Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat.

---

It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize."

"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."

"ABSTRAKPenelitian ini meninjau lebih jauh bagaimana preferensi individu dalam menggunakan transportasi berbasis online TBO pada merek-merek tertentu dan peranan merek pada pilihan tersebut dengan fitur-fitur yang menyertai sehingga menciptakan loyalitas konsumen. Penelitian menggunakan konsep brand image dan masyarakat informasi untuk menjelaskan preferensi dan loyalitas konsumen pada suatu merek TBO. Dalam studi-studi sebelumnya, fokus studi lebih banyak meneliti mengenai peran TBO dan preferensi konsumen. Pada saat ini, teknologi telah menjadi perangkat utama yang memfasilitasi informasi. Dalam era masyarakat infomasi, teknologi telah menjadi perangkat yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, juga berpusat pada informasi yang seluruh kegiatannya ditunjukkan dalam sektor sosial-ekonomi. Bisnis yang berbasis pada teknologi informasi menggunakan sistem informasi tersebut yang memunculkan TBO. TBO memiliki berbagai macam fitur pendukung. Fitur-fitur pada TBO seperti fitur pemesanan makanan dan pengantaran barang memudahkan kehidupan konsumen sehingga konsumen tidak perlu memesan makanan atau mengantar barang ke lokasi tujuan secara langsung. Hal tersebut menyebabkan pola interaksi sosial pada masyarakat mengalami perubahan. Kelebihan pada bidang usaha jasa tersebut menciptakan berbagai macam provider merek TBO. Konsumen dalam penelitian ini memiliki makna yang berbeda-beda pada merek TBO yang dipilih.

---

ABSTRACTThis research observes further how individual preferences in using online based transportation on specific brands and the role of brands in these choices with the accompanying features that create consumer loyalty. The research uses the concept of brand image and information society to explain consumer preferences and loyalty to an online based transportation brand. In previous studies, the focus of the study was more on the role of online based transportation and consumer preferences. Now, technology has become the main tool that facilitates information. In the era of information society, technology has become a life oriented device, also information centered that all activities are shown in the socio economic sector. Business that based on technology information uses the information system that creates online based transportation service. Online based transportation has a variety of features. The features of online based transportation such as food ordering and delivery features which facilitate the life of consumers so that consumers do not have to order food or deliver goods to the destination directly. This causes the pattern of social interaction in the society changes. The advantages in that business service created a variety of online based transportation brand provider. Consumer in this research have different meaning on selected online based transportation brand. "

"Teknologi berupa internet bisa memudahkan orang untuk mengakses berbagai aplikasi yang diinginkan pada sebuah smartphone, salah satu aplikasi tersebut adalah Uber. Uber di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan angkutan taksi, muncul sebagai pelopor layanan jasa transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Uber melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan kendaraan berserta pengemudinya. Operasional Uber di Indonesia masih ditentang oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha taksi konvensional. Penetapan tarif Uber yang sangat rendah menjadi penyebab adanya persaingan tidak sehat di Indonesia. Sedangkan di Filipina, sudah ada regulasi baru mengenai kendaraan berupa Transportation Network Vehicle Services yang didalamnya termasuk Uber dan hal ini menjadikan Uber mempunyai status hukum yang jelas di Filipina. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan Uber di Indonesia serta perbandingan pengaturannya dengan negara lain yaitu Filipinia yang sudah terlebih dahulu membuat regulasi terhadap Uber.

---

Technology in form of internet could ease people to access several desired applications on a smartphone, one of the application is Uber. Uber in Indonesia has similar characteristics with taxi transportation, emerge as application technology-based service pioneer providing simplicity for consumers. Consumers could download Uber application through smartphones and could be utilized to book vehicle with its driver. Uber Operational in Indonesia still resisted by several parties such as local government and conventional taxi business performer. Very low Uber fare determination become the cause of unfair competition in Indonesia. Meanwhile in Philippines, there had been new regulation concerning vehicle in form of Transportation Network Vehicle Services in which Uber become part of it and it makes Uber has clear law status in Philippines. This final project shall discuss Uber regulation in Indonesia and its regulation comparison with other country, Philippines, which foremostly had made regulation toward Uber."

"Skripsi ini membahas tentang polemik yang berkembang dari regulasi angkutan umum berbasis daring di Indonesia. Kemunculan angkutan umum berbasis daring yang tidak disertai regulasi pada tahun 2015 memunculkan permasalahan di masyarakat yaitu (1) isu keselamatan, (2) tarif, (3) suspensi dan kemitraan, (4) ketertiban dan keamanan, dan (5) konflik dengan angkutan konvensional, sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik karena tarik-menarik kepentingan aktor terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Publik dari Riant Nugroho untuk memahami isu kebijakan, kemudian menentukan isu kebijakan publik menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Model Analisis Kebijakan dari William N. Dunn untuk memahami tahapan tertentu dalam serangkaian proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan angkutan umum berbasis daring dari tahun 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan peraturan dikarenakan pemerintah terlambat dalam membuat regulasi dan kesulitan menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para aktor yang terlibat.

---

This thesis discusses the growing polemic of online-based public transportation regulations in Indonesia. The emergence of online-based public transportation that is not accompanied by regulation in 2015 raises problems in the community, namely (1) safety issues, (2) tariffs, (3) suspension and partnerships, (4) order and security, and (5) conflicts with conventional transportation, so that the government needs to issue policies that can overcome these problems, but regulations issued by the government are a polemic because of the attraction of the interests of actors related to the policy. This research uses Riant Nugroho's Public Policy Theory to understand policy issues, then determine public policy issues using Riant Nugroho's indicators. Furthermore, this study uses William N. Dunn's Policy Analysis Model to understand certain stages in a series of public policy making processes. This research focuses on the agenda setting stage of online-based public transport regulations from 2015 to 2018. In that time period there have been several changes in regulations because the government is late in making regulations and has difficulty finding a midpoint that can accommodate all the interests of the actors involved."

"Fokus dari riset ini adalah untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi intensi pembelian kembali, word-of-mouth positif, dan kemauan untuk membayar lebih pada taksi dan rental mobil online di wilayah Jabodetabek dengan menganalisis faktor-faktor seperti kepuasan konsumen dan nilai yang dirasakan. Selain itu, penelitian ini juga membahas efek moderasi dari perbedaan jenis kelamin dan pengeluaran terhadap hubungan antar variabel diatas. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) yang akan diproses menggunakan SPSS Amos 21.0. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen dan nilai yang dirasakan oleh konsumen memiliki pengaruh positif terhadap intensi pembelian kembali, word-of-mouth positif, dan kemauan untuk membayar lebih. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan jenis kelamin hanya memoderator hubungan antara nilai yang dirasakan dan intensi pembelian kembali, sedangkan pengeluaran hanya memoderator hubungan antara kepuasan konsumen dan word-of-mouth positif.

---

The focus of this research is to examine the factors that influence repurchase intention, positive word-of-mouth, and willingness of pay more toward taxi and online car rental in Jabodetabek by analyzing several factors namely customer satisfaction and perceived value. Moreover, this research also examined the moderating effect of Gender and Expenditure toward above relationship. The hypotheses are tested using Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS Amos version 21.0.

The research found that both customer satisfaction and perceived value has positive influence on repurchase intention, positive-word-of-mouth, and willingness to pay more. Furthermore, this research also found that gender only moderates the relationship between perceived value and repurchase intention, while expenditure only moderates the relationship between customer satisfaction and positive word-of-mouth."

"ABSTRAKIndustri jasa transportasi online saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh promosi penjualan yang dilakukan Grab Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi online terhadap purchase intention. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden yang tinggal di wilayah Jabodetabek, berusia 17 tahun ke atas, pengguna smartphone, mengetahui promosi penjualan yang dilakukan Grab, dan belum pernah menggunakan aplikasi Grab. Data penelitian didapat dengan menyebarkan kuesioner dan dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara promosi penjualan terhadap purchase intention pada Grab Indonesia.

---

ABSTRACTOnline based transportation service industry has nowadays been growing up rapidly. The purpose of this research is to analyze the effect of sales promotion of Grab Indonesia as online based transportation service provider on purchase intention. The study was conducted with a quantitative approach. The research sample consisted of 100 respondents living in the Jabodetabek area, people aged 17 years and above, users of smartphones, knowing Grab sales promotion and had never used the Grab application. The research data were obtained by distributing questionnaires and analyzed by simple linear regression analysis. The results showed that there is influence between sales promotions on purchase intention in Grab Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan pengemudi dalam perubahan kebijakan perusahaan transportasi berbasis online, GO-JEK. Kerangka pemikiran utama yang digunakan adalah Proses Pengambilan Keputusan dari Herbert A. Simon 1997 dan Teori Strukturasi Adaptif dari Scott Poole 2013 dengan fokus pada keterkaitan pengambilan keputusan pengemudi dalam menyikapi regulasi perusahaan GO-JEK yang terus berubah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi terhadap komunitas pengemudi, dan studi dokumentasi regulasi perusahaan GO-JEK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem regulasi GO-JEK diproduksi dan direproduksi berdasarkan pengambilan keputusan para pengemudi dalam memilih order, menyikapi regulasi yang ada sebelumnya, serta pelayanan terbaik yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Di samping itu, juga terdapat perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan pengemudi terkait dampak dari perubahan regulasi, sehingga diperlukan transparansi kebijakan dan peningkatan komunikasi antara pihak perusahaan dan mitra pengemudinya.

---

This study is focus on the decision making process of drivers in policy changes of online based transportation company, GO JEK. Two theories are used, namely Decision Making Process by Herbert A. Simon 1997 and Adaptive Structurative Theory by Scott Poole 1996. Using qualitative approach, data is collected through in depth interview with GO JEK drivers, observation of three GO JEK's driver communities, and documentary study of GO JEK's regulation.

The results of this study indicate that GO JEK regulatory system is produced and reproduced on the decision making of drivers in choosing orders, addressing the existing regulations, and the company's best services to customers. There are also found the differences in perceptions between the company and the drivers regarding the impact of regulatory changes, which requiring communication improvements between the company and the drivers."

"Penelitian sebelumnya telah menemukan adanya perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas dan perilaku berkendara pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung. Sayangnya penelitian yang membandingkan persepsi resiko dan perilaku berkendara pada masa pandemi dan setelah pandemi masih sedikit dilakukan khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas, persepsi risiko, perilaku berkendara berisiko pengendara, serta perilaku berkendara berisiko pengendara lain antara saat dan setelah pandemi pada pengemudi taksi online. Partisipan penelitian ini adalah pengemudi taksi online (N=95) yang berdomisili di Jabodetabek. Berdasarkan hasil analisis  paired samples t-test ditemukan tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas saat dan setelah pandemi. Meskipun begitu, pada persepsi risiko, perilaku berkendara berisiko pengendara dan perilaku berisiko pengendara lain terdapat perbedaan antara saat dan setelah pandemi dimana setelah pandemi ketiga variabel tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak berwenang perlu untuk lebih memperhatikan perilaku berkendara berisiko khususnya perusahaan yang menaungi pengemudi taksi online agar keselamatan bersama di jalan dapat terwujud dan khususnya penumpang mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

---

Penelitian sebelumnya telah menemukan adanya perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas dan perilaku berkendara pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung. Sayangnya penelitian yang membandingkan persepsi resiko dan perilaku berkendara pada masa pandemi dan setelah pandemi masih sedikit dilakukan khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas, persepsi risiko, perilaku berkendara berisiko pengendara, serta perilaku berkendara berisiko pengendara lain antara saat dan setelah pandemi pada pengemudi taksi online. Partisipan penelitian ini adalah pengemudi taksi online (N=95) yang berdomisili di Jabodetabek. Berdasarkan hasil analisis paired samples t-test ditemukan tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kondisi lalu lintas saat dan setelah pandemi. Meskipun begitu, pada persepsi risiko, perilaku berkendara berisiko pengendara dan perilaku berisiko pengendara lain terdapat perbedaan antara saat dan setelah pandemi dimana setelah pandemi ketiga variabel tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak berwenang perlu untuk lebih memperhatikan perilaku berkendara berisiko khususnya perusahaan yang menaungi pengemudi taksi online agar keselamatan bersama di jalan dapat terwujud dan khususnya penumpang mendapatkan pelayanan yang memuaskan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai intervensi Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 terhadap taksi berbasis online sebagai pelaku usaha mikro terkait dengan Undang-Undang persaingan usaha. Penelitian Ini adalah penelitian hukum dimana suatu penelitan hukum tentu bersifat normatif, dengan mengunakan pendekatan Undang-Undang sehingga penelitian ini menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terutama sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Peyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana jika terjadi suatu pertentangan antara peraturan perundang-undangan maka hierarki-nya peraturan perudangang-undangan yang lebih rendah tersebut harus disisihkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha taksi online selaku pelaku usaha mikro diakui dan dilindungi oleh pengecualian yang terdapat dalam peraturan persaingan usaha, kemudian Pemerintah melakukan intervensi terhadap usaha taksi online melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan meskipun peraturan dari Kementerian Perhubungan tersebut telah beberapa kali di mohonkan untuk di uji materiil, hal ini tidak terlepas dari ketidak sesuaian Peraturan Menteri Perhubungan tersebut terhadap Peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya terutama terhadap Undang-Undang persaingan usaha. Oleh karena itu Sebaiknya Kementerian Perhubungan lebih berhati-hati dalam membuat suatu peraturan dengan memperhatikan peraturan yang berada diatasnya serta memperhatikan saran serta masukan dari berbagai pihak.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the intervention of the Ministry of Transportation through the Minister of Transportation Regulation No.108 of 2017 towards online-based taxis as micro-business actors related to the competition law. This research is legal research where legal research is of course normative, using the Law approach so that this study examines laws and regulations relating to legal issues, especially in connection with the Minister of Transportation Regulation No.108 of 2017 about organizing people transportation with public motor vehicles not in route with Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition where if there is a contradiction between laws and regulations, the lower hierarchy of regulatory regulations must be set aside. The results of the study concluded that online taxi business actors as micro-entrepreneurs were recognized and protected by the exceptions contained in business competition regulations, then the Government intervened in online taxi businesses through regulations issued by the Ministry of Transportation even though the regulations from the Ministry of Transportation had been requested several times to be subjected to judicial review, this is inseparable from the incompatibility of the Minister of Transportation's Regulation on the legislation that is above it, especially in respect of the competition law. Therefore, the Ministry of Transportation should be more careful in making a regulation by paying attention to the regulations above it and paying attention to suggestions and input from various parties."