Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

"Pendahuluan: Anemia pada remaja putri mempunyai dampak yaitu menurunkan produktivitas dan prestasi remaja Depkes, 2003. Pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dengan cara pemberian Tablet Tambah Darah TTD Direktorat Gizi Masyarakat, 2016. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri di Puskesmas Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang dengan teori logic models yang terdiri dari resources input, proses, dan output. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan satu informan stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan tiga informan stakeholder Puskesmas Kelapa Dua sebagai informan kunci. Sedangkan yang menjadi informan adalah guru PIK-R SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dan remaja putri kelas XI yang mengalami anemia berat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menyusun transkrip, pengkodean, membuat matriks, dan menganalisis data. Hasil: Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan anemia dilihat dari sisi resources input masih perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dan perlu adanya kebijakan di tingkat Kabupaten yang dapat menjadi payung hukum tentang pemberian TTD, serta mempunyai komitmen yang tinggi dari para lintas sektor untuk membantu pelaksanaan program. Dari sisi proses masih banyak melakukan upaya kuratif daripada upaya preventif dan promotif seperti pemberdayaan masyarakat dan peran orang tua dalam mendukung cakupan program anemia yang ada di outputs serta kepatuhan remaja putri dalam minum TTD.

---

Introduction: Anemia in adolescent girls has an impact on reducing teenagers 39 productivity and achievement MOH, 2003. The government followed up with anemia prevention and prevention programs in young women by giving Tablet Added Blood TTD Directorate of Community Nutrition, 2016.

Objective: This study aims to find out the description of the implementation of anemia prevention and prevention programs in young women at Kelapa Dua Public Health Center in Tangerang Regency with logic models theory consisting of resources input, process, and output.

Method: This study used a qualitative approach involving one stakeholder informant of Tangerang District Health Office and three stakeholder informants of Kelapa Dua Public Health Center as a key informant. While the informants are teachers PIK R SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang and teenage girls of class XI who have severe anemia. Data collection is done by in depth interview. Data processing techniques are done by compiling transcripts, coding, creating matrices, and analyzing data.

Results: Implementation of anemia prevention and prevention programs in terms of resources inputs still needs to be improved human resources and the need for policy at the district level that can be a legal umbrella about the provision of TTD, and have a high commitment from the cross sector to assist the implementation of the program. In terms of process, there are still many curative efforts rather than preventive and promotive efforts such as community empowerment and the role of parents in supporting the coverage of anemia programs in outputs and adolescent adherence in drinking TTD."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Indikator yang diukur untuk menilai kinerja pelaksanaan imunisasi di Indonesia berdasarkan Renstra Kemenkes RI adalah pencapaian imunisasi dasar lengkap (IDL) sedangkan indikator programnya adalah pencapaian universal child immunization (UCI). Pencapaian indikator IDL Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 sebesar 62% di mana selisih ada selisih 26,4% dari target Renstra Kemenkes RI 2015-2019 sebesar 95%. Pencapaian indikator UCI desa/kelurahan Kabupaten Kapuas Tahun 2017 sebesar 32,2% dan ada selisih 62,8% dari target UCI berdasarkan RPJMN sebesar 95%.Tesis ini bertujuan untuk membahas kinerja implementasi kebijakan terkait pencapaian indikator imunisasi dasar lengkap (IDL) dan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2018 di Kabupaten Kapuas.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di 6 puskesmas yang berada di kabupaten Kapuas. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 34 informan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi melalui telaah dokumen dan kemudian dilakukan analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang sudah berjalan dengan optimal adalah karakteristik badan pelaksana dan standar dan tujuan kebijakan, sedangkan yang belum berjalan dengan optimal adalah kinerja implementasi kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sumber daya (SDM, anggaran, insentif, sarana dan prasarana), dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dapat disimpulkan kinerja implementasi kebijakan terkait pencapaian indikator imunisasi dasar lengkap (IDL) dan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kapuas tahun 2018 kurang optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian IDL dan UCI di tahun berikutnya.

---

Indicator that used to measure the performance of immunization in Indonesia based on the Strategic Planning of Health Minister of Republic Indonesia is Complete Basic Immunization (CBI) achievement and indicator that used to measure the immunization program is Universal Child Immunization (UCI) achievement. The indicator achievement of CBI of Kapuas Regency in 2017 was 62.0%. It had difference of 31% from the target of Strategic Planning of Health Minister of Republic Indonesia in 2015-2019 of 93%. The indicator achievement of UCI of Kapuas Regency in 2017 was 32.2% and it had difference of 62.8% from the target based on the Strategic Planning of 95%.

This manuscript aims to discuss the performance of policy implementation regarding indicator achievement of Complete Basic Immunization (CBI) and Universal Child Immunization (UCI) in 2018 at Kapuas Regency.

This research is a qualitative research with case study design at 6 Puskesmas in Kapuas Regency. Total informants in this research are 34 informants. The primary data collection is done by deep interview and observation through documents review and then analyze of qualitative data.

The result of this study indicate that have not run optimally are standard and policy objectives and characteristics of the implementing agency, while those that have not run optimally are performance of policy implementation, inter-organization communication and implementing activities, resources (human resources, budgets, incentives, facilities and infrastructures), support of social, economic, and politic environment. So, the conclusion is the performance of policy implementation regarding to indicators achievement of Complete Basic immunization (CBI) and Universal Child Immunization (UCI) at Kapuas Regency in 2018 have not run optimally so improvement efforts are needed through to improve the achievement of CBI and UCI of Kapuas Regency in next year."

"Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

---

This thesis discusses the implementation of Healthy Living Community Movement at productive age population in South Tangerang in 2018. The research variables refer to Edwards III policy implementation theory, namely implementation aspect, communication, disposition, resource and bureaucratic structure. This research is descriptive analytic research with qualitative approach. The research was conductedthrough in depth interviews, observation, and document review. The implementation ofthis research is April June 2018 in South Tangerang. Referring to Presidential Instruction 1 year of 2017 on Healthy Living Community Movement, the scope of thisresearch is limited to informants responsible for Germas activities at the regional level,ie heads of regions that can be delegated to regional secretaries and or heads ofBappeda and implementers related to Germas activities. Considering research capability both from the aspect of knowledge, resources and time of research, the scope of research is limited to the activities of providing green open spaces and physical activity facilities in it, so that the informants studied are narrowed down to informants from the agencies responsible for Germas and have tasks in the provision of activities green open space and means of physical activity in green open space. The result of the research concluded that generally there are some things that need to be corrected related to the implementation of Germas in the productive age population in South Tangerang because the implementation of Germas is still focused on the local health departement, there has been no policy involvement of Germas in regional policy planning documents, no studies and mapping of Germas activities yet there is a regional regulation on Germas, and there has been no supervision and monitoring of Germas. In terms ofdisposition, the South Tangerang government is committed to providing the means ofphysical activity as part of the realization of Tangerang Selatan as a liveable andenvironmentally sound city."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"Banyaknya kasus pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit dan adanya kejadian tidak diharapkan (adverse evem) yang dialami oleh pasien, menunjukkan masih banyak pasien yang belum memperoleh haknya saat menerima pelayanan kesehatan. Ha1 ini merupakan masalah yang mencuat akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal tersehut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain adanya UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 yang bertujuan agar hak-hak pasien dapat terlindungi. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan RSU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dengan 14 informan, telaah dokumen kebijakan dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi (content analysis). Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 1). elemen sumber daya manusia belum sepenuhnya dikatakan siap pada aspek jumlah tenaga keperawatan terutama di instalasi rawat inap berdasarkan standar Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010. Efisiensi dan mutu pelayanan masih kurang baik, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain rekruitmen tenaga kerja kontrak (TKK) sccara bertahap. 2). elemen dana belum sepenuhnya dikatakan siap karena pada penyusunan Rencana Bisnis anggaran (RBA) belum disesuaikan dan ditujukan untuk pemenuhan hak pasice oleh karena UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 belum disosialisasikan, meskipun dalam penyusunan Rcncana Bisnis Anggara ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan setiap tahun secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien. 3). elemen sarana dan prasarana belum sepenuhnya dikatakan siap karena jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih ada yang kondisinya kurang baik dan tidak lengkap tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain menyediakan tempat komplain pasien di Instalasi Hukum, Publikasi, dan Informasi (HPI), pembangunan fisik ruang rawat inap kelas tiga dan pembelian alat-alat kesehatan. 4). elemen metode/tatacara sudah cukup memadai meskipun peraturan internal rumah sakit yang berkaitan langsungdengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 belum dikeluarkan tetapi prosedur dan tata cara yang lain sudah tersedia pada setiap unit pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen manajemen RSU Kabupaten Tangerang untuk mensosialisasikan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 kepada seluruh tenaga medis dan non medis serta menyusun peraturan internal rumah sakit (Hospital By Law). Advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat mengangkat tenaga kerja kontrak (TKK) rumah sakit menjadi Pegawai Negeri Sipil, menempatan tenaga keperawatan baru, memberi bantuan anggaran untuk pembangunan sarana/prasarana dan bantuan alat-alat kesehatan.

---

Today there are still many patients who haven't received their well-deserved rights on receiving health services, proven by the large numbers of unsatisfied patients to the service delivered by hospitals, and the occurences of adverse events. A "tip of iceberg" phenomena that become very popular recently. The govemment has issued several policy regarding this problem, one of which is UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 that aims to ensure patients" rights being protected. Nevertheless, on implementation term, this policy performs not as good as expected.

This research aims to analyze the readiness of Tangerang Regency General Hospital to implement patients rights protection policy according to UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009.

This is a qualitative research. Primary and secondary data are collected through detailed interviews with 14 informants, policy document review, and field observation. Data analysis was carried-out using "Content Analysis" technique.

The result showed : 1) The lacking numbers on human resource (nurses), especially in in-patient ward based on Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010 standards, 2) The funding is also not fully prepared (there has been no adjustment in Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT) to support the implementation) because UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 pusal 32 has not been socialized. Although fortunately, each years' Rencana Bisnis Anggaran (RBA), undirectly, already cover several aspects of these rights. 3) Facility and infrastructure are still below the minimum requirements, although they have built a patient complaint center inside Department of Instalasi Hukum. Publikasi, dan Informasi (HPI) building, expand class 3 in-patients ward , and procure more medical devices. 4) Standard Operating Procedures and conduct of practices regarding this issue are sufticient, despite that hospital internalregulations regarding UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 have not been proposed, the ongoing standards and procedures in every health service unit have complied to the fulfillment of patients' rights.

It requires further commitment from hospital management to socialize UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 to every medical and para-medical health professionals, and to asson its' own internal regulation (Hospital By Law). It is also crucial to negotiate an advocacy to Tangerang Regency Govemment office to change the status of hospital contract employee to a more permanent public servant (PNS), to recruit more nursing professionals, to allocate more budget for structure and infra-structure development, and to procure more medical devices."

"Sektor Usaha Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Alas kaki merupakan salah satu sektor penting di dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Namun sangat disayangkan, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum dirasakan oleh pekerja UMKM alas kaki. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran aspek K3 apa saja yang telah diimplementasikan di UMKM alas kaki berserta faktor pendorong dan faktor penghambat di implementasikanya K3 di sector UMKM alas kaki. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan mengambil data dan informasi melalui wawancara dan observasi di 7 UMKM alas kaki ciomas dan 6 UMKM alas kaki Cikupa dengan total 39 responden yang berasal dari pemilik dan pekerja. Hasil penelitian ini adalah beberapa responden pengrajin sepatu telah mengetahui bahaya dan risiko pekerjaan, belum tersedia Komitmen K3, pelaksanaan Housekeeping masih dibawah standard, APD tidak disediakan, Tidak ada SOP, minimnya Fasilitas , belum ada upaya pencegahan kebakaran, Tidak tersedia training dan orientasi, tidak tersedia kesiapan tanggap darurat, postur Kerja dan workstation tidak ergonomis. Pelatihan K3, Pemberian bantuan Pihak K3 / konsultan untuk Menjalankan K3, Pemberian Pedoman K3 dari Pemerintah menjadi faktor pendorong Dimplementasikannya K3 dan Pengetahuan dan Pemahaman yang minim terkait K3, Biaya untuk Implementasi K3, Informasi dan pemahaman Tidak adanya kewajiban dari Pemerintah menjadi faktor penghambat diimplementasikanya K3 di 7 UMKM alas kaki Ciomas dan 6 UMKM alas kaki Cikupa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi K3 masih minim hampir disemua aspek K3 sehingga diperlukan penguatan aturan dan regulasi untuk mendukung implementasi K3 di sector UMKM alas kaki.

---

Footwear micro, small and medium enterprises (MSMEs) is one of important sectors in the Indonesian economy. However, various types of safety and health hazards are identified in their activities. The purpose of this study was to describe the implementation of safety & health aspects in footwear MSMEs, as well as investigating the driving factors and inhibiting factors in their implementation. This study was qualitative in nature through interviews and observations conducted at ciomas and Cikupa District, each 7 and 6 footwear workshops consecutively. Total respondent was 39 people, acting as owners and workers. It was found that there were no written safety & health commitments, even though the implementationof OSH at limited extend were observed. For instance, some MSMEs have improved ventilation systems, used cutting machines, manual handling aids, and isolation of dusty and noisy processes. Other aspects such as housekeeping, PPE, SOP, fire prevention facilities, training and orientation, ergonomic workstations need to be improved. Leadership directives, safety & health training, assistance from third party or OSH consultant, guidelines from the Government are driving factors for safety & health implementation in observed MSMEs; while the lack of knowledge on OSH and owner support as well as costs implication are found as inhibiting factors in OSH implementation."