Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTAspek kesehatan adalah faktor penting yang akan berkaitan dengan kemajuan Negara Indonesia. Tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah pada saat ini. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini peran Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup terutama kesehatan dalam kehidupan. Pemerintah lewat Kementrian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk melayani kesehatan untuk seluruh masyarakat untuk Negara yang sejahtera. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai unsur pelaksana memiliki tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemimpinan dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi dalam Direktorat Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi seorang pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam memberikan arahan, menggerakan bawahan, dan menjadi seorang contoh dalam suatu kepemimpinan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Direktur Jenderal di Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan teori gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan konsep dari thoha yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan bebas, gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif. Bila melihat manfaat penelitian ini murni, segi waktunya cross sectional dan pengambilan datanya melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan Direktur Jendral memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Saran Direktur Jendral dapat mengatur manajemen waktu lebih baik lagi untuk dapat mengikuti acara bersama di dalam organisasi.

---

ABSTRACTHealth aspects are important factors that will be related to the progress of the State of Indonesia. The level of health in Indonesia is still low at this time. Health is the basic right of every human being. In this case the role of the Government is responsible for improving the quality of life, especially health in life. The government through the Ministry of Health plays a role in improving public health in Indonesia. The government strives to serve in the health aspect for the entire community to become a prosperous country. The Directorate General of Health Services as an executing element that is under and responsible to the Minister of Health who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of health services in accordance with the provisions of legislation. The leadership of the Director General of Health Services plays an important role in the successful implementation of duties and responsibilities in achieving the vision and mission in the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. However, a leader in implementing the right leadership style in giving direction, mobilizing subordinates, and becoming an example in leadership is not an easy job. Therefore this study aims to analyze the leadership style of the Director General at the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia based on leadership style theory. The leadership style theory is authoritarian leadership style, free leadership style, democratic leadership style. This study uses a quantitative approach and is included in descriptive research. When looking at the benefits of this study purely, the time aspect is cross sectional and the data collection is through questionnaires and in-depth interviews with related sources, as well as literature. The results of this study indicate that the Director General`s leadership style has a democratic leadership style. The advice of the Director General is to be able to better manage the time to be able to participate in events within the organization."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada umumnya, dan Direktorat Pelayanan Kefarmasian pada khususnya; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi instansi-instansi pemerintahan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan di pemerintahan; serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di pemerintahan. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Kebijakan dan Implementasi Penggunaan Obat Rasional di Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker mampu mengkaji kebijakan dan implementasi penggunaan obat rasional di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

---

Internship at Directorate of Pharmaceutical Services aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices in general, and Directorate of Pharmaceutical Services in particular; have knowledge of tasks and functions of government agencies in the pharmaceutical sector; have insight, knowledge, skills, and practical experience to do work in government; and have real life perspective on pharmaceutical practice issues in government. This internship was conducted for two weeks with special assignment ldquo;Review of Policies and Implementation of Rational Use of Medicine in Indonesia, Malaysia, and Singapore rdquo;. The objective of this special assignment is so that the prospective pharmacist is able to review policies and implementation of rational use of medicine in Indonesia, Malaysia, and Singapore."

"Setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan terutama terkait kefarmasian. Apoteker memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait kefarmasian di pemerintahan. Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA merupakan salah satu upaya pembekalan ilmu untuk membantu calon apoteker memahami peran tersebut. Dalam praktik kerja ini juga dilaksanakan tugas khusus yaitu analisis kebijakan dan implementasi penggunaan obat rasional di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura agar menjadi pembanding bagi pemerintah indonesia untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di Indonesia.

---

Citizens are entitled to receive safety, quality and affordability in health services. Therefore, the government holds the responsibility for planning, organizing, coaching, and supervising the implementation of equivalent and affordable health efforts. Under the regulation, the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices performs the functions of the formulation, determination and implementation of regulations in the health sector, especially in pharmaceutical field. Pharmacists have an important role in regulation and implementation of pharmaceutical policies. The internship programme is to help understand the role of pharmacists in government. It also undertakes special assignments on policy analysis and it rsquo;s implementation in rational medicine use in Indonesia, Malaysia and Singapore to make comparisons for the Indonesian government to increase rational use of medicines in Indonesia."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan kesehatan yakni melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Tujuan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini ialah agar para mahasiswa apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi serta memahami kebijakan-kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apoteker dapat mengetahui, mempelajari, dan. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah membahas salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat kita yaitu hipertensi beserta kondisi klinis hipertensi serta penjelasan yang lebih rinci mengenai langkah-langkah care plan yang harus ditentukan oleh apoteker di sarana pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat kepada pasien sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dari terapi yang diharapkan.

---

Ministry of Health of the Republic Indonesia has a major role in the health development efforts through the formulation, determination and implementation of health policy. The objective of this Pharmacist Internship Program is that pharmacist can identify and understand the roles, duties, functions and understand the policies, preparation of standards, norms, guidelines, criteria, procedures, and technical guidance and evaluation in particular the Directorate of Pharmaceutical Services Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices. In addition, pharmacists are expected to know, learn, and. While the purpose of the special task is to discuss one of the many illnesses experienced by our society, namely hypertension and their clinical condition of hypertension and a more detailed description about the steps care plan should be determined by the pharmacist in the health care facilities that are responsible for providing accurate information to the patient, thereby increasing the expected success of the therapy."

"Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah membuat aplikasi DashboardDitjen Yankes yang dapat diunduh secara gratis pada play store aplikasi android dengan mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit di seluruh rumah sakitvertikal dibawah Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi Dashboard Ditjen Yankesmerupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yangbertujuan memberikan kemudahan akses informasi pelayanan di Rumah sakit bagipasien serta merupakan salah satu tools dalam menilai kinerja pelayanan rumahsakit bagi Kementerian Kesehatan RI dan Rumah sakit itu sendiri. Berdasarkanhal tersebut, maka evaluasi sistem menurut persepsi pengguna sangat penting,karena merekalah yang seharusnya merasakan kebutuhan dan manfaat dari sistem.Untuk mengetahui keinginan dari pengguna mengenai sistem informasi makadiperlukan suatu alat evaluasi yang akan ditanyakan kepada pengguna. Hal-halyang akan ditanyakan kepada pengguna meliputi performa, informasi, aspekefisiensi dan aspek pelayanan. Acuan yang akan digunakan utuk evaluasi sisteminformasi adalah menggunakan metode PIECES yang terdiri dari Performance,Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, and Service. Hasilpenelitian Informasi yang dihasilkan dalam aplikasi dashboard ditjen yankesmasih belum dapat memenuhi kebutuhan informasi. Usulan perbaikanPengembangan aplikasi tidak hanya pada content dan fitur-fitur yang ada didalamaplikasi tetapi juga dari segi infrastruktur dan sarana serta prasarana yang dapatmenunjang aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang harus menjadifokus juga yaitu kapasitas server, jaringan internet yang memadai serta sarana danprasarana lainnya.The Directorate General of Health Services has made an Application DashboardDitjenYankes which can be downloaded for free in the play store androidapplication by integrating hospital information systems in all hospitals under theMinistry of Health Vertical. Application Dashboard Ditjen Yankes is one of theinnovations from the Directorate General of Health Services which aims toprovide easy access to information services in hospitals for patients and is one ofthe tools in assessing the performance of hospital services for the Ministry ofHealth and the Hospital itself. Based on this, then the evaluation of the systemaccording to user perception is very important, because they are the ones whoshould feel the needs and benefits of the system. To know the desire of the userregarding the information system then required an evaluation tool that will beasked to the user. Things to ask users include performance, information,efficiency aspects and service aspects. References to be used for evaluation ofinformation systems is using PIECES method consisting of Performance,Information Data, Economic, Control Security, Efficiency, and Service. Theresults of the information generated in the application dashboard Ditjen Yankesstill can not meet the information needs. Proposed improvements Applicationdevelopment not only on the content and features that exist in the application butalso in terms of infrastructure and facilities and infrastructure that can support theapplication can run well. In this case that should be the focus also of servercapacity, adequate internet network and other facilities and infrastructure."

"Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Online Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pengembangan yaitu membangun prototipe panel informasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online untuk mendukung kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) berbasis prototipe. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam waktu singkat dengan melibatkan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem informasi ini yaitu basis data SIRS Online yang selanjutnya dihitung menggunakan standar minimal kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit untuk menghasilkan informasi. Penyajian informasi per wilayah yaitu grafik kekurangan, rekapitulasi kekurangan per kelas RS, grafik kondisi pemenuhan, detail kondisi pemenuhan per RS, tabel kekurangan dan kelebihan tenaga kesehatan rumah sakit, serta rekomendasi provinsi prioritas pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan besaran masalah di setiap wilayah. Perangkat lunak prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySql dan penyajian informasi HTML, Javascript, Bootstrap, dan Highchart. Sistem informasi ini dapat diakses secara online menggunakan komputer maupun smart phone sehingga informasi dapat di download untuk kepentingan analisis tahap berikutnya.

---

This thesis discusses the development of Online Information Systems for Hospital Health Human Resources Needs in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of development is to build a dashboard prototype of Health Human Resources Needs integrated with Sistem Informasi Rumah Sakit(SIRS) Online or Hospital Information Online System support policy making of hospital health human resources fulfillment. Information system development method using Prototype-based System Development Life Cycle (SDLC) approach. The development of information systems is implemented in a short time by involving the user so that according to user's needs. This information system input is SIRS Online database which is then calculated using minimum standard of health worker needs based on type and classification of hospital to produce information. Information presented by region, there are graphics information of needs by region, recapitulations of needs by hospital class, graphs of fulfillment condition, details fulfillment condition by hospital, tables of needs and excess of hospital health human resources, and recommendation of priority province for health personnel fulfillment based on problem scale in each region. This prototype software uses PHP programming language, MySql database and presentation of HTML information, Javascript, Bootstrap, and Highchart. This information system can be accessed online using computer or smart phone so that information can be downloaded for the interest of the next level analysis."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan kesehatan yakni melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang berperan dalam upaya peningkatan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas Subdirektorat Farmasi Klinik, Farmasi Komunitas, Penggunaan Obat rasional dan Standardisasi. Pelayanan kefarmasian yang ideal dan merata di seluruh wilayah Indonesia perlu didukung dengan adanya suatu standar dan kebijakan yang merupakan peran dari Ditjen Binfar Alkes serta dukungan dari pelaksana pelayanan kefarmasian. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 - 26 Juli 2013 dengan tujuan mengetahui dan memahami peran apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian beserta implementasinya. Salah satu implementasi dari kebijakan yang disusun oleh Dirjen Binfar Alkes yaitu evaluasi penggunaan antibiotik secara Defined Daily Dose (DDD) untuk meningkatkan kualitas terapi antibiotik di RSUP Fatmawati yang mengacu pada standard World Health Organization (WHO).

---

Ministry of Health of the Republic of Indonesia has a major role in the efforts of health development through the formulation, determination and implementation policies in scope of health. Directorate General of Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan is one of the General Directorate under the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Pharmaceutical Services play a role in efforts to improve pharmacy services consist of Sub-Directorate of Clinical Pharmacy, Community Pharmacy, Rational Drug Use, and Standardization. The ideal and equitable of pharmaceutical services throughout Indonesia requires the policies and standards which are the role of Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices and the support of the implementer of pharmacy services. Pharmacists Internship Program (PIP) was held on 15 to 26 July 2013 The Directorate of Pharmaceutical Services. The aim of PIP was to understanding the role of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, particularly in the Directorate of Pharmaceutical Services and its implementation. One of the policies in implementation which had drawn up by the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices was the use evaluation of antibiotics in Defined Daily Dose (DDD) to improve the quality of antibiotic therapy in RSUP Fatmawati refered to the World Health Organization (WHO) standard."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang terdiri dari subdit farmasi komunitas, farmasi klinik, penggunaan obat rasional, dan standardisasi. Sedangkan tujuan dari tugas khusus yang berjudul Sistem Pelayanan Informasi Obat di australia adalah untuk memahami sistem pelayanan informasi obat di Australia dan peran Apoteker di Australia dalam pelayanan informasi obat.

---

Pharmacists Professional Practice in Directorate Pharmaceutical Care Directorate General of Pharmaceutical Services and Medical Devices Ministry of Health Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of Directorate General of pharmaceutical and medical devices Indonesian republic's health ministry also understand the duties and functions of Directorate of pharmacy services Sub Directorate consists of community pharmacy, clinical pharmacy, rational drug use and standardization. While the purpose of a special task called the drug information service system in Australia was to understand the drug information service system in Australia and the role of pharmacists in Australia in drug information services."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara kontinyu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan salah satunya di bidang pelayanan kefarmasian sehingga apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan pelayanan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA Dirjen Binfar Alkes bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan dapat mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan berjudul pengembangan software pio melalui penambahan dua monografi obat: asiklovir dan fenitoin. Tujuan dari tugas khusus adalah membuat daftar nama obat Formularium Nasional yang belum tercantum dalam software PIO dan menambahkan dua monografi obat, yaitu asiklovir dan fenitoin.

---

Ministry of Health of the Republic of Indonesia is the implementing institution of government in the health sector, led by the Minister of Health is responsible directly to the President. Ministry of Health of the Republic of Indonesia is continuously working to improve the quality of health care services in one of them is pharmaceitucal service therefore the pharmacist is required to improve knowledge and skills by training. Apothecary Profession Internship in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Device Service aims to know and understand the roles, duties, and functions of the Ministry of Health, especially in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices. In addition, expected to know, learn, and understand the policies, standard formulation, norms, guidelines, criteria, procedures, and technical guidance and evaluation in the Directorate of Pharmaceutical Services. Given a special task titled PIO Software development by the addition of two monograph drugs: Acyclovir and Phenytoin. The purpose of the special task is to make a list of names of National Formulary drugs that not listed in the PIO Software and add two drug monograph, Acyclovir and Phenytoin."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia serta untuk memahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang meliputi Subdirektorat Standarisasi, Farmasi Komunitas, Farmasi Klinik, dan Penggunaan Obat Rasional. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengembangan Software Pelayanan Informasi Obat Melalui Penambahan Dua Monografi Obat: Dopamin Injeksi dan Irbesartan Tablet. Tujuan dari tugas khusus adalah untuk memberikan informasi dari dua obat yang terdapat pada Formularium Nasional namun belum tercantum data software PIO 2013 sebagai bentuk pengembangan informasi obat yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini.

---

Apothecary Profession Internship in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Republic of Indonesia as well as to understand the duties and functions of the Directorate of Pharmaceutical Services which includes Sub Standards, Community Pharmacy, Clinical Pharmacy , and Rational Drug Use. Given a special task titled Software Development Information Service Through Addition of Two Drug Monograph Drug: Dopamine Injection and Irbesartan Tablet. The purpose of the special task is to provide information on two drug contained in the National Formulary but not included data software PIO 2013 as the form of the development of drug information is correct, clear and easy to understand, accurate, unbiased, ethical, thoughtful, and current."