Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 1978 Cina memasuki era baru dengan melakukan reformasi dan keterbukaan di bawah komando Deng Xiaoping. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak. Berbagai kebijakan dijalankan demi terwujudnya hal tersebut, salah satunya kebebasan untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan. Masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuarakan tuntutannya mengenai kondisi yang mereka alami melalui dazibao dan petisi. Situasi yang cair tersebut juga digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Melalui dazibao dan kegiatan diskusi serta publikasi organisasi jurnal bawah tanah dixiakanwu, mereka mendiskusikan permasalahan politik di Cina yang menandakan lahirnya gerakan dinding demokrasi minzhu qiang yundong pada tahun 1978. Mereka menuntut reformasi politik melalui pelaksanaan minzhu atau yang sering kali diartikan sebagai demokrasi. Namun bagi masyarakat Cina dan aktifis yang terlibat dalam Gerakan Dinding Demokrasi minzhu merupakan suatu konsep yang mempunyai arti lebih dari sekedar demokrasi. Hal ini jugalah yang membuat slogan minzhu menjadi slogan utama dalam gerakan sosial lainnya dalam tuntutan pelaksanaan reformasi politik Cina yang terjadi pada tahun 1978 hingga 1989

---

ABSTRACTIn 1978 China entered a new era of reform and modernization under Deng Xiaopings command. In order to achieve it, support from all parties is unevitably necessary. Various policies are implemented to achieve such condition, one of which is the freedom for critism to the government. The society used the opportunity to voice out their demands regarding the conditions they faced through dazibao and petitions. Relax political atmosphere was also used by the society to convey their political aspiration. Through publication such as dazibao dan underground journals and public discussions and debates, they discuss political issues in China which marked the birth of Democratic Wall Movement in 1978. They demanded political reform through the implementation of minzhu） which often interpreted as democracy. However, for Chinese people and activists involved in Democratic Wall Movement, minzhu is a concept of democracy which has more meaning than democracy itself. This is also the reason minzhu became themain slogan during democratic wall movement in 1978-1979 and even other social movements in the demand of the implementation of Chinese political reform that took place in 1978-1989."

"Skripsi ini membahas tentang Peranan dan gejolak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa kepemimpinan Ketua Umum Naro (1978-1989). Selama masa kepimimpinan Naro di PPP merupakan masa yang penuh dengan gejolak internal. PPP pada masa awal Orde Baru merupakan suatu Partai Politik yang merepresentasikan umat Islam. karena PPP merupakan Partai politik hasil fusi empat partai Islam yang ada sebelumnya, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Melalui fusi partai Islam menjadi PPP, pemerintah Orde Baru mengharapkan dapat mengontrol kekuataan Islam, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Maka, PPP selama masa kepemimpinan Naro cenderung akomodatif terhadap kepentingan pemerintah Orde Baru.

---

This thesis examine the role of Partai Persatuan Pembangunan and the distortion at the leadership of the head leader in 1978-1989. The leadership of Naro in Partai Persatuan Pembangunan was the era with full of internal distortion. Partai Persatuan Pembangunan at the Beginning of Orde Baru Era is the political party that`s presented moslems. Partai Persatuan Pembangunan is the outcome of four Islamic political parties fusion. The four of Islamic political parties were NU, Parmusi, PSII and Perti. Trough the Islamic political party fusion and become Partai Persatuan Pembangunan, the government in Orde Baru Era hoped to control islam power, that aim to managed national political stability. Therefore, Partai Persatuan Pembangunan in Naro leadership tend to be more accommodative with Orde Baru government interest."

"Tesis ini secara garis besar berisikan penjelasan tentang dampak dari reformasi pendidikan tahun 1990 terhadap keberhasilan ekonomi Finlandia. Adapun, pembahasan yang diangkat dalam tesis ini setidaknya didasarkan oleh alasan yang ditandai dengan keberhasilan Finlandia tampil sebagai salah satu negara yang berhasil memajukan sektor pendidikannya hingga mampu mengembangkan model ekonomi berbasis based knowledge economy. Melalui model tersebut Finlandia kemudian berhasil mengembangkan inovasi-inovasi baru yang berbasiskan pada riset, sehingga secara langsung maupun tidak kemudian turut memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian masyarakatnya. Dalam hal ini, pencapaian tersebut setidaknya tidak dapat dipisahkan dari penerapan reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia pada tahun 1990 dimana kala itu perekonomiannya juga tengah dilanda resesi yang cukup serius. Akibatnya, pemerintah Finlandia kemudian menjadikan reformasi pendidikan sebagai salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengatasi resesi ekonomi yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Hingga kemudian setelah reformasi pendidikan tersebut diterapkan, Finlandia akhirnya berangsur-angsur dapat memulihkan kondisi ekonominya menuju pada taraf yang lebih baik. Bahkan di samping itu, Finlandia juga berhasil meningkatkan kualitas aspek pendidikannya menjadi lebih berkualitas. Untuk itu, landasan teoritis yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam tesis ini adalah berdasarkan pada sejumlah teori, seperti teori cognitivism, teori behaviorism, teori constructivism, teori inovasi, teori mekanisme kausal kebijakan, hingga teori kapital yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Selain itu, dalam memperoleh data-data yang dipergunakan sebagai dasar analisis, tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan-informan terkait serta studi literatur untuk lebih memperkuat temuan dan analisis penelitian yang diperoleh. Terlebih, hasil dari penelitian dalam tesis ini kemudian menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tahun 1990 telah memberikan dampak bagi keberhasilan ekonomi Finlandia melalui penerapan model ekonomi yang berorientasi pada inovasi-inovasi berbasis riset, sehingga akhirnya turut menjadi stimulus bagi kemajuan-kemajuan ekonomi yang dicapai setelahnya

---

This thesis outlines an explanation of the impact of the 1990 education reforms on the success of the Finnish economy. Meanwhile, the discussion raised in this thesis is at least based on reasons marked by the success of Finland in appearing as one of the countries that has succeeded in advancing its education sector so that it is able to develop an economic model based on a knowledge economy. Through this model Finland then succeeded in developing new innovations based on research, so that it directly or indirectly contributed to the progress of the economy of its people. In this case, this achievement is at least inseparable from the implementation of education reforms carried out by the Finnish government in 1990 at which time the economy was also hit by a serious recession. As a result, the Finnish government then made education reform one of the steps that was hoped to help overcome the economic recession that was happening in the lives of its people. Until then after the educational reform was implemented, Finland was finally able to gradually restore its economic condition to a better level. Even in addition, Finland has also succeeded in improving the quality of its education aspects to be of higher quality. For this reason, the theoretical basis which is then used as a reference in this thesis is based on a number of theories, such as cognitivism theory, behaviorism theory, constructivism theory, innovation theory, theory of causal mechanisms of policy, to capital theory proposed by Pierre Bourdieu. In addition, in obtaining the data used as a basis for analysis, this thesis uses qualitative methods with in-depth interviews with related informants and literature studies to further strengthen the findings and analysis of the research obtained. Moreover, the results of the research in this thesis then show that the education reforms in 1990 had an impact on the success of the Finnish economy through the application of an economic model that was oriented towards research-based innovations, so that it eventually became a stimulus for the economic advances that were achieved thereafter"

"Penelitian ini membahas kesadaran politik yang mendorong Generasi Z serta tipologi partisipasi politik Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU), dinilai mengintervensi ranah privat seseorang, sehingga mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi. Dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, bentuk-bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Generasi Z diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi partisipasi politik, yaitu mode partisipasi konsumen, mode aktivitas protes, dan mode menghubungi. Penelitian ini menggunakan konsep Generasi Z dan teori partisipasi politik sebagai kerangka untuk mendalami studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Melalui partisipasi politik yang dilakukan oleh Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi, terdapat penyesuaian antara karakteristik Generasi Z dengan cara mereka bergerak. Penggunaan media sosial sebagai sarana pergerakan, menjadi ciri khas dari keterlibatan Generasi Z dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi.

---

This study discusses the political awareness that drives Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement and its political participation typology. The findings of this study indicate that the draft policy made by the Government and the Indonesian Parliament through the legal draft (RUU), is considered to intervene in the private sphere of an individual, thus encouraging Generation Z to participate in the #ReformasiDikorupsi movement. In the #ReformasiDikorupsi movement, the forms of movement carried out by Generation Z are classified into three typologies of political participation, namely the mode of consumer participation, the mode of protest activity, and the mode of contact. This study uses the concept of Generation Z and political participation theory as a framework to explore case studies. This study uses qualitative methods by conducting in-depth interviews to obtain primary data, and collecting secondary data through online sites or social media. Through political participation by Generation Z in the #ReformasiDikorupsi movement, there is an adjustment between the characteristics of Generation Z and the way they move. By using social media in the #ReformasiDikorupsi movement, it becomes a characteristic of Generation Z’s involvement.

 

"

"Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.

---

This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Apabila kita membicarakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, maka kita tak luput menyebut Al Irsyad, ka_rena ini merupakan salah satu gerakan pembaharu di Jawa khususnya dan di Indonesia umumnya. Meskipun kebanyakan anggota dan pengurus gerakan ini adalah orang-orang Arab, namun gerakan ini terbuka bagi setiap umat Islam Indone_sia. Mengingat hal tereebut diatas, lagi pula masih se_dikitnya penulisan mengenai gerakan ini, maka penults tergerak memilih Al Irsyad sebagai penulisan karya tulis.Penulis mulai tertarik kepada gerakan ini, yaitu ke..."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."