Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berita televisi tentang kasus korupsi yang melibatkan sosok perempuan sebagai saksi cenderung melakukan pergeseran isu dengan menempatkan seksualitas perempuan dalam pusat pusaran kasus koru[si. politik feminisasi dan seksualitas isu korupsi ditemukan dalam narasi-narasi berita korupsi yang cenderung merendahkan dan melakukan obyektifikasi pada sosok perempuan. rivalitas dan seksualitas perempuan dimobilisasi sedemikian rupa dengan memfungsikan teknologi filmik televisi untuk mengkonstruksi personifikasi monsrous feminine ( identitas perempuan yang jahat) yang dianggap mengancam superioritas laki-laki dan tatanan sosial yang palosentris."

"Berita televisi tentang kasus korupsi yang melibatkan sosok perempuan sebagai saksi cenderung melakukan pergeseran isu dengan menempatkan seksualitas perempuan dalam pusat pusaran kasus koru[si. politik feminisasi dan seksualitas isu korupsi ditemukan dalam narasi-narasi berita korupsi yang cenderung merendahkan dan melakukan obyektifikasi pada sosok perempuan. rivalitas dan seksualitas perempuan dimobilisasi sedemikian rupa dengan memfungsikan teknologi filmik televisi untuk mengkonstruksi personifikasi monsrous feminine ( identitas perempuan yang jahat) yang dianggap mengancam superioritas laki-laki dan tatanan sosial yang palosentris."

"AbstrakBerita televisi tentang kasus korupsi yang melibatkan sosok perempuan sebagai saksi cenderung melakukan pergeseran isu dengan menempatkan seksualitas perempuan dalam pusat pusaran kasus korupsi. Politik feminisasi dan seksualitas isu korupsi ditemukan dalam narasi-narasi berita korupsi yang cenderung merendahkan dan melakukan obyektifikasi pada sosok perempuan. Rivalitas dan seksualitas perempuan dimobilisasi sedemikian rupa dengan memfungsikan tenologi filmik televisi untuk mengkonstruksi personifikasi monstrous feminine (identitas perempuan yang jahat) yang dianggap mengancam superioritas laki-laki dan tatanan sosial yang palosentris."

"ABSTRAKMedia massa sebagai salah satu sarana komunikasi dan penyampai informasi kepada masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas yang terdapat di masyarakat. Namun media massa dapat bersifat tidak obyektif dalam memberitakan suatu berita, salah satunya mengenai perempuan pelaku korupsi. Penulisan ini dibuat menggunakan perspektif kriminologi feminis untuk memberikan analisis terhadap artikel-artikel berita dimuat oleh Tempo.co mengenai Miranda Goeltom, Angelina Sondakh, dan Ratu Atut. Hasil dari analisis yang dilakukan antara lain adalah Tempo.co merepresentasikan politisi perempuan pelaku korupsi dengan menggunakan bahasa yang mengandung stereotip atas dasar kelompok jenis kelamin, khususnya perempuan. Adanya stereotip perempuan dalam pemberitaan yang dibuat oleh Tempo.co berakibat kepada media misogini, atau yang dengan kata lain disebut dengan kebencian terhadap perempuan.

---

ABSTRACTMass media as one of the mediums for communication and information transmitter has the power to construct reality within society. However, mass media often tend to become not objective when it comes to reporting news, especially news about women with corruptions. Secondary datas, which derived from Tempo.co rsquo s a news media news articles, are analyzed through feminist criminology perspectives to see how Tempo.co represent Miranda Goeltom, Angelina Sondakh, and Ratu Atut, as women with corruptions. This analysis conclude that Tempo.co represent women with corruptions in words and sentences that contains sex based stereotypes. Those stereotypes lead to media misogyny within the mass media. Hence, newsmaking criminology is required to fix Tempo.co rsquo s news coverages."

"Tesis ini mengenai pengalaman kandidat perempuan dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 yang rentan praktik korupsi. Penelitian akan mencari tahu praktik korupsi seperti apa yang terjadi dalam Pemilu 2009 dan bagaimana respon perempuan menghadapi praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap perempuan. Penelitian ini adalah penelitian berperspektif perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik korupsi terjadi secara masif dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 dan dan adaptasi yang dilakukan oleh perempuan adalah terseret dalam arus korupsi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik korupsi berdampak mempengaruhi keterpilihan mereka serta konsep perempuan sebagai agen anti korupsi menambah beban mereka. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan dilakukannya persiapan untuk Pemilu-pemilu berikutnya dengan strategi yang berbeda, mendorong proses pencalonan demokratis dalam partai politik, menekankan terjadinya makna demokrasi substansial ketimbang terlalu fokus pada demokrasi prosedural serta menghilangkan teori perempuan sebagai agen anti korupsi.

---

The focus of this thesis is about the experiences of women candidates during 2009 Indonesia parliamentary election which was vulnerable to corruption. This study attempts to look for various forms of corruption in 2009 election and how women respond to them. The objective of this study is to draw out a comprehensive mapping of the impacts of corruption towards women. The study took a woman?s perspective using qualitative method. The result of the study discovered that massive corruption practice took place during the 2009 Indonesian election and found how women participated as their adaptation mechanism to the system. In conclusion, corruption influences the process of women being elected and that the concept of women as an anti-corruption agent burden them. Hence, this study recommends for different strategies conduct for the upcoming elections, encourage political parties to have democratic candidacy process, to put more focus on the implementation of substantial democracy rather that procedural democracy and eliminate the concept of women as anti-corruption agents."

"Pemerintah menetapkan kebijakan kuota pencalonan perempuan di parlemen atas kesadaran bahwa perempuan masih sering mengalami banyak tantangan ketika ingin memasuki area politik. Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya baik untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen, tetapi pertanyaan penting yang mesti diangkat adalah apakah perempuan di parlemen saat ini telah mampu membawa perubahan pada lingkungan parlemen yang didominasi oleh laki-laki. Pada studi ini, penulis menguji apakah perempuan di parlemen memiliki pengaruh pada level korupsi dan anggaran untuk bantuan sosial, menggunakan data panel sebanyak 363 kabupaten/kota tahun 2009-2017 and menggunakan metode fixed effects dan model logit.Studi sebelumnya pada umumnya menemukan hasil yang tidak konsisten dan lebih banyak menggunakan unit analisis antar-negara. Secara umum, penulis menemukan bahwa di Indonesia proporsi perempuan di parlemen tidak memiki pengaruh pada korupsi, tetapi perempuan memiliki pengaruh secara positif pada anggaran untuk bantuan sosial di pulau non-Jawa. Apabila dilihat secara komposisi berdasarkan jenis partai dan pulau, ditemukan hasil yang berbeda. kabupaten/kota dengan alokasi kursi untuk partai Islam yang lebih besar di parlemen mengalami korupsi anggaran yang lebih sedikit, sementara hal yang sebaliknya terjadi pada kabupaten/kota dengan alokasi kursi yang lebih banyak untuk partai nasionalis.

---

The gender quota in parliament was implemented in response to the realization that women have often experienced inclusion from formal political processes. While the gender quota is in itself a good policy, one question that must be raised is whether women in parliament can make a substantive difference in a male-dominated network in a legislative body. In this study, I investigate whether the ratio of female in parliament is related with lower corruption and bigger spending on social assistance, utilizing panel data of about 363 districts/cities from 2009-2017 and employing fixed effects method and logit model.

Previous studies results are generally mixed, not universal, and mostly employ cross-country level. In general, I find that in Indonesia the share of women in parliament is not associated with less corruption, but in terms of social assistance spending, their participation can influence government spending to allocate the budget more for social assistance in non-Java island. Breaking down the result to women from Islamic parties, Java and non-Java, the pattern yields interesting result. Localities with greater votes for Islamic parties in local parliament experience lower budget corruptions, while the reverse is the case for nationalist secular parties."

"AbstrakTV news of high profile corruption scandals in Indonesia often involves women as witnesses and the media tends to put focus on womens sexuality, making it as core of narrative, while the male corruptors are put aside into the margin of narrative. Politics of feminization and sexualization of corruption issues can be found in the news and most of them tend to denigrate and objectify women. By employing televisions filmic technology, they reproduce womens rivalry and sexuality into monstrous feminine (bad female), which are considered as dangerous and threaten male superiority and the phallocentricorder of society. "

"Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan keuangan negara telah mengalami perubahan mendasar melalui UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional....."

"In traditional phase of carrying out govrenment activities from centralization to decentralization paradigm, it is needed a new way to look and new frame of thinking from government appartus. Professionalism and the will to change is the principal key. In order to realize that thing, a series of action need to be done systematically as internalization of bureaucracy values and cultural behavior behavior of anti corruption, so that it can create a clean, transparent and authorized bureaucracy."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"