Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian organisasi sayap perempuan oleh partai politik pada era reformasi di Indonesia. Organisasi sayap perempuan partai politik di Indonesia banyak berdiri seiring dengan peningkatan kesadaran akan keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai peran sayap perempuan partai politik dalam rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional. dengan mengambil studi kasus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Penelitian mengenai peran KPPG dibatasi pada dua era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014).Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik dari Alan Ware, gender dan partai politik Joni Lovenduski, dan proses rekrutmen partai politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta wawancara mendalam dengan narasumber.Temuan di lapangan menunjukkan meskipun partai politik merespon isu perempuan dalam politik dengan mendirikan sayap perempuan partai politik, namun kesempatan yang diberikan oleh partai politik untuk rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional masih sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sayap perempuan partai politik dalam meningkatkan jumlah pengurus dan calon legislatif perempuan terbagi antara faktor eksternal dan internal. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal Partai Golkar dan faktor internal KPPG. Beberapa faktor tersebut antara lain perundang-undangan yang mendukung afirmasi, tipe organisasi partai politik, aturan partai, struktur rekrutmen, tipe kepemimpinan ketua umum, dan lain-lain. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa proses rekrutmen partai politik sangat berpengaruh dalam penempatan posisi strategis di partai politik. Namun posisi strategis dalam partai politik maupun penentuan nomor urut caleg sulit diraih dan sangat sedikit bagi kader perempuan.

---

This research is motivated by the increasing number of women's wing in Indonesia political parties. Women's wing in Indonesia grown along with increased awareness of women's representation in politics. Therefore, this study conducted to seek answers about the role of women's wings of political parties in the recruitment of elite and legislative member candidate by taking a case study Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). This research limited on the role of leadership in the two eras, Golkar chairman Jusuf Kalla (2004-2009) and Aburizal Bakrie (2009-2014).As a theoretical foundation, this study uses the theory of polititical party from Alan Ware, Gender and Political Party from Joni Lovenduski and the recruitment process in political parties from Pippa Norris. This study used qualitative methods, while data analysis techniques using explanatory methods. Technique data collecting collect the data and documents related to the research, also through in-depth interview with nine speakers which is seven women and two men from DPP Golkar elites in the two eras.Evidence shows though political parties respond to the issue of women in politics by establishing women's wing, but the opportunity presented by political parties for elites and legislative member candidate recruitment at the national level is still very rare. The factors that affect the role of the women candidates and officials divided into external and internal factors include affirmation policy, tipe of political organization, male dominated elites, and much more. Theoritical implication indicate that the recruitment process is highly influential in gaining a strategic position in a political parties. But a strategic position in a political party or sequence number in legislative election tend to be difficult to achieve for women cadres."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Skripsi ini membahas peran sayap perempuan partai politik dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR, dengan studi kasus peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garnita Malahayati pada Pemilu tahun 2019. Untuk membahas keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati, penulis menggunakan teori rekrutmen Pippa Norris (2016) yang mencakup tiga tahap, yaitu certification, nomination dan election (tahap penyusunan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pada proses certification KPPG dan Garnita Malahayati memiliki perbedaan legalitas dalam menjalankan proses rekrutmen caleg perempuan. Perbedaan ini sangat memengaruhi keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati pada proses berikutnya yaitu nomination dan election. KPPG memiliki peran lebih besar dalam proses pencalonan caleg perempuan karena adanya kebijakan one gate policy. Sementara tidak adanya kebijakan yang khusus diberlakukan untuk perempuan dalam internal partai NasDem, membuat Garnita Malahayati tidak memiliki peran besar dalam proses pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

---

This thesis discusses the role of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) and Garnita Malahayati in the nomination of women as members of the Republic of Indonesia DPR in the 2019 elections. Using the recruitment theory of Pippa Norris (2016) this paper will discuss the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in 3 processes: certification, nomination and election (the stage of preparing DCS to become DCT). This study used a qualitative approach which was carried out using in-depth interviews. The findings from this study indicate that the process certification KPPG and Garnita have different legalities in carrying out the recruitment process for female candidates. This difference greatly influenced the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in the next process, namely nomination and election. KPPG has a bigger role in the process of nominating female candidates because of the one gate policy. There is no specific policy specifically applied to women within the internal party, making Garnita Malahayati not have a big role in the process of nominating women."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta politik yang menunjukkan kemampuan Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang dalam meraih suara yang relatif stabil dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang muncul sebagai partai yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi strategis di lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Strategi politik Partai Golkar di kedua wilayah ini terletak pada kekuatan struktur dan kemampuan memanfaatkan kultur politik lokal masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik dan usaha Partai Golkar mengembangkan struktur politik, serta kemampuan Partai Golkar memanfaatkan kultur politik lokal di masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014 di Kabupaten dan Kota Serang.Sebagai alat bantu analisa kajian ini dipakai pendekatan pelembagaan partai politik dan budaya politik. Konsep pelembagaan partai politik sebagaimana dikemukakan Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan dalam mengkaji kekuatan struktur sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap strategi politik Partai Golkar. Sedangkan teori budaya politik yang digagas Almond dan Verba dijabarkan dalam upaya menjelaskan kondisi kultur politik lokal masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Kemampuan Partai Golkar untuk menggunakan budaya politik lokal menjadi elemen determinan dalam upaya mempertahankan dan menguatkan perolehan suara pada Pemilu 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Serang, akademisi, dan tokoh jawara serta ulama di wilayah Serang. Telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data.Temuan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa aspek strategi politik Partai Golkar dengan penekanan pada penanaman doktrin nilai perjuangan Partai Golkar, proses pembinaan kader partai dan upaya merespon harapan dan tuntutan konstituen, merupakan kunci mengapa Partai ini berhasil meraih suara di Serang. Di samping itu, pada aspek kultur, Partai Golkar memanfaatkan pengaruh kelompok ulama/kiai melalui diantaranya yakni, pembinaan terhadap pondok pesantren dan membina hubungan dengan kelompok jawara. Kedua kelompok ini, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat di Serang.Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Golkar di wilayah Serang melakukan institusionalisasi kepartaian sesuai teori pelembagaan partai politik dari Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand. Berdasarkan pada kajian penelitian, kondisi budaya politik masyarakat di wilayah Serang ialah budaya politik subyektif (kaula) seperti yang diungkapkan Almond dan Verba.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba., This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oteh Partai Golkar yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2004. Penelitian ini menarik diteliti karena partai ini memasuki awal era reformasi mengalami resistensi masyarakat yang berakumulasi tuntutan pembubaran Partai Golkar, namun demikian masih dipercaya oleh publik dengan indikator meraih peringkat pertama pada pemilu legislatif tahun 2004.Dari Iatar belakang tersebut diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. Pertama, yaitu mencermati sejauh mana peran dan eksistensi Partai Golkar di era reformasi kedua, bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemilu legisiatif tahun 2004 ditinjau dari teori tentang partai politik oteh Ramlan Surbakti. Demokrasi oleh Robert A. Dahl, Anthony H. Birch,. pelembagaan partai politik oleh Samuel P. Huntington.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan sebanyak empat orang dan data - data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah pertama, melakukan pembenahan internal organisasi: yang meliputi perubahan struktur Partai Golkar dan konsolidasi organisasi. Kedua, penggatangan calon Iegislatif DPR-Rl dilakukan dengan mekanisme dari bawah (bottom-up) dan didukung oleh sistem skoring pembobotan yang dinilai dart DPD tingkat I (provinsi) maupun tingkat ll (kabupaten) serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi politik (konvensi) Partai Golkar.Implikasi teoritik dari penelitian ini adatah berjalannya fungsi - fungsi partai politik di tubuh Partai Golkar seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik dan sosialisasi yang merupakan suatu cara memperkenalkan nilai - nilai potitik dan demokrasi. Pelembagaan partai politik seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Hungtington berlaku dalam penelitian ini, dimana kemampuan sebuah partai politik untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah dinamika dan Iingkungannya dapat diukur dari segi umur sebuah organisasi, yang artinya semakin tua sebuah organisasi politik akan semakin banyak puta kemungkinan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya pada setiap jangka waktu tertentu berikutnya.

---

This research is set up by the success of Golkar Party which gets the first rank in the legislative election in 2004. It is interesting to be explored because the party goes in the reformation era while people oppose the party and demand its disposal. However, the party is still trusted by the voters as the first rank party in the election.

From that background, the research questions are tirst, identify the role and existence of the party in the era; second, examine the strategies of the party in the election based on theories of political party from Ramlan Surbakti; theory of democracy from Robert A. Dahl and Anthony H. Birch; and theory of institutionalisation of political party from Samuel P. Huntington.

To answer those questions, the writer applies qualitative approach and the technique of primary data collection is in-depth interview with four informants.

The result of the research shows that the strategies of Golkar Party in facing the election are first, improve the internal organisation such as structural changes and consolidation of the organisation; second, select candidates of legislative member for DPR through bottom up mechanism and supported by scoring system from DPD I in province level and DPD It in regency or city level and its high quality human resource. The last strategy is creating political innovation (convention) of the party.

Theoreticai implication of the research is that the functions of the party are running well such as interest articulation and aggregation, political communication and socialization as an alternative to introduce values of politics of democracy. Institutionalization of political party as generated by Huntington is applied in the research, that an ability of a political party to adapt its environment changes and dynamics can be measured from aspect of age of an organisation. The aspect indicates that older political organisation will have better opportunity to sustain its life in the future."