negara termiskin menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Para orangtua di Korea percaya bahwa mengajarkan nunchi pada anak mereka sama pentingnya dengan mengajari anak mereka menyeberang jalan dengan selamat. Nunchi adalah suatu bentuk kecerdasan emosional yang dapat dipelajari siapa pun. Yang kita butuhkan hanyalah mata dan telinga untuk memperhatikan orang lain, bukan menonjolkan diri sendiri. Buku ini akan menunjukkan caranya."

"Pada penelitian ini telah dibangun, sistem deteksi dan identifikasi untuk pengenalan dan klasifikasi komponen-komponen sinyal EEG, terhadap sinyal EEG asimetri yang diperoleh dari perekaman pada kanal simetri. Sinyal EEG diperoleh dari 7 nara coba pada dua kondisi pikiran, yaitu rileks dan berpikir (non-rileks). Terhadap koefisien wavelet dari sinyal asimetri yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis Power Spectral Density (PSD). Sistem Klasifikasi dibangun berdasarkan spektrum daya pada daerah gehmbang dan dengan uji hipotesis serta pengetahuan apriori tentang karakteristik energi komponen gehmbang EEG.Penggunaan transformasi wavelet dapat mengatasi sifat non-stasioner, dan modifikasi sistem klasifikasi dengan uji hipotesis, meningkatkan keberhasilan klasifikasi, sehingga pada kondisi rileks memberikan hasil 85% dan kondisi non-rileks sebesar 64%.Dibandingkan metoda yang lain, transformasi wavelet juga dapat mereduksi data tanpa kehilangan informasi yang berarti, Hal ini ditunjukkan oleh penyimpangan rekonstruksi koefisien wavelet terhadap sinyal asliyang kecil.Sementara pengaruh posisi elektroda terhadap keberhasilan pengamatan, diketahui bahwa posisi sentral memberikan keberhasilan terbaik sedangkan kanal occipital terburuk. Kondisi rileks ditunjukkan, hasil spektrum daya rata-rata seimbang untuk kanal yang simetrik dibanding kondisi non-rileks, Kurangnya keberhasilan yang diperoleh pada kondisi berpikir disebabkan kitrangnya konsistensi pada kondisi tersebut, disamping kondisi rileks belum sepenuhnya hilang.

---

In this research a detection and identification system for pattern recognition and classification of wave components of an asymmetric of two symmetrical EEG signal were developed. The EEG signal was obtained from 7 subjects with two conditions, relax and non-relax. The detection and identification was based on the non-symmetry signal recorded on a symmetric channel test of hypothesis and priori learning of energy characteristic of component of the EEG signal.

In the proposed method, the wavelet approximated coefficient of the non-symmetry EEG signal was analyzed using power spectral density (PSD) method. The wavelet transformation is suitable for non-stationary signal, the results were better for non-relax, that was 64%. Alternatively, in the relax condition, the result was 85%.

The advantage of the wavelet transformation with respect to the other methods is that of can reduce the number of data without loss of information. It was shown by small deflection between reconstruction of wavelet and original signal.

In term of the channel position, occipital channel gives best result for relax condition, while central channel for non-relax. The less success of non-relax conditions because of lack of consistency of the condition, where some of alpha waves were remain."

"Dalam dunia usaha bongkar muat, efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai efisiensi kerja dan mencapai peningkatan produktivitas tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau PT.Pelindo I membangun dan mengoperasikan Terminal Curah Kering (TCK) sebagai terminal bongkar muat komoditi curah kering khususnya bungkil kelapa sawit untuk menggantikan manual conveyor di Pelabuhan Belawan Medan. Untuk mengelola dan mengoperasikan TCK tersebut, PT. Pelindo I membuat perjanjian sewa-menyewa dan pengoperasian gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan Medan dengan PT.Musim Mas yang ditunjuk sebagai pemenang tender oleh PT.Pelindo I, dimana perjanjian tersebut melarang Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lainnya di Pelabuhan Belawan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di TCK sehingga terancam gulung tikar. Perjanjian tersebut diduga telah meniadakan persaingan usaha yang sehat dan telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk membuktikan apakah terdapat praktek persaingan usaha tidak sehat dan apakah ketentuan-ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 telah diterapkan dengan benar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pengelolaan dan pengoperasian TCK oleh PT.Pelindo I dan PT.Musim Mas di Pelabuhan Belawan Medan."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."