Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PD. PAL Jaya merupakan salah satu perusahaan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan di antara perusahaan-perusahaan daerah di Iingkungan Pemda DKI Jakarta. Untuk melayani pasar yang cukup besar dalam pengelolaan limbah perkotaan di wi|ayat1 DKI Jakarta, PD. PAL Jaya memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal.Tesis ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya serta memmuskan dan mengimplementasikan strategi PD. PAL Jaya daiam rangka meningkatkan kinerjanya sekaligus pengembangan usaha untuk mengisi peluang pasar yang ada.Dalam menganalisis sumber daya, diidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja PD. PAL Jaya, yaitu: (1) Asset, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Sistem Nlanajemen, (4) Kebijaksanaan Pémerintah dan, (5) Permodalan. Sedangkan dalam menganalisis kinerja PD. PAL Jaya digunakan kriteria operasi dan pelayanan, produktivltas tenaga kerja dan keuangan sesuai dengan aturan dan pedoman dari Pemda DKl_ Metode yang digunakan dalam menganalisis Sumber daya PD. PAL Jaya adalah metode deskriptif, sedangkan perumusan strategi peningkatan klnerja menggunakan metode PHA (Proses Hirarki Analitik).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja PD- PAL Jaya, clan aktor yang memiliki peranan terpenting adalah Direksi PD- PAL Jaya. Tujuan yang hendak dicapai adalah optimatisasi benefit, pengembangan usaha, optimasi aktiva dan menunjang program Pemda DKI. Untuk hal tersebut, prioritas komponen kinerja yang paling penting untuk diperhatikan adalah aspek operasi dan pelayanan.Dalam aspek operasi dan pelayanan strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian tarif air limbah. Sedangkan dalam produktivitas tenaga kerja, PD.PAL Jaya perlu memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan mengintroduksi budaya kerja baru yang berorientasi ke pasar. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, strategi yang perlu di prioritaskan adalah penyertaan modal pihak ketiga, meialui usaha patungan I.Untuk mencapai sasaran perusahaan, perlu melakukan penyusunan strategi dan keputusan strategis, selanjutnya mengimpiementasikan strategi tersebut. Kesatuan lembaga pengelola (one management) untuk pelayanan Supply air bersih dan pengelolaan air limbah menjadi satuan pengelola membantu tercapainya pelayanan yang lebih baik."

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari konsep efisiensi dan efektifitas. Berbicara mengenai efisiensi dan efektifitas, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan sumber daya yang tangguh. Salah satu sumber daya yang dirasakan semakin penting peranannya adalah sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan tersebut tergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Pada gilirannya, dunia usaha membutuhkan alat bantu untuk mengawasi, mengendalian dan meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya manusianya. Dan audit sumber daya manusia adalah jawabannya. Melalui audit sumber daya manusia diperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan dan upaya korektif yang perlu dilakukan untuk peningkatan dan perbaikan fungsi sumber daya manusia menuju ke arah peningkatan efisiensi dan efektifitas usaha."

"Wilayah Bandung luasnya k.l. 400.000 ha. berpenduduk l. 3,5 juta jiwa, terdapat 1.379 buah industri/pabrik, yang memanfaatkan air bawah tanah dari 1.900 buah sumur bor. Keseimbangan neraca air di wilayah ini sudah defisit, karena berbagai pelanggaran yang dilakukan pemakai air, antara lain perizinan (SIPA dan SIPPAT); pembayaran retribusi; pengambilan air yang melebihi batas; pembayaran retribusi; pencemaran lingkungan. Defisit neraca air ini semakin dipercepat dengan adanya pembangunan villa, rumah mewah, hotel dan obyek wisata secara besar-besaran oleh "developer" yang menanam modalnya di kawasan Bandung Utara yang ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan tangkapan/peresapan air hujan.Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijaksanaan pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah di wilayah Bandung, yang dijadikan subyek dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu : (1) Kamunikasi dan koordinasi; (2) Sumberdaya; (3) Sikap aparat pelaksana dan masyarakat yang terkait; serta (4) Struktur Birokrasi instansi pelaksana kebgaksanaan.Metoda penelitian yang digunakan ialah penelitian empirik berupa studi kasus dengan metoda deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan mengajukan kuesioner kepada beberapa pejabat. Sebagai pengontrol, penulis mengajukan kuesioner kepada pengusaha, pakar dan masyarakat. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif terhadap jawaban kuesioner.Hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah serta alternatif pemecahannya antara lain sebagai berikut :1. Perubahan Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dept. Pertambangan dan Energi; Dirjen GSM/Dit. GTL tentang pengelolaan air bawah tanah terutama mengenai : · Lebih memperjelas dan mempertegas mengenai batasan/pengertian industri ; · Wewenang pemberian SIPA industri dan pertambangan galian golongan C, serta pengawasan dan pengendaliannya diserahkan kepada Daerah Tk. II;2. Merubah Perda Propinsi DT. I Jawa Barat No. 3/1988, terutama yang menyangkut mekanisme dan prosedur perizinan agar lebih disederhanakan dan diserahkan kepada Daerah Tingkat II;3. Perlu dibuat Perda Propinsi DT. I Jawa Barat, yang mengatur pelestarian dan konservasi sumber daya air disertai dengan sanksi yang tegas baik berupa denda maupun ancaran hukuman kurungan.4. Upaya kongkrit lainnya yang perlu dilaksanakan oleh aparat dalam rangka implementasi kebijaksanaan agar lebih efektif antara lain ialah :· Upaya pemasyarakatan dan komunikasi yang lebih meluas sampai ke tingkat aparat pemerintahan terendah (Kelurahan dan Kecamatan); · Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi antar instansi; · Mengadakan penataran singkat tentang kebijaksanaan pengelolaan air bawah tanah bagi aparat yang langsung melayani masyarakat, untuk menjadi media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat industri, penduduk dIl. Penyesuaian tarif retribusi air yang terlalu rendah. Hasilnya, selain meningkatkan PAD, perlu disisihkan sebagian guna membiayai kegiatan usaha pelestarian sumber daya air. Formulasi kebijaksanaannya perlu dipertimbangkan secaramatang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk itu perlu ada konpensasi berupa pemberian insentif pengembalian sebagian retribusi bagi pengusaha yang mengolah air limbah sendiri dan mengembalikannya ke dalam tanah; · Kepada masyarakat kelas menengah ke atas (dikaitkan dengan permohonan SIMB) diwajibkan membuat sumur resapan air hujan untuk pelestarian air;4. Untuk Upaya pelestarian jangka panjang, perlu dikembangkan teknologi daur ulang air limbah, sumur injeksi, dan danau buatan. Sedangkan industri yang banyak menggunakan air bawah tanah yang izin usahanya habis, maka tidak perlu diberikan izin perpanjangan, akan tetapi diberi kemudahan untuk merelokasi usahanya ke daerah lain yang lebih cocok dan prospektif."

"Sesuai UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan.Hal ini mendorong upaya kerja keras untuk memanfaatkan dana yang terbatas secara optimal. Untuk mencapai amanat Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan alokasi anggaran negara di Indonesia menggunakan dokumen anggaran berupa Surat Keputusan Otorisasi (SK0) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain adalah Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar Isian Proyek (DIP), Daftar Alokasi Dana Alokasi Umum (DA-DAU), Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus (DA-DAK), Daftar Alokasi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (DA BP-PBB), Daftar Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (DA PBB), Daftar Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DA BPHTB), Daftar Isian Pembiayaan dan Perhitungan (DIPP), dan Daftar Isian Pembiayaan dan Perhitungan Luar Negeri (DIPP-LN), Sebelum menggunakan DIK dan DIP, dan bermacam-macam bentuk dokumen anggaran lainnya tersebut, dokumen anggaran berupa SKO. Pada tahun 1969 (sejak Repelita I), sejalan dengan mulainya pembangunan berencana di Indonesia, untuk pertama kalinya digunakan DIP (Daftar Isian Proyek) sebagai dokumen pembiayaan proyek. Namun dalam rangka penyediaan dana, untuk pelaksanaan proyek tersebut, pada setiap triwulan diterbitkan SKO Pula oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.Selanjutnya penyediaan dana untuk anggaran rutin, selama Repelita I menggunakan dokumen anggaran berupa SK0. Kemudian sejak tahun anggaran 1973/1974 menggunakan dokumen anggaran berbentuk DIK (Daftar Isian Kegiatan), sebagai dokumen pembiayaan. Sebagaimana halnya anggaran pembangunan, pelaksanaan anggaran rutin sampai dengan tahun anggaran 1980/1981 masih menggunakan SKO untuk penyediaan dana triwulanannya. Sejak tahun anggaran 1980/1981 berdasarkan Keppres No. 14A Tahun 1980 dinyatakan bahwa DIK dan DIP yang telah disahkan berlaku sebagai SKO, sehingga sejak saat itu penerbitan SKO dalam rangka pelaksanaan DIK dan DIP ditiadakan. Sedangkan SKO masih diperlukan adalah untuk penyediaan anggaran bagi kegiatan/proyek yang tidak diatur dengan DIK atau DIP.Perlu diketahui sampai dengan tahun anggaran 2004 penyediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pemerintah terutama yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat crash program dan strategis masih menggunakan dokumen anggaran berbentuk SKO dan dibebankan pada Bagian Anggaran di luar Departemen/Lembaga. Kegiatan tersebut pada umumnya dilaksanakan di luar kegiatan yang telah ditentukan pada suatu Departemen/Lembaga dan memiliki fungsi antara lain: Pertama, membiayai kewajiban pemerintah kepada pihak lain karena pelaksanaan undang-undang atau perjanjian tertentu; Kedua, membiayai pemberian bantuan kepada lembaga tertentu atau masyarakat; Ketiga, memberikan bantuan kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya; Keempat, sebagai cadangan umum pemerintah; dan lain-lain pembiayaan yang tidak tercakup pada suatu Departemen/Lembaga tertentu.Semua kegiatan tersebut penyediaan dananya masih menggunakan dokumen anggaran berbentuk SKO karena tidak dimungkinkan menggunakan DIK atau pun DIP. Hal ini disebabkan kegiatan/proyek tersebut tidak diatur dengan DIK dan DIP, serta sifatnya tersebut membutuhkan proses/mekanisme yang cepat, transparan dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya bentuk/format SKO tersebut karena kekhususannya sehingga kurang mengikuti teori pengelolaan keuangan negara. Dan juga pengalokasian anggaran belanja negara melalui SKO dapat dikatakan masih sulit untuk dapat dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan suatu kegiatan.Pengujian penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data primer dan skunder secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi lapangan baik dalam proses perencanaan penyusunan dokumen maupun dalam pelaksanaan pencairan anggaran.Analisis Kebijakan Penerbitan SKOAnalisa yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan antara hasil perencanaan dengan realisasi penggunaan anggaran antar beberapa departemen/unit organisasi pemerintah. Dengan melakukan perbandingan tersebut diharapkan penulis dapat membantu untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan antara perencaraan dan pelaksanaan pengalokasian anggaran belanja lain-lain melalui penerbitan SKO atas nama Menteri Keuangan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.Di samping itu, dilakukan analisa kebijakan terhadap mekanisme pengelolaan Bagian Anggaran Lain-Lain dan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan penerbitan SKO tersebut.Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap bentuk/format SKO dengan penelitian di lapangan yaitu membandingkannya dengan pelaksanaan dokumen lain seperti DIK dan DIP. Analisa bentuk/format dokumen dapat dilakukan dengan penelitian terhadap proses perencanaan pengalokasian keuangan suatu kegiatan yang dibiayai dengan penerbitan DIK, DIP maupun SKO sampai dengan pelaksanaan pencairan dananya di KPKN.Rekomendasi KebijakanBerdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat direkomendasikan antara lain pelaksanaan penerbitan SKO atas beban Bagian Anggaran Lain-Lain hendaknya tetap mengakomodir prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dengan suatu dokumen yang memiliki kriteria khusus guna mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan pola pencairan dana dengan anggaran menyatu (unified budget).Adapun terhadap bentuk/format dokumen anggaran khususnya SKO hendaknya dipenuhi kriteria antara lain tidak harus sederhana, dapat menampung klarifikasi tolok ukur dan Mata AnggaFan Keluaran (MAK) dan bentuk/format dokumen anggaran yang dipergunakan untuk mengalokasikan Bagian Anggaran Lain-Lain dapat dengan mudah diketahul alokasi anggaran lain-lain tersebut sehingga dapat berguna untuk mendukung pelasanaan anggaran berbasis kinerja maupun pola anggaran menyatu (unified budget)."

"ABSTRAKBank DKI merupakan salah satu perusahaan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan diantara perusahaan-perusahaan daerah Pemda DKI Jakarta. Ditengah kompetisi dunia perbankan saat ini, Bank DKI memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sumber daya Bank DKI dalam meningkatkan kinerjanya serta merumuskan strategi, Bank DKI untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam menganalisis sumber daya Bank DKI diidentifikasi faktor-faktor utama dalam mempengaruhi kinerja Bank DKI, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) Permodalan, (3) Teknologi, (4) Produktivitas, dan (5) Efisiensi. Sedangkan dalam menganalisis kinerja Bank DKI digunakan kriteria CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity) sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam menganalisis sumber daya Bank DKI adalah metode deskriptif, sedangkan dalam perumusan strategi peningkatan kinerjanya menggunakan metode PHA (Proses Hirarki Analitik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja Bank DKI. Untuk meningkatkan kinerja Bank DKI, aktor yang paling memiliki peranan terpenting adalah Direksi Bank DKI. Tujuan yang perlu diprioritaskan Bank DKI adalah optimalisasi keuntungan dan peningkatan kemampuan untuk berkompetisi. Untuk itu prioritas komponen kinerja yang paling panting untuk diperhatikan adalah aspek manajemen. Dalam aspek permodalan, strategi yang perlu diambil oleh Bank DKI adalah melalukan "go public". Sedangkan dalam pengelolaan aktiva produktif, Bank DKI perlu memprioritaskan peningkatan mutu analisis kredit. Desentralisasi wewenang cabang dan pembenahan budaya kerja merupakan strategi yang perlu diprioritaskan dalam aspek manajemen. Untuk meningkatkan profitabilitas, strategi yang perlu diprioritaskan adalah penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan kolektabilitas, dan peningkatan fee-based income. Dalam aspek likuiditas, strategi yang perlu diprioritaskan adalah pemberian kredit secara selektif. Untuk mengelola perubahan dalam organisasinya agar lebih baik, Bank DKI perlu melakukan transformasi organisasinya, melalu proses pembentukan kembali arah perusahaan, restrukturisasi, revitalisasi, dan pembaharuan sumber daya manusianya. "